<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Para calon jemaah haji (CJH) 2025 harus mulai siap-siap. Selain persiapan kesehatan, mereka harus menyediakan dana yang cukup. Pasalnya, biaya haji tahun depan diprediksi lebih tinggi daripada perkiraan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah amanat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kaitan antara fatwa MUI dan biaya haji itu menjadi salah satu topik dalam muzakarah perhajian yang digelar Kemenag pada 7&ndash;9 November di Bandung. Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, MUI telah menerbitkan fatwa bahwa pemanfaatan hasil investasi setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (bipih) untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lainnya adalah haram. Arsad mengatakan, secara garis besar, fatwa tersebut melarang penggunaan hasil investasi setoran awal bipih untuk membiayai jemaah lain. Pertimbangannya, pemanfaatan dana seperti itu mengurangi hak CJH. Dia menegaskan, fatwa tersebut bisa berdampak pada kenaikan bipih yang harus dibayar jemaah tahun depan. &rsquo;&rsquo;Jika bipih naik, pasti itu akan memberatkan para calon jemaah haji,&rsquo;&rsquo; kata Arsad. Karena itu, urusan penggunaan nilai manfaat sebagai pengurang beban biaya haji menjadi salah satu bahasan dalam muzakarah perhajian. Nantinya, di dalam forum tersebut, ahli agama yang dihadirkan Kemenag mengkaji lebih dalam fatwa MUI itu. Kemudian dihasilkan rekomendasi yang tepat. Dengan begitu, pendanaan haji tetap memenuhi aspek syariah tanpa membebani jemaah yang akan berangkat. Meski begitu, sampai sekarang biaya haji 2025 belum dibahas. Pemerintah bersama DPR baru selesai membahas evaluasi haji 2024. Rapat soal biaya haji biasanya diawali usulan biaya haji yang disampaikan Kemenag. Seperti diketahui, tahun ini rerata bipih atau biaya haji yang ditanggung jemaah haji sekitar Rp 56 juta. Sedangkan biaya riil haji ditetapkan Rp 93,4 jutaan. Selisihnya dibayar dari nilai manfaat pengelolaan dana haji yang dijalankan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total subsidi dana haji yang dikeluarkan BPKH pada musim 2024 mencapai Rp 8 triliun lebih. Arsad menambahkan, pertemuan perhajian itu juga membahas skema tanazul atau pulang lebih awal. Skema tersebut dapat mengurangi kepadatan tenda di Mina. Sebab, jemaah yang mengikuti tanazul tidak menginap di tenda Mina, tapi di hotel jemaah. (wan/c7/oni)

Muzakarah Perhajian Kemenag Bahas Fatwa MUI soal Dana Hasil Investasi Setoran Awal Haji, Biaya Haji Bisa Naik Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terbitnya fatwa haram dari MUI untuk penggunaan hasil investasi dana haji untuk jamaah lain mendapatkan banyak dukungan. Keluarnya fatwa tersebut diharapkan menjadi momentum mereformasi pengelolaan dana haji oleh pemerintahan, yang ada di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dukungan terhadap keluarnya fatwa haram oleh MUI tersebut di antaranya disampaikan pengamat haji Ade Marfuddin. "Saya sepakat dengan fatwa MUI itu," kata dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha (STESBN) itu saat dihubungi Kamis (25/7). Dia menegaskan haji adalah ibadah sekaligus rukun Islam yang kelima. Untuk itu segala hal terkait dengan haji, harus clean and clear. Khususnya terkait pembiayaan. Ade mengatakan jangan sampai ada unsur subhat, apalagi unsur zalim dalam pengelolaan dana haji. Dia mengatakan mencampur hasil investasi dana haji dari seluruh jamaah, kemudian untuk memberangkatkan jamaah lain itu tidak boleh. "Nilai investasi harus dibagi rata ke semua jamaah yang antre," katanya. Apalagi setiap jamaah menyetorkan uang muka yang sama. Saat ini uang muka pendaftaran haji dipatok Rp 25 juta per jamaah. Uang setoran awal itu kemudian dikumpulkan, lalu dikelola dalam beragam bentuk investasi oleh BPKH. Ade menegaskan sistem pengelolaan dana haji sudah waktunya diubah atau bahkan direformasi. Dia menyampaikan beberapa usulan. Di antaranya adalah nilai potongan biaya riil haji sesuai dengan tabungan masing-masing jamaah. Otomatis jamaah yang lama antrenya, nilai tabungannya lebih banyak. Tidak seperti sekarang, pokoknya dalam tahun dan embarkasi yang sama, jamaah membayar pelunasan biaya haji yang sama pula. Alternatif berikutnya kata Ade, uang hasil investasi dikembalikan secara tunai ke jamaah. Jadi jamaah murni membayar ongkos haji dari uang setoran awal ditambah pelunasan. Misalnya biaya riil haji Rp 100 juta per orang, jamaah membayar pelunasan Rp 75 juta. "Uang hasil investasinya bisa digunakan jamaah untuk bersedekah," katanya. Dana hasil investasi itu bisa digunakan untuk beasiswa anak-anak miskin atau yatim piatu. Dengan cara ini, Ade mengatakan uang untuk berhaji benar-benar dari dompet jamaah itu sendiri. Tidak tercampur dengan uang jamaah lainnya. Selain itu, jamaah juga mendapatkan pahala dari ibadah sedekah. Dia menegaskan haji mabrur juga bisa ditopang oleh ibadah-ibadah lainnya. Khususnya ibadah sosial. Seperti diketahui MUI baru saja mengeluarkan fatwa yang menghebohkan. Yaitu penggunaan hasil investasi dana haji untuk keberangkatan jamaah lainnya hukumnya haram. Ini jauh bertentangan dengan amanah undang-undangan yang mengatur pengelolaan dana haji. Dalam regulasinya, pengelolaan dana haji harus berbasis syariah. Harus jauh dari unsur-unsur yang diharamkan.&nbsp;

Terbitnya fatwa haram dari MUI untuk penggunaan hasil investasi dana haji untuk jamaah lain mendapatkan banyak dukungan.

Fatwa MUI Haramkan Dana Haji, Waktunya Pengelolaan Setoran Awal Jamaah Direformasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/Screenshot_20240502-144157-3298344016.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.coom &ndash; Sudah bertahun-tahun, biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak berubah di angka Rp 25 juta per jamaah. Muncul wacana biaya setoran awal pendaftaran haji itu dinaikkan. Ada beberapa opsi yang sempat beredar. Yaitu, dinaikkan menjadi Rp 30 juta per jamaah, Rp 40 juta per jamaah, hingga Rp 50 juta per jamaah. Pembahasan perubahan besaran uang setoran awal pendaftaran haji itu sempat tertunda. Karena pemerintah fokus melaksanakan penyelenggaraan haji 2024. Saat ini penyelenggaraan haji 2024 sudah rampung. Sehingga terbuka peluang pembahasan revisi setoran awal pendaftaran haji dijalankan kembali. Persoalan rencana kenaikan setoran awal pendaftaran haji itu, disinggung Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. "Mengenai (perubahan) setoran awal sudah jadi mandat kesimpulan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR," katanya di sela paparan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta pada Selasa (23/7). Fadlul menegaskan implementasi keputusan besaran setoran awal pendaftaran haji, merupakan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag). Meskipun begitu, BPKH akan terus berkoordinasi dengan Kemenag membahas besaran setoran awal pendaftaran haji. Dia menjelaskan saat ini masa penyelenggaraan haji sudah selesai. Seluruh jamaah saat ini sudah tiba di kampung halaman masing-masing. Kecuali bagi jamaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. "Karena proses haji sudah selesai, kami akan koordinasi mengusulkan (setoran awal biaya haji) bersama Kemenag,&rsquo;&rsquo; katanya. Fadlul menegaskan tarif baru daftar haji harus dikaji lebih lanjut. Sampai saat ini setoran awal biaya haji dipatok Rp 25 juta per jamaah. Beberapa tahun yang lalu, biaya setoran awal pendaftaran haji ditetapkan Rp 20 juta per jamaah. Biaya setoran awal yang sekarang Rp 25 juta itu, dinilai terlalu kecil dibandingkan biaya riil haji. Seperti diketahui tahun ini biaya riil haji sekitar Rp 100 juta per jamaah. Akibatnya saat pelunasan, jamaah membayar biaya yang tinggi. Meskipun sudah disubsidi oleh BPKH, setoran pelunasan biaya haji masih tinggi. Dengan kenaikan setoran awal biaya pendaftaran haji, diharapkan saat pelunasan nanti jamaah tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat tinggi. Dalam pertemuan dengan sejumlah awak media itu, Fadlul menyampaikan BPKH berhasil mempertahankan raihan opini WTP dari BPK. Dia mencatat BPKH mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak enam kali berturut-turut. Capaian tersebut bagian dari upaya pengelolaan dana haji yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.&nbsp;&nbsp;

Setoran awal naik haji berpotensi naik. Dari Rp 25 juta menjadi lebih tinggi. Angkanya masih dalam pembahasan antara DPR, Kemenag, dan BPKH.

Setoran Awal Pendaftaran Haji Dikabarkan Naik, Kepala BPKH Sampaikan Penjelasan Resmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-E-1125974754.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah bertahun-tahun ditetapkan Rp 25 juta per orang, tahun depan setoran awal pendaftaran haji diperkirakan bakal naik. Nominalnya menjadi Rp 35 juta per orang. Perubahan besaran uang muka tersebut sedang dikaji bersama antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama, serta pihak terkait lainnya. Anggota BPKH Acep Riana Jayaprawira menjelaskan, sebelumnya biaya setoran awal pendaftaran haji Rp 20 juta per orang. Kemudian, dinaikkan jadi Rp 25 juta per orang. &rdquo;Sudah belasan tahun tidak naik,&rdquo; katanya di sela paparan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) BPKH di Jakarta kemarin (25/7). Di satu sisi, kata dia, biaya haji setiap tahun naik terus. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, kenaikannya cukup signifikan. Terutama adanya biaya layanan Armuzna. Biaya itu muncul karena Saudi menilai haji tidak sekadar ritual ibadah, tetapi juga ada aspek tourism. Akibatnya, jemaah harus membayar uang pelunasan yang sangat mahal. Sebaliknya, ketika setoran awal dinaikkan, nanti dana kelolaan BPKH ikut naik. Nilai manfaat atau imbal hasil yang digunakan untuk pengurangan atau subsidi ongkos haji ikut meningkat. Meski begitu, dia menegaskan bahwa keputusan soal besaran setoran awal pendaftaran haji itu belum ketok palu. Apalagi, penetapan besaran tersebut bukan kewenangan BPKH. &rdquo;Kami hanya menerima setorannya. Sudah mulai pembicaraan di angka Rp 35 juta,&rdquo; katanya. Pada kesempatan yang sama, anggota BPKH Harry Alexander memaparkan tren pendaftaran haji. Meski biaya pelunasan haji tahun ini sangat besar, minat masyarakat untuk mendaftar haji masih tinggi. Sementara itu, Kepala BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan, saat ini pihaknya memiliki sejenis anak perusahaan bernama BPKH Limited. Tugasnya adalah melakukan investasi perhajian di Arab Saudi. &rdquo;Tujuannya selain dapat return, juga pengendalian harga layanan haji,&rdquo; katanya. (wan/c6/fal)

Tahun depan setoran awal pendaftaran haji diperkirakan bakal naik. Nominalnya menjadi Rp 35 juta per orang. BPKH sedang mengkaji.

BPKH-Kemenag Kaji Kenaikan Setoran Awal Haji Jadi Rp 35 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenag baru saja menggelar forum muzakarah perhajian. Forum tersebut menghasilkan sepuluh masukan. Di antara hasil pertemuan itu adalah usulan kenaikan setoran awal haji. Dari saat ini Rp 25 juta/orang menjadi Rp 30–40 juta/orang.  Kenaikan tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan keuangan haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan lainnya adalah sosialisasi biaya riil penyelenggaraan haji yang harus dibayar jemaah. Seperti diketahui, tahun ini biaya riil haji sekitar Rp 100 juta/orang. Tetapi, jemaah hanya membayar biaya haji sekitar Rp 39,8 juta.  Usulan lainnya adalah aspek istitha’ah (kemampuan) berhaji secara finansial yang harus diperketat. Supaya dana haji tidak menjadi seperti uang arisan berantai dan hanya menguntungkan orang-orang di antrean depan.  Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro menyambut positif rekomendasi pertemuan tersebut. Khususnya soal sosialisasi biaya riil haji kepada masyarakat. ”Pemerintah harus transparan soal biaya haji sebenarnya berapa. Supaya masyarakat bisa memahaminya,” tutur dia kemarin (4/10). Tentang kenaikan setoran awal pendaftaran haji, Ismed juga tidak mempersoalkan.  Anggota BPKH Aceh Riana Jayaprawira yang mengikuti forum muzakarah perhajian menyatakan perlunya merumuskan kembali konsep istitha’ah supaya lebih relevan. ”Baik istitha’ah dari aspek kesehatan maupun finansial,” ujarnya.  Riana mengatakan, selama pembiayaan haji masih menerima subsidi yang lebih besar daripada uang jemaah, keberlangsungan keuangan haji akan terganggu.

Setoran Awal Haji Diusulkan Naik Jadi Rp 40 Juta