<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/JKT_SPBU-SHELL-KEMBALI-JUAL-BBM-SUPER_HANUNG-HAMBARA_08122025-6-3699000795.jpg" alt="Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah SPBU milik Shell Indonesia hingga hari ini mengalami kekosongan BBM RON 92. Hal ini disebabkan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan impor BBM pada 2026. &ldquo;Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor bahan bakar minyak (BBM) tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku,&rdquo; kata Ingrid Siburian, President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia dalam keterangan kepada JawaPos.com, dikutip Minggu (15/2). Shell Indonesia sendiri menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM, sehingga perusahaan dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM melalui mitra. &ldquo;Kami percaya ketersediaan produk BBM di jaringan SPBU Shell dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara,&rdquo; ungkap dia. Ingrid menekankan, dalam menjalankan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian produk BBM, Shell Indonesia senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan penyedia base fuel, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dengan memenuhi standar keselamatan operasional, aspek keekonomian, dan standar bahan bakar berkualitas Shell. Dia mengungkapkan, Shell sendiri telah menjalin kolaborasi dengan Pertamina dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian produk BBM. Shell Indonesia dan Pertamina Patra Niaga mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait pasokan impor base fuel jenis bensin RON 92 pada November dan Desember 2025. Bahkan, pihaknya juga menjadi pihak pertama yang bekerja sama dengan Kilang Pertamina Internasional melalui pembelian base fuel BBM jenis minyak solar CN 51 10ppm dari Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan, Kalimantan Timur. &ldquo;Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung ketersediaan produk BBM sesuai dengan standar kualitas bahan bakar Shell untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan di jaringan SPBU Shell,&rdquo; tukas dia. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan izin impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Shell masih dievaluasi. "Ya, kami evaluasi. Sedang dievaluasi (izin impor BBM-nya)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2). Laode menyampaikan salah satu pertimbangan mengapa izin impor BBM untuk Shell masih dievaluasi adalah terlambatnya Shell menyetujui untuk melakukan pembelian BBM melalui PT Pertamina ketika kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi pada kuartal akhir 2025. "Kan Shell itu terakhir kan menyetujui proses pembelian (BBM). Jadi, ya, kami evaluasi," kata Laode. Izin impor yang belum diberikan tersebut menyebabkan Shell belum bisa mengimpor BBM, termasuk mendistribusikannya kepada SPBU-SPBU Shell. &nbsp;

Sejumlah SPBU Shell Indonesia masih kosong BBM RON 92 karena izin impor masih dievaluasi pemerintah.

 RON 92 Kosong di SPBU Shell, Izin Impor Ternyata Masih Digodok Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/CFR-analyzer-2669602175.jpg" alt="Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)" width="100%">
<figcaption>Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis RON 92 jadi salah satu isu terhangat sepanjang tahun. Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan - agar katanya anggaran subsidi energi tak jebol - aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025. Polemik diawali dengan kelangkaan BBM jenis RON 92 di SPBU swasta, konon akibat persetujuan impor yang lambat. Berkurang drastisnya produk RON 92 di SPBU swasta pada awal tahun disebut-sebut juga imbas migrasi setelah munculnya kasus oplosan di beberapa SPBU nakal berlogo Pertamina, yang menggerus kepercayaan konsumen. Kekosongan BBM Ron 92 di SPBU swasta terjadi selama beberapa pekan lantaran alotnya negosiasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan badan usaha (BU) penyedia BBM swasta. Berikut JawaPos.com rangkum dalam Kaleidoskop 2025 sektor energi. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta pada Awal Tahun Presiden Direktur Shell Indonesia, Inggrid Siburian, menyatakan bahwa SPBU Shell sempat kehilangan stok BBM semua jenis pada Januari 2025.&nbsp; "Keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi supply atau rantai pasok. Tetapi hambatan tersebut memang merupakan kondisi yang di luar kendali kami karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan," kata Ingrid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu, (26/2). Dia mengklaim, kondisi tersebut terjadi akibat izin impor BBM untuk 2025 yang terlambat diterbitkan oleh pemerintah. Alhasil, distribusi BBM ke SPBU Shell terhambat beberapa pekan. Namun, kelangkaan ini berhasil diatasi per 6 Februari 2025, dan pasokan mulai normal pada 11 Februari 2025. Sementara itu, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vanda Laura, mengakui beberapa SPBU BP juga mengalami kendala stok BBM akibat keterlambatan pengiriman. Proses impor yang membutuhkan waktu sekitar 40 hari dari nominasi hingga pengiriman menjadi penyebab utama. "Proses pengadaan ini memang tidak mudah. Kami membutuhkan waktu dari tahap nominasi, konfirmasi jumlah stok yang akan dibawa, mencari kapal, hingga menghadapi antrean di terminal Jakarta saat pengiriman," kata Vanda. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/JKT_Pasokan-BBM-Shell-Masih-Kosong_Salman-Toyibi_-1JPG-3230342336.jpg" alt="Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Kasus Oplosan RON 92 Pertamina&nbsp; Setelah kelangkaan BBM tersebut selesai diatasi, muncul kasus baru yang sangat menarik perhatian publik, yakni kasus oplosan RON 92 Pertamina. Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di lingkungan Pertamina, khususnya di PT Pertamina Patra Niaga.&nbsp; Praktik yang disorot terjadi pada periode 2018-2023, dimana penyidik menemukan dugaan pembelian BBM dengan spesifikasi lebih rendah dari yang tercantum dalam kontrak, namun kemudian diperlakukan dan dipasarkan seolah-olah memenuhi standar RON 92. Sejauh ini, Kejagung sendiri telah menetapkan 18 tersangka atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun. Nama utamanya sendiri yakni Riva Siahaan yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Dampak kasus ini, banyak masyarakat merasa terkejut, kecewa, bahkan dirugikan oleh kabar dugaan pengoplosan bensin RON 92 (Pertamax) dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah. Sejumlah konsumen mengatakan mereka merasa dibohongi karena selama ini memilih Pertamax dengan harapan kualitas lebih tinggi, sementara dugaan praktik ini membuat kepercayaan terhadap BBM Pertamina turun drastis.&nbsp; Isu ini kemudian memicu keraguan publik terhadap kualitas produk Pertamina. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahkan menyatakan bahwa jika dugaan pengoplosan terbukti, maka hak konsumen telah dilanggar dan konsumen berhak menggugat perusahaan. Beberapa warga juga terlihat khawatir dengan proses pengolahan dan distribusi BBM di depo serta SPBU untuk memastikan kualitas yang sesuai dengan standar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_Pertamina-Beri-Pasokan-SPBU-Vivo_Salman-Toyibi_-6JPG-2180814552.jpg" alt="Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Migrasi ke SPBU Swasta Kasus BBM oplosan ini pun berdampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian konsumen, isu tersebut menimbulkan rasa ragu terhadap kualitas dan transparansi produk BBM Pertamina, terutama bensin RON 92 yang selama ini diposisikan sebagai produk berkualitas lebih tinggi. Keraguan itu tercermin dari perubahan perilaku konsumen. Sejumlah pengguna kendaraan memilih beralih ke SPBU swasta dengan alasan mencari alternatif yang dianggap lebih transparan dan konsisten, meskipun harga yang ditawarkan kerap lebih mahal.&nbsp; Namun, peralihan tersebut juga bersifat dinamis dan situasional. Ketika SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan RON 92 pada beberapa periode 2025, sebagian konsumen kembali ke SPBU Pertamina karena faktor akses dan ketersediaan. &nbsp; Tingginya Permintaan, Kelangkaaan RON 92 Serang SPBU Swasta Ketidakpercayaan publik atas Pertamina berdampak signifikan pada permintaan BBM khususnya RON 92 ke SPBU Swasta. Alhasil, SPBU Swasta mengalami keterbatasan pasokan. Pada 2025, SPBU Shell menjadi yang paling awal merasakan dampak keterbatasan pasokan bensin RON 92. Sejumlah gerai di Jabodetabek dan kota besar lain dilaporkan tidak lagi menjual Shell Super karena kendala impor dan pengaturan kuota.&nbsp; Kondisi ini memicu keluhan konsumen, terutama pengguna setia Shell yang terbiasa mengisi BBM non-subsidi, sekaligus memunculkan persepsi bahwa pasokan BBM swasta mulai terganggu secara serius. Setelah Shell, BP-AKR juga mengalami tekanan serupa pada pertengahan tahun. Beberapa SPBU BP dilaporkan menghentikan sementara penjualan BP 92 akibat keterbatasan stok, meski operasional SPBU tetap berjalan untuk produk lain.&nbsp; Sementara itu, SPBU Vivo turut menghadapi tantangan pasokan di beberapa wilayah, dengan laporan stok RON 92 yang tidak konsisten sepanjang 2025. Meski skalanya tidak sebesar Shell atau BP, kondisi tersebut menambah daftar SPBU swasta yang kesulitan menjaga kontinuitas pasokan. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-5JPG-2938888702.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; ESDM Tengahi Masalah Kelangkaan Sejatinya, penyedia BBM swasta telah diberikan kuota impor sebesar 110 persen dibandingkan 2024, yang berarti kuota ini telah diberikan secara normal. Hanya saja terdapat kondisi yang mana BBM yang diberikan habis sebelum 30 September, sehingga ditawarkan impor melalui Pertamina sebagai jalan keluar.&nbsp; Alhasil, Kementerian ESDM melakukan rapat bersama dengan Pertamina dan penyedia SPBU Swasta di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/9). Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut antara lain: 1.⁠ ⁠Badan usaha swasta setuju untuk membeli melalui kolaborasi dengan Pertamina, dalam bentuk komoditi berbasis base fuel (produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna).&nbsp; 2.⁠ ⁠Melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor. 3.⁠ ⁠Terkait Harga, diatur oleh pemerintah secara fair atau tidak ada yang dirugikan, penentuan harga akan dilakukan secara terbuka atau Open Book dan disepakati bersama. 4.⁠ ⁠Secara terpisah Pertamina dan badan usaha swasta melakukan koordinasi terkait 2 hal yaitu skenario penyediaan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan badan usaha swasta dan pembahasan terkait aspek komersial antar badan usaha tersebut untuk merealisasikan arahan Menteri ESDM dan memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp; Setelah rapat selesai, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa seluruh pihak SPBU swasta setuju akan keputusan impor dari Pertamina. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_-BP-AKR-Beli-100000-Barel-BBM-dari-Pertamina-Patra-Niaga_Salman-Toyibi_-4-2979785527.jpg" alt="Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> SPBU Swasta Sepakat Impor Tambahan lewat Pertamina Sempat terjadi tarik ulur kesepakatan business-to-business (B2B) antara penyedia BBM swasta dengan Pertamina. Hal ini dikarenakan adanya kandungan etanol 3,5 persen pada base fuel Pertamina yang membuat penyedia SPBU swasta berpikir dua kali. Pada awalnya, PT Vivo Energi Indonesia menyatakan komitmen untuk menyerap 40.000 barel dari impor tahap pertama tersebut. Namun, tak lama kemudian, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam rapat bersama Komisi XII DPR pada Rabu (1/10) mengungkapkan bahwa pihaknya membatalkan niat, lantaran kandungan etanol 3,5 persen.&nbsp; Melihat hal ini, Kementerian ESDM mengatakan base fuel berjumlah 100 ribu barel BBM yang diimpor oleh Pertamina dan tiba pada 24 September itu akan diserap oleh Pertamina sendiri, setelah ditolak oleh PT Vivo karena kandungan etanol. Setelahnya, impor BBM base fuel tahap kedua tiba pada Kamis (2/10) dengan jumlah yang sama yakni 100 ribu barel. Kemudian, satu per satu SPBU swasta yang sempat tarik ulur, mencapai kesepakatan&nbsp;mengambil base fuel yang diimpor Pertamina. Hal ini diawali BP-AKR melalui PT Aneka Petroindo Raya, yang memastikan BBM dengan RON 92 atau BP 92 telah tersedia pada jaringan SPBU di Indonesia. Adapun BP 92 akan disebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta dilakukan secara bertahap di Jawa Timur. "BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi Active untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," kata Vanda Laura, Presiden Direktur BP-AKR dalam keterangannya, Jumat (31/10).&nbsp; Selanjutnya, SPBU Vivo juga mulai memiliki stok dan menjual BBM RON 92 di Indonesia. Hadirnya stok BBM RON 92 di SPBU Vivo berkat terjalinnya kerja sama antara merek tersebut dengan Pertamina Patra Niaga. Dikutip dari akun Instagram resmi Vivo, SPBU swasta ini telah memiliki BBM RON 92 per Minggu (23/11). Distribusi ke jaringan SPBU mereka pun sudah dilakukan secara bertahap. Terakhir, Shell Indonesia akhirnya kembali menjual Shell Super atau RON 92 di Tanah Air. Hal ini diumumkan oleh penyedia BBM swasta tersebut pada laman resminya, shell.co.id. Shell Super sendiri akan dijual berbarengan dengan Shell V-Power Diesel yang sudah terlebih dahulu tersedia. "Terima kasih telah setia menunggu bensin Shell kembali. Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell. Selain bensin, produk BBM jenis diesel (Shell V-Power Diesel) dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia," tulis Shell Indonesia pada Minggu (7/12).

Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan, aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025.

Kaleidoskop 2025: Isu BBM Oplosan hingga Lenyapnya RON 92 dari SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_-BP-AKR-Beli-100000-Barel-BBM-dari-Pertamina-Patra-Niaga_Salman-Toyibi_-4-2979785527.jpg" alt="Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada pekan terakhir Desember, harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau stabil menjelang perayaan Tahun Baru 2026. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin (28/12), tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series tak mengalami perubahan sejak awal Desember 2025. Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta. Harga Pertalite Rp 10.000 per liter; Solar subsidi Rp 6.800 per liter; Pertamax Rp 12.750 per liter; Pertamax Turbo Rp 13.750 per liter; Pertamax Green Rp 13.500 per liter; Dexlite Rp 14.700 per liter; dan Pertamina Dex Rp 15.000 per liter. Di sisi lain, harga bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell terpantau stabil sejak awal Desember. Stok BBM Shell jenis Shell Super juga berangsur pulih. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut: Shell Super Rp 13.000 per liter; V-Power Rp 13.630 per liter; V-Power Diesel Rp 15.250; serta V-Power Nitro+ Rp 13.890 per liter. Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell dan Pertamina, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal Desember. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP: BP Ultimate Rp 13.630 per liter; BP 92 Rp 13.000 per liter; dan BP Ultimate Diesel Rp 15.250 per liter. Sementara itu, SPBU Vivo hanya mencantumkan harga untuk dua produknya yang tersedia. Dikutip dari akun instagram resminya yang bernama pengguna spbuvivo dari Jakarta, Senin (28/12), tercatat harga Revvo 92 seharga Rp13.000 per liter, sementara Diesel Primus Plus seharga Rp 15.250 per liter. Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo: Revvo 90: - Revvo 92: Rp 13.000 per liter;  Revvo 95: - Diesel Primus Plus: Rp 15.250 per liter.

Harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell dan Pertamina, yakni tidak adanya perubahan harga sejak awal Desember.

Cek Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, bp, Vivo jelang Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/IMG_2901JPG-3976590506.jpg" alt="ILUSTRASI Kelangkaan BBM. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kelangkaan BBM. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Laode Sulaeman menyampaikan bahwa PT Shell Indonesia, selaku pengelola jaringan SPBU Shell telah memasuki tahap akhir negosiasi untuk membeli base fuel dari PT Pertamina (Persero).&nbsp; "Kita juga dengar terakhir Shell juga sudah final negosiasi," kata Laode saat ditemui usai menghadiri Rapat Tertutup bersama dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (24/11).&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra juga memastikan bahwa proses negosiasi antara Pertamina dengan PT Shell Indonesia sudah memasuki proses final. Ia menyebut, dari proses itu Shell Indonesia sudah mengerucut untuk membeli base fuel dari Pertamina.&nbsp; "Sekarang sedang negosiasi final. Sudah ada tahap negosiasi, sudah ada pembicaraan (untuk membeli base fuel dari Pertamina). Belum final, tapi sudah mengerucut sebenarnya," ujar Mars Ega.&nbsp; Dalam hal ini, Mars Ega memastikan bahwa proses negosiasi antara Pertamina dan Shell Indonesia sudah ada ditahap besaran angka base fuel yang akan dibeli. Tetapi, ia enggan menyebutnya secara detail.&nbsp; "Betul, betul sudah ada (pembicaraan soal besaran base fuel yang akan dibeli Shell Indonesia). Saya belum bisa menyampaikan karena itu bagian dari pembicaraan komersial antara Pertamina dan Shell Indonesia," lanjutnya.&nbsp; Meskipun masih dalam proses finalisasi, Mars Ega mengakui bahwa Shell Indonesia akan mengikuti kebijakan pemerintah untuk membeli base fuel dari Pertamina sebagaimana telah dilakukan oleh perusahaan pengelola jaringan SPBU swasta lainnya.&nbsp; Bahkan, ia pun tak memungkiri bahwa SPBU swasta lain yang stok BBM-nya sudah habis, bisa kembali membeli base fuel dari Pertamina.&nbsp;"Bisa jadi (ada tambahan dari BP atau Vivo). Tapi kita masih menunggu apakah Bp akan mengambil lagi atau enggak," tukasnya.' &nbsp;

Shell Indonesia memasuki tahap akhir negosiasi untuk membeli base fuel dari Pertamina, Kementerian ESDM memastikan proses ini berjalan baik.

ESDM: Shell Indonesia segera Beli Base Fuel dari Pertamina, Negosiasi Final Sudah Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SPBU-Vivo.jpg" alt="Aktivitas pengisian BBM di SPBU Vivo, Cideng Timur, Jakarta Pusat pada Senin malam (5/9)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas pengisian BBM di SPBU Vivo, Cideng Timur, Jakarta Pusat pada Senin malam (5/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Vivo turut mengalami kelangkaan bahan bakar. Hal ini menyusul sejumlah penyedia BBM swasta lainnya seperti Shell dan BP yang sudah mengalami kelangkaan sejak pertengahan Agustus. Bahkan, terhitung hari ini, Rabu (15/10), BBM RON 90, 92, hingga 95 tak tersedia pada seluruh jaringan Vivo.&nbsp;"Mohon maaf kepada pelanggan setia kami. Saat ini, BBM jenis bensin (Revvo90, Revvo92, dan Revvo95) belum tersedia di seluruh lokasi SPBU Vivo," kata manajemen Vivo pada akun Instagram resminya, @spbuvivo pada Rabu (15/10). Sebagai informasi, produk BBM RON 90 hanya dijual oleh Pertamina (Pertalite), dan Vivo (Revvo90). Sedangkan, BP AKR dan Shell tidak menjual BBM RON 90. Meski begitu, pasokan diesel pada SPBU Vivo masih aman terkendali. Alhasil, pelanggan masih bisa membeli produk Diesel pada jaringan-jaringan SPBU Vivo. "Untuk pengguna produk Diesel berkualitas, Diesel Primus Plus masih tersedia di lokasi SPBU Vivo. Kami terus berupaya menyediakan produk BBM berkualitas agar dapat kembali melayani kamu secepatnya. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaanmu pada SPBU Vivo," tukasnya. Sebelumnya, Direktur Vivo, Leonard Mamahit sempat mengungkapkan bahwa stok BBM SPBU Vivo hanya akan bertahan hingga pertengahan Oktober. Demi menjaga ketersediaan stok, Vivo pun menjalin komunikasi dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Alhasil, kedua belah pihak beserta sejumlah penyedia BBM swasta lainnya, sepakat melakukan jual beli bahan bakar murni atau base fuel pada Jumat (26/9). Dalam kesepakatan itu pula, terungkap bahwa Vivo akan membeli 40 ribu barel base fuel dari 100 ribu barel yang diimpor oleh Pertamina.&nbsp; Tak berselang lama, Vivo mengurungkan niatnya untuk membeli BBM dari Pertamina akibat temuan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel. Hal ini terungkap pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10). Selanjutnya, Pertamina mengatakan bahwa PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP) sepakat menindaklanjuti kerjasama impor BBM ke pembicaraan yang lebih teknis. "Beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. Kami coba bantu dari sisi penyediaannya," ujar Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

Kelangkaan bahan bakar di SPBU Vivo, dampak terhadap pelanggan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah ini.

Satu per Satu SPBU Swasta Kehabisan Stok RON 95! Setelah Shell dan BP, kini Giliran Vivo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/JKT_Lonjakan-Penjualan-BBM-BP-AKR_SALMAN-TOYIBI-6-3924994039.jpg" alt="Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa kargo bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor untuk badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta masih menunggu kesepakatan negosiasi. "(Untuk badan usaha) masih menunggu final (negosiasi), kalau kargo pesanan Pertamina sudah sesuai jadwal," ucap Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dikutip Selasa (14/10). Roberth menyampaikan, hingga saat ini masih bernegosiasi dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU&nbsp;BP). Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya sudah sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis. "Beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. Kami coba bantu dari sisi penyediaannya," kata Roberth. Roberth mengatakan, tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga good&nbsp;corporate governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan dan lain-lain. Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan. "Selanjutnya, tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar pekan ketiga Oktober," kata Roberth. Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah. Di sisi lain, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat. Sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa kargo BBM yang diimpor untuk badan usaha pengelola SPBU swasta tunggu kesepakatan negosiasi.

Sampai Kapan BBM RON 92 di SPBU Swasta Kosong? Pertamina Sebut Masih Tunggu Kesepakatan Negosiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/IMG_2912JPG-3372307749.jpg" alt="Pengendara mengisi BBM di SPBU Shell di Kawasan Rawamanggun, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengendara mengisi BBM di SPBU Shell di Kawasan Rawamanggun, Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau naik pada Oktober 2025, apabila dibandingkan dengan September 2025. Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami peningkatan menjadi Rp 13.700 per liter dari Rp 13.600 per liter. Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta), dikutip dari Antara, Senin (6/10). Pertalite: Rp 10.000 per liter;  Solar Subsidi: Rp 6.800 per liter; Pertamax: Rp 12.200 per liter; Pertamax Turbo: Rp 13.100 per liter; Pertamax Green: Rp 13.000 per liter; Dexlite: Rp 13.700 per liter; dan Pertamina Dex: Rp 14.000 per liter. Sementara itu, harga BBM di SPBU Shell juga turut mengalami peningkatan di tengah-tengah isu kelangkaan sejak pertengahan Agustus, dengan jenis Shell Super dipatok Rp 12.890 per liter pada Oktober 2025. Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut: Super: Rp 12.890 per liter; V-Power: Rp 13.420 per liter;  V-Power Diesel: Rp 14.270; serta V-Power Nitro+: Rp 13.590 per liter. Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga mengalami peningkatan pada Oktober apabila dibandingkan dengan September. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP: BP Ultimate: Rp 13.420 per liter; BP 92: Rp 12.890 per liter; dan BP Ultimate Diesel: Rp 14.270 per liter. Selaras dengan Shell dan bp, harga BBM di SPBU Vivo juga naik apabila dibandingkan dengan September 2025. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo: Revvo 90: Rp 12.810 per liter;  Revvo 92: Rp 12.890 per liter;  Revvo 95: Rp 13.420 per liter; serta Diesel Primus Plus: Rp 14.270 per liter.

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo terpantau naik pada Oktober 2025, dibandingkan September 2025.

Harga BBM Pertamina, Shell, bp, dan Vivo naik pada Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SPBU-Vivo.jpg" alt="Aktivitas pengisian BBM di SPBU Vivo, Cideng Timur, Jakarta Pusat pada Senin malam (5/9)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas pengisian BBM di SPBU Vivo, Cideng Timur, Jakarta Pusat pada Senin malam (5/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Manajemen SPBU Vivo mengungkapkan alasan di balik batalnya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa base fuel dari PT Pertamina (persero). Salah satunya, karena ada hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina. Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur Vivo Energy Indonesia Leonard Mamahit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. "Memang betul, kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan," kata Leonard Mamahit. Lebih lanjut dia membeberkan bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membeli BBM dari Pertamina pada waktu mendatang. Namun hal itu akan dilakukan jika dari pihak Pertamina bisa memenuhi hal teknis yang disyaratkan. Leonard Mamahit tidak menyebutkan hal teknis apa yang menjadi kendala, hanya saja dia mengaku seluruh stok di SPBU Vivo pada bulan Oktober ini sudah habis. "Tidak menutup kemungkinan, kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu, apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina, dan kami akan beli dari Pertamina," jelas Leonard. Untuk diketahui, PT Vivo Energy Indonesia didirikan pada tahun 2015 sebagai perusahaan modal asing. Adapun pemegang saham utamanya adalah perusahaan dari Singapura. Hingga saat ini, tercatat sudah memiliki 44 SPBU di Jabodetabek. Sebelumnya, Vivo dikabarkan telah sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina sebanyak 40.000 barel dari 100.000 barel kargo impor yang ditawarkan kepada SPBU swasta. Namun kemudian, disampaikan pihak Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga (PPN), Vivo membatalkan pesanan lantaran ada satu hal teknis yang tidak bisa dipenuhi. Menurut Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, pembatalan itu dilakukan Vivo pada Jumat (26/9) malam, setelah sebelumnya Vivo sepakat membeli 40.000 base fuel sebelum jam 6 sore. "Yang berkenan itu, berminat itu, VIVO sama APR. APR itu join AKR dan BP. Sebelum jam 6 sore. Dan selanjutnya, setelah dua SPBU swasta itu berdiskusi kembali dengan kami. Satu dalam hal ini VIVO membatalkan untuk melanjutkan. Setelah setuju 40.000 barel, akhirnya tidak disepakati lagi. Lalu tinggal APR, akhirnya tidak juga. Jadi tidak ada semua," jelas Muchtasyar.

Vivo Energy Indonesia membatalkan pembelian BBM dari Pertamina karena kendala teknis, simak penjelasannya.

Ternyata ini Alasan SPBU Vivo Batal Beli BBM Base Fuel dari Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/tangki-bbm-2133333327.jpg" alt="ILUSTRASI Tangki BBM Pertamina." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Tangki BBM Pertamina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kandungan etanol disebut-sebut menjadi alasan di balik keengganan SPBU swasta menyerap BBM base fuel milik PT Pertamina Patra Niaga (PPN). Meski begitu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, memiliki pandangan berbeda. &nbsp; Fahmy menilai, SPBU swasta belum juga menyerap BBM base fuel lantaran belum adanya kesepakatan terkait harga. Terlebih, Pertamina juga ingin mengambil keuntungan dari base fuel yang mereka impor. &nbsp; "Kalau SPBU swasta berputar badan, sekarang belum jadi beli BBM dari Pertamina, menurut saya itu bukan karena ada etanolnya. Kalau komposisi itu sudah disepakati dengan apakah ada etanol atau tidak gitu," kata Fahmy saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (2/10). &nbsp; "Tapi menurut saya lebih pada harga. Mestinya Pertamina itu akan menetapkan profit juga itu ya. Tidak mungkin nggak ada profit itu, karena itu kan investasi juga bagi Pertamina, maka harus ada profit," imbuhnya. &nbsp; Dia menjelaskan, akan sulit bagi SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina. Terlebih, mereka terbiasa membeli dari berbagai sumber dengan membentuk portofolio. Menurutnya, langkah ini membuat harga yang disepakati menjadi lebih murah. &nbsp; "Berat bagi SPBU swasta untuk memperoleh margin tadi. Jadi, dia berputar balik tadi itu bukan karena ada campuran etanol, tapi mungkin lebih pada harga atau kualitas itu ya. Kualitas yang tidak sesuai," jelasnya.&nbsp; &nbsp; Fahmy mengungkap bahwa alasan kandungan etanol memang kuranglah tepat. Sebab, kandungan etanol malah membuat energi yang dikandung menjadi energi bersih. Hal ini juga diterapkan melalui Green BBM yang dikembangkan Pertamina.&nbsp; &nbsp; "Jadi, sebenarnya lebih bagus gitu ya. Tapi lebih ada faktor lain kalau saya menduga itu lebih pada harga itu," tukasnya. &nbsp; Sementara itu, Pertamina sendiri menganggap wajar kandungan etanol pada produk BBM yang diimpor. Mereka beralasan hal ini termasuk praktik yang lazim dilakukan di kalangan perusahaan migas dan berlaku secara internasional. &nbsp; "Penggunaan BBM dengan campuran etanol hingga 10 persen telah menjadi best practice di banyak negara seperti di Amerika, Brasil, bahkan negara tetangga seperti Thailand, sebagai bagian dari upaya mendorong energi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon," kata Pj. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya, Kamis (2/10).

Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM, mengungkap alasan SPBU swasta enggan membeli BBM Pertamina bukan karena etanol.

SPBU Swasta Enggan Serap Base Fuel Pertamina, Benarkah hanya Gara-gara Etanol? Pengamat Punya Analisis Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/tanker-pis-3688899906.jpg" alt="Kapal Pertamina International Shipping. (Dokumentasi PIS)" width="100%">
<figcaption>Kapal Pertamina International Shipping. (Dokumentasi PIS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kargo kedua berisi BBM murni atau&nbsp;base fuel&nbsp;yang diimpor oleh Pertamina diharapkan tiba di pelabuhan pada besok hari&nbsp;Kamis&nbsp;(2/10) sehingga dapat langsung diserap oleh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, kargo pertama impor BBM murni dari Pertamina sebelumnya sudah tiba dan diharapkan dapat diserap oleh SPBU swasta. "Kargo kedua itu Insya Allah besok sudah tiba di pelabuhan, jadi besok sudah ada dua kargo," ujar Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10). Kementerian ESDM terus mengupayakan agar SPBU Swasta dapat melakukan negosiasi-negosiasi lanjut, sehingga stok BBM murni sebanyak dua kargo tersebut bisa dimanfaatkan oleh para SPBU swasta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016647427/wadirut-ppn-buka-bukaan-alasan-spbu-swasta-ogah-serap-bbm-base-fuel-milik-pertamina">Wadirut PPN Buka-bukaan Alasan SPBU Swasta Ogah Serap BBM Base Fuel Milik Pertamina</a> "Sejak bulan Agustus dan juga bulan September, beberapa kali kita lakukan pertemuan, kita mengundang BUMN (Pertamina) dan Badan Usaha Swasta (SPBU swasta) dalam rangka melakukan kolaborasi agar kekurangan setidaknya sampai dengan Desember ini kita bisa atasi secara bersama-sama," ujar Laode. Sebagai informasi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan bahwa Pertamina tidak memanfaatkan situasi dan tidak mencari untung saat menjalankan tugas mengimpor bahan bakar minyak tambahan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta. Oleh karena itu, Simon berharap harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU-SPBU swasta nantinya tetap stabil di tingkat konsumen. "Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini dan tidak mencari keuntungan di sini. Kami juga sampaikan bahwa kami mendapat mandat untuk ketahanan energi. Kami juga tugas utama saat ini untuk meningkatkan&nbsp;lifting&nbsp;bersama dengan K3S (kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas) lainnya. Jadi, banyak tugas-tugas lain sebenarnya yang lebih penting," kata Simon. Sejumlah badan usaha pemilik SPBU-SPBU swasta, di antaranya Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil setuju untuk mengimpor BBM tambahan melalui Pertamina. BBM tambahan itu merupakan bahan bakar minyak yang diimpor di luar kuota yang telah diberikan pemerintah kepada swasta. Untuk tahun 2025, masing-masing dari pemilik SPBU swasta mendapatkan kuota lebih besar 10 persen dibanding kuota tahun 2024.

Kargo pertama impor BBM murni dari Pertamina sebelumnya sudah tiba dan diharapkan dapat diserap oleh SPBU swasta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Shell Indonesia

Berita Terkini