<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/batik-air-4107442275.jpg" alt="ILUSTRASI Batik Air. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Batik Air. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maskapai penerbangan Batik Air buka suara terkait pendaratan pesawat Batik Air dengan registrasi PK-LDJ di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Sabtu (28/6), yang viral di media sosial. Dalam video terlihat pesawat tersebut mendarat dalam posisi miring, bahkan nyaris tergelincir akibat terpaan angin kencang saat hujan deras mengguyur bandara. Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro membenarkan insiden tersebut. Namun, ia menegaskan, pesawat tidak tergelincir dan mendarat dengan aman. &ldquo;Pendaratan pesawat berlangsung dalam kondisi aman dan telah mengikuti seluruh prosedur operasional standar penerbangan,&rdquo; ujar Danang saat dikonfirmasi, Minggu (29/6). Danang menjelaskan, saat itu terjadi peningkatan kecepatan angin dari arah samping (crosswind) hingga pesawat terlihat miring saat mendarat. Namun demikian, menurut dia, tidak ada pelanggaran batas maksimal kecepatan angin sehingga pesawat tetap dinyatakan aman untuk mendarat. &ldquo;Arah angin tidak berubah, namun kecepatannya bertambah. Perlu kami sampaikan bahwa secara limitasi (batas maksimal) kecepatan angin, tidak ada yang dilanggar, sehingga pesawat tetap dalam kondisi aman untuk mendarat,&rdquo; jelasnya. Danang juga menambahkan, pasca pendaratan, tim teknisi Batik Air langsung melakukan inspeksi menyeluruh terhadap pesawat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan dan pesawat dinyatakan layak untuk melanjutkan operasional. &ldquo;Batik Air menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama dalam setiap operasional, dan kami terus berkomitmen menjalankan prosedur sesuai standar keselamatan penerbangan yang berlaku,&rdquo; imbuhnya. Diberitakan sebelumnya, sebuah insiden menegangkan terjadi saat pesawat Batik Air nyaris mengalami kecelakaan saat hendak mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Sabtu (28/6). Cuaca buruk dan terpaan angin kencang membuat pesawat mendarat dalam kondisi miring, hingga nyaris tergelincir. Insiden tersebut terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam unggahan akun Instagram @info.negri, terlihat jelas detik-detik pesawat Batik Air berusaha mendarat namun dalam posisi tak stabil. "Ngeri, pesawat Batik Air miring karena terpaan angin sangat kencang!!," tulis akun Instagram @info.negri, dalam unggahannya.&nbsp; Saking miringnya, mesin pesawat bahkan nyaris menyentuh landasan. "Dan mesin nyaris sentuh landasan terjadi pada Sabtu (28/6)," katanya. Insiden tersebut sontak membuat warga yang menyaksikan pendaratan di sekitar bandara panik dan berteriak histeris. Beruntung, sang pilot berhasil mengendalikan situasi dan mendaratkan seluruh roda pesawat dengan selamat di Bandara Soetta. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini.

Batik Air menjelaskan insiden pendaratan miring di Bandara Soetta, pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan aman meski dalam cuaca buruk.

Penjelasan Batik Air soal Pendaratan Miring di Bandara soekarno-Hatta: Tetap Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-22-at-19.37.47.jpg" alt="Suasana rapat paripurna hak menyatakan pendapat tanpa kehadiran Bupati Jember Faida yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, Rabu (22/7). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Suasana rapat paripurna hak menyatakan pendapat tanpa kehadiran Bupati Jember Faida yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember, Rabu (22/7). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hak menyatakan pendapat DPRD Jember yang berujung pada usul pemberhentian Bupati Jember Faida dinilai sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Demikian disampaikan Pengamat administrasi negara FISIP Universitas Jember Hermanto Rohman.  ”Hak menyatakan pendapat melekat di lembaga legislatif secara kelembagaan dan proses yang sudah dilalui DPRD Jember mulai hak interpelasi dan hak angket sudah dilakukan,” kata Hermanto seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  ”Dengan digelarnya paripurna hak menyatakan pendapat, DPRD Jember konsisten dengan hasil hak angket yang salah satunya merekomendasikan usul hak menyatakan pendapat,” ucap Hermanto.  Dia mengatakan, hak menyatakan pendapat minimal diusulkan oleh satu fraksi di DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Setelah diusulkan, anggota dewan yang mengusulkan harus menyiapkan berkas materi sesuai dengan pasal 78 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018. Pasal itu berbunyi, pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat atau melampirkan hasil pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  ”Hak menyatakan pendapat di DPRD Jember diusulkan oleh 47 orang, sehingga mereka harus membuat materi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Jember, agar dijadwalkan menjadi rapat paripurna di dewan,” ujar Hermanto.  Ketika pengusul hak menyatakan pendapat sudah memiliki materi sesuai dengan aturan dan disampaikan kepada pimpinan dewan, pimpinan dewan melalui Banmus bisa menjadwalkan rapat paripurna hak menyatakan pendapat. Dalam paripurna tersebut, pengusul diberi kesempatan menyampaikan secara lisan materi usulnya kepada seluruh peserta paripurna, kemudian pimpinan dewan menanggapi melalui mekanisme fraksi-fraksi sesuai dalam pasal 79 PP Nomor 12 Tahun 2018.  ”Termasuk juga pihak terkait, yakni bupati harus diundang untuk menyampaikan pendapat setelah mendengarkan materi usul dari anggota dewan yang mengusulkan hak menyatakan pendapat,” kata Hermanto.  Dia menilai alasan Bupati Jember yang mengatakan hak menyatakan pendapat DPRD Jember tidak sesuai prosedur karena tidak mengirimkan materi hak menyatakan pendapat kepada bupati adalah keliru.  ”Tidak ada kewajiban pengusul atau pimpinan DPRD Jember untuk menyerahkan berkas materi hak menyatakan pendapat kepada Bupati Jember karena materi itu belum menjadi produk DPRD secara kelembagaan,” terang Hermanto.  Dia menjelaskan, persoalan keabsahan hak menyatakan pendapat bukan dari materi harus diserahkan kepada bupati atau tidak, tapi paripurna itu sudah memenuhi korum atau tidak. Sehingga, hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD Jember sudah sah sesuai dengan perundang-undangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mYUh7Pj-tNw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__N8qaxpS-o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=liC5-vWf-Vk

Pengamat Nilai Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kombes-pol-artanto-1.jpg" alt="Kabidhumas Polda NTB Kombespol Artanto. Dhimas B.P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda NTB Kombespol Artanto. Dhimas B.P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan, penangkapan Syamsul Hidayat alias Bim, tersangka yang diduga menganiaya Ipda Uji Siswanto hingga tewas, sudah sesuai prosedur. SOP tersebut, sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, yakni tindakan penembakan di tempat dapat dilakukan pada saat kondisi keselamatan petugas dan orang lain dalam keadaan terancam.  ”Jadi, anggota yang melakukan penangkapan terhadap SH (Syamsul Hidayat) sudah menjalankan SOP (standard operating procedure) dengan benar. Apabila petugas yang akan menangkap pelaku dan pelaku tersebut melakukan upaya perlawanan yang membahayakan petugas atau orang lain, petugas bisa mengambil tindakan tegas,” ujarnya Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Kombespol Artanto seperti dilansir dari Antara.  Dalam kasus itu, lanjut dia, tim gabungan dari Polres Sumbawa dibantu Polda NTB menangkap Syamsul Hidayat pada Minggu (12/7) pagi, dari lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya, di Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa. Keberadaan Syamsul Hidayat yang diketahui jauh dari pemukiman penduduk tersebut diduga dalam upaya pelarian usai menganiaya Ipda Uji pada Jumat (10/7) pagi, di Kantor Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.  Ketika hendak ditangkap, Syamsul Hidayat melakukan perlawanan. Walaupun sudah terkepung, Syamsul Hidayat dengan bermodalkan senjata tajam, menolak untuk menyerahkan diri bahkan tetap berupaya kabur dari polisi.  ”Jadi karena ada upaya perlawanan dari tersangka, tim dengan terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur (melumpuhkan dengan cara menembakan peluru timah panas),” kata Artanto.  Artanto menjelaskan, residivis yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian itu dikenal lihai dalam bersembunyi. Bahkan petugas yang melakukan penangkapan sempat kewalahan untuk melumpuhkan tersangka karena diduga punya jimat lintah.  ”Dari informasinya memang begitu. Pelaku sulit dilumpuhkan karena jimat itu,” ujar Artanto.  Bukti yang bersangkutan menggunakan jimat ditemukan setelah petugas berhasil menangkapnya. Barang yang diduga jimat tersebut, ditemukan dalam bentuk tali yang terikat melingkar di bagian perut. Syamsul Hidayat dinyatakan meninggal dunia pada Senin (13/7) dini hari, setelah mendapat perawatan di RSUD Sumbawa akibat luka tembak yang dideritanya.  Artanto menambahkan, pihak kepolisian sudah melakukan upaya penyelamatan terhadap tersangka sesuai prosedur. Setelah diamankan, Syamsul Hidayat langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_yS7UJzAWMc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s9RmV-kn8C8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_umVb5RTNpE

Polda NTB Sebut Penangkapan Penganiaya Ipda Uji Sesuai Prosedur

sesuai prosedur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sesuai prosedur

Berita Terkini

Penjelasan Batik Air soal Pendaratan Miring di Bandara soekarno-Hatta: Tetap Sesuai Prosedur

Pengamat Nilai Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember Sesuai Prosedur

Polda NTB Sebut Penangkapan Penganiaya Ipda Uji Sesuai Prosedur

Download Aplikasi JawaPos.com