<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakannya-jadi-tersangka-e-ktp-setnov-kita-lihat-di-persidangan_m_193397.jpeg" alt="Setya Novanto saat akan menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP yang melilitnya Senin (5/3)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto saat akan menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi e-KTP yang melilitnya Senin (5/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Namun, Novanto menanggapi hal itu dengan santai. "Ya saya dengar dari media. Tapi kita lihat perkembangannya di sidang," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Novanto </a>sebelum menjalani sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (5/3). Novanto mengakui kalau Irvanto merupakan keponakannya. Namun saat disinggung soal bisnis Irvanto, Novanto dengan tegas tidak mengetahui hal tersebut. "Ya benar. Saya nggak pernah ikut campur urusan bisnis ponakan saya," ungkap Novanto. Bahkan saat ditelisik soal keterlibatan Irvanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah itu, Novanto menyebut akan terbuka di persidangan. Dalam dakwaan disebutkan, kalau Irvanto merupakan perantara penerima 'uang panas' e-KTP untuk Novanto. Namun, mantan Ketua DPR itu dengan tegas membantahnya. "Nggak. Bisa ditanya langsung sama Irvanto," jelas Novanto. Pada Rabu (28/2) lalu, KPK menetapkan tersangka kepada Irvanto serta Made Oka Masagung (orang kepercayaan Novanto). KPK menduga Irvanto sudah sejak awal mengikuti proses tender e-KTP dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera, serta mengikuti beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati. KPK menyebutkan, walaupun perusahaannya kalah, Irvanto menjadi perwakilan Novanto. "Diketahui IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) adalah keluarga atau keponakan Setya Novanto. IHP juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee 5 persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP," ucap Ketua KPK Agus Rahardjo. KPK menduga Irvanto menerima uang sejumlah USD 3,5 juta. Uang itu kemudian diterima oleh Novanto. "Diduga IHP menerima total USD 3,5 juta pada periode 29 Januari hingga 19 Februari 2012, yang diperuntukkan buat Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara," pungkas Agus.

Keponakannya Jadi Tersangka e-KTP, Setnov: Kita Lihat di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/diizinkan-hakim-setya-novanto-akhirnya-cek-kesehatan-ke-rspad_m_178107.jpeg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Setya Novanto </a>dijadwalkan memeriksa kesehatannya hari ini, Jumat (29/12). Rencananya, dia akan berobat ke Rumah Sakit Umum Angkatan Darat (RSPAD). Cek kesehatan ini dilakukan menyusul disetujuinya surat permintaan rujukan berobat yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Golkar ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin. "Rencananya iya (Setya Novanto cek kesehatan), hakim mengizinkan di RSPAD," ujar<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Ketua KPK Agus Rahardjo </a>saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/12). Diketahui, sebelumnya Novanto menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam beberapa kali pemeriksaan, khususnya saat akan menjalani sidang, Novanto dinyatakan sehat. Sekalipun ada keluhan, hanya batuk saja. Sementara kuasa hukum Novanto, Firman Wijaya kemarin mengatakan, kliennya memiliki sakit jantung dan gula. Dia menegaskan, kliennya itu tidak pernah bohong mengenai sakit yang dideritanya. Pihaknya pun memiliki rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan Novanto. "Hanya kan pemeriksaan kemarin kita sampaikan ini bukan imajinasi sakitnya. Pak Nov ada medical record-nya,&nbsp;karena itu kami sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa Pak Nov memang punya di jantung dan gula," kata Firman di Pengadilan Tipikor kemarin.&nbsp;

Diizinkan Hakim, Setya Novanto Akhirnya Cek Kesehatan ke RSPAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setya-novanto-tamat-di-praperadilan_m_174788.jpeg" alt="Setya Novanto saat menjalani sidang perdana kasus yang melilitnya di PN Tipikor Rabu (13/12)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto saat menjalani sidang perdana kasus yang melilitnya di PN Tipikor Rabu (13/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Habis sudah harapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Setya Novanto</a> untuk lepas dari kasus dugaan korupsi proyek pengadaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">e-KTP</a> yang menjeratnya. Pasalnya, praperadilan yang menjadi andalannya dinyatakan gugur oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Hakim Kusno</a>. "Maka permohonan praperadilan ini dinyatakan gugur," ujarnya saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (14/12). Adapun putusan itu diambil dengan mempertimbangkan dibukanya sidang perdana Setya Novanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda membacakan surat dakwaan. Selain itu juga diperkuat dengan adanya bukti surat dan bukti elektronik berupa rekaman jalannya persidangan perkara atas nama terdakwa Setya Novanto, Rabu kemarin (13/12). Dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka kata Kusno, praperadilan harus gugur. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili. Dalam putusan itu dikatakan, permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan. Seperti yang disampaikan ahli baik dari Novanto selaku termohon maupun KPK sebagai termohon. "Maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto harus dinyatakan gugur," tegasnya. Menimbang bahwa karena permohonan praperadilan yang diajukan Novanto dinyatakan gugur maka biaya yang timbul dalam perkara harus dibebankan kepadanya. Sementara kata Kusno, tidak ada langkah hukum lain untuk menghilangkan status tersangka karena kini Novanto sudah dimejahijaukan. "Dan berdasarkan ini tidak dimungkinkan ada upaya hukum lagi," tukas Kusno.

Setya Novanto Tamat di Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-terima-dakwaan-jaksa-kpk-setya-novanto-akan-ajukan-eksepsi_m_174719.jpeg" alt="Setya Novanto duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto berencana mengajukan nota keberatan terhadap (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam sidang di PN Tipikor hari ini, Rabu (13/12). Dia pun meminta waktu untuk menyusunnya. "Dalam pembicaraan singkat, kami akan mengajukan eksepsi. Kami akan meminta waktu yang cukup panjang, ya kalau boleh dua minggu," ujar Novanto melalui kuasa hukumnya, Maqdir Ismail sebelum persidangan ditutup. Adapun waktu dua minggu diperlukan katanya untuk mempelajari dakwaan tersebut. Sebab menurut Maqdir, banyak fakta yang berbeda dari dua dakwaan yang lalu. "Ada juga penambahan fakta dan nama terdakwa sehingga kami butuh waktu. Karena bagaimanapun juga ini kan didakwa bersama-sama dan disetujui. Pemahaman kami, kalau split sync itu hanya perbedaaan pada nama orang, tapi fakta tidak," tuturnya. Apalagi, berkas perkara Novanto yang diserahkan kepada PN Tipikor cukup banyak. "karena yang sudah dilihat itu berkasnya sampai satu meter," ucap Maqdir. Tak hanya meminta waktu satu minggu untuk memahami dakwaan, Maqdir juga berharap supaya Novanto diperiksa kembali oleh dokter dari rumah sakit lain bukan di RSCM. "Kami usulkan agar ada pemeriksaan di RSPAD atau rumah sakit TNI," pintanya. Hakim Yanto selaku hakim ketua PN Tipikor mempersilakan Novanto untuk dilakukan opname jika memang keadaannya kurang fit. "Saudara terdakwa tadi ada beberap hal, pada prinsipnya majelis kalau terdakwa kurang sehat, mau opname, silahkan saja," jawabnya Namun terkait mempelajari surat dakwaan, Yanto hanya memberikan waktu selama satu minggu. "Dengan demikian, sidang atas nama terdakwa Setya Novanto dimulai dan ditunda sampai tanggal 20 dengan agenda eksepsi dari terdakwa, sidang kami nyatakan ditutup," pungkasnya.

Tak Terima Dakwaan Jaksa KPK, Setya Novanto Akan Ajukan Eksepsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/datangi-pn-tipikor-idrus-dan-aziz-beri-dukungan-moril-ke-novanto_m_174539.jpeg" alt="Setya Novanto duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12)" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama PN Tipikor Jakarta, Rabu (13/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Ketua Umum Partai Golkar <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Idrus Marham</a> dan calon Ketua DPR<a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank"> Aziz Syamsuddin</a> mendatangi Pengadilan Tipikor hari ini, Rabu (13/12). Kedatangan mereka ingin memberi dukungan moral kepada pimpinannya,<a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank"> Setya Novanto</a> yang tengah dimejahijaukan. "Apabila ada saudara ditimpa musibah, sama-sama kita hadir berikan dukungan moral. Itulah sebuah etika kebangsaan," ujar Idrus saat ditanyai JawaPos.com di Ruang Sidang Koesumah Atmadja, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Apalagi, kata dia, di dalam ajaran agama harus saling bantu membantu apabila teman, kerabat, atau saudara dalam masa sulit. "Ini pesan moral. Kalau kita bersahabat dengan orang jangan hanya karena senang kita kumpul, dalam keadaan susah kita wajib beri dukungan," tegas Idrus. Dia pun mendoakan kepada Novanto untuk tabah menjalani proses hukum yang diterimanya. "Di dalam agama diajarkan kita tabah hadapi semuanya. Kita jelaskan semuanya. Kita bergantung pada Yang Maha Esa, kepada seluruh sistem kehidupan kita. Itu ajaran agama," tutur pria kelahiran Pinrang itu. Soal kondisi Novanto yang katanya diare hingga 20 kali, Idrus menyerahkannya kepada tim dokter untuk memeriksa keadaan ketua umumnya itu. "Serahkan ke tim dokter," tambah dia. Sementara itu ketika disinggung kapan terakhir kali bertemu Novanto, Idrus menerangkan, dirinya belum sempat bertemu kembali sejak mantan pria tertampan se-Surabaya itu&nbsp;ditahan KPK pada 19 November 2017. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Idrus sempat menjenguk Novanto di <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Rutan KPK</a> pada Senin (11/12). Idrus datang sekitar pukul 10.00 WIB dan keluar sekitar pukul 10.30 WIB. "Komunikasi terakhir sebelum ditahan. Yang boleh ketemu istri dan keluarga dekat. Maka kita hormati itu. Kita hormati aturan yang ada sampai hari ini belum ketemu," tukas Idrus.&nbsp;

Datangi PN Tipikor, Idrus dan Aziz Beri Dukungan Moril ke Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sindir-setya-novanto-bungkam-pimpinan-kpk-mungkin-sakit-gigi_m_174518.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">proyek pengadaan e-KTP</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Setya Novanto</a> tampak tidak kooperatif saat menjalani persidangan perdananya, di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (13/12). Sebab, sejumlah pertanyaan hakim tidak dijawabnya. Dalam persidangan itu, Novanto lebih banyak diam dan sesekali batuk merespons pertanyaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Hakim Yanto</a>. Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">Saut Situmorang</a> mengatakan, pihaknya akan mempelajari sikap Novanto tersebut. Meskipun tidak hadir, Saut dan pimpinan KPK lainnya mengaku memantau jalannya persidangan dari markas lembaga antirasuah. "Apa latar belakang yang bersangkutan diam, ntar akan bisa tahu, siapa tahu sakit gigi misalnya," ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (13/12). Dia yakin sejatinya Novanto dalam kondisi sehat untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Terlebih, <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">tim dokter KPK </a>yang dibantu <a href="https://www.jawapos.com/tag/1804/setya-novanto" target="_blank">IDI </a>sudah memeriksa dan menyatakan kondisi Ketua DPR nonaktif itu dalam keadaan sehat. "Dokter sudah menyatakan kondisi yang bersangkutan itu sehat, sebabnya sidang lanjut," jelas Saut. Sementara Saut mengingatkan, ada ancaman hukum maksimal apabila seorang terdakwa tidak kooperatif. "Semua tersangka punya potensi dihukum maksimal kalau tidak kooperatif atau berbelit-belit," pungkasnya.

Sindir Setya Novanto Bungkam, Pimpinan KPK: Mungkin Sakit Gigi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/setya-novanto-dan-pengacaranya-susun-strategi-untuk-kalahkan-kpk_m_174198.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Firman Wijaya, tim penasihat hukum tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/12). Kedatangannya untuk menemui Novanto guna membahas strategi sidang praperadilan dan sidang perkara pokok kasus yang melilit Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar tersebut. "Ya, tim ini dipimpin Pak Maqdir dan Pak Fahmi, ya saya ikut, partisipan. Ya, mendesain strategi-strategi yang diperlukan untuk ke depannya, " kata Firman ketika ditanya maksud kedatangannya ke kantor&nbsp;KPK. Saat ditanya awak media terkait surat dakwaan Novanto yang sudah diberikan kepada tim penasihat hukum, Firman mengaku sudah mempelajarinya. "Ya soal praperadilan, soal dakwaan kita semua akan ukur aspek-aspek strategisnya akan seperti apa ke depannya," tutur Firman. Sementara mengenai sidang dakwaan yang akan digelar Rabu (13/12) besok, Firman mengatakan akan mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan jaksa terlebih dahulu, baru nanti mendiskusikan secara bersama dengan penasihat hukum lain maupun Novanto. "Kita ingin mendengar dakwaan jaksa penuntut umum saja secara langsung tentu banyak hal yang akan perlu kita diskusikan," tuturnya. Di lain pihak, ketika disinggung mengenai kemunduran dua orang tim penasihat hukum Novanto, Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi, Firman mengatakan, baginya setiap orang punya hak untuk memilih. Jadi, dia menghormati kedua koleganya. "Ya, saya pikir semua punya hak punya pilihan. Kita hormati saja ini kan soal komunikasi dengan Pak Novanto saya rasa begitu. Bagi kami Pak Otto bagus, Pak Fredrich juga punya pengalaman-pengalaman, semua punya tantangan tinggal pilihan-pilihan strategi ini bagaimana kondisi ke depan,&rdquo; tukasnya.

Setya Novanto dan Pengacaranya Susun Strategi untuk Kalahkan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/saksi-ahli-ini-pertanyakan-bukti-kpk-tetapkan-novanto-tersangka_m_174071.jpeg" alt="Saksi Ahli Setya Novanto Muzakir" width="100%">
<figcaption>Saksi Ahli Setya Novanto Muzakir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan tersangka terhadap Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didasarkan atas bukti baru. Hal itu berlaku apabila penetapan tersangka sebelumnya telah dibatalkan oleh praperadilan. Hal tersebut dikatakan Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Jogjakarta Muzakir. "Kalau bukti itu dinyatakan tidak sah di praperadilan kemudian dipakai lagi, itu nggak bener. Kalau begitu, harus ada bukti baru. Kalau nggak ada yang baru, perkara diclose," tegasnya saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Novanto pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/12). Menurut dia, akan percuma jika penetapan tersangka kembali menggunakan bukti yang telah dinyatakan tidak sah oleh praperadilan. "Harus ada bukti baru yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Artinya, dengan bukti yang lama tidak bisa diulang," kata Muzakir. Saksi ahli itu lantas mempertanyakan apakah KPK memiliki bukti baru itu. Sebab terkesan KPK tergesa-gesa dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka. "Kok gregetan sekali menetapkan orang sebagai tersangka. Apakah ada bukti baru?" tanya dia. Mudzakkir juga mempersoalkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) KPK atas penetapan kembali Novanto sebagai tersangka. Menurut dia, seharusnya KPK mencabut sprindik yang lama sebelum menerbitkan sprindik baru agar tidak terjadi duplikasi. Hal tersebut juga guna mematuhi tata tertib adminstrasi. "Kalau diduga lagi terlibat harus dimulai prosedur baru ada tahapan hukum yang berlaku. Baru boleh ada sprindik baru. Kalau yang lama masih ada, nggak boleh," sebut dia. Perlu ada kepastian juga dari KPK sprindik mana yang dipakai dalam penetapan tersangka Novanto. "Yang pertama dicabut, jangan sampai sidang pokok perkara hal ini masih berlanjut. Tidak ada satu perbuatan ada dua sprindik dan tidak ada dasar hukum," pungkas Muzakir.&nbsp;

Saksi Ahli Ini Pertanyakan Bukti KPK Tetapkan Novanto Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/agung-laksono-pertanyakan-legitimasi-surat-pengunduran-diri-novanto_m_173855.jpeg" alt="Petinggi Partai Golkar Agung Laksono" width="100%">
<figcaption>Petinggi Partai Golkar Agung Laksono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nonaktif, Setya Novanto dikabarkan akan mundur dari kursi pimpinan DPR. Pasalnya, mantan pria tertampan se-Surabaya itu akan menghadapi proses hukum dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu (13/12). Atas rencananya mundurnya Ketua Umum Partai Golkar tersebut, beredar surat yang bertanda tangan Novanto untuk menunjuk Aziz Syamsudin menjadi penggantinya di kursi pimpinan DPR. Menanggapi adanya hal itu, Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro 1957), Agung Laksono mengkritik legitimasi surat rekomendasi tersebut. Sebab, penunjukan ketua DPR tetap harus melalui proses mekanisme di internal partai beringin terlebih dahulu. "Rekomendasi sah-sah saja tapi harus melalui rapat pleno DPP partai, kalau tidak, dipertanyakan keabsahannya," kata Agung, saat menghadiri konferensi pers mengenai desakan munaslub, di Jakarta, Minggu (10/12). Terkait surat itu, Agung menambahkan ada kemungkinan surat tersebut juga akan terganjal pada mekanisme yang berlangsung di DPR. "Kalau di DPR kan juga harus melalui fraksi-fraksi, Bamus, dan lainnya," ungkapnya. Kendati demikian, Agung meyakini bahwa saat ini DPP partai Golkar sedang melakukan pertimbangan matang-matang terkait tokoh pengganti Novanto. Oleh karena itu, dia menganggap putusan tersebut dapat diambil setelah proses munaslub.

Agung Laksono Pertanyakan Legitimasi Surat Pengunduran Diri Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tiga-pimpinan-ormas-sayap-partai-golkar-sepakat-desak-munaslub_m_173804.jpeg" alt="Ilustrasi partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi partai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga pimpinan organisasi sayap Partai Golkar yang terdiri dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro 1957), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), menggelar deklarasi guna mendesak munaslub. Kesepakatan ini dilakukan menyikapi rendahnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin, menyusul ditahannya Setya Novanto selaku ketua umumnya karena disangka melakukan korupsi proyek e-KTP. "Kami telah mendapatkan berbagai aspirasi yang cukup besar dari DPD tingkat 1 dan ormas. Ada keterpanggilan untuk membantu partai Golkar," kata Ketua Kosgoro 1957, Agung Laksono, saat konferensi pers di kediamannya, Minggu (10/12). Agung mengungkapkan, saat ini partai Golkar telah terdampak degredasi elektabilitas yang sangat besar akibat kasus yang menjerat Ketua Umumnya, Setya Novanto. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hasil survei yang menunjukan tingkat kepercayaan yang rendah kepada partai beringin itu. "Kami ingin Golkar tampil lebih bersih dan putih," harapnya. Ketua Umum SOKSI, Ade Komarudin menegaskan, dalam kurun waktu yang tidak lama lagi Golkar akan dihadapkan agenda politik nasional yaitu pilkada, pileg, dan pilpres. Oleh karena itu, partai Golkar&nbsp;ini harus bersiap-siap menghadapinya. "Kalau kita masih banyak main-main dengan kepentingan masing-masing, kasihan partai," kata Ade. Terkait wacana munaslub, menurut Ade, secara aturan konstitusi partai, penyelenggaran munaslub sudah terpenuhi. Sebab, saat ini DPD tingkat 1 telah mendukung penyelenggaran munaslub. "Sudah lebih dari 2/3 anggota yang menyetujui. Jadi, tidak ada alasan lain untuk menggelar rapat pleno dan memutuskan munaslub," tukasnya. Karena telah terpenuhi syaratnya, tiga pimpinan ormas pendiri partai Golkar sepakat untuk mendesak DPP Golkar agar menggelar munaslub paling lambat akhir Desember.

Tiga Pimpinan Ormas Sayap Partai Golkar Sepakat Desak Munaslub

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setya novanto tersangka

Berita Terkini