<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/IMG-20250220-WA0005-343758795.jpg" alt="Kepala BPKH Fadlul Imansyah ditemui wartawan di kantor PBNU di Jakarta (19/2). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKH Fadlul Imansyah ditemui wartawan di kantor PBNU di Jakarta (19/2). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama DPR sedang menggodok revisi UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi itu satu paket dengan revisi UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan semangat revisi UU membawa semangat transparansi pengelolaan dana haji. Untuk diketahui per Desember 2024 lalu, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 171 triliun. Dana haji ini bersumber dari setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta per jamaah. Dana haji ini kemudian diinvestasikan dalam beragam bentuk oleh BPKH. Sebagian hasil investasi digunakan untuk subsidi biaya haji. Sisanya dibagikan kepada calon jamaah haji yang masih antre. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan perkembangan revisi UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dia mengatakan revisi itu untuk menyelaraskan dengan regulasi yang berjalan saat ini. "Dengan revisi ini, diharapkan tata kelola penyelenggaraan haji akan lebih baik, transparan, dan yang paling penting, kepentingan umat terjamin," katanya usai bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Jakarta pada Rabu (19/2). Dalam pertemuan itu, BPKH meminta dukungan dari PBNU terkait revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji. Fadlul menekankan pentingnya dukungan PBNU dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan haji. "Kolaborasi dengan PBNU adalah langkah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan umat," ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyambut baik inisiatif BPKH untuk menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat Islam khususnya Nahdlatul Ulama (NU). PBNU menyatakan kesediaannya untuk mendukung upaya BPKH dalam meningkatkan literasi keuangan haji. Serta pemberdayaan ekonomi umat dan pendampingan bagi calon jamaah haji. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, BPKH dan PBNU sepakat untuk membuat memorandum of understanding (MoU) yang mencakup berbagai bidang kerja sama, antara lain literasi keuangan haji, fatwa keuangan haji, riset, dan kerja sama kelembagaan. Melalui sinergi yang kuat antara BPKH dan PBNU, diharapkan pengelolaan keuangan haji di Indonesia akan semakin baik dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat Islam. Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH seperti Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira dan Arief Mufraini serta jajaran pengurus PBNU.&nbsp;

Dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 171 triliun. Dana haji ini bersumber dari setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta/jamaah.

Kepala BPKH Klaim Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Bawa Semangat Transparansi dan Kepentingan Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/cjh-tertua-2023-3541714934.jpg" alt="BERSEMANGAT: Harun saat berada di rumahnya di Dusun Karang Dua, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Pamekasan." width="100%">
<figcaption>BERSEMANGAT: Harun saat berada di rumahnya di Dusun Karang Dua, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Pamekasan.</figcaption>
</figure> Resep Sehatnya Air Putih yang Dimasak dan Jamu Herbal Meski sempat masuk daftar berangkat pada 2046 di usia yang sudah sangat sepuh, tak sekali pun Harun berniat menarik kembali setoran haji. Untuk menambah biaya pelunasan, dia menjual sepasang sapi. MOH. IQBAL AFGANI, Pamekasan-HILMI SETIAWAN, Jakarta --- HANYA pendengarannya yang agak terganggu. Di luar itu, Harun tetap aktif melakukan beragam kegiatan harian. Mulai salat, mengaji, sampai memberi makan ternak ayam. Hasil pemeriksaan kesehatan juga menunjukkan bahwa tidak ada penyakit serius yang diderita warga Dusun Karang Duak, Desa Pangbatok, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Jawa Timur, tersebut. Karena itu, pria yang pada 1 Juli mendatang bakal berusia 119 tahun tersebut sangat siap menjalani ibadah haji. &rdquo;Saya lebih semangat untuk menjalani hari. Tidak sabar untuk segera berhaji,&rdquo; tutur pria yang sehari-hari bertani itu kepada Jawa Pos Radar Madura yang menemuinya pada Kamis (11/5) pekan lalu. Pria kelahiran 1904 tersebut masuk sebagai daftar calon jemaah haji (CJH) superlansia yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag). Ayah enam anak itu pun tercatat sebagai CJH tertua. Harun mengaku badannya terasa semakin sehat setelah mendengar kepastian dirinya akan berhaji tahun ini. &rdquo;Saya jadi lebih bersemangat untuk menjalani hari. Tidak sabar untuk segera berhaji,&rdquo; ujarnya. Harun mendaftar haji pada 2017. Kakek 28 cucu itu menjual sebidang tanah seharga Rp 80 juta. Tanah tersebut dibeli kerabatnya sendiri dan diberi uang awal Rp 30 juta. Dari uang awal tersebut, Rp 29 juta di antaranya dia gunakan untuk setor haji. Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saat kerabatnya kembali membayar sisa uang tanah Rp 10 juta, Harun menyetorkan uang tersebut untuk kebutuhan pembiayaan haji Rp 9 juta. Terus begitu hingga biaya berangkat haji lunas menjadi Rp 50 juta. Saat itu masa tunggunya sampai 2046. Meski harus menunggu lama dan di usia yang sudah sangat sepuh, Harun tak pernah berniat mengambil kembali dana yang sudah disetorkan. Padahal, kerabat dan tetangganya menyarankan Harun untuk melaksanakan ibadah umrah saja. &rdquo;Ibadah haji itu tentang keyakinan, usaha, dan takdir. Jika bisa berangkat alhamdulillah, kalau tidak saya pasrahkan saja pada Allah,&rdquo; imbuhnya. Keyakinannya berbuah. Harun tak harus menunggu sampai 2046. Ketika harus menambah biaya pelunasan Rp 10 juta, dia menjual sepasang sapi untuk menutupi. Sisanya ditabung untuk persiapan ibadah haji. Rencananya, dia diberangkatkan pada 24 Mei mendatang bersama rombongan lain di Pamekasan. Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat menuturkan, jumlah jemaah haji lansia tahun ini lebih dari 67 ribu orang atau sekitar 30 persen. Komposisi jemaah lansia itu cukup besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab, sempat terjadi pemberhentian pengiriman jemaah haji pada periode 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19. Untuk memberikan pelayanan maksimal, Kemenag menempatkan sepuluh petugas khusus di tiap-tiap sektor. Satu sektor terdiri atas beberapa hotel jemaah. Kemenag, lanjut dia, juga menerbitkan buku panduan manasik haji dan umrah yang ramah lansia. Buku panduan itu diharapkan sudah didistribusikan kantor urusan agama (KUA) di tiap-tiap kecamatan. &rdquo;Sehingga pembimbing ibadah dapat menjelaskan beragam kemudahan bagi jemaah lansia dalam beribadah haji,&rdquo; tuturnya. Selain jemaah dengan usia tertua, ada jemaah dengan usia paling muda. Namun, sesuai dengan regulasi Kemenag, usia minimal jemaah adalah 18 tahun atau sudah menikah. Di antara jemaah yang baru berumur 18 tahun ada dari Ampenan, Kota Mataram, atas nama Anisya Umiturahmania. Dia tercatat kelahiran 12 Agustus 2004. Sementara itu, calon jemaah haji termuda di Sragen, Jawa Tengah, baru berumur 20 tahun. Abdussalam, anak Harun, hanya bisa mendoakan kesehatan dan keselamatan sang ayah. Keluarga, kata dia, hanya berpesan agar Harun mengikuti setiap arahan pendamping sehingga meminimalkan kejadian yang tak diinginkan. Kebetulan juga ada keponakan sang ayah yang menunaikan ibadah haji tahun ini. &rdquo;Paling tidak ada yang bisa dekat dengan ayah ketika di Makkah dan Madinah nanti,&rdquo; katanya. Harun pun menjaga kesehatan dengan rutin mengonsumsi air putih yang dimasak. Juga sesekali minum jamu herbal dari rempah-rempah asli. Dengan cara yang sama pula dia akan merawat kondisi agar kelak pulang sebagai haji mabrur. &rdquo;Doakan saya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Saya yakin bisa beribadah dengan sempurna tanpa kendala,&rdquo; kata pria yang lima kali menikah tersebut. (*/luq/c19/ttg)

Meski sempat masuk daftar berangkat pada 2046 di usia yang sudah sangat sepuh, tak sekali pun Harun berniat menarik kembali setoran haji.

Harun, 119 Tahun, CJH Tertua yang Tak Sabar Berangkat ke Tanah Suci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenag baru saja menggelar forum muzakarah perhajian. Forum tersebut menghasilkan sepuluh masukan. Di antara hasil pertemuan itu adalah usulan kenaikan setoran awal haji. Dari saat ini Rp 25 juta/orang menjadi Rp 30–40 juta/orang.  Kenaikan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan lainnya adalah sosialisasi biaya riil penyelenggaraan haji yang harus dibayar jemaah. Seperti diketahui, tahun ini biaya riil haji sekitar Rp 100 juta/orang. Tetapi, jemaah hanya membayar biaya haji sekitar Rp 39,8 juta.  Usulan lainnya adalah aspek istitha’ah (kemampuan) berhaji secara finansial yang harus diperketat. Supaya dana haji tidak menjadi seperti uang arisan berantai dan hanya menguntungkan orang-orang di antrean depan.  Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro menyambut positif rekomendasi pertemuan tersebut. Khususnya soal sosialisasi biaya riil haji kepada masyarakat. ”Pemerintah harus transparan soal biaya haji sebenarnya berapa. Supaya masyarakat bisa memahaminya,” tutur dia kemarin (4/10). Tentang kenaikan setoran awal pendaftaran haji, Ismed juga tidak mempersoalkan.  Anggota BPKH Aceh Riana Jayaprawira yang mengikuti forum muzakarah perhajian menyatakan perlunya merumuskan kembali konsep istitha’ah supaya lebih relevan. ”Baik istitha’ah dari aspek kesehatan maupun finansial,” ujarnya.  Riana mengatakan, selama pembiayaan haji masih menerima subsidi yang lebih besar daripada uang jemaah, keberlangsungan keuangan haji akan terganggu.

Setoran Awal Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 40 Juta

setoran haji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setoran haji

Berita Terkini

Kepala BPKH Klaim Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji Bawa Semangat Transparansi dan Kepentingan Jamaah

Harun, 119 Tahun, CJH Tertua yang Tak Sabar Berangkat ke Tanah Suci

Setoran Awal Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 40 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com