<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/JKT_Sidang-Paripurna-MPR_MIFTAHUL-HAYAT-01-2660490946.jpeg" alt="Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara. Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif. Salah satunya mengomparasikan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya sewa yang akan diberlakukan. Alvin mencontohkan, jika rata-rata biaya sewa rumah di sekitar gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, adalah Rp 500 juta per tahun per anggota, maka dalam lima tahun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,45 triliun. &rdquo;Maka, jelas akan terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; kata Alvin kepada Jawa Pos kemarin (5/10). Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menambahkan, Setjen DPR harus melihat sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi wakil rakyat. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, banyak anggota DPR yang juga punya rumah di Jakarta dan sekitarnya. &rdquo;Harus ada indikator yang jelas. Kalau yang sudah punya rumah di Jakarta, ya mestinya tidak perlu sewa,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos. Selain itu, standardisasi besaran sewa rumah juga harus dikaji secara mendalam. &rdquo;Jadi, harus jelas standar yang dipakai apa agar tidak terjadi pemborosan anggaran,&rdquo; ujarnya. Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya mengatakan bahwa sebagian besar kondisi rumah jabatan anggota saat ini sudah cukup parah. Kondisi tersebut menjadi alasan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. &rdquo;Rumah dinas tersebut kalau dipertahankan, banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan,&rdquo; kata Indra di DPR pada Jumat (4/10). Dia pun berjanji akan melakukan kajian secara hati-hati dalam menentukan besaran tunjangan perumahan tersebut. Karena itu, Setjen DPR akan menggandeng tim appraisal untuk menentukan besaran tunjangan. &rdquo;Kami ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu rate-nya berapa?&rdquo; paparnya. (tyo/c17/ttg)

Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR punya kerentanan. Sangat membebani negara.

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/99_penyidiki-1786494677.jpg" alt="TELISIK DOKUMEN: Tim KPK menyita dokumen saat menggeledah ruang Sekjen DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (30/4)." width="100%">
<figcaption>TELISIK DOKUMEN: Tim KPK menyita dokumen saat menggeledah ruang Sekjen DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (30/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK mendalami temuan barang bukti dari penggeledahan di ruang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pekan lalu. Temuan-temuan itu bakal memperkuat tim penyidik dalam mendalami kasus korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan (rumjab) DPR RI tahun anggaran 2020. &rsquo;&rsquo;Kami menemukan beberapa dokumen terkait pengerjaan proyek, juga bukti elektronik berupa transaksi transfer keuangan dalam penggeledahan,&rdquo; ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri. Transaksi itu diketahui mengalir ke beberapa pihak yang kini ditetapkan tersangka. Selain menggeledah ruang Setjen DPR RI pada Selasa (30/4), KPK melakukan upaya serupa di beberapa tempat sehari sebelumnya. Yakni, kawasan Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran. &rdquo;Beberapa lokasi itu merupakan rumah kediaman dan ada juga kantor dari pihak yang ditetapkan tersangka,&rdquo; jelasnya. Namun, hingga kemarin, KPK belum mengumumkan secara resmi para pihak yang ditetapkan tersangka itu. Yang jelas, dalam perkara tersebut, KPK telah mencegah tujuh orang agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka adalah Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Kabag Pengelolaan Rumjab DPR RI Hiphi, Dirut PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho, dan Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar. Kemudian, Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni, Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya, dan Edwin Budiman selaku swasta. Tujuh orang itu dicegah bepergian ke luar negeri hingga Juli 2024. (elo/c18/fal)

KPK mendalami temuan barang bukti dari penggeledahan di ruang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI pekan lalu.

Hasil Penggeledahan di Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Aliran Dana ke Tersangka kasus Rumah Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200809_215632.jpg" alt="Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag" width="100%">
<figcaption>Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/8/2020). Penyemprotan tersebut dalam rangka persiapan rapat paripurna terbuka DPR RI tahun 2020 dengan acara pidato kenegaraan Presiden RI juga sebag</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk menghindari terjadinya penularan di Gedung DPR, MPR dan juga DPD. Pihak Kesetjenan memperketat protokol kesehatan bagi siapa saja yang masuk ke gedung parlemen untuk menunjukan hasil rapid test hingga swab test. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, penunjukan hasil rapid test dan swab test sudah dilakukan pada 8 Desember 2020 kemarin. "Edarannya kita sampaikan per tanggal 8 Desember," ujar Indra kepada JawaPos.com, Jumat (18/12). Indra mengatakan diwajibkannya membawa hasil rapid test atau swab test karena ingin mencegah adanya klaster di gedung parlemen tersebut. Karena beberapa staf tertular Covid-19. "Ini kan faktanya ada staf-staf kita di beberapa sekretariat yang positif covid. Kita kan enggak tahu ini dari mana. Sehingga kita harus memastikan bahwa yang ke DPR harus clear benar. Supaya DPR tidak menjadi klaster baru," katanya. Indra menuturkan, bukan hanya tamu yang bakal menunjukan hasil rapid test atau swab test tersebut. Melainkan para wartawan juga diperlakukan sama. "Bukan kita mau mempersulit. Wartawan kan harus kita lindungi juga. Teman yang sehat jangan sampai kena klaster dari mana," ungkapnya. Indra mengaku kebijakan akan terus dievaluasi terus. Walaupun di DKI Jakarta sudah berhenti menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun gedung parlemen akan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com">Cegah Klaster Nataru, Pelaku Perjalanan Diminta Patuhi Testing</a> Diketahui, kebijakan tamu dan wartawan harus menunjukan hasil rapid test dan swab test itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama SJ/21604/SETJEN DPR RI/UM.04/12/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Mitra Kerja/Tamu/Orang yang Berkunjung ke MPR/DPR/DPD RI. Surat itu diteken oleh Plt Kepala Biro Umum Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono, Kepala Biro Umum Sekjen DPR RI Djustiawan Widjaya, dan Kepala Biro Umum Sekjen DPD RI Rahman Hadi pada 8 Desember 2020. Berikut isi edaran yang mewajibkan tamu/mitra kerja/pengunjung di DPR RI membawa rapid test atau swab test: 1. Setiap tamu wajib membawa/menunjukkan hasil tes skrining Covid-19 paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berkunjung. Mitra/tamu diizinkan masuk ke lingkungan apabila hasil skrining melalui rapid test dinyatakan IgG dan IgM non reaktif atau hasil swab test (antigen/PCR) dinyatakan negatif. 2. Setiap tamu wajib selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan serta mengikuti dan menaati arahan-arahan petugas Satgas Covid-19 Kesetjenan. 3. Setiap tamu wajib menyerahkan identitas diri, nomor kontak pribadi, dan alamat domisili, serta mengisi buku kehadiran tamu. 4. Jumlah mitra/tamu tidak melebihi kapasitas ruangan (menyesuaikan dengan jumlah tamu yang diundang) untuk selalu menjaga jarak. 5. Tamu yang diundang wajib menunjukkan undangan untuk dapat diizinkan masuk 6. Petugas berhak tidak mengizinkan tamu memasuki area gedung MPR/DPR/DPD jika point 1 sampai 5 tidak ditaati. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test
Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/serahkan-naskah-uu-cipta-kerjadpr.jpg" alt="FINAL: Sekjen DPR Indra Iskandar mengantarkan naskah RUU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>FINAL: Sekjen DPR Indra Iskandar mengantarkan naskah RUU Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi kemarin. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPR akhirnya menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) ke Presiden Joko Widodo kemarin (14/10). Dewan memastikan tidak ada perubahan substansi dalam draf tersebut. Bola panas yang memunculkan kontroversi itu sekarang berada di tangan Jokowi.  RUU tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. ’’Ini saya mau meluncur ke Setneg untuk menyampaikan UU Cipta Kerja. Saya sudah janjian dengan Mensesneg,’’ terang Indra di kompleks parlemen, Senayan, kemarin.  Indra mengatakan, RUU Cipta Kerja yang dikirimkan ke presiden berjumlah 812 halaman. ’’Sama seperti yang disampaikan pimpinan DPR, 812 halaman, tidak ada yang berubah,’’ ujarnya. Tidak ada perubahan substansi dalam RUU Cipta Kerja yang telah disahkan di paripurna DPR pada 5 Oktober. Meski, jumlah halaman antara draf yang diputuskan saat rapat paripurna dengan draf terakhir berbeda.  Menurut Indra, perubahan halaman itu berkaitan dengan teknis penggunaan ukuran kertas. Karena draf terakhir menggunakan kertas legal, jumlah halaman lebih sedikit dibanding draf sebelumnya. ’’Itu sudah dijelaskan. Yang berubah hanya jumlah halaman, substansinya tidak ada yang berubah,’’ tegasnya.  Sementara itu, Mensesneg Pratikno kemarin diwakili Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Setneg Lydia Silvanna Djaman. Penyerahan dokumen UU Ciptaker itu berlangsung cukup lama. Sekitar dua jam. ’’Sambil dilihat-lihat isinya. Tidak ada masalah,’’ kata Indra. Dia menyebut, penyerahan dokumen UU ke presiden atau pemerintah adalah hal biasa.’’Dari sisi kami (DPR, Red) sudah cukup,’’ katanya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/10/2020/hari-ini-uu-cipta-kerja-diserahkan-ke-presiden-total-ada-812-halaman/">Hari Ini UU Cipta Kerja Diserahkan ke Presiden, Total Ada 812 Halaman</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/10/2020/pengesahan-uu-cipta-kerja-dituding-cacat-prosedur/">Pengesahan UU Cipta Kerja Dituding Cacat Prosedur</a></li> </ul> Lydia Silvanna Djaman tidak bersedia berkomentar kepada media. Begitu pun dengan Fadjroel Rachman selaku juru bicara Presiden Joko Widodo. Dia tidak membalas permintaan wawancara. Juru Bicara Presiden Joko Widodo Bidang Hukum Dini Purwono juga tidak membalas saat dimintai komentar soal proses berikutnya dari UU Ciptaker.  Meski demikian, ternyata anggota DPR belum satu suara. Kemarin Fraksi PKS masih menyatakan keberatannya terhadap UU tersebut. Fraksi PKS berniat membentuk tim pemeriksa demi mengantisipasi adanya pasal selundupan dalam UU Ciptaker. Tim pemeriksa merupakan anggota fraksi yang tergabung di badan legislasi dan tenaga ahli fraksi bidang legislasi. ’’Bukannya berprasangka buruk atau suuzon, tapi PKS ingin memastikan UU Ciptaker yang diterima presiden sesuai dengan keputusan rapat paripurna DPR,’’ jelas anggota Fraksi PKS Mulyanto kemarin.  Sebelumnya, Fraksi PKS juga meminta draf lengkap ke pimpinan baleg. Lewat tim pemeriksa ini, lanjut Mulyanto, Fraksi PKS akan membandingkan antara isi RUU yang dikirimkan ke presiden dengan draf akhir hasil keputusan panja. Untuk sementara, FPKS belum bisa mengomentari soal naskah akhir RUU yang telah diserahkan ke presiden kemarin. ’’Nanti, kalau sudah ada draf bersifat resmi dan final, baru akan kita pelajari secara saksama. Kita bandingkan dengan catatan-catatan yang kita miliki selama pembahasan, baik di panja maupun tim perumus/tim sinkronisasi,’’ lanjut anggota baleg itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DPR Jamin Tidak Ada Pasal-Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cba-rumah-jabatan-anggota-dpr-tidak-boleh-ditempati-orang-lain_m_152796.jpeg" alt="Ilustrasi:Gedung MPR/DPR/DPD." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi:Gedung MPR/DPR/DPD.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini komplek perumahan para anggota DPR banyak yang tidak diisi oleh anggota dewan, melainkan para staf-stafnya. Apalagi ditambah dengan adanya wacana pembangunan apartemen. Untung saja wacana pembangunan apartemen tidak dilanjutkan. Direktur Center fot Budget Analiysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, tidak seharusnya para staf tinggal di rumah dinas anggota dewan. Sebab rumah diperuntukan hanya untuk para anggota dewan. Oleh sebab itu, dia meminta Sekretaris Jenderal DPR Achmad Juned melakukan pengusiran kepada para staf tersebut. Karena para staf bukan orang yang berwenang tinggal di sana. "Ini Sekjen lumpuh, dia mempunyai kewenangan mengusir orang yang tidak berhak menempati," ujar Uchok kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Apabila tidak dilakukan Uchok mengaku akan mendorong Sekretaris Jenderal DPR tersebut. Sehingga ke depan para anggota dewan tidak lagi meminta fasilitas mewah seperti pembangunan apartemen. "Ini Sekjen tidur mulu nih, kan memang staf tidak berhak menempati," katanya. Sebelumnya pembangunan apartemen para anggota dewan yang digagas oleh Wakil &lrm;Ketua DPR Fahri Hamzah, akhirnya dibatalkan. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, alasan pembatalan tersebut sudah ada perumahan bagi para anggota DPR. Apa rumah bagi para anggota DPR yang sudah ada digunakan terlebih dahulu. &lrm;Novanto mengaku pengambilan keputusan itu lewat diskusi langsung bersama Fahri Hamzah. Menurutnya, banyak yang lebih penting ketimbang pembangunan apartemen untuk anggota dewan.

‎CBA: Rumah Jabatan Anggota DPR Tidak Boleh Ditempati Orang Lain

setjen dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setjen dpr

Berita Terkini

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara

Hasil Penggeledahan di Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Aliran Dana ke Tersangka kasus Rumah Jabatan

Tamu yang ke Gedung Parlemen Harus Tunjukan Hasil Rapid Test

DPR Jamin Tidak Ada Pasal-Pasal Selundupan di UU Cipta Kerja

‎CBA: Rumah Jabatan Anggota DPR Tidak Boleh Ditempati Orang Lain

Download Aplikasi JawaPos.com