<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/7BDlckxnW8pYgNFUaKxLMbh4B8A4V99IhSNE4b76-3085016476-1842701541.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus, terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023&ndash;2024 era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan, untuk jalur haji furoda, biaya yang dipatok untuk dapat kuota diduga bisa menyentuh angka miliaran. &ldquo;Informasi yang kami terima itu, yang haji khusus di atas Rp 100 jutaan, atau hingga Rp 200 juta-Rp 300 juta. Bahkan, ada yang haji furoda, itu hampir menyentuh angka Rp 1 miliar per kuota atau per orang,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8). Asep menjelaskan, dalam kasus tersebut terdapat selisih harga yang cukup signifikan, antara USD 2.600 hingga USD 7.000. Hal itu sebagai selisih harga atau biaya komitmen yang disetor pihak agensi perjalanan haji kepada oknum di Kemenag. Namun, Asep menegaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada jamaah haji dalam kasus ini tidak bisa dipukul rata. Setiap orang disebut memiliki besaran biaya yang berbeda sesuai kemampuan dan kesepakatan masing-masing. &ldquo;Jadi, untuk masing-masing orang enggak bisa dipukul rata. Ini beda-beda. Tergantung dari kemampuan karena tidak pernah dipatok,&rdquo; jelasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka di antaranya, mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abdul Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM).&nbsp; Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Peningkatan status itu dilakukan setelak KPK memeriksa mantan menteri agama era Presiden Jokowi, Yaqut Cholil Qoumas.&nbsp; Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK mengungkap biaya haji khusus yang diduga dijual hingga Rp 300 juta, sementara furoda mencapai Rp 1 miliar. Tiga orang dicegah bepergian.

KPK Ungkap Kuota Tambahan Haji Khusus Era Jokowi Dijual Rp 300 Juta, Haji Furoda Sentuh Rp 1 Miliar, Setorannya Berbeda-beda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/I4rsLS28dJOD0fCNkP3UG6daYlAr1OgnFMeCfwMe-1484599477.jpg" alt="Pelatih Imran Nahumarury resmi diberhentikan dari jabatannya oleh manajemen Malut United akibat dugaan pelanggaran berat. (@malutunitedfc)" width="100%">
<figcaption>Pelatih Imran Nahumarury resmi diberhentikan dari jabatannya oleh manajemen Malut United akibat dugaan pelanggaran berat. (@malutunitedfc)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Malut United tengah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Keputusan mengejutkan untuk memecat dua sosok penting di tim, Imran Nahumarury dan Yeyen Tumena, memantik perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Lebih dari sekadar pergantian struktur kepelatihan, alasan di balik pemecatan keduanya menyingkap isu yang lebih dalam, dugaan pelanggaran berat yang merusak integritas tim. Menurut Asghar Saleh, asisten manajer Malut United, pemecatan ini tak datang secara tiba-tiba. Asghar menyebut bahwa indikasi adanya praktik tak sehat dalam proses perekrutan pemain sudah tercium sejak klub masih berlaga di Liga 2 musim 2023/2024. Ia bahkan menyebut bahwa mayoritas pemain saat itu harus menyerahkan sejumlah uang kepada kedua figur tersebut agar bisa mendapatkan kontrak. "Waktu di Liga 2 itu mayoritas pemain (yang memberi setoran), di Liga 1 ada sebagian yang begitu," ujar Asghar. Ia juga mengonfirmasi bahwa pihak manajemen, termasuk pemilik klub, telah mengetahui adanya indikasi penyimpangan ini sejak lama. Namun, saat itu Malut United masih mencoba memberi kesempatan bagi keduanya untuk berubah dan ikut membangun klub dengan nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran. Sayangnya, harapan itu tak terwujud. "Fondasi utama kami itu kejujuran. Dari sana baru bisa bicara soal integritas. Tapi ketika diberi kesempatan pun tidak ada perubahan," sambung Asghar. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, manajemen akhirnya mengambil keputusan final dengan memecat Imran Nahumarury dari posisi pelatih kepala dan Yeyen Tumena dari jabatan direktur teknik pada Senin (16/6).&nbsp; Meski diterpa isu sensitif ini, Malut United tetap menunjukkan sikap tegas dan optimistis menatap masa depan. Klub berjuluk Laskar Kie Raha itu enggan larut dalam polemik. Mereka justru semakin memantapkan arah pembangunan klub, salah satunya lewat komitmen untuk terus mempercayakan posisi pelatih kepada sosok lokal. Dalam pernyataannya, Asghar Saleh menegaskan bahwa Malut United tidak akan terpengaruh tren penggunaan pelatih asing yang kini dominan di Liga 1. Mereka tetap memegang prinsip untuk memberi ruang bagi pelatih lokal berkembang dan membuktikan kapasitasnya. "Kami tetap konsisten memakai pelatih lokal. Ini adalah bagian dari komitmen klub untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat dan berkelanjutan," tegas Asghar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016047847/persija-jakarta-puji-imran-nahumarury-ricky-nelson-bongkar-dua-rahasia-sukses-malut-united-di-liga-1-musim-ini">Persija Jakarta Puji Imran Nahumarury, Ricky Nelson Bongkar Dua Rahasia Sukses Malut United di Liga 1 Musim Ini</a> Langkah ini tentu menarik, apalagi ketika mayoritas kontestan Liga 1 memilih menggunakan pelatih asing. Di tengah badai yang menerpa, Malut United justru memilih jalur berbeda dengan membenahi sistem internal, mengedepankan nilai integritas, dan memberdayakan talenta lokal sebagai bagian dari identitas klub.

Malut United tengah menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Keputusan mengejutkan untuk memecat dua sosok penting di tim, Imran.

Diduga Tarik Setoran Uang dari Pemain Malut United, Imran Nahumarury dan Yeyen Tumena Dipecat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0055_1-3125150597.jpg" alt="Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberikan tanggapan terkait isu setoran dari judi sabung ayam di Way Kanan. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberikan tanggapan terkait isu setoran dari judi sabung ayam di Way Kanan. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Lampung memastikan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap dugaan setoran judi sabung ayam terhadap aparat kepolisian di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Mereka akan memproses hukum aparat tersebut bila memang terbukti bersalah dan melakukan pelanggaran hukum. Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyampaikan hal itu saat ditanyai oleh awak media. Dia mengungkapan bahwa sejauh ini dugaan tersebut masih asumsi. Namun demikian, pihaknya tetap terbuka jika memang ditemukan bukti. Karena itu, sejak awal Divisi Propam Polri, Bidang Propam Polda Lampung, dan Irwasum Polri sudah turun tangan. &rdquo;Kami tidak menutup diri untuk memproses itu, bahkan sebagai wujud keseriusan Polri terhadap hal ini dari Divpropam Polri, Irwasum Polri, Bid Propam Polda, dan Irwasda Polda sudah turun untuk melakukan pengecekan, melakukan pendalaman,&rdquo; katanya. Jenderal bintang dua Polri itu menyatakan bahwa jika memang ada barang bukti dan temuan ke arah sana, pihaknya pasti melakukan penindakan. Menurut dia, Polri tidak pernah ragu menindak personel yang melanggar aturan. Mereka siap melakukan langkah tegas kepada siapa pun yang bersalah. &rdquo;Di situ disebutkan baik koramil maupun polsek terima (uang), ya sudah kalau terima ya tindak dua-duanya. Dan saya yakin dari TNI melakukan penindakan kalau memang benar,&rdquo; sebut Irjen Helmy. Lebih lanjut, Helmy menyampaikan bahwa banyak isu dan narasi yang beredar untuk menyamarkan dua klaster penegakan hukum yang sedang mereka lakukan. Yakni klaster penembakan tiga polisi dan kluster judi sabung ayam. Dia menyatakan bahwa isu dan narasi yang beredar tidak bisa menghilangkan kedua fakta tersebut. &rdquo;Walaupun ada setoran tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan tiga orang meninggal, itu adalah persoalan kemanusiaan yang harus diungkap,&rdquo; tegas Irjen Helmy.

Helmy menyampaikan bahwa banyak isu dan narasi yang beredar untuk menyamarkan dua klaster penegakan hukum yang sedang mereka lakukan.

Soal Dugaan dan Isu Setoran ke Polisi dari Judi Sabung Ayam di Way Kanan, Begini Kata Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bripka Andry Darma Irawan, anggota Brimob Polda Riau yang curhat di media sosial terkait mutasi dan setoran kepada atasan, Senin (19/6), ke Mabes Polri. Yakni untuk menanyakan tindak lanjut pengaduan yang dilayangkan kepada Propam Polri. Bripka Andry saat mengatakan, kedatangannya ke Mabes Polri didampingi ibundanya. &rdquo;Rencana saya ke Mabes Polri beserta ibu (Senin), pagi sekitar jam 10,&rdquo; kata Andry seperti dilansir dari Antara. Surat Pengaduan Div Propam Mabes Polri dilayangkan Bripka Andry pada Jumat (16/6). Pengaduan tersebut terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kompol PHM, selaku Danyon B Polda Riau dengan wujud telah menerima sejumlah uang setoran dan memerintahkan dirinya untuk mencari uang setoran. Andry mengatakan, surat pengaduan itu dia layangkan juga untuk melengkapi berkas permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). &rdquo;Hari ini (19/6), saya juga mau menanyakan kembali perihal permohonan saya ke LPSK,&rdquo; kata Andry. Bripka Andry curhat di media sosial karena bingung mau ke mana untuk mengadu. Dia sudah memohon kepada pimpinan terkait kebingungan itu. Dia menyadari curhatan itu sudah membuat marah sejumlah pihak di internal kepolisian tempatnya bertugas. &rdquo;Banyak yang marah karena saya curhat ke medsos dan media. Saya memohon kepada pimpinan karena saya sudah bingung mau ke mana saya mengadu,&rdquo; ujar Andry. Bripka Andry juga mengaku tidak ada maksud untuk membongkar praktik setor-menyetor bawahan kepada atasan. Dirinya juga tidak menolak untuk dimutasi. Namun, karena alasan ekonomi dan sedang mengurus ibunya yang sedang sakit, dia meminta pertimbangan dari komandannya. &rdquo;Saya coba menghadap Bapak Dansat Brimob bersama ibu ke Pekanbaru. Menjelaskan keadaan saya dan memohon pertimbangan serta bertanya apa salah saya,&rdquo; kata Bripka Andry. Saat menghadap itu, kata Bripka Andry, dirinya mendapat jawaban dari pimpinan bahwa mutasi dilakukan bukan karena dia bersalah, tetapi terlalu nyaman dan tidak ada kontribusi. Menanggapi jawaban dari pimpinannya, Bripka Andry menjelaskan, dirinya sudah melaksanakan semua perintah Danyon tempat dia bertugas, mulai dari pengajuan proposal pembangunan Polindes sampai diminta mencairkan dana dari luar. Uang itu, kata dia, ditransfer ke rekening pribadi Danyon sejumlah Rp 650 juta dan ada bukti transfer. &rdquo;Beliau (Danyon) menjawab, saya tidak ada terima uang itu. Kalau kamu tidak mau dimutasi silakan mengundurkan diri,&rdquo; kata Andry mengulang perkataan atasannya. Bripka Andry juga mengungkapkan setoran kepada atasan tersebut bukan hanya dialami dirinya. Tetapi ada banyak yang menyetor hingga ada grup yang diberi nama grup freelance. &rdquo;Ada enam anggota yang menyetor sejumlah Rp 5 juta per bulan per orang untuk bisa bebas tugas dan hanya apel Rabu pagi dan Jumat pagi karena mereka sudah usaha,&rdquo; ujar Andry. Dia juga memastikan setiap pengusaha yang memberikan juga ada setoran ke yang lainnya. Di sisi lain, Bripka Andry berharap bisa bertemu langsung dengan Kapolri untuk bisa menyampaikan laporan versinya. Terpisah, Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, persoalan Bripka Andry yang tadinya berlawanan dengan atasannya kini menjadi berkembang menjadi polemik dengan institusi karena banyak oknum yang terlibat dalam setoran dan saling menutupi. Bambang mengingatkan jika Polri ingin berbenah dapat membentuk sistem whistle blower dengan melindungi pelapor di internal. &rdquo;Kalau Polri ingin berbenah juga harus dibentuk whistle blower system yang juga melindungi pelapor di internal terkait kecurangan-kecurangan atasan,&rdquo; ujar Bambang. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bripka Andry Darma Irawan, anggota Brimob Polda Riau yang curhat di media sosial terkait setoran kepada atasan, Senin (19/6), ke mabes Polri

Bripka Andry ke Mabes Polri Tanyakan Tindak Lanjut Pengaduan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Screenshot_20230614_175349-3999220404.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah petugas Brimob Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah petugas Brimob Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Polda) Riau masih terus mencari keberadaan Bripka Andry Darma Irawan. Bripka Andry membongkar setoran ke atasan dan absen dinas. &rdquo;DPO sudah kita terbitkan. Kita lagi mencari dengan cara yang kita laksanakan,&rdquo; kata Kepala Bidang Propam Polda Riau Kombespol Johanes Setiawan seperti dilansir dari Antara, Rabu (14/6). Menurut dia, pihaknya dapat menghubungi Bripka Andry, namun dia masih enggan untuk menjawab. &rdquo;Bisa berkomunikasi dengannya, namun kadang dimatikan, ditutup. Dia tidak mau menjawab,&rdquo; lanjut Johanes. Saat ini, Johanes Setiawan menjelaskan, proses pemeriksaan terkait perkara tersebut masih terus berjalan. Apabila pemeriksaan telah rampung pihaknya akan segera menggelar sidang. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan cerita seorang personel Brimob Polda Riau yang mengaku dimutasi tanpa alasan yang jelas. Selain itu, anggota polisi yang mengaku bernama Bripka Andry Wirawan dan bertugas di Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau di Manggala Junction Rokan Hilir (Rohil) itu juga mengaku dimintai mencari uang oleh sang atasan. &rdquo;Saya dimutasi demosi tanpa ada kesalahan dari Batalyon B Pelopor ke Batalyon A Pelopor yang berada di Pekanbaru,&rdquo; tulis akun andrydarmairawan07.2 memberi keterangan. Propam Polda Riau mendalami kasus curhatan Bripka Andry yang viral di media sosial. Selain itu diketahui Kompol Petrus Hottiner Sima yang merupakan atasan Bripka Andry yang diduga menerima setoran uang tersebut telah dicopot sejak Maret. &rdquo;Ada delapan orang yang sudah kita periksa untuk dimintai klarifikasi perihal setoran itu. Jadi kasusnya sedang ditindaklanjuti. Terkait setoran ini masih didalami, nanti pembuktiannya ada di sidang,&rdquo; sebut Johanes Setiawan. Kompol Petrus Hottiner Simamora juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Komandan Batalyon Detasemen B Brimob Manggala Junction Polda Riau sejak Maret. Saat ini Kompol Petrus beserta tujuh anggota Brimob lainnya telah ditahan ke penempatan khusus (Patsus) Propam Polda Riau guna proses kode etik sebelum disidangkan. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Riau masih cari keberadaan Bripka Andry Darma Irawan yang bongkar setoran ke atasan dan absen dinas

 Polda Riau Masih Cari Bripka Andry yang Bongkar Setoran ke Atasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri angkat bicara perihal kasus bawahan menyetor ke atasannya. Polri menegaskan aturan seperti itu jelas sangat bertentangan dengan aturan yang ada. Setoran bawahan ke atasan juga sangat tegas melarang praktik yang tidak ada di institusi Korps Bhayangkara. &ldquo;Tidak ada aturan yang mengatur seperti itu. Jadi itu tidak boleh (setoran ke atasan),&rdquo; kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kami (8/6). Jenderal bintang satu ini menuturkan, bila ada aturan seperti itu terjadi di setiap Polda yang ada di Indonesia. Maka, kata Ramadhan, pihaknya tak segan-segan akan melakukan tindakan hukum terhadap oknum- oknum yang terlibat. &ldquo;Jadi kalau memang ada seperti itu, tentu akan dia berhadapan dengan hukum,&rdquo; tegasnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group). Seperti diketahui, Bripka Andry mengaku sudah diperintahkan menyetor uang ke Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Satbrimob Polda Riau Kompol Petrus H Simamora sejak Oktober 2021. Adapun total uang yang telah disetor ke Kompol Petrus, kata Andry, lebih kurang Rp 650 juta. &ldquo;Itulah yang saya heran kenapa saya dimutasi tanpa ada salah. Saya merasa mutasi ini tidak wajar. Mutasi harus dipercepat, ada apa?&rdquo; kata Andry. Buntut pengakuan anggota Brimob Polda Riau setor uang ratusan juta rupiah ke komandan, Bid Propam Polda Riau langsung mencopot jabatan Kompol Petrus. &ldquo;Mutasi terhadap Bripka Andry tersebut merupakan mutasi rutin. Ia dimutasi bersama 34 personil lainnya. Bukan bersifat demosi,&rdquo; kata Kombes Pol Johanes Setiawan.

Mabes Polri angkat bicara perihal kasus bawahan menyetor ke atasannya. Polri menegaskan aturan seperti bertentangan terhadap aturan.

Soal Setoran Oknum Brimob ke Atasan Rp 650 Juta, Begini Sentilan Keras Mabes Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/1610004766863_copy_800x450_1-1465540496.jpg" alt="Ilustrasi kasus suap." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus suap.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah (Polda) Riau bakal menggelar sidang komisi kode etik Polri terkait kasus curhatan Bripka Andry Darma Irawan. Bripka Andry terkena mutasi walau sudah memberi setoran uang ratusan juta kepada atasannya, Kompol Petrus Hottiner Sima, ketika berdinas di Batalyon B Rokan Hilir. Anggota Pusat Kajian Assessment Pemasyarakatan, Poltekip, Kemenkumham Reza Indragiri Amriel menyatakan, bukti chat kasus itu mengingatkan pada bukti chat antara Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara. &rdquo;WA TM: tukar sabu dengan tawas, bonus buat anggota ????. Lalu DP merespons: Siap, tidak berani ????,&rdquo; papar Reza Reza Indragiri Amriel yang juga pakar psikologi forensik. Menurut dia pemaknaan chat tersebut bahwa TM memakai emoji tertawa, sedangkan para pihak di chat Andry-Petrus tidak memakai emoji. Artinya, pesan TM tidak cukup dimaknai berdasar kata yang tercantum di dalam WA-nya. &rdquo;Emoji juga harus diperhatikan, karena itu memberikan emosi dan konteks yang bertolak belakang dengan kata. Gaya bahasa menjadi penting dipahami. Alhasil, pesan TM bukan merupakan perintah, melainkan bernuansa senda gurau, sindiran, dan sejenisnya,&rdquo; papar Reza. Sedangkan pada chat Andry-Petrus, lanjut dia, pemaknaan terhadap kata sudah mencukupi karena tidak ada emoji. Apalagi emoji yang menghadirkan emosi dan konteks yang bertentangan. &rdquo;Jadi, komunikasi Andry-Petrus dapat dipahami sepenuhnya sebagai perintah dan kepatuhan,&rdquo; terang Reza. Selain itu, lanjut dia, pada chat TM-DP, DP merespons dengan penolakan. Sehingga, pasca WA DP tersebut, semakin tegas pemaknaannya bahwa tidak terjadi penukaran sabu dengan tawas. &rdquo;Sebaliknya, Andry dan Petrus berkomunikasi secara linear. Yang satu memberikan instruksi, yang lain mematuhi. Karena linear, patut diduga kuat bahwa selanjutnya terjadi perbuatan pidana sebagaimana yang diinstruksikan,&rdquo; ucap Reza. "Karena diklaim sudah terjadi penyetoran dana, menurut Reza, perlu dicek seluk-beluk penyerahan dana tersebut,&rdquo; tambah dia. Sedangkan dalam kasus TM-DP, Reza mempertanyakan, apa bukti bahwa DP telah menyerahkan uang hasil sabu-sabu (yang DP jual) kepada TM. Seharusnya petugas memeriksa CCTV, bukti transfer, dan lainnya. &rdquo;Kalau hanya mengandalkan pengakuan DP, ya siapa pun bisa membuat-buat cerita,&rdquo; jelas Reza. Begitu pula pada kasus Andry-Petrus, dia meminta, petugas melakukan pengecekan bagaimana serah terima uang itu dilakukan. Sebab hal itu harus dibuktikan. &rdquo;Pada kasus TM-DP, DP disebut-sebut menjual sabu-sabu sebagai cara untuk memperoleh modal dalam rangka menembak Mabes (suap) agar karirnya bisa terjamin. Kasus Andry-Petrus terungkap setelah bawahan dimutasi padahal sudah setor uang ke atasan,&rdquo; kata Reza. &nbsp;Dia menambahkan, ulah DP dan kasus Andry-Petrus mengindikasikan adanya sistem mutasi dan pengembangan karir (manajemen SDM) pada institusi Polri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Merit system terkesan dikesampingkan. &rdquo;Justru faktor-faktor X, yang tak bisa dipertanggungjawabkan, yang lebih memengaruhi perjalanan karir personel. Wajarlah jika personel merasa diperlakukan tidak secara profesional,&rdquo; papar Reza. Sementara itu, menurut dia, pada dimensi individu, patut ditelaah alasan-alasan personel kepolisian sampai mengait-ngaitkan karirnya dengan pelicin. &rdquo;Ini corruption by greed. Personel tidak sabar, sehingga dia manfaatkan uang untuk mengintervensi sistem guna mempercepat karirnya. Kedua, corruption by system. Personel menyogok karena tidak tersedia jalan lain guna mengamankan karir. Jadi menurut saya, sistem lembaga, bukan personel, titik awal terjadinya korupsi,&rdquo; ujar Reza.

Reza Indragiri Amriel Personel menyebut perilaku menyogok anggota Polri karena tidak tersedia jalan lain guna mengamankan karir

Chat Setoran Uang Anggota Polri, Andry-Petrus, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20201216-WA0035_2.jpg" alt="Ilustrasi tim Gegana Brimob Kelapa Dua Mabes Polri. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tim Gegana Brimob Kelapa Dua Mabes Polri. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Curhat oknum Brimob di media sosial yang mengaku kerap beri setoran ke komandan hingga mencapai Rp 650 juta berbuntut panjang. Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Manggala di Rokan Hilir, Kompol Petrus dicopot jabatannya. Oknum anggota Brimob Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Riau, Bripka Andry Darma Irawan, kesal karena didemosi dan dipindahkan ke Batalyon A di Pekanbaru, Riau. Padahal selama ini, anggota Batalyon B Brimobda Riau itu telah memberikan setoran fantastis hingga Rp 650 juta ke komandan. Curhat uang setoran itu diungkapkan di akun Instagram @andrydarmairawan07.2. Unggahan ini kemudian diposting ulang oleh beberapa akun Instagram lainnya, sehingga menjadi viral. Unggahan itu juga telah direspons oleh Kepolisian Daerah Riau dengan mencopot Komandan Batalyon Maggala Kompol P. Dia diduga memerintahkan anak buahnya mencari uang setoran hingga mencapai Rp 650 juta. Kabid Propam Polda Riau Kombes Pol J Setiawan, mengatakan kasus dugaan permintaan uang setoran telah diproses sejak Maret 2023. Jauh sebelum pernyataan Bripka AD viral di media sosial. Menurut Setiawan, demosi yang disampaikan Bripka ADI pada postingannya hanyalah mutasi biasa yang dilaksanakan secara berkala. Terkait dugaan setoran, masih didalami. Kombes Pol J Setiawan mengatakan, pembuktiannya nanti di sidang etik, tetapi Kompol P telah dicopot jabatannya untuk kepentingan pemeriksaan. Dia menerangkan, Brimobda Riau telah memutasi 38 personel, termasuk personel Batalyon B pada 3 Maret 2023 lalu. "Dari mutasi atau penyegaran ini, hanya yang bersangkutan yang tidak terima," kata Kombes Setiawan, dikutip dari Riau.co (Jawa Pos&nbsp;Group), Senin (5/6). Demosi Bripka ADI, ungkap Kombes J Setiawan, bukan tanpa sebab. Diketahui, Bripka ADI tidak masuk dinas atau desersi sejak 3 Maret 2023 hingga saat ini. Total ada 3 dugaan pelanggaran Bripka ADI yang saat ini tengah diproses. "Dua kasus desersi, satu kasus dugaan profesi atau etik," sambung Setiawan. Setiawan menjelaskan, kasus desersi pertama, sejak mutasi keluar pada 3 Maret, Bripka ADI sama sekali belum masuk ke Batalyon A Brimobda Riau. Untuk kasus ini, Bidpropam telah memproses pada 13 Maret 2023. Hasilnya Bripka ADI dinyatakan bersalah karena lari dari tugas. Saat sidang putusan, ia juga tidak hadir. Sehingga laporan atas desersi dirinya berlanjut. Sedangkan untuk kode etik, yakni dugaan pemberian setoran yang diberikan oleh Bripka ADI kepada oknum atasannya yakni Kompol P. Ada 8 saksi yang sudah diperiksa Propam mendalami kasus ini. "Sedangkan untuk Kompol P sudah dicopot sejak Maret lalu. Kasus ini sedang bergulir di Subdit Waprof (Pengawasan Profesi, red). Tinggal menunggu hasilnya nanti," pungkasnya.

Curhat oknum Brimob di media sosial yang mengaku kerap beri setoran ke komandan hingga mencapai Rp 650 juta berbuntut panjang.

Oknum Brimob Curhat Mengaku Beri Setoran hingga Rp 650 Juta, Imbasnya Komandan Batalyon Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/kapolri-kapolda.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat upacara sertijab Kapolda. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat upacara sertijab Kapolda. (Mabes Polri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus berupaya memperbaiki sitem di internal Polri. Salah satu usaha yang tengah digencarkan yakni menghilangkan pungutan liar (pungli).  Sigit meminta kepada para pimpinan di Polri untuk tidak meminta setoran kepada para anggotanya. Baik itu, pungli untuk mendapat jabatan atau menempuh sekolah.  "Tentunya kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk pungli karena alasannya untuk setoran ke atasan, ini tolong ditiadakan," kata Sigit melalui akun Instagram resminya @listyosigitprabowo, Senin (24/10).  "Enggak ada yang namanya mau masuk sekolah bayar, mau dapat jabatan bayar, dan ini sudah saya cek, di Mabes tidak ada seperti itu, termasuk kalau ada yang bawa-bawa nama saya tolong tangkap, dan laporkan," imbuhnya.  Sigit meminta kondisi seperti ini juga diterapkan di Polda maupun Polres jajaran. Menurutnya, setiap promosi jabatan harus melalui penilaian objektif terkait prestasinya. Bukan karena membayar.  "Kalau saya dengar misalkan rekan-rekan karena langsung nggak bisa, kemudian lewat orang langsung saya coret, saya batalkan, karena ini terkait komitmen kita ke depan untuk bisa menjadi lebih baik," pungkasnya.

Kapolri: Enggak Ada Mau Dapat Jabatan Bayar!

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setoran

Berita Terkini