<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/setjen-MPR-1967051814.jpeg" alt="Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah (dua kanan) memberi sambutan saat membuka acara forum komunikasi publik di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah (dua kanan) memberi sambutan saat membuka acara forum komunikasi publik di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI berkomitmen mendukung berbagai aksi dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, baik yang terjadi di rumah, sekolah, maupun lingkungan pergaulan lainnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Administrasi Setjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan mental tidak dapat dibiarkan sehingga segala bentuk kekerasan perlu dicegah sedini mungkin. "Saya rasa apa pun alasannya, tindakan kekerasan pada anak baik fisik atau mental tidak bisa dibiarkan. Harus dilakukan pencegahan sedini mungkin," kata Siti Fauziah saat menghadiri forum komunikasi publik di Bogor, Jawa Barat, minggu ini, sebagaimana dikutip oleh Antara dari siaran tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/6). Siti Fauziah menjelaskan bahwa generasi muda menyimpan potensi untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang unggul sehingga mereka dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, harapan itu akan sulit terwujud apabila banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, dia berharap seluruh pihak saling bahu-membahu mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan yang sama, pejabat Setjen MPR RI itu juga mengingatkan para peserta forum untuk mewaspadai pesan-pesan negatif yang mungkin tersebar menjelang Pemilu 2024. "Ini yang mesti diwaspadai dan kita sama-sama jaga. Dalam menghadapi Pemilu 2024, jangan sampai nanti ada aura-aura negatif yang akan memengaruhi masyarakat," kata dia. Ia mengatakan bahwa orang tua di rumah dan para guru di sekolah juga harus ambil peran menjaga situasi tetap kondusif menjelang Pemilu 2024. "Jangan sampai terjadi, suasana luar yang panas terbawa hingga lingkungan rumah maupun lingkungan pendidikan. Ini harus kita lakukan sebagai salah satu upaya mencegah kekerasan mental terhadap anak sebagai generasi penerus,&rdquo; kata dia. Dalam acara yang sama, pejabat Setjen MPR itu juga mengajak para peserta forum untuk berdoa agar Pemilu 2024 berjalan damai dan lancar. "Saya mengajak semua elemen bangsa untuk berdoa agar Pemilu 2024 nanti berlangsung lancar, aman, dan pada akhirnya pasca-pemilu, Indonesia menjadi makin sejahtera,&rdquo; kata dia. (*) &nbsp;

Setjen MPR RI berkomitmen mendukung berbagai aksi dan program pencegahan kekerasan terhadap anak, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan.

Setjen MPR Dukung Aksi Cegah Kekerasan Pada Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-20.57.44.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Budi Muliawan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Budi Muliawan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mahasiswa adalah intelektual muda yang idealis dan sangat kuat memegang teguh nilai-nilai yang dipercayai sebagai nilai kebenaran. Hal demikian berbeda dengan pelajar pada umumnya yang datang ke sekolah dan sebatas untuk menimba ilmu.  ”Mahasiswa kerap terpanggil hati nuraninya untuk peduli pada masalah-masalah yang ada,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Budi Muliawan.  Budi menyampaikan itu saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema Peran Mahasiswa sebagai Tonggak Pemersatu dalam Kebhinnekaan, Sarasehan Kehumasan, MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan, di Aula Madya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten, beberapa waktu lalu.  Budi Muliawan menuturkan, mahasiswa masuk dalam level atau tataran kaum intelektual di tengah masyarakat. Mahasiswa memiliki peran dan fungsi sosial yang mampu mewarnai dan memberi dampak bagi kemajuan peradaban dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.  Alumni Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu menyebut ada lima peran penting mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yakni mahasiwa sebagai iron stock, mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai guardian of value, mahasiswa sebagai moral of force, dan mahasiswa sebagai social control.  ”Lima peran ini perlu ditambah dengan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari nilai-nilai ini, membuat mahasiswa memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan dan kemajuan bangsa,” ujar Budi.  Dia menjelaskan, peran strategis yang dilakukan mahasiswa sudah terbukti dan tercatat dalam perjalanan sejarah bangsa.  Salah satunya yakni Sumpah Pemuda 1928. Saat itu, kebhinnekaan sangat terasa kental.  Tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan, semua fokus bersatu demi Indonesia.  ”Peristiwa bersejarah selanjutnya, adalah kemerdekaan Indonesia yang didorong kaum muda,” ujar Budi.  Dia menambahkan, perubahan kondisi politik pada era 1965–1966 yang menggerakan juga kaum muda dan mahasiswa. Kemudian era reformasi muncul pada 1998, penggeraknya juga mahasiswa.  ”Artinya, semua yang tercatat dalam sejarah itu sebagai bukti otentik bahwa peran mahasiswa betul-betul sangat penting.  Untuk itulah kami mendorong mahasiswa seluruh Indonesia bangkit mengambil peran itu demi Indonesia maju,” tutur Budi.  Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Cecep Castrawijaya menyebut, kegiatan diskusi itu sebagai salah satu upaya untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.  Cecep menambahkan, sejarah perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran pemuda dan mahasiswa. ”Sejak 1908 hingga Gerakan Reformasi 1998, mahasiswa sebagai kaum terpelajar hadir menunjukan perannya,” tutur Cecep.  Dalam era kekinian, Cecep berharap agar mahasiswa tetap menunjukan kiprahnya, berperan menjadi pembaharu agar bangsa dan negara Indonesia bisa berkembang dan maju. ”Dengan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memahami nilai luhur bangsa sehingga muncul generasi pintar dengan nasionalisme yang kuat,” ucap Cecep.  Cecep mengungkapkan, paham kebangsaan atau nasionalisme sudah diajarkan sejak awal mahasiswa masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal itu penting sebab mereka berasal dari berbagai daerah sehingga perlu diikat dalam satu rasa kebangsaan.  ”Dalam orientasi mereka bisa saling mengenal satu sama lain, belajar, bersosialisasi dan berorganisasi bersama,” tutur Cecep.  ”Rasa kebersamaan terjalin, sehingga nasionalisme tumbuh karena merasa satu tanah air dan satu bangsa, Indonesia. Saya berharap ini akan terus terjaga dan berkembang,” tambah dia.

MPR Diskusi Bersama Mahasiswa UIN Jakarta, Bahas Peran Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-09-at-22.18.09.jpeg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup kegiatan UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup kegiatan UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan ke-51 kerja sama PWI Jaya dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Humas dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal MPR yang berlangsung 7 dan 8 April secara resmi ditutup. Sebanyak 27 wartawan parlemen yang mengikuti UKW dinyatakan lulus dan kompeten.  Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Setjen MPR Budi Muliawan menutup secara resmi UKW angkatan Ke-51 di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Jakarta. Budi Muliawan mengharapkan agar para jurnalis memberikan optimisme kepada masyarakat untuk bisa menghadapi dan bangkit dari pandemi Covid-19.  ”Media agar selalu memberitakan dan menyampaikan hal-hal dengan narasi positif dan membuat kita optimistis,” kata Budi Muliawan saat menutup UKW Angkatan Ke-51 pada Kamis (8/4).  Dia menyebutkan, wartawan parlemen adalah mitra strategis yang memberi warna pada parlemen.  ”Kami menyebutnya sebagai Jendela MPR. Sebab, melalui media, masyarakat bisa mengerti dan paham apa yang dikerjakan MPR, DPR, maupun DPD,” ujar Budi Muliawan.  Apalagi tahun ini, lembaga di parlemen tetap menyelenggarakan agenda kenegaraan seperti Sidang Tahunan MPR. Dia berharap agar dengan memberitakan agenda kenegaraan di lingkungan parlemen, media dan jurnalis bisa menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia internasional bahwa Indonesia tetap optimistis bisa melawan dan bangkit dari situasi pandemi Covid-19.  ”Itulah harapan kepada peran media dan jurnalis,” tutur Budi Muliawan, alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu.  Wawan juga meminta media dan jurnalis ikut meneguhkan lembaga MPR sebagai rumah kebangsaan pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Dengan kemampuan menulis dan menarasikan, para jurnalis bisa mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila. Misalnya, soal toleransi, atau penghormatan pada agama selama Ramadan.  ”MPR bersama media bisa menyampaikan hal-hal dengan narasi positif yang menyejukkan dan membuat kita optimistis,” ucap Budi Muliawan.  Hendry Ch Bangun, mewakili Dewan Pers, menyebutkan peserta yang lulus UKW akan terdaftar di Dewan Pers.  ”Jadi Anda masuk dalam pantauan kami. Dengan lulus UKW, kita sudah mengetahui identitas wartawan secara transparan. Ini akan memudahkan jika ada pengaduan soal pelanggaran kode etik, atau lainnya. Kita terus memantau,” terang Hendry.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cfBdQuaPSrU

Penutupan UKW Wartawan Parlemen, Jurnalis Diharapkan Beri Optimisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Setjen-KPK-gandeng-MPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi dan Pembekalan Antikorupsi. Kegiatan ini ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setjen MPR RI.  Pada sambutannya, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, acara sosialisasi dengan tema antikorupsi serta gratifikasi sangat penting, karena di samping akan menambah pengetahuan serta wawasan tentang tindak pidana kejahatan korupsi.  "Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja yang bebas dari KKN," ujar Ma'ruf di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (27/6).  Ma'ruf juga menuturkan, budaya kerja anti korupsi harus menjadi perhatian yang serius, sebab Setjen MPR adalah lembaga birokrasi supporting system yang memiliki tugas serta tanggung jawab untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga MPR.  "Mengingat cakupan kerja yang demikian, maka saya kira pemahaman tentang budaya kerja anti korupsi menjadi sangat penting agar anggaran negara dapat dikelola secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab," kata Ma'ruf.  Ma'ruf juga menjelaskan bahwa Setjen MPR telah membuktikan performa dan kinerja yang baik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.  Hal ini diwujudkan melalui peningkatan nilai reformasi birokrasi Setjen MPR yang cukup signifikan yaitu BB. Selanjutnya mempertahankan predikat penghargaan WTP enam kali berturut-turut dari BPK dan peningkatan nilai maturitas SPIP hingga mencapai level di atas 3.0 hingga memperoleh penghargaan pengelolaan anggaran terbaik.  "Itu bisa tercapai atas hasil kerja keras seluruh ASN lingkungan Setjen MPR. Yang tentu dampaknya sangat positif untuk peningkatan kinerja yang lebih profesional dan akuntabel di lingkungan Setjen MPR," ujar Ma'ruf.  Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, upaya serius yang dilakukan oleh Setjen MPR selaras dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Ini adalah sesuatu yang sangat serius diakukan dan menjadi tanggung jawab bersama.  Upaya lainnya antara lain, secara periodik MPR bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara seperti MK dan KPK untuk menggelar Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di berbagai daerah.  "Untuk upaya ke dalam atau internal, kita melakukannya melalui penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang anti korupsi, memperkuat regulasi di bidang pengawasan internal, serta pelembagaannya dengan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi," ujarnya.  Ma'ruf berharap dari acara ini berdampak pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya budaya kerja yang profesional dan jauh dari praktik-praktik korupsi. Harapannya, agar pencapaian yang baik selama ini bisa berdampak kepada semangat yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.  "Saya juga ingin agar budaya kerja anti korupsi secara sadar tumbuh dari dalam diri sendiri yang kemudian menjadi perilaku sehari-hari di lingkungan kerja kita," pungkasnya.  Diketahui, agenda utama sosialisasi yang berlangsung selama setengah hari itu sendiri diisi dengan pemaparan materi oleh dua narasumber yakni materi sesi I oleh Penesehat KPK RI Moh Tsani Annafari bertema 'Pembekalan Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi ASN di Lingkungan Setjen MPR' dan sesi II oleh perwakilan Direktorat Gratifikasi KPK RI Devi Lisnawati bertema 'Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Bagi ASN di Lingkungan Setjen MPR'.  Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono, Wakil Sekretaris Jenderal MPR Selfie Zaini, Penasehat KPK Moh Tsani Annafari, perwakilan Direktorat Gratifikasi KPK Devi Lisnawati, dan Erwin Noorman Gumirlang, serta para pejabat eselon I, II, III dan IV dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.

Budayakan Perilaku Kerja Anti-Korupsi, Setjen MPR Gandeng KPK

Setjen MPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Setjen MPR

Berita Terkini

Setjen MPR Dukung Aksi Cegah Kekerasan Pada Anak

MPR Diskusi Bersama Mahasiswa UIN Jakarta, Bahas Peran Mahasiswa

Penutupan UKW Wartawan Parlemen, Jurnalis Diharapkan Beri Optimisme

Budayakan Perilaku Kerja Anti-Korupsi, Setjen MPR Gandeng KPK

Download Aplikasi JawaPos.com