<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/AKHMAD-MUNIR-3608575436.jpg" alt="Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia. Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut. &ldquo;Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,&rdquo; kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi. Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. &ldquo;Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,&rdquo; ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut. Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis &ldquo;Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?&rdquo; tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya. (*) &nbsp;

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk mengklarifikasi

PWI Pusat Dorong BPMI Setpres Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-135001-1-4200733484.jpeg" alt="Presiden Jokowi mengecek langsung jalan yang rusak di Lampung menggunakan mobil dinasnya dengan dikawal Paspampres." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi mengecek langsung jalan yang rusak di Lampung menggunakan mobil dinasnya dengan dikawal Paspampres.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang pemuda mengaku dipukul oleh pasukan pengamanan presiden (Paspampres) karena berswafoto atau selfie dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Video pengakuannya pun viral di media sosial. Peristiwa itu diduga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (8/9) malam. Dalam video yang beredar, pemuda itu mengaku dihantam oleh Paspampres karena mengajak Presiden Jokowi berfoto selfie. "Saya dihantam sama Paspampres. Saya dipukul sama pasukan presiden tadi, dihantam, hanya karena foto sama Presiden. Itu Presiden Republik Indonesia dan Presiden rakyat Indonesia, kenapa saya harus dihantam sama Paspampres, untung saya nggak mati, hantaman itu keras," ungkap pemuda itu dalam video yang viral di media sosial. Si Pemuda menyebut bahwa Presiden Jokowi tak mempermasalahkan dirinya meminta selfie. Tapi justru dirinya harus mendapat pukulan dari Paspampres. "Pak Presiden aja nggak jadi masalah, masa saya dihantam apa namanya, sama Paspampresnya," cetusnya. Merespons viralnya video itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), Yusuf Permana mengklaim tidak ada pukulan dari pihak Paspampres terhadap warga. Namun, ia mengaku akan melakukan pengecekan terhadap pihak pengamanan di wilayah. "Kami telah koordinasi dengan teman-teman Paspampres bahwa tidak ada pemukulan oleh Paspampres, kami akan cek Tim Pengamanan Wilayah," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (10/9). Yusuf menjelaskan, Paspampres dalam melakukan tugasnya dituntut untuk waspada dan juga humanis. Ia menekankan, Presiden Jokowi selalu menekankan kepada pihak pengamanan untuk bisa bersikap humanis. "Hal itu juga menjadi penekanan dari Bapak Presiden untuk selalu bersifat Humanis. Pengamanan Presiden terdiri dari berbagai unsur. Di ring 1 ada Paspampres serta di ring 2 dan 3 ada TNI-Polri," ungkap Yusuf. Meski demikian, Yusuf menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut. Ia menghargai antusiasme masyarakat untuk bisa menyapa Presiden Jokowi. "Kami mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut, mengucapkan terima kasih, dan sangat menghargai antusias masyarakat yang ingin menyambut Bapak Presiden. Hal ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi kami," pungkasnya.

Seorang pemuda mengaku dipukul oleh Paspampres karena berswafoto atau selfie dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Samarinda, Kaltim.

Seorang Pemuda Mengaku Dihantam Paspampres saat Selfie dengan Jokowi di Samarinda, Setpres Minta Maaf

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/IMG-20240808-WA0009_2-2430066453.jpg" alt="Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sekretariat Presiden (Setpres) menginformasikan duplikat Bendera Sang Saka Merah Putih berikut teks proklamasi akan dikirim menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, melalui prosesi kirab, Sabtu (10/8), dari Jakarta. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014959379/rahasia-di-balik-kecantikan-bidadari-yunani-kaum-hawa-wajib-baca-hal-ini">Rahasia di balik Kecantikan Bidadari Yunani, Kaum Hawa Wajib Baca Hal Ini!&nbsp;&nbsp; &nbsp;</a> Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana di Jakarta, Jumat, mengatakan prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. "Bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa pukul 08.00 WIB dari Monumen Nasional, Jakarta ke IKN melalui pelaksanaan kirab," katanya. Ia mengatakan prosesi kirab akan diawali dengan penyerahan duplikat bendera Merah Putih dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada Tim Purna Paskibraka. Tim Purna Paskibraka 2023 yang akan bertugas sebagai pembawa bendera Merah Putih adalah Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, kata Yusuf, bendera dan teks proklamasi tersebut akan dibawa menggunakan kendaraan taktis (rantis) &ldquo;Maung&rdquo; dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. "Jika tahun-tahun sebelumnya, bendera Merah Putih dan teks proklamasi dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirabnya menjadi lebih panjang," katanya. Kirab tersebut dimulai dari Monas menggunakan iring-iringan menuju Jalan Thamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto, Cawang, hingga Bandara Halim Perdanakusuma, lalu diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, kata Yusuf, bendera dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara di IKN. Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera Merah Putih di sana yakni Naila Aulita Alqubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Adapun bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Lilly Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. "Prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera Merah Putih dan teks proklamasi dikirab ke IKN," katanya. Dikatakan Yusuf, prosesi kirab ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, sebagaimana disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, kirab ini juga merupakan simbol kebersamaan dan sinergi antara DKI Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Bendera Merah Putih dan teks proklamasi dijadwalkan tiba di IKN pada hari yang sama yakni 10 Agustus 2024. Nantinya, bendera tersebut akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024. (*)

Sekretariat Presiden (Setpres) menginformasikan duplikat Bendera Sang Saka Merah Putih berikut teks proklamasi akan dikirim menuju IKN

Setpres Informasikan Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi akan Dikirab dari Jakarta ke IKN   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/IMG-20240808-WA0009_2-2430066453.jpg" alt="Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Penyelenggaraan upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dipastikan berlangsung secara hybrid atau terpadu. Untuk itu pihak Istana terus menyiapkan fasilitas penghubungnya. "Saat ini kami melakukan tes jaringan agar pada saat perpindahan gambar dan komunikasi dapat berjalan dengan baik," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Penyelenggaraan rangkaian upacara HUT Kemerdekaan RI di Jakarta dan IKN secara hybrid itu akan difasilitasi perangkat jaringan internet. Jaringan tersebut akan menghubungkan visualisasi kegiatan secara langsung melalui layar berukuran besar di masing-masing lokasi kegiatan. "Jadi kombinasi. Di Jakarta bukan hanya menyaksikan, di Jakarta juga akan ada langsung pertunjukan kesenian. Jadi, lempar-lemparannya juga bagus," lanjut Yusuf. Skema hybrid itu menurut&nbsp;Yusuf memungkinkan seluruh peserta upacara di Jakarta dan IKN dapat menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian kegiatan acara yang digelar serentak itu. "Misal kegiatannya di Jakarta, berarti yang di IKN menyaksikan pakai layar besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kegiatan di Istana Negara IKN, yang hadir di Istana Merdeka akan melihat acara menggunakan layar," jelasnya. Selain menyiapkan jaringan untuk upacara hybrid, saat ini Setpres juga sedang menyusun daftar menteri kabinet yang akan hadir di dua lokasi acara, melalui pertimbangan teknis di IKN. Yusuf mencontohkan, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan berada di IKN. Kehadiran keduanya terkait pertimbangan teknis acara, seperti infrastruktur dan transportasi. "Nanti pasti pembagian menteri ini akan kami atur dengan baik supaya berimbang antara yang hadir di IKN dengan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta," imbuh Yusuf.

Upacara HUT ke-79 RI akan digelar secara hybrid, sehingga peserta upacara di IKN dan Jakarta bisa saling lihat.

Upacara HUT ke-79 RI Digelar Secara Hybrid, Istana Sebut Peserta Upacara di IKN dan Jakarta bisa Saling Lihat   

Setpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Setpres

Berita Terkini

PWI Pusat Dorong BPMI Setpres Klarifikasi Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia

Seorang Pemuda Mengaku Dihantam Paspampres saat Selfie dengan Jokowi di Samarinda, Setpres Minta Maaf

Setpres Informasikan Duplikat Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi akan Dikirab dari Jakarta ke IKN

Upacara HUT ke-79 RI Digelar Secara Hybrid, Istana Sebut Peserta Upacara di IKN dan Jakarta bisa Saling Lihat

Download Aplikasi JawaPos.com