<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/VSuT0nRCQoNsIxCmnAwhaJ3oQ6VboBgm08J9Tbny-956389144.jpg" alt="SF Hariyanto, Plt Gubernur Riau. (Riau Pos)" width="100%">
<figcaption>SF Hariyanto, Plt Gubernur Riau. (Riau Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - SF Hariyanto resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau usai Abdul Wahid, Gubernur Riau definitif sebelumnya jadi tersangka kasus pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>Di hari pertamanya bekerja, ia meminta seluruh jajaran untuk mendoakan Abdul Wahid agar bisa melewati masalah hukum yang sedang menjeratnya.</p> <p>Hal itu Hariyanto sampaikan saat melaksanakan rapat evaluasi serapan APBD 2025. Rapat tersebut digelar bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11).</p> <p>&ldquo;Sama-Sama kita ketahui baru saja terjadi musibah di Provinsi Riau. Kita semua prihatin atas kondisi yang terjadi," ujarnya, dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Grup), Kamis (6/11).</p> <p>"Saya minta kita semua mendoakan Pak Gubernur kita Abdul Wahid diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, diberikan keringanan dalam menjalani masalah yang dihadapi,&rdquo; sambung Hariyanto.</p> <p>Meski begitu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Riau menghormati langkah penanganan hukum yang dilakukan KPK terhadap Abdul Wahid.&nbsp;</p> <p>Oleh karena itu, Hariyanto mengimbau agar masyarakat Riau tetap tenang dan bersatu dalam keadaan ini.</p> <p>&ldquo;Kami juga mengajak masyarakat Riau bersatu, kita redakan supaya tidak terpecah belah supaya Riau tetap aman. Kami juga memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, utamanya pelayanan publik,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025.</p> <p>Penetapan tersangka terhadap Abdul Wahid dilakukan setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (3/11).</p> <p>Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam sebagai tersangka.</p> <p class="class-paragraph">KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.</p> <p>Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi.</p> <p>Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

SF Hariyanto dilantik sebagai Plt Gubernur Riau setelah Abdul Wahid jadi tersangka KPK, meminta doa untuk Abdul Wahid.

Hari Pertama SF Hariyanto Jadi Plt Gubernur Riau, Minta Doakan Abdul Wahid Usai Jadi Tersangka KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/HARIYANTO-3570663960.jpg" alt="HARIYANTO (Diskominfo riau untuk riaupos.co)" width="100%">
<figcaption>HARIYANTO (Diskominfo riau untuk riaupos.co)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 5.000 paket buka puasa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Masjid Raya An Nur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari RiauPos.com (Jawa Pos Group), Jumat (15/3), 5.000 paket buka puasa tersebut berasal dari 4.000 paket dari 43 OPD Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyediakan sebanyak 1.000 paket berbuka puasa di masjid terbesar di Riau tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan oleh Biro Adpim Setdaprov Riau Aryadi pada Jumat (15/3). Dia juga menyebutkan bahwa menu buka puasa tersebut akan dibagikan kepada warga dan jemaah yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai arahan pak Pj Gubernur kita harus meningkatkan kepedulian sesama, apalagi ini bulan suci Ramadhan. Alhamdulillah sudah disiapkan 5.000 paket berbuka yang akan didistribusikan ke masyarakat selama bulan suci Ramadhan di Masjid An Nur," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, hal serupa juga disampaikan oleh Badan Pengelola Masjid Raya An Nur (BPMA) yang juga merupakan Panitia Ramadan Mesjid Raya An Nur 1445 Hijriah, Zulkarnain Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014444718/pemprov-dki-bantah-heru-budi-minta-anggaran-kjmu-dipangkas">Pemprov DKI Bantah Heru Budi Minta Anggaran KJMU Dipangkas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah kita sudah menerima bantuan langsung berupa paket buka puasa langsung dari pak Pj Gubernur. Bantuan tentu sangat berarti bagi warga dan jemaah yang membutuhkan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, keluarga para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad juga banyak memanfaatkan Mesjid Raya An Nur Pekanbaru sebagai tujuan berbuka, khususnya di aula lantai satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah sedekah masyarakat terus mengalir ke rekening BPMA. BPMA ibarat jembatan bagi masyarakat Riau dalam berbuat kebaikan. Kami terima, lalu kami kasih lagi kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat," kata Yandry Susila selaku Bendahara BPMA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panitia Ramdhan Masjid Raya An Nur dalam hal ini memberikan menu berbuka puasa secara cuma-cuma, serta pelayanan yang ikhlas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita terus mengakomodir keinginan masyarakat Riau bersedekah untuk menu berbuka puasa setiap hari, menu tadarus, dan menu sahur untuk sepuluh hari terakhir Ramadhan 1445 H," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Sebanyak 5.000 paket buka puasa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pemprov Riau Siapkan 5.000 Paket Buka Puasa Gratis di Masjid Raya An Nur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/IMG-20230406-WA0003-3755628219.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hariyanto akan diklarifikasi terkait asal usul harta kekayaan yang tercantum di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hariyanto tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.35 WIB. Pejabat Pemerintah Provinsi Riau itu akan diperiksa oleh tim Direktorat LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475089/jasa-marga-beri-diskon-20-persen-tarif-tol-japek-saat-mudik-lebaran-ini-waktu-dan-ketentuannya">Jasa Marga Beri Diskon 20 Persen Tarif Tol Japek Saat Mudik Lebaran, Ini Waktu dan Ketentuannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hariyanto tak banyak melontarkan pernyataan saat memasuki markas antirasuah. Ia hanya menyampaikan ucapan terimakasih kepada awak media.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih ya, terima kasih," kata Hariyanto saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475088/seri-rasa-rugi-karena-romelu-lukaku-diusir">Seri Rasa Rugi karena Romelu Lukaku Diusir</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hariyanto menjadi sorotan publik setelah istrinya, Adrias kerap memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Sang Istri kerap mengumbar barang-barang mewah seperti tas mahal, perhiasan, hingga liburan ke luar negeri yang dipamerkan di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menjadwalkan klarifikasi terkait asal usul harta kekayaan Sekda Riau SF Hariyanto. KPK juga telah dua pegawai pajak Dendy Heriyanto dan Wita Widiarti pada Rabu (5/4) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475086/polri-gagalkan-peredaran-83-liter-sabu-cair-yang-dikendalikan-napi">Polri Gagalkan Peredaran 8,3 Liter Sabu Cair yang Dikendalikan Napi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini di bidang Kedeputian Pencegahan dan nanti akan dilakukan oleh Tim Direktorat LHKPN KPK, hari Rabu dan hari Kamis ada beberapa pihak yang akan diklarifikasi, antara lain dari pegawai Ditjen Pajak dua orang, kemudian dari Riau hari Kamis sudah dijadwalkan," ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, tim Direktorat LHKPN telah memeriksa LHKPN dari mereka yang dilakukan pemanggilan. KPK akan mendalami asal usul harta kekayaan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475085/tekan-food-loss-lewat-inovasi-serap-produk-kurang-sempurna-petani-lokal">Tekan Food Loss Lewat Inovasi Serap Produk Kurang Sempurna Petani Lokal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu KPK melalui Direktorat LHKPN sudah melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN-nya, yang kemudian data dan informasi yang kami peroleh di lapangan perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak tersebut," pungkasnya.</div> </div> </div>

Sekretaris Daerah (Sekda) Riau SF Hariyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diklarifikasi terkait  harta.

Sekda Riau SF Hariyanto Penuhi Panggilan Klarifikasi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230320-WA0021_8.jpg" alt="Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara" width="100%">
<figcaption>Sekdaprov Riau SF Hariyanto saat memberikan klarifikasi kehidupan mewah istrinya. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengecek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto sebagai buntut dugaan pamer kekayaan istri dan putrinya di media sosial.<br /> <br /> "Kami nanti akan cek dulu tentunya terkait ini di Direktorat LHKPN, apakah kemudian ada kebutuhan untuk klarifikasi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (27/3).<br /> <br /> Ali mengatakan KPK akan terlebih dulu menurunkan tim untuk mengecek soal kabar tersebut dan memeriksa harta kekayaan yang bersangkutan secara faktual.<br /> <br /> Hasil pemeriksaan tim lapangan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan LHKPN yang bersangkutan dan selanjutnya penyelenggara negara terkait akan dipanggil untuk diklarifikasi.<br /> <br /> "Klarifikasi itu kan pasti dilakukan setelah kami melakukan pemeriksaan dulu. Pemeriksaan itu apa, Tim LHKPN ke lapangan mengeecek harta kekayaan secara faktual, setelah kami memiliki data faktualnya baru kemudian kami undang untuk klarifikasi," ujarnya.<br /> <br /> Sekda Provinsi Riau SF Hariyanto kali ini menjadi sorotan warganet setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel mewah. Video mewahnya pesta ulang tahun ke-17 putri Sekda Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.<br /> <br /> Istri RF Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya. Sebelumnya KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat penyelenggara negara terkait dugaan kekayaan tak wajar maupun dugaan pamer kekayaan di media sosial.<br /> <br /> Para pejabat tersebut yakni mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Klarifikasi LHKPN Rafael kini telah memasuki tahap penyelidikan oleh KPK. Selanjutnya, mantan Kepala Bea dan Cukai Jogjakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro. Untuk ketiganya saat ini masih sebatas klarifikasi. <strong>(*)</strong>

KPK akan Cek LHKPN Sekda Riau SF Hariyanto

SF Hariyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SF Hariyanto

Berita Terkini

Hari Pertama SF Hariyanto Jadi Plt Gubernur Riau, Minta Doakan Abdul Wahid Usai Jadi Tersangka KPK

Pemprov Riau Siapkan 5.000 Paket Buka Puasa Gratis di Masjid Raya An Nur

Sekda Riau SF Hariyanto Penuhi Panggilan Klarifikasi KPK

KPK akan Cek LHKPN Sekda Riau SF Hariyanto

Download Aplikasi JawaPos.com