<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/IMG_2808-1291544080.jpg" alt="Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali angkat suara mengenai bebas bersyarat yang diterima terpidana korupsi Setya Novanto. Keputusan ini dipastikan telah melalui beberapa pertimbangan hingga Novanto keluar dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali Nomor32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025, hukuman pidana yang semula 15 tahun telah diubah menjadi 12 Tahun 6 Bulan serta denda Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan) dan uang pengganti Rp 49.052.289.803 (subsider kurungan 2 tahun)," ujar Kusnali, Rabu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, usulan Program Pembebasan Bersyarat Setya Novanto juga telah disetujui oleh</div> <div dir="auto">Sidang TPP Ditjenpas pada 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan. Persetujuan ini diberikan kepada banyak narapidana, tidak hanya Novanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persetujuan rekomendasi diberikan bersama 1000 usulan program Integrasi warga binaan seluruh Indonesia lainnya, dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016457156/balita-di-sukabumi-meninggal-dipenuhi-cacing-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-pelayanan-tingkat-desa-gagal">Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pelayanan Tingkat Desa Gagal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyatakan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Setya Novanto dinyatakan telah memenuhi persyaratan baik persharatan Administratif maupun Subatantif berupa berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Selain itu yang bersangkutan juga telah menjalani 2/3 masa pidana dan telah membayar Denda sebesar Rp 500.000.000 uang pengganti, dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari KPK No.B/5238/Eks.01.08/26/08 2025 tanggal 14 Agustus 2025. Juga sudah membayar</div> <div dir="auto">Rp 43.738.291.585 pidana Uang Pengganti, sisa Rp 5.313.998.118 (subsider 2 bulan 15 hari). Sudah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, pada tanggal 16 Agustus 2025 yang bersangkutan dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak tanggal 16 Agustus 2025 maka status Setya Novanto berubah dari narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ( Bapas) Bandung, mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029," tandasnya.</div>

Keputusan ini dipastikan telah melalui beberapa pertimbangan hingga Novanto keluar dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin.

Ditjenpas Jabar Jelaskan 3 Alasan Setya Novanto Bisa Terima Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan keberatan atas bebas bersyarat yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andriyanto, sebagai bentuk protes. &ldquo;Sebagaimana diketahui sehari menjelang peringatan kemerdekaan, kita dikejutkan dengan berita bebas bersyaratnya napi korupsi Setya Novanto. Masyarakat tentu kecewa dan memberi nilai negatif atas semakin melemahnya pemberantasan korupsi,&rdquo; kata Boyamin dalam keterangan persnya, Selasa (19/8). Surat keberatan tersebut, lanjut Boyamin, tidak hanya akan ditujukan kepada Menteri Imipas, tetapi juga ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Menurutnya, pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto cacat syarat hukum dan berpotensi merusak kepercayaan publik. &ldquo;Alasan keberatan kami jelas. Pertama, Setnov tidak memenuhi syarat berkelakuan baik. Ia pernah ketahuan menggunakan telepon seluler, bepergian dan belanja ke toko bangunan, serta makan di restoran. Semua pelanggaran itu terekam dalam pemberitaan media massa yang hingga saat ini masih bisa diakses publik,&rdquo; ungkap Boyamin. Selain itu, pria yang karib dengan julukan detektif partikelir itu juga menyoroti syarat lain yang tidak dipenuhi oleh mantan Ketua DPR tersebut. Ia menyebut, Setya Novanto diduga masih terlibat perkara lain berupa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani Bareskrim.&nbsp; &ldquo;Dalam persidangan praperadilan yang diajukan LP3HI dan ARRUKI, Bareskrim sendiri menjawab bahwa Setnov masih terkait perkara TPPU. Itu artinya syarat bebas bersyarat jelas tidak terpenuhi,&rdquo; tegasnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 yang mensyaratkan narapidana harus berkelakuan baik dan tidak tersangkut perkara pidana lain untuk bisa mendapatkan pembebasan bersyarat.&nbsp; &ldquo;Jika dua syarat utama ini tidak terpenuhi, maka jelas kebijakan pembebasan bersyarat terhadap Setnov harus dibatalkan,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, jika Menteri Imipas tidak membatalkan keputusan tersebut, MAKI berencana melanjutkan langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). &nbsp;&ldquo;Kami akan melakukan gugatan PTUN untuk memohon agar hakim membatalkan keputusan bebas bersyarat Setya Novanto. Ini penting demi menjaga integritas hukum dan pemberantasan korupsi,&rdquo; urai Boyamin. Lebih lanjut, Boyamin menyoroti terdapat yurisprudensi sebelumnya di mana pemberian pengurangan hukuman terhadap narapidana dibatalkan oleh PTUN.&nbsp; &ldquo;Hal ini menjadi dasar keyakinan kami bahwa hukum masih bisa ditegakkan untuk menegakkan rasa keadilan publik,&rdquo; pungkas Boyamin.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) protes bebas bersyarat Setya Novanto, menilai cacat syarat hukum dan merusak kepercayaan publik.

Detektif Partikelir Kirim Surat Keberatan Ke Menteri Imipas Protes Bebas Bersyarat Setya Novanto, Singgung TPPU yang Diusut Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Setya-Novanto-Saksi-Kasus-PLTU-Riau-1-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus e-KTP Setya Novanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keprihatinannya atas pemberian bebas bersyarat kepada mantan Ketua DPR, Setya Novanto (SN), dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun. ICW memandang keputusan ini sebagai bentuk kemunduran serius dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti ICW, Wana Alamsyah, menjelaskan ada dua alasan utama mengapa penanganan kasus korupsi Setya Novanto menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Pertama, penegak hukum gagal mengoptimalkan pasal pencucian uang untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan SN.&nbsp; &ldquo;Penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap kasus pengadaan e-KTP oleh Bareskrim Polri terhadap Setya Novanto diduga mandek dan tidak menunjukkan progres yang berarti,&rdquo; kata Wana kepada wartawan, Senin (18/8). Wana menyoroti kegagalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seharusnya berperan sebagai pengawas penanganan perkara korupsi di lembaga penegak hukum lain. Menurutnya, KPK tidak berhasil mempercepat proses penyidikan kasus TPPU yang membelit Setya Novanto.&nbsp; &ldquo;Kondisi ini berdampak serius. Ketika SN menjadi terpidana, dia malah diduga kabur dan plesiran ke Padalarang saat menjalani pemeriksaan, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku korupsi,&rdquo; tambahnya. Wana menambahkan, kegagalan penegak hukum dalam merampas aset milik Setya Novanto menjadi salah satu faktor utama terjadinya kebocoran dalam proses penegakan hukum.&nbsp; &ldquo;Upaya merampas aset harusnya menjadi prioritas agar memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara, namun hal ini belum optimal,&rdquo; ujarnya. Alasan kedua yang disoroti ICW terkait putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setya Novanto. Putusan ini mengurangi masa pidana penjara SN serta masa pencabutan hak politiknya.&nbsp; Menurut Wana, hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan lembaga peradilan belum serius dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi kelas kakap. Pemberian efek jera melalui pidana badan yang tegas dan pencabutan hak politik yang signifikan sangat penting untuk mencegah para koruptor kembali merusak negara. &ldquo;Sayangnya, putusan ini justru melemahkan upaya tersebut," tegasnya. Wana juga menyoroti kondisi legislatif dan eksekutif yang sampai saat ini belum mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, keberadaan regulasi ini sangat krusial untuk memperkuat instrumen hukum dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang hilang. &ldquo;Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih mandek di tangan pemerintah dan DPR, sehingga membuat upaya pemberantasan korupsi kehilangan momentum,&rdquo; pungkasnya.

Indonesia Corruption Watch menyesalkan keputusan bebas bersyarat Setya Novanto, menyoroti dampak buruk bagi pemberantasan korupsi.

ICW Sesalkan Pemberian Bebas Bersyarat Setya Novanto, Bentuk Kemunduran Pemberantasan Korupsi