<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1657509763879_2.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring dengan akselerasi transformasi digital, maka keamanan digital atau keamanan siber (cyber security) menjadi isu yang penting diperhatikan. Oleh karenanya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun memastikan bahwa pemerintah terus memperkuat aspek keamanan digital ini.  "Jadi, cyber security sangat penting untuk dikembangkan, apalagi sekarang kita sudah menerapkan tanda tangan digital," katanya dalam webinar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, Senin (11/7).  Perempuan yang karib disapa Ani itu menyebutkan bahwa keamanan digital juga penting untuk meniadakan jumlah serangan digital yang cukup sering menyerang situs web pemerintah. Meskipun demikian, menurutnya, penandatanganan dokumen secara digital sebetulnya lebih aman karena potensi dokumen tercecer dapat diminimalisasi.  Di samping itu, penandatanganan dokumen secara digital juga membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri.  Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak 2020, anggaran pemerintah untuk pelaksanaan pertemuan secara langsung dapat ditekan karena banyak pertemuan dilakukan melalui platform digital. "Di Kementerian Keuangan, kami melihat pengelolaan anggaran berubah karena selama pandemi semua aktivitas kita berpindah ke digital. Sehingga semua biaya untuk konektivitas digital meningkat. Tapi saya harap sesudah itu ada efisiensi dari biaya meeting dan perjalanan dinas," imbuhnya.  Ke depan, Sri Mulyani berharap penyelenggaraan pertemuan luar jaringan dan dalam jaringan dapat dilaksanakan secara berimbang. Pasalnya, kegiatan-kegiatan luar jaringan pemerintah masih diperlukan untuk turut mengerek naik kegiatan masyarakat.  "Jadi, tetap perlu ada keseimbangan agar kegiatan pemerintah ada yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat," ucapnya dilansir dari Antara.

Menkeu Dukung Digitalisasi, Efisien Biaya Meeting dan Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kuliner-solo-sate-mbok-galak-3.jpg" alt="Sate dan Tengkleng daging Kambing" width="100%">
<figcaption>Sate dan Tengkleng daging Kambing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi di industri sulit dibendung. Penyedia platform pun membidik sektor kuliner. Mereka merancang berbagai aplikasi untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha.  CEO PT Imaji Cipta Richard Andrea menyatakan, saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan layanan kuliner online. Namun, salah satu penghambat adalah harga di layanan penjualan online yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan membeli di tempat.  "Kami sadar bahwa platform masih memungut biaya dari merchant sehingga lebih mahal. Nah, prinsip kami adalah menjual makanan online dengan harga offline," paparnya kepada Jawa Pos Minggu (10/7).  Karena itu, dia merancang tiga aplikasi untuk menangkap potensi industri. Saat ini pihaknya sudah menggandeng 2.273 merchant dalam ekosistemnya.  Populasi tersebut didominasi pengusaha UMKM. Sisanya merupakan restoran dan penyedia makanan yang hanya menerima pesanan.  Untuk tahap awal, aplikasinya bekerja untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Namun, Richard mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 15 kota yang mengajukan kerja sama untuk operasional platform tersebut.  "Mereka tertarik karena kami sudah menyiapkan ekosistem yang matang. Kami bahkan sudah menggandeng penyedia pembayaran digital hingga kurir," jelasnya.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Tjahjono Haryono menuturkan, digitalisasi kuliner bakal terus terjadi. Memang, saat ini rasio penjualan online tak setinggi saat puncak pandemi. Saat pandemi, penjualan digital bisa mencapai 60–70 persen.  Tahun ini penjualan online menyerap 30–40 persen dari total pendapatan. Angka itu dirasa akan bertahan, bahkan meningkat perlahan.  "Perlu diingat, sebelum pandemi, penjualan online hanya mencapai 10 persen. Dalam jangka panjang, saya rasa kontribusi offline dan online bakal mencapai 50:50," ujarnya.

Tantangan Digitalisasi Kuliner, Harga Online Lebih Mahal dari Offline

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220711_142327.jpg" alt="Peserta Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Peserta Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sepakat mendorong peningkatan digitalisasi sebagai salah satu sektor unggulan untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.  "Para peserta Sherpa G20 menyadari bahwa teknologi internet atau ruang digital menawarkan solusi percepatan pemulihan pascapandemi sehingga bersama-sama mendorong adanya peningkatan digitalisasi," kata Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi kepada wartawan usai pertemuan Sherpa G29 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Senin (11/7).  Ia menjelaskan konektivitas dan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi isu penting yang dibahas peserta Sherpa G20. Tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga negara-negara di dunia yang mengalami kontraksi ekonomi.  Di tengah kontraksi ekonomi ini, pemanfaatan ruang digital memainkan peranan penting yang perlu didorong bersama untuk mempercepat pemulihan pascapandemi. Indonesia, kata dia, sudah membuktikan bahwa konektivitas digital bisa diharapkan dan masih menyimpan optimisme di tengah perlambatan sektor-sektor lain.  Pada tahun 2020, satu-satunya sektor yang tumbuh dua digit selama 3 kuartal berturut-turut adalah sektor komunikasi dan informatika yang sangat dekat dengan sektor digital dengan pertumbuhan secara year on year (yoy) sebesar 10,58 persen.  "Nilai pertumbuhan ini luar biasa untuk ukuran pertumbuhan sektor di tengah pandemi Covid-19," katanya.  Artinya, sektor digital memiliki optimismenya walaupun terjadi kontraksi di berbagai sektor. Tetapi, sektor digital tetap diharapkan tumbuh dan menjadi solusi terutama bagi pelaku UMKM di tengah pandemi.  Peran Digitalisasi untuk UMKM  Pemerintah Indonesia mencatat sebelum pandemi terdapat sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan ruang digital untuk berdagang dan promosi. Sampai saat ini sudah bertumbuh mencapai 17,5 juta UMKM yang sudah memanfaatkan ruang digital.  "Jadi banyak UMKM yang bertahan di tengah pandemi karena mereka memanfaatkan ruang digital. Akan tetapi ini belum memuaskan karena 17,5 juta pelaku UMKM ini baru setara dengan 27 persen dari total UMKM di Indonesia yang mencapai 64 juta," tuturnya dikutip dari Antara.  Indonesia, kata dia, dijadikan sebagai contoh usaha masyarakat di bidang digital untuk pulih dari pandemi Covid-19. Pertemuan kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo yang berlangsung selama 10-13 Juli 2022.  Pertemuan ini dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, sembilan negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual yakni Amerika Serikat (AS).

Sherpa G20: Peningkatan Digitalisasi Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Sherpa 20

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sherpa 20

Berita Terkini

Menkeu Dukung Digitalisasi, Efisien Biaya Meeting dan Perjalanan Dinas

Tantangan Digitalisasi Kuliner, Harga Online Lebih Mahal dari Offline

Sherpa G20: Peningkatan Digitalisasi Akselerasi Pemulihan Ekonomi

Download Aplikasi JawaPos.com