<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-aksi-terorisme-indonesia-butuh-jihad-kebangsaan_m_190314.jpeg" alt="Ilustrasi Terorisme" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ditolak kalangan masyarakat sipil. Sebelumnya, rancangan Perpres dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke DPR RI pada 4 Mei 2020 untuk memperoleh persetujuan DPR.  Pelibatan TNI dalam penanganan terorisem disebut sesuai mandat Pasal 43I ayat 1,2, dan 3. Dimana disebutkan Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, yang detailnya kemudian didelegasikan untuk diatur dalam Perpres.   "Sebagai sebuah regulasi turunan dari Pasal 43I, maka penyusunan rancangan Prespres tidak boleh melampaui ketentuan yang secara tegas diatur dalam Pasal 43I yang merupakan dasar hukum rancangan Perpres tersebut," kata Ketua SETARA Institute, Hendardi dalam keterangannya, Senin (11/5).  Hendardi menyebut, mengacu pada Pasal 43I, maka yang seharusnya disusun oleh pemerintah dalam menerjemahkan mandat delegasi dari norma tersebut adalah menyusun kriteria dan skala ancaman, jenis-jenis terorisme, teritori tindak pidana terorisme, prosedur-prosedur pelibatan, termasuk mekanisme perbantuan terhadap Polri dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme. Karena tidak ada mekanisme tanggung gugat atas anggota TNI, ketika melakukan tindakan yang melanggar hukum.   "Di luar lingkup di atas, rancangan Perpres yang disusun adalah baseless alias tidak  memiliki dasar hukum," beber Hendardi.  Menurutnya, dari draft yang beredar, RPrespres yang disusun pemerintah justru keluar jalur dan melampaui substansi norma pada Pasal 43I tersebut. Dia menilai, apa yang disajikan dalam rancangan Perpres tersebut merupakan gambaran nafsu TNI untuk merengkuh kewenangan baru yang melanggar Konstitusi (Pasal 30 ayat (4) UUD Negara RI 1945), bahwa TNI adalah alat pertahanan yang melakukan operasi militer perang dan operasi militer selain perang yang hanya bisa dijalankan atas dasar kehendak politik negara.  "Artinya, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang harus berdasar pada Keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR," ujar Hendardi.  Sementara itu, rancangan Perpres yang disusun pemerintah justru mengukuhkan peran TNI secara permanen dengan memberi tugas TNI memberantas terorisme secara berkelanjutan, dari hulu ke hilir di luar kerangka criminal justice system, dengan pendekatan operasi teritorial, dan memberikan justifikasi pada penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang merupakan dana penyelenggaraan otonomi daerah.  "Draft Perpres juga mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang," sesalnya.  Hendardi memandang, cara penyelundupan hukum yang diadopsi dalam rancangan Perpres adalah mengancam supremasi konstitusi, mengikis integritas hukum nasional dan mengancam kebebasan sipil warga.   Rancangan Perpres juga berpotensi mensabotase tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang merupakan leading sector dalam pencegahan dan pemulihan atau deradikalisasi dan merusak pemberantasan terorisme, dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang selama ini dijalankan oleh Polri.   "Atas dasar itu, DPR dan Presiden Jokowi harus menolak rancangan Perpres ini, apalagi dibahas di tengah Pandemi Covid-19, yang nyaris mempersempit ruang komunikasi publik dan komunikasi politik yang sehat," pungkasnya.

SETARA Institute Tolak Rancangan Perpres Pelibatan TNI Usut Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jokowi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Presiden Jokowi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, menjadi sorotan Setara. Itu terkait kinerja 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.  Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, presiden Jokowi masih punya waktu untuk menjawab harapan publik terkait janji penuntasan pelanggaran HAM dan intoleransi yang akan ditunaikan pada periode kedua.  "HAM bukan sebagai agenda prioritas oleh presiden menggambarkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengetahuan holistik soal HAM. Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM dan agenda pembangunan lainnya," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/2).  Hendardi menyampaikan, tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia, yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih oleh presiden.  Oleh karena itu, presiden yang dibekali kewenangan mengangkat menteri dan kepala badan dalam berbagai bidang agar bisa menjalankan tugasnya secara bersamaan. Sepanjang para pembantu presiden memiliki kepekaan dan kecakapan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, maka tidak ada alasan bagi pemerintah menunda tugas-tugas konstitusional tersebut.  "Apalagi, khusus agenda penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi, merupakan agenda yang tertunda pada periode pertama, dimana secara eksplisit termaktub dalam Nawacita Jokowi 2014 silam," sesalnya.  Hendardi memandang, Jokowi memiliki banyak perangkat dan instrumen untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu. Gagasan membentuk Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran yang tercantum dalam Nawacita 2014, adalah model yang paling moderat untuk merintis penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.  "Fokus komisi ini adalah mengungkap kebenaran, tanpa terjebak penyelesaian yudisial atau non yudisial. Jika Komisi ini selesai menjalankan tugas pengungkapan kebenaran, berikutnya adalah mendiskusikan makna dan jalan keadilan yang bisa banyak variannya," tegasnya.  Bahkan penanganan intoleransi, kata Hendardi, komitmen Jokowi nampaknya hanya ditujukan untuk menjustifikasi tindakan politiknya menunjuk sejumlah menteri yang dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi. Nyatanya, sejumlah menteri dan kepala badan/lembaga tidak memiliki agenda terpadu dan mendasar dalam menangani intoleransi.  "Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," pungkasnya.

Setara Tagih Janji Jokowi Soal Penuntasan Kasus HAM dan Intoleransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jakarta-dinilai-intoleran-anies-pertanyakan-hasil-survei_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara soal Jakarta disebut sebagai kota intoleran" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara soal Jakarta disebut sebagai kota intoleran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara terkait ibu kota dinilai menjadi salah satu kota yang intoleran. Hal tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan oleh Setara Institute. Anies mempertanyakan hasil kajian tersebut. Bahkan ia akan mempelajari lebih dalam&nbsp;terkait hasil kajian tersebut. Anies meminta agar Setara Institute mau membuka secara gamblang instrumen penelitianya. "Saya ingin baca nanti studinya dan menganjurkan Setara untuk mengumumkan daftar pertanyaanya pada publik, seluruh kuesionernya dan mengundang kepada para ahli statistik, ahli pengukuran ilmu sosial untuk mereview instrumennya. Memastikan validitas, reliabilitas instrumen itu valid," tutur Anies di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12). Menurutnya, dalam mengumumkan hasil kajian haruslah adil dengan menjelaskan sumbernya, terlebih ini menyangkut Ibu Kota Jakarta. Maka dari ini, jikalau perlu Anies meminta media dapat menginvestigasi kebenaran hasil tersebut. "Apakah ada pertanyaan yang bias atau tidak, apakah semua pertanyaan objektif atau tidak karena bisa saja pertanyaan itu disusun untuk memdapatkan jawaban tertentu," ungkapnya. Anies meminta agar ahli statistik dapat menunjukkan dan merumuskan dengan benar. Jika alat ukur yang dipakai benar, menurutnya maka kebijakan yang dilakukan terapinya benar, sebab kalau alat ukur tidak benar maka langkah akan salah juga. "Tetapi jangan disimpulkan hasil survei tidak sesuai. Saya akan pelajari tapi saya undang ahli statistik dan saya undang Setara buka," pungkasnya. Sebelumnya, hasil survei Setara Institute tentang Indeks Kota Toleran (IKT) menyatakan DKI Jakarta sebagai kota toleran terendah ketiga. Tepatnya pada posisi 92.&nbsp; Angka itu berdasar kajian dan indeks 94 kota di Indonesia. Pada pemeringkatannya, Singkawang (Kalimantan Barat) dinyatakan sebagai kota paling toleran.

Jakarta Dinilai Intoleran, Anies Pertanyakan Hasil Survei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setara-institute-ini-catatan-kebesaran-soeharto-publik-harus-ingat_m_.jpg" alt="Soeharto menapaki" width="100%">
<figcaption>Soeharto menapaki</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik tmpakntam harus mengetahui sisi lain 'catatan kebesaran' Presiden ke-3 Indonesia Soeharto. Menurut Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, hal itu perlu dilakukan di tengah adanya upaya membesar-besarkan atau mengglorifikasi nama Soeharto jelang pemilu 2019. "Glorifikasi nama Soeharto perlu ditandingkan dengan pendapat berbeda dan dilengkapi dengan sejumlah informasi agar kita tidak terperangkap dalam kultus pribadi," katanya, Sabtu (8/12). Hendardi mengatakan, seharusnya Soeharto hanya tinggal 'pelajaran'. Berbagai studi pernah dilakukan para pakar sejarah, politik, ekonomi, maupun studi khusus militer. Dari situ, Soeharto punya rekam jejak yang kemudian disebut oleh Hendardi sebagai 'catatan kebesaran' Soeharto. Apa saja itu? Pertama, Soeharto menapaki 'jalan kebesarannya' setelah peristiwa G30S/1965. Dia menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Pesaingnya susut setelah Letjen Ahmad Yani dan kawan-kawan dibunuh komplotan G30S. Tersisa Mayjen Pranoto Reksosamodra, Menteri/Panglima Angkatan Darat (AD) yang ditunjuk Presiden Soekarno. Tapi, pada 14 Oktober 1965, Soeharto sukses meraih jabatan Panglima AD merangkap Panglima Kostrad. Caranya, dengan mengangkat dirinya sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). "Kebesaran Soeharto adalah sukses memborong tiga jabatan Panglima militer sekaligus hanya dalam dua minggu saja," kata Hendardi. Kedua, meskipun Soeharto merangkap tiga panglima sekaligus, tapi kenyataannya, keadaan darurat tetap dijalankannya. Maka, perkiraan secara moderat selama 1965-1966, sebanyak 500.000 warga sipil jadi korban pembantaian. Serta 1,6 juta orang dijebloskan ke penjara. "Kebesarannya adalah catatan rekor jumlah korban pembantaian, serta penahanan warga negara secara sewenang-wenang," ujar Hendardi. Korban-korban lainnya tercatat dalam invasi militer ke Timor Timur (1975-1976), memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998), pembunuhan misterius (1982-1984), dan pembataian Tanjungpriok (1984). Ketiga, Soeharto ibarat jenderal yang sempurna. Ia dinobatkan sebagai 'Jenderal Besar'. Diberi pangkat bintang lima emas, setelah Jenderal Soedirman dan Jenderal Nasution. Menjulangnya karir militernya 'dibangun' berkat cerita dari Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga horor pembantaian 1965-1966 dengan kisah kepahlawanannya. Soeharto juga penguasa yang paling ditakuti rakyat. Keempat, Soeharto doyan mengucap mantra pembangunan. Sejak 1973, Pembangunan Lima Tahun (Pelita) I dimulai hingga berujung Pelita VI tahun 1998. Meski periode pemerintahannya menimbulkan korban penggusuran, kesengsaraan buruh, serta hutan gundul dan tambang terkuras, Soeharto diberi gelar "Bapak Pembangunan'. Hal itu sesuai dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1983. Kelima, dengan gaji presiden sebesar USD 1.764 per bulan, Soeharto bertengger menjadi presiden yang memiliki kekayaan tak tertandingi di dunia. Dengan kisaran kekayaan keluarganya USD 15-73 miliar. "Jumlahnya mengalahkan penguasa Filipina Ferdinand Marcos dan penguasa Zaire Mobutu Sese Seko," imbuhnya. Kekayaan keluarganya bersumber dari dua sayap. Yaitu kerajaan bisnis keluarga dan kerabat, serta puluhan yayasan dalam pengumpulan dana. "Bayangkan, satu yayasan saja, misalnya, Yayasan Supersemar, digugat Rp 4,4 triliun. Perkara ini dimenangkan Kejaksaan Agung. Kini dijalankan eksekusi termasuk menyita kantor Partai Berkarya, Gedung Granadi," ungkapnya. 'Kebesaran Soharto' berdasarkan catatan-catatan itu diakui dunia. Banyak lembaga dan media luar negeri menobatkan Soeharto sebagai 'Diktator Kejam' atas berbagai pembantaian sipil dilakukannya. "Ia (Soeharto) disejajarkan dengan penguasa kejam dunia seperti Hitler, Stalin, dan Polpot," ungkap Hendardi. Studi yang dibungkus sejumlah pakar sejarah dan politik terdokumentasi dalam beberapa karya. Yaitu Robert Cribb atas pembantaian 1965-1966, John Taylor mengenai invasi Timor Timur, Amnesty International atas diberlakukannya DOM di Aceh, serta aneka kekerasan Orde Baru yang disunting Ben Anderson. Atas kekayaannya, lembaga seperti Tranaparency International, dan media massa seperti New York Times serta Forbes, memberi 'gelar kebesaran' untuk Soeharto. Yakni 'Presiden Terkorup Sedunia'. "Atas kedua gelar kebesarannya, maka Harian Republika 4 Juli 2014, menggabungkannya: Soeharto sebagai 'Diktator Terkorup'," kata Hendardi. "Begitulah kebesaran Soeharto yang telah dicatat oleh beberapa lembaga dan banyak media. Dengan kebesaran yang sempurna itu, maka kampanye macam apa lagi yang mau dibesar-besarkan?" tukasnya. "Hasil berbagai studi ini dapat menjadi pelajaran bagi generasi milenial yang mau belajar Soeharto," pungkasnya.

Setara Institute : Ini Catatan Kebesaran Soeharto, Publik Harus Ingat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-kota-paling-toleran-ini-mekanisme-penilaiannya_m_.jpg" alt="Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)." width="100%">
<figcaption>Ketua Setara Institute Hendardi memberikan penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dinobatkan menjadi kota paling toleran berdasarkan kajian dan indexing yang dilakukan Setara Institute. Singkawang memperoleh skor tertinggi dengan total 6.513, dari 94 kota di seluruh Indonesia yang menjadi objek studi. Dalam mengukur Indeks Kota Toleran (IKT) 2018, Setara Institute menggunakan kerangka Grim dan Finke yang dimodifikasi dengan variabel lain, yaitu komposisi penduduk berdasarkan agama. Maka, ditetapkan empat variabel sebagai alat ukur. Pertama, regulasi pemerintah kota dengan indikator rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD,&nbsp; dan produk hukum pendukung lainnya serta kebijakan diskriminatif. Pada variabel itu, Singkawang mendapat skor 0.633 dan 1.330. Kedua, tindakan pemerintah dengan indikator pernyataan pejabat kunci tentang intoleransi dan tindakan nyata terkait peristiwa. Singkawang mengumpulkan skor 0.600 dan 1.050. Ketiga, regulasi sosial dengan indikator peristiwa toleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Singkawang berhasil memperoleh skor 1.400 dan 0.700. Terakhir, yakni demografi agama dengan indikator heteregonitas keagamaan penduduk dan inklisi sosial keagamaan. Singkawang memperoleh skor 0.300 dan 0.500. Setara Institute juga memeriksa kota-kota tersebut berdasarkan seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan, kesetaraan gender, serta inklusi sosial dijamin dan dilindungi melalui regulasi dan tindakan. Pengukuran yang dilakukan menggunakan paradigma negative rights, sesuai dengan karakter rumpun kebebasan sipil politik, yang diukur secara negatif. Selain itu, diperiksa pula tindakan positif pemerintah kota dalam mempraktikkan dan mempromosikan toleransi, baik yang tertuang dalam kebijakan, pernyataan resmi, respons atas peristiwa, maupun membangun budaya toleransi di masyarakat. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, dalam konteks studi ini, pihaknya meneliti sejauh mana konsep toleransi kota mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota. Di antaranya soal kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerntah kota, perilaku antar entitas di kota-warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi dalam heterogenitas demografis warga kota. &ldquo;Termasuk adakah upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warga,&rdquo; ujarnya dalam acara pemberian penghargaan IKT 2018 di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12). Adanya IKT diharap mampu mendorong publik untuk hidup dalam iklim toleran. &ldquo;Ini salah satu program kami sudah 3 tahun kami laksanakan. Harapannya di tahun mendatang akan lebih besar lagi diselenggarakan,&rdquo; pungkas Hendardi. Adapun 10 kota toleran tertinggi versi Setara Institute, antara lain: 1. Singkawang, 6.513 2. Kota Salatiga, 6.447 3. Pematang Siantar, 6.280 4. Kota Manado, 6.030&nbsp; 5. Ambon, 5.960 6. Kota Bekasi, 5.890 7. Kota Kupang, 5.857 8. Kota Tomohon, 5.833 9. Binjai Sumatera Utara, 5.830 10 Kota Surabaya, 5.823.

Singkawang Kota Paling Toleran, Ini Mekanisme Penilaiannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/singkawang-daerah-paling-toleran-jakarta-urutan-92_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada 10 kota paling toleran di Indonesia, di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada 10 kota paling toleran di Indonesia, di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setara Institute merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2018. Setelah melakukan kajian dan pendataan terhadap 94 kota di Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat dinobatkan menjadi kota paling toleran. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, dalam konteks studi ini, pihaknya meneliti konsep toleransi sebuah kota dalam mempengaruhi perilaku sosial antar identitas dan entitas warga kota. Di antaranya kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerintah kota, perilaku antar entitas di kota-warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi dalam heterogenitas demografis warga kota. &ldquo;Termasuk tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Serta sejauh mana tata kelola keberagaman identitas keagamaan warga,&rdquo; ujarnya dalam acara pemberian penghargaan tersebut di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang turut hadir dan memberikan penghargaan dalam acara tersebut menyampaikan, IKT menjadi satu hal yang menarik dan mampu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Terdiri dari berbagai macam suku, agama, golongan, etnis, dan budaya untuk menjadi satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika. &ldquo;Ini menambah wawasan bagi semua kepala daerah bahwa dia terpilih menjadi kepala daerah itu bukan karena dia suku apa, golongan apa, agama apa. Tapi dia dipilih oleh masyarakat yang ada di daerah itu. Beragam,&rdquo; kata Tjahjo. Adapun indeks 10 kota toleran versi Setara Institute, yaitu sebagai berikut: 1. Singkawang, 6.513 2. Kota Salatiga, 6.447 3. Pematang Siantar, 6.280 4. Kota Manado, 6.030 5. Ambon, 5.960 6. Kota Bekasi, 5.890 7. Kota Kupang, 5.857 8. Kota Tomohon, 5.833 9. Binjai Sumatera Utara, 5.830 10 Kota Surabaya, 5.823 Sementara Singkawang menjadi kota paling toleran, berdasarkan data, Jakarta justru ada di posisi ketiga dari 10 kota dengan skor toleransi terendah. Jakarta berada di nomor urut 92 di atas Banda Aceh dan di bawah Cilegon. Berikut 10 kota dengan skor toleransi terendah versi Setara Institute: 85. Sabang, 3.757 86. Medan, 3.710 87. Makassar, 3.637 88. Bogor, 3.533 89. Depok, 3.490 90. Padang, 3.450 91. Cilegon, 3.420 92. Jakarta, 2.880 93. Banda Aceh, 2.830 94. Tanjung Balai, 2.817

Singkawang Daerah Paling Toleran, Jakarta Urutan 92

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/setara-institut-nilai-mk-jadi-lembaga-penyelamat-novanto_m_152127.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setara Institut menilai Mahkamah Konsitusi (MK) belakangan menjadi panggung bagi Setya Novanto. Namun, putusan lembaga yang berkaitan dengan ketua DPR tersebut dianggap negatif. "MK jadi panggungnya Setya Novanto dalam konteks persoalan hukum dan etika yang melilit Novanto," ujar Direktur Riset Setara Institue Ismail Hasani di Kantornya, Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (20/8).&nbsp; Setidaknya ada tiga perkara terkait Novanto yang diputus MK dan dinilai negatif. Pertama, soal pengujian UU Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor mengenai ketentuan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. MK dalam putusannya membenarkan bahwa rekaman adalah bukti sah. Namun alat bukti yang tidak didapat dengan cara sah menjadi tidak sah, maka bukti dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Bahwa penyadapan agar melindungi hak atas privasi warga negara harus dilakukan secara sah.&nbsp; "Setara Institute memberi catatan negative terhadap putusan ini, hal ini merupakan langkah mundur dalam penegakan hukum," tegas Ismail.&nbsp; Dia menerangkan, dalam konteks penyelidikan dan penyidikan memang intersepsi hanya bisa dilakukan atas izin pengadilan yang dilakukan oleh penegak hukum, untuk tujuan menghindari kesewenang-wenangan.&nbsp; Akan tetapi, jika bukti rekaman itu dimiliki oleh individu warga negara dalam interaksinya dengan pihak-pihak lain dan yang bersangkutan bukanlah penegak hukum, maka semestinya diberlakukan berbeda.&nbsp; Kedua, mengenai pemufakatan jahat. Novanto menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yakni Pasal 15 yang mengatur tentang pemufakatan jahat.&nbsp; Menurut Novanto, dia tidak memiliki kualitas yang disyaratkan oleh undang-undang mengenai pemufakatan jahat. Baginya, pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana. Dan tindak pidana dalam pasal ini harus jelas mengacu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal S sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor. MK mengafirmasi permohonan Novanto itu. "MK memperjelas arti pemufakatan jahat yang intinya membersihkan citra Novanto yang terlilit persoalan etika," sebut Ismail.&nbsp; Terakhir, putusan MK terkait Novanto yang bertone negatif yakni Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menguji konstitusionalitas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor terkait frasa &ldquo;dapat&rdquo; dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. MK dalam putusan ini menggeser paradigma bahwa kerugian keuangan negara tidak lagi diartikan potensial loss namun merupakan implikasi.&nbsp; Selain itu, menurut MK banyaknya terjadi kriminalisasi kebijakan yang didasarkan pada kerugian keuangan negara yang tidak jelas lembaga mana yang berhak menentukan maka frasa 'dapat' ini menciptakan ketidakpastian hukum.&nbsp; Selain terkait perkara Novanto, ada dua putusan MK lainnya yang bernada negatif. Yakni tentang Jangka Waktu Pengajuan Tuntutan Ke PHI Oleh Pekerja dengan nomor putusan ll4/PUU-XIII/2015.&nbsp; Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jangka waktu merupakan jangka waktu yang proporsional menyeimbangkan kepentingan pengusaha dengan pekerja agar persoalan tidak berlarut-larut.&nbsp; "Setara Institute, memberi tone negatif pada putusan ini didasarkan alasan pekerja dalam posisi yang tidak seimbang dengan pemberi kerj atau pngusaha, seharusnya hak pekerja dalam mencari keadilan untuk dirinya tidak dibatasi jangka waktunya," jelas dia.&nbsp; Terakhir soal pendidikan khusus profesi Advokat. MK dalam putusannya menciptakan norma baru dengan menyatakan bahwa PKPA diselenggarakan oleh organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.&nbsp; Setara Institute memberi tone negatif pada putusan ini karena dinilai bias akan kepentingan perguruan tinggi, bahwa standar kompetensi hanya dapat dicetak oleh perguruan tinggi.&nbsp; "Padahal dalam PKPA yang diajarkan adalah keterampilan yang bukan suatu pengembangan keilmuan baru yang selama ini diklaim menjadi domain perguruan tinggi," pungkas Ismail.&nbsp;

Setara Institut Nilai MK Jadi Lembaga ‘Penyelamat’ Novanto

setara institut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#setara institut

Berita Terkini