<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/1000078789-2568881141.jpg" alt="Pelantikan pejabat setneg. (Biro Humas Kemensetneg)" width="100%">
<figcaption>Pelantikan pejabat setneg. (Biro Humas Kemensetneg)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melantik empat pejabat fungsional dalam jabatan Analis Hukum Ahli Pertama. Acara pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Perpustakaan, Gedung 1 Lantai 3 Kemensetneg. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Muharromi memimpin prosesi tersebut.</p> <p>Pelantikan ini didasar Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 19 Tahun 2025. Keempat pejabat yang dilantik adalah Haura Klarisa Tiffany, Utia Meylina, Dendy Adam Satrawan, dan Resty Dhyah Pudyanatali. Mereka resmi menduduki jabatan fungsional ini melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain di lingkungan setneg.</p> <p>&rdquo;Kami mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah dilantik. Ini menjadi awal perjalanan baru untuk terus berkembang di Kementerian Sekretariat Negara,&rdquo; ujar Muharromi.</p> <p>Dia mengingatkan bahwa jabatan ini membawa tanggung jawab besar, baik bagi kemajuan organisasi maupun negara. Pejabat fungsional diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>&rdquo;Teman-teman perlu mempertajam kreativitas dalam menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif dan efisien,&rdquo; imbuh Muharromi.</p> <p>Muharromi juga mengingatkan bahwa perjalanan sebagai ASN tidaklah mudah. Setiap individu akan menghadapi dinamika pekerjaan hingga memasuki masa pensiun.</p> <p>&rdquo;Integritas dan inovasi adalah kunci utama dalam menjalankan tugas," tegas Muharromi.</p> <p>Selain itu, dia menyoroti pentingnya rekam jejak dalam membangun karir. Pengalaman dan kualitas kerja menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengangkatan jabatan. &nbsp;</p> <p>&rdquo;Jika amanah tidak dijalankan dengan baik, sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali,&rdquo; ucap Muharromi.</p> <p>Pelantikan menjadi bagian dari komitmen Kemensetneg untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang andal. Jabatan fungsional Analis Hukum memegang peran penting dalam mendukung tugas-tugas perundang-undangan di lingkungan Kemensetneg.</p> <p class="class-paragraph">Sebagai pejabat fungsional, keempat analis hukum ini memiliki tugas utama untuk memberikan masukan hukum yang relevan dan strategis. Hal ini akan menjadi dasar penting bagi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Muharromi menambahkan, ASN di Kemensetneg harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.</p> <p>&rdquo;Kita harus terus belajar dan berkembang agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks,&rdquo; ujar Muharromi.</p>

Pejabat fungsional diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang karir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Empat Analis Hukum Resmi Dilantik di Kemensetneg: Dorongan Karir dan Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk memberi penjelasan secara terbuka kepada masyarakat soal kenaikan PPN 12 persen yang diberlakukan mulai Januari 2025.</p> <div class=""> <div id=":1g7" class="ii gt"> <div id=":1g8" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisioner KIP RI, Rospita Vici Paulyn menilai persoalan pajak ini menyangkut dengan hajat orang banyak. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di dalamnya, kata dia, UU tersebut mengatur bahwa masyarakat punya hak untuk tahu terkait kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/015351974/resep-kwetiau-goreng-dengan-bumbu-medok-enak-pol">Resep Kwetiau Goreng dengan Bumbu Medok, Enak Pol!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi disini dengan jelas di Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini mengatur bahwa masyarakat punya hak untuk tahu dan pemerintah sebagai badan publik, baik itu Kemenkeu dan Setneg punya kewajiban untuk membuka informasi secara luas kepada publik terhadap apa yang dikumpulkan dari masyarakat,&rdquo; kata Rospita Vici Paulyn dalam Press Brifieng di Kantor KIP, Jakarta Pusat, Senin (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pajak masuk dalam klausal Undang-Undang Keterbukaan Informasi membutuhkan sumbangan dari masyarakat. Sehingga harusnya apa yang dikumpulkan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik penggunaannya untuk apa saja,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Itu sebabnya pemerintah harus terbuka terhadap pemanfaatan dan alokasi penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk perbaikan program/fasilitas layanan Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pendidikan gratis, subsidi angkutan umum, infrastruktur, jaminan sosial, dan lainnya untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/015351896/klaim-bisa-tingkatkan-kompetensi-dan-karir-hadirkan-platform-pelatihan-inovatif-untuk-generasi-siap-kerja">Klaim Bisa Tingkatkan Kompetensi dan Karir, Hadirkan Platform Pelatihan Inovatif untuk Generasi Siap Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejalan dengan itu, pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan. Sehingga, segala kebijakan pemerintah memang benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat secara riil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi rakyat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan setiap peraturan dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuuan rakyat riil,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho menilai pemerintah penting untuk menjelaskan soal kenaikan PPN 12 persen karena dampaknya memang langsung dirasakan oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sebenarnya menjadi penting bagi komisi informasi maupun publik. Dijelaskan, apalagi publik harus mengetahui karena dampaknya ke kehidupan masyarakat,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menilai jangan sampai masyarakat seolah-olah hanya menjadi beban untuk meraup dan menutupi kebutuhan APBN yang selalu tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan sampai nanti masyarakat selolah-olah hanya menjadi beban Untuk meraup, menutupi dari kebutuhan APBN yang memang selalu kebutuhannya cukup tinggi,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

KIP minta Kemenkeu dan Kemensetneg untuk memberi penjelasan secara terbuka kepada masyarakat soal kenaikan PPN 12 persen.

Komisi Informasi Minta Kemenkeu hingga Setneg Terbuka ke Masyarakat Soal Kenaikan PPN 12 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/TRAC_Lux_Car_Toyota_Alphard_var_2_83480ae5a8-3853278278.png" alt="Ilustrasi: Toyota Alphard akan jadi salah satu kendaraan sewaan di IKN untuk perayaan HUT RI ke-79. (Trac)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Toyota Alphard akan jadi salah satu kendaraan sewaan di IKN untuk perayaan HUT RI ke-79. (Trac)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur berimbas pada kenaikan harga sewa mobil yang gila-gilaan. Itu tidak lepas dari munculnya isu bahwa pemerintah akan menyewa 1.000 mobil untuk kebutuhan upacara, termasuk Toyota Alphard.</p> <p>Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto. Dia menjelaskan, harga sewa mobil Toyota Alphard naik dari Rp 7 juta per hari menjadi Rp 25 juta per hari.&nbsp;</p> <p>Menurut dia, kenaikan harga itu disebabkan keterbatasan unit di wilayah tersebut. Sehingga, mobil harus didatangkan dari berbagai daerah di luar Kalimantan.</p> <p>"Unit mobil yang kami datangkan dari berbagai kota tersebut menambah biaya pengiriman hingga Rp 13 juta per unit, sehingga menyebabkan lonjakan harga sewa," ujar Kiswanto dikutip dari <em>Kaltim Post</em>, Rabu (7/8).</p> <p>Selain Toyota Alphard, mobil-mobil lain juga mengalami kenaikan harga sewa yang signifikan. Toyota Fortuner yang biasanya disewakan Rp 2,5 juta per hari kini menjadi Rp 5 juta. Sementara harga sewa Toyota Hiace naik 4 kali lipat atau 400 persen lebih, dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 15 juta per hari.</p> <p>Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dikabarkan menyewa 1.000 unit mobil Toyota Alphard. Mobil dengan harga sewa Rp 25 juta per hari itu untuk tamu negara dan <em>very very important person</em> (VVIP) yang hadir di upacara HUT kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur 17 Agustus mendatang.</p> <p>Belakangan, Kemensetneg membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa tamu undangan upacara di IKN akan diangkut menggunakan bus.</p> <p>"Setneg&nbsp;tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN," kata Sekretaris Utama Kemensetneg Setya Utama kepada wartawan, Rabu (7/8).</p>

isu penyewaan mobil mewah untuk upacara di IKN membuat harga rental mobil naik gila-gilaan, bahkan ada yang lebih dari 400 persen.

Isu Kemensetneg  Sewa Toyota Alphard untuk HUT ke-79 RI di IKN Bikin Harga Rental Mobil naik Gila-Gilaan, Ada yang Naik Lebih Dari 400 Persen   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Perdana-Presiden-Joko-Widodo-Berkantor-di-IKN-3-3528883067.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meninjau salah satu ruangan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meninjau salah satu ruangan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Utama Kem Kemensetneg Setya Utama membantah kabar pemerintah menyewa 1.000 unit Alphard senilai Rp 25 juta per hari, untuk mobilitas saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di&nbsp;Ibu Kota Nusantara (IKN). Setya mengatakan, pemerintah menggunakan bus untuk tamu negara dan&nbsp;very very important person (VVIP).</p> <div dir="auto">"Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN," kata Setya Utama kepada wartawan, Rabu (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setya tak menjelaskan secara rinci terkait banyaknya bus yang akan disewa pemerintah. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyedia kendaraan di Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah busnya juga tidak sebanyak itu. Tolong konfirmasi ke asosiasi penyedia kendaraan Kaltim terkait angka itu," ucap Setya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, bus digunakan hanya untuk tamu undangan. Sementara, terkait moda transportasi Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Paspampres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai ketentuan untuk VVIP diatur Paspampres," tegas Setya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prarikno juga telah&nbsp;membantah terkait kabar penyewaan mobil Toyota Alphard&nbsp;untuk mobilitas tamu negara di IKN. Ia menegaskan, tamu negara akan menggunakan bus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita besok nggak akan menggunakan itu kan. Kita akan menggunakan bus," ujar Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Selasa (6/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pratikno menjelaskan, infrastruktur di IKN sangat terbatas. Sebab, jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN belum sepenuhnya rampung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014948655/orang-yang-percaya-diri-dan-tidak-pernah-merasa-perlu-membuat-orang-lain-terkesan-biasanya-menunjukkan-3-perilaku-ini">Orang yang Percaya Diri dan Tidak Pernah Merasa Perlu Membuat Orang Lain Terkesan, Biasanya Menunjukkan 3 Perilaku Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi, ini tol dan bandara diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sama prasarana transporasi," ungkap Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan terbatasnya jalur transportasi di IKN masih menjadi tantangan. Karena itu, Pratikno memastikan moda transportasi saat perayaan HUT ke-79 RI di IKN menggunakan bus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara," pungkas Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan

Bantah Kabar Sewa 1.000 Alphard Rp 25 Juta Per Unit untuk HUT RI di IKN, Setneg Tegaskan Sediakan Bus

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai langkah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang menolak pengunduran Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sudah tepat. Sebab, Firli dianggap setengah hati mau mundur.</p> <p>"Sudah tepat Setneg tidak memproses pemberhentian Firli dengan hormat karena pemberitahuan/pernyataan berhenti Firli memang tidak mengatur pemberhentian karena masalah itu," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12).</p> <p>Yudi menjelaskan, undang-undang KPK mengatur Firli sebagai pimpinan KPK bisa berhenti atau diberhentikan karena beberapa alasan. Di antaranya meninggal dunia; berakhir masa jabatannya; melakukan perbuatan tercela; menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; mengundurkan diri; atau dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.</p> <p>"Ketika kemarin Firli mengatakan mundur kita semua mengira bahwa memang mengajukan permohonan mengundurkan diri seperti prosedur biasa tetapi ternyata baru ketahuan bahwa itu hanya pernyataan mundur bukan pengajuan permohonan mundur," ucapnya.</p> <p>"Apa yang dilakukan oleh Firli tersebut merupakan tindakan setengah hati untuk mundur sekaligus bisa menjebak Presiden melakukan kesalahan ketika mengeluarkan Keputusan Presiden memberhentikan Firli padahal tidak ada dasar hukumnya. Untung saja Setneg cepat tanggap," lanjutnya.</p> <p>Menurut Yudi, jika memang Firli ingin mundur harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Misalnya seperti yang dilakukan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang mundur secara prosedur formal.</p> <p>"Dalam menghadapi prilaku Firli, memang penegak hukum dan pemerintah perlu hati hati dan tetap berpedoman pada asas dan ketentuan hukum berlaku," pungkas Yudi.</p> <p>Sebelumnya, permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Firli Bahuri ditolak. Ihwal adanya informasi ini dikatakan Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana.</p> <p>"Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari Dwipayana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12).</p> <p>Menurut Ari, pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK. Oleh karena itu, surat pengajuan pengunduran diri yang diajukan mantan Kabarharkam Polri itu tidak dapat diterima.</p> <p>&nbsp;</p>

Bila Firli Bahuri ingin mundur harus dilakukan sesuai prosedur seperti yang dilakukan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.

Istana Tolak Pengunduran Diri Firli, Eks Pegawai KPK: Dia Mundurnya Setengah Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/JKT_KIRAB-MERAH-PUTIH_MIFTAHULHAYAT-11.jpg" alt="Peserta membentangkan Bendera Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (28/8/2022). Sebanyak 50.000 orang membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.700 meter dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka mempe" width="100%">
<figcaption>Peserta membentangkan Bendera Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (28/8/2022). Sebanyak 50.000 orang membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.700 meter dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka mempe</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk&nbsp;partisipasi masyarakat untuk ikut menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sekretis&nbsp;Negara Republik Indonesia Nomor: B-523/M/S/TU.00.04/06/2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menyampaikan tema, logo,dan partisipasi guna menyemarakkan HUT kemerdekaan RI tahun 2023 yang ke-78. Tema yang diambil pada perayaan tahun ini adalah "Terus Melaju untuk Indonesia Maju".&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div><strong>Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/politik/012340310/dede-yusuf-minta-kemendikbudristek-tegur-sekolah-internasional-yang-diduga-dukung-lgbt">Dede Yusuf Minta Kemendikbudristek Tegur Sekolah Internasional yang Diduga Dukung LGBT</a></strong></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Guna menyemarakkan peringatan HUT RI Tahun 2023, Pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak&nbsp; bertempat di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1&nbsp; sampai 31 Agustus 2023.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain menghimbau memasang bendera merah putih, surat edaran tersebut juga menghimbau untuk memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lain di lingkungan masyarakat secara serentak dimulai sejak tanggal 20 Juni 2023.</div> <div>&nbsp;</div>

Pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tanggal Pemasangan Bendera Merah Putih Menurut Setneg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Sidang-Kode-Etik-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretariat Negara (Setneg) sudah menerima berkas pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Berkas pemecatan itu dikirimkan Polri ke Setneg setelah permohonan banding pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ferdy Sambo ditolak.<br /> <br /> “Ya tunggu saja, tunggu saja, pokoknya sudah sampai saja (berkas pemecatan Ferdy Sambo),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seperti dikutip <em>Radar Depok (Jawa Pos Group)</em>, Jumat (30/9).<br /> <br /> Diketahui, permohonan banding Ferdy Sambo ditolak atas keputusan pemecatan tidak dengan hormat terkait kasus kematian Brigadir J. Mabes Polri akan segera mengirimkan berkas pemecatan Ferdy Sambo ke Sekretariat Negara.<br /> <br /> Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, keputusan pemecatan Ferdy Sambo saat ini masih diproses di divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri.<br /> <br /> Berdasarkan aturan, SDM Polri memilik waktu tiga hingga lima hari kerja untuk merampungkan administrasi pemecatan tersebut setelah Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan vonis. “Ya untuk administrasinya masih diproses. Administrasinya untuk pemecatan,” kata Dedi saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/9).<br /> <br /> Setelah pemberkasan rampung, selanjutnya dokumen PTDH tersebut akan diserahkan kepada Sekretariat Negara guna penerbitan keputusan presiden (keppres) pemberhentian Ferdy Sambo.<br /> <br /> “Habis dari SDM nanti ditujukan ke Setneg. Setneg langsung dapat keppresnya dan keppresnya kita serahkan ke pelanggarnya,” ujarnya.

Berkas Pemecatan Ferdy Sambo Sudah Diterima Setneg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/TMII-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Teater Keong Mas, salah satu wahana andalan di Taman Mini Indonesia Indah. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Teater Keong Mas, salah satu wahana andalan di Taman Mini Indonesia Indah. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) telah berada di genggaman pemerintah. Aset milik negara tersebut diharapkan dapat berkontribusi menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).<br /> <br /> Direktur Barang Milik Negara (BMN) Encep Sudarwan menjelaskan, penerimaan negara ada dua sumber pendapatan yaitu pajak dan non pajak. Selama ini pengelolaan TMII oleh Harapan Kita tidak pernah masuk ke kas negara karena dibayarkan hanya berupa pajak.<br /> <br /> “Kalau pajak mereka banyak pajak, tapi kalau PNBP memang selama ini belum ada," ujarnya secara virtual, Jumat (16/4).<br /> <br /> Dengan dikelola oleh negara, pemerintah memastikan pengaturannya akan lebih jelas. Sebab, selama ini yayasan Harapan Kita tak pernah bayar PNBP dikarenakan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII yang dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita belum diatur bagaimana PNBP tersebut.<br /> <p class="p2"><span class="s2"><a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/"><b>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</b></a></span></p><br /> "Jadi sekarang kita harus jelas kalau BMN digunakan, dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi pengusaha itu harus ada kontribusi tetapnya, profit sharingnya," tuturnya.<br /> <br /> Encep mengungkapkan, sejak awal berdirinya TMII sudah jadi aset milik negara, namun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita selama hampir 44 tahun. Namun saat ini, TMII akan dikelola langsung oleh negara dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).<br /> <br /> Ia menyebut, Harapan Kita diberi waktu 3 bulan untuk menyerahkan laporan mengenai pengelolaan TMII. Taman di kawasan Jakarta Timur itu memiliki 6 Nomor Urut Pembelian (NUP) tanah senilai Rp 20,5 triliun.<br /> <br /> "Dulu dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, sekarang dengan Keppres baru dikelola negara dalam hal ini kepada Setneg," pungkasnya.

Yayasan Harapan Kita Diminta Segera Serahkan Laporan Pengelolaan TMII

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/uu-cipta-kerja-salah-redaksi.jpg" alt="AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>AGUNG KURNIAWAN/JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Sorotan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) kembali muncul. Sehari setelah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menkum HAM Yasonna H. Laoly pada Senin (2/11), ditemukan banyak catatan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 itu. Baik dari sisi substansi maupun redaksi.<br /> <br /> Dari sisi redaksi, masih ada kekeliruan dalam naskah UU setebal 1.187 halaman tersebut.<br /> <br /> Misalnya, pasal 6 di halaman 6 yang berbunyi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. Pasal 5 yang menjadi rujukan tidak memiliki substansi yang dimaksud. Seharusnya, pasal 6 merujuk pada pasal 4 huruf a.<br /> <br /> Kesalahan juga muncul di bab XI tentang administrasi pemerintahan untuk mendukung cipta kerja. Tepatnya di halaman 757 yang berisi perubahan pasal 53 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<br /> <br /> Bunyi ayat 5 adalah ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perpres. Padahal, penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum disinggung di ayat (4). Artinya, rujukannya ada di ayat (4). Sementara itu, ayat (3) menyinggung soal permohonan yang diproses melalui sistem elektronik.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menyebutkan, dua temuan itu baru awal. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan kesalahan-kesalahan lain yang secara teknis bisa memengaruhi substansi. ”Kalau memantau, jangan-jangan akan lahir lagi dan ada temuan baru terus,” ungkap Gita kepada <em>Jawa Pos</em> kemarin (3/11).<br /> <br /> Kesalahan redaksional seperti itu, kata dia, sebenarnya bukan barang baru. Sebelumnya, peneliti PSHK pernah menemukan kasus serupa dalam UU 32/2004 tentang Pemda. Pasal yang bermasalah itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi dan akhirnya diperbaiki. ”Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 1.187 pasal,” lanjutnya.<br /> <br /> Menurut Gita, catatan pada dua pasal yang ditemukan menunjukkan bahwa produk legislasi tersebut merupakan buah dari penyusunan yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi. ”Ini merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-ugalan tersebut,” tegasnya.<br /> <br /> Hal yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, menurut PSHK, adalah koreksi redaksional. Gita juga mendorong pemerintah untuk menunda terlebih dahulu penerbitan peraturan turunan. Sebab, peraturan pokoknya belum tuntas dan beres. ”Ini kan ada lebih dari 400 peraturan pelaksana. Ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU pokok,” tegas dia.<br /> <br /> Gita juga menyinggung soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Meski Presiden Jokowi telah meneken UU Cipta Kerja, secara hukum perppu tetap bisa dikeluarkan untuk mengganti UU tersebut.<br /> <br /> Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui masih ada hal yang dia sebut sebagai kesalahan teknis penulisan di UU Cipta Kerja. Meskipun, sejak menerima berkas dari DPR, pihaknya sudah me-review dan mendapati kesalahan teknis. Lalu, perbaikannya sudah disepakati dengan DPR.<br /> <br /> ”Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,” terangnya. Dia menyatakan, kekeliruan itu menjadi catatan dan masukan bagi Kemensetneg terkait dengan kendali kualitas RUU yang akan diundangkan.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong><br /> <ul><br />  	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/11/2020/kesalahan-ketik-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-tak-bisa-asal-diperbaiki/">Kesalahan Ketik dalam UU Cipta Kerja Dinilai Tak Bisa Asal Diperbaiki</a></li><br />  	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/03/11/2020/beda-dengan-buruh-begini-komentar-kadin-setelah-uu-ciptaker-diteken/">Beda dengan Buruh, Begini Komentar Kadin setelah UU Ciptaker Diteken</a></li><br /> </ul><br /> <strong>Buruh Tetap Menolak</strong><br /> <br /> Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Mereka meminta undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut. ”Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Presiden KSPI Said Iqbal kemarin.<br /> <br /> Setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, KSPI segera mengkaji. Hasilnya, banyak pasal yang merugikan buruh.<br /> <br /> Said membeberkan, berlakunya sistem upah murah sangat merugikan. Itu terlihat dari sisipan pasal 88 c ayat 1 yang menyebutkan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Lalu, ada pasal 88 c ayat 2 yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. ”Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK,” ucapnya.<br /> <br /> Undang-undang tersebut juga menghilangkan batas waktu kontrak. Menurut dia, itu bisa mengakibatkan adanya pegawai kontrak seumur hidup. ”Hal ini berarti tidak ada job security atau kepastian bekerja,” ucapnya.<br /> <br /> UU baru itu juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan terkait dengan penggunaan tenaga kerja outsourcing.<br /> <br /> Dengan sistem kerja outsourcing, kata dia, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Menurut dia, agen outsourcing sering lepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya.<br /> <br /> <em><strong>Judicial Review</strong></em><br /> <br /> Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan, gugatan judicial review terhadap UU Cipta Kerja yang sampai ke MK sudah lima perkara. Yang terbaru, gugatan diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin. Hanya, lanjut dia, ada satu gugatan yang ditarik ulang. ”Ada tiga permohonan yang sudah diregistrasi,” ujarnya kemarin.<br /> <br /> Tiga permohonan tersebut adalah perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan tiga warga Papua, perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan empat warga Jawa Timur, dan perkara nomor 87/PUU-XVIII/2020 milik Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Perkara nomor 87 dijadwalkan menjalani sidang pemeriksaan hari ini (4/11).<br /> <br /> Di sisi lain, beberapa pihak menilai masih ada jalan lain yang semestinya bisa dilakukan sebelum judicial review. ”Semestinya, presiden yang harus melakukan executive review dengan menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker,” ungkap Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.<br /> <br /> Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menyatakan masih ada jalan lain yang bisa diambil sebelum judicial review. Selain executive review yang tidak dilakukan presiden, RUU inisiatif DPR dinilai bisa menjadi opsi. Fraksi-fraksi di DPR yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Ciptaker bisa mengajukan RUU itu.<br /> <br /> Dia menegaskan, UU Ciptaker cacat sejak awal. Bahkan, sampai presiden menandatanganinya, masih muncul keanehan. ”Kesalahan-kesalahan fatal itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-ugalan,” tambah dia. ”Sudah cacat formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur,” tegas Asfin.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=-yYhMwWliYo

Setneg Akui Salah Redaksional, UU Cipta Kerja Tetap Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Disinfektan-TMII-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan disinfektan tersebut guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Taman Burung, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (18/3/2020). Penyemprotan disinfektan tersebut guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Nahdlatul Ulama (NU) mengapresiasi langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penertiban dan pemulihan aset negara.<br /> <br /> Apalagi aset atau barang milik negara yang bakal ditertibkan itu nilainya diperkirakan mencapai Rp 571,5 triliun.<br /> <br /> Wasekjen NU, M. Imdadun Rahmat mengatakan, barang milik negara (BMN) jangan sampai berpindah tangan. Maka dari itu, upaya Kemensetneg dan KPK untuk menertibkan BMN itu harus didukung.<br /> <br /> "Spiritnya baik, ingin mengembalikan aset agar tidak diambil kemanfaatannya untuk orang lain atau swasta," kata M. Imdadun Rahmat kepada wartawan, Jumat (9/10).<br /> <br /> Dalam penertiban BMN itu, Imdadun Rahmat mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus memperhatikan aspek legal terhadap pengelolaan BMN tersebut. Sebab, swasta saat ini melakukan pengelolaan atas dasar kerja sama maupun perjanjian.<br /> <br /> "Kendalanya itu terkait soal kontrak yang sudah dilakukan. Itu legal. Itu bisa menjadi hambatan. KPK bisa mem-backup aspek-aspek kemungkinan <em>abuse of power</em>. KPK punya kemampuan itu," jelas Direktur SAS Institute itu.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK bekerja sama dengan Kemensetneg menertibkan dan memulihkan BMN yang dikelola Kemensetneg selama ini. Diperkirakan nilainya mencapai Rp571,5 triliun.<br /> <br /> Beberapa aset yang dibahas pada rapat, Selasa (15/9) adalah Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/10/07/2020/usai-revaluasi-aset-kekayaan-negara-saat-ini-tembus-rp-10-467-triliun/">Usai Revaluasi Aset, Kekayaan Negara Saat ini Tembus Rp 10.467 Triliun</a><br /> <br /> "Aset-aset milik negara itu menjadi perhatian kami," kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah II KPK Asep Rahmat Suwandha pada Rabu (17/9).<br /> <br /> "KPK melakukan pendampingan kepada Kemensetneg dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk menghindarkan kerugian negara. Harapannya, penataan BMN ini meningkatkan kontribusi kepada penerimaan keuangan negara," kata dia.<br /> <br /> Saat ini KPK mengidentifikasi empat persoalan dalam pengelolaan aset GBK. Di antaranya, penetapan status tanah PPK GBK. Di sanaada pencatatan ganda dan penggunaan perjanjian bersama. Lalu, terdapat aset yang dikuasai pihak lain tanpa perjanjian, sehingga terjadi pemanfaatan aset tanpa perjanjian dan belum membayar royalti serta hak guna bangunan (HGB) di atas tanah hak pengelolaan (HPL).<br /> <br /> Persoalan lainnya, terdapat aset yang proses kepemilikannya belum selesai. "Keempat, aset komersial dengan kontribusi yang perlu ditinjau ulang," kata Asep.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/16/09/2020/kpk-setneg-tertibkan-aset-negara-di-gbk-kemayoran-dan-tmii/">KPK-Setneg Tertibkan Aset Negara di GBK, Kemayoran dan TMII</a><br /> <br /> Untuk aset TMII, KPK mendapatkan beberapa temuan. Berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII, bahwa aset tersebut dimiliki oleh negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Pusat sudah ada. “Saat ini penguasaan dan pengelolaan masih dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," sebut jelas Asep.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=_hGWU99IX8A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

NU Apresiasi Kolaborasi Setneg-KPK dalam Tertibkan Aset Negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setneg

Berita Terkini