<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Polda.jpg" alt="Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Sertifikat&nbsp;mengemudi&nbsp;akan diwajibkan menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi warga yang hendak membuat Surat Izin&nbsp;Mengemudi&nbsp;(SIM).&nbsp;<wbr />Masyarakat yang ingin mendapat sertifikat mengemudi ini harus medatangi&nbsp;sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;<wbr />yang terakreditasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;itu bukan polisi yang mengeluarkan, sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;yah&nbsp;<wbr />sertifikat&nbsp;itu. Sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;di mana-mana ada, sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;mana saja boleh, tapi sudah terakreditasi," kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun maksud sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;yang terakreditasi yakni perusahaannya memiliki izin usaha resmi dari pemerintah. Kemudian instrukturnya memiliki sertifikasi dari Indonesia Safety Driving Center (ISDC).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia (penguji) memang resmi bukan ujug-ujug kamu bisa&nbsp;mengemudi, terus kamu bisa bikin sekolah&nbsp;mengemudi, ngajarin orang. Harusnya dia (pengajar) punya sertifikasi instruktur&nbsp;mengemudi&nbsp;dengan tingkatan kelas berapa, yang dikeluarkan oleh ISDC," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Yusri, tidak semua orang bisa menjadi instruktur&nbsp;mengemudi. Sehingga, masyarakat tidak bisa asal memilih tempat belajar&nbsp;mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan&nbsp;sertifikat&nbsp;<wbr />mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin&nbsp;Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan&nbsp;sertifikat&nbsp;<wbr />mengemudi&nbsp;sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi&nbsp;sertifikat&nbsp;pendidikan dan pelatihan&nbsp;mengemudi&nbsp;yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah&nbsp;mengemudi&nbsp;yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> </div> </div> </div>

Adapun maksud sekolah mengemudi yang terakreditasi yakni perusahaannya memiliki izin usaha resmi dari pemerintah.

Jadi Syarat Membuat SIM, Begini Cara Dapat Sertifikat Mengemudi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/70_menuju-2869988681.jpg" alt="KEBIJAKAN BARU: Foto ilustrasi SIM dan KTP dengan latar belakang kendaraan yang melintasi tol Tangerang-Tomang kemarin (24/5)." width="100%">
<figcaption>KEBIJAKAN BARU: Foto ilustrasi SIM dan KTP dengan latar belakang kendaraan yang melintasi tol Tangerang-Tomang kemarin (24/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memuat syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau JKN dalam pembuatan SIM. Kini syarat tersebut sedang diujicoba di 7 wilayah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ternyata membuat SIM juga nantinya harus melampirkan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol&nbsp;Yusri&nbsp;Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014728293/jordi-amat-taruh-keyakinan-kepada-timnas-indonesia-yang-tergolong-muda">Jordi Amat Taruh Keyakinan Kepada Timnas Indonesia yang Tergolong Muda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata&nbsp;Yusri, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusri&nbsp;mengatakan, kemudahan membuat SIM di Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dunia. Biaya pembuatannya pun terbilang sangat murah yakni di kisaran Rp 100 ribu. Kodisi ini sangat berbeda jauh dibanding negara lain, misalnya di Jepang saja seseorang yang hendak mendapat SIM setidaknya bisa menghabiskan dana sampai dengan Rp 40 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus diketahui dampak kecelakaan di jalan itu Indonesia tinggi, angka kematian, kenapa? Karena masyarakatnya belum ini (banyak memahami etika berlalu lintas)," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingginya angka kecelakaan ini menjadi&nbsp; perhatian penting oleh pembuat kebijakan. Dengan masyarakat masuk k sekolah mengemudi, diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan etika dalam berkendara. Sehingga angka kecelakaan bisa berkurang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang kemarin kita menerapkannya pelan-pelan, saya sedang buat aturan pelaksanannya agar masyarakat ke depan harus ada namanya sertifikat mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi," ucap&nbsp;Yusri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Arahnya kesana makanya disuruhlah orang sekolah, kalau mau pintar sekolah, biar di bisa beretika mengemudi seperti apa, enggak ugal-ugalan, enggak mentang-mentang bisa bawa motor sembarang aja di jalan, kalau dia ugal-ugalan, bukan cuma korban yang ditabrak, mungkin yang dibawa sendiri mati juga," tandas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara nasional kebijakan melampirkan sertifikat mengemudi memang belum diberlaku. Korlantas masih menyusun petunjuk teknis terkait penerapan aturan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan melakukan uji coba pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan memasukan syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif. Uji coba akan dilakukan di beberapa Polda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan dilakukan uji coba," kata Kepala Seksi Binyan Subdirektorat&nbsp;SIM&nbsp;Dit Regident Korps Lalu Lintas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji coba dimulai pada 1 Juli sampai 30 September 2024. Syarat kepemilikan BPJS sendiri mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Inpres itu mengatur perihal kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji coba bakal dilakukan di tujuh wilayah Indonesia. "Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Selain kartu BPJS Kesehatan, ternyata membuat SIM juga nantinya harus melampirkan sertifikat mengemudi.

Tidak Hanya BPJS Kesehatan, Bikin SIM Juga Harus Pakai Sertifikat Mengemudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-08.26.51.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat. Korlantas Polri memastikan masih mengkaji syarat tersebut.</p> <p>Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan, saat ini yang dalam pengkajian adalah kesiapan aturan pelaksanaan di tingkat bawah. Sekaligus terkait siapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam sertifikat mengemudi tersebut.</p> <p>&rdquo;Karena sekolah mengemudinya harus terakreditasi,&rdquo; terang Yusri di Jakarta kemarin (22/6).</p> <p>Dengan begitu, bukan hanya lembaganya, instrukturnya pun kudu bersertifikat dari lembaga berwenang. &rdquo;Lembaganya harus memenuhi akreditasi dari sejumlah lembaga seperti dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan,&rdquo; urainya.</p> <p>Untuk instrukturnya, sertifikat bisa didapatkan setelah mengikuti pelatihan instruktur di Indonesia Safety Driving Center. &rdquo;Itu tempat untuk melahirkan instruktur sekolah mengemudi,&rdquo; terang Yusri di kantor Divhumas Polri, Jakarta.</p> <p>Dia mengatakan, saat semuanya telah siap, petugas tidak akan langsung memberlakukan. Namun, ada masa sosialisasi kepada masyarakat. &rdquo;Jadi, tidak ujug-ujug berlaku,&rdquo; jelas mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.</p> <p>Sekolah mengemudi sebenarnya penting. Sebab, calon pengemudi memperoleh pelatihan yang lengkap, tidak hanya teknis mengemudi. &rdquo;Tapi juga bagaimana memahami aturan, rambu-rambu, dan yang paling penting etika berlalu lintas,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, Polri telah membentuk koordinator sekolah mengemudi yang akan membantu merancang aturan pelaksanaan terkait SIM. <strong>(idr/c7/ttg)</strong></p>

Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat.

Sertifikat Mengemudi Permohonan SIM Masih Tahap Kajian

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/SIM-KELILING-ANTARA-3761573780.jpg" alt="ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sertifikat mengemudi akan menjadi syarat pembuatan SIM. Sekalipun pemohon sudah mahir mengendarai mobil tidak begitu saja bisa melewati persyaratan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, seseorang yang sudah mahir mengemudikan mobil tanpa menempuh sekolah mengemudi, tetap harus memiliki sertifikat mengemudi. Sertifikat bisa didapat dengan cara pemohon SIM tetap mendaftar sekolah mengemudi di tempat yang telah terakreditasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia harus datang ke tempat yang terakreditasi untuk diversifikasi dulu," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (23/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian mengemudi pemohon tersebut nantinya akan diuji oleh instruktur yang tersertifikasi. Selain itu pemohon tetap bisa mendapat pengarahan mengenai etika berkendara. Setelah pemohon mendapat penilaian sesuai standar yang diterapkan, maka bisa mengantongi sertifikat mengemudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum tentu kita jago mengemudi, tetapi pada saat di jalan kita bisa aman. Ini juga sudah saja beretika yang baik tetap saja ada kecelakaan yang ditemukan. Tetapi bagaimana kita meminimalisir terjadinya kecelakaan itu, dengan apa? Dengan etika kita bersama sama," jelas Yusri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011327611/bolehkah-kurban-sekaligus-diniatkan-untuk-aqiqah-anak">Bolehkah Kurban Sekaligus Diniatkan untuk Aqiqah Anak?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Dia harus datang ke tempat yang terakreditasi untuk diversifikasi dulu," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (23/6).

Sudah Jago Nyetir Apa Perlu Sekolah Mengemudi untuk Bikin SIM? Ini Jawabannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Uji-Praktik-EDrive-haritsah-almudatsir-2.jpg" alt="Peserta mengikuti uji praktik SIM sistem elektronik di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti uji praktik SIM sistem elektronik di Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Daan Mogot, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;<strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus memastikan syarat sertifikat mengemudi hanya akan diberlakukan untuk pembuatan SIM golongan A, dan B. Artinya pembuatan SIM C untuk sepeda motor tidak diharuskan persyaratan tersebut.</p> <p>&rdquo;Kita pakai untuk roda empat, sementara ini baru roda empat ke atas, karena sejauh ini sekolah mengemudi yang diajarkan baru roda empat,&rdquo; kata Yusri kepada wartawan, Jumat (23/6).</p> <p>Yusri menjelaskan, sejauh ini sekolah mengemudi hanya dibuka untuk pengendara roda empat atau lebih. Belum ada sekolah mengemudi bagi sepeda motor, sehingga persyaratan tersebut tidak relevan bagi pengendara sepeda motor.</p> <p>&rdquo;Ke depan yang kita prioritaskan roda empat ke atas dulu untuk ini semua sambil berjalan,&rdquo; jelas Yusri.</p> <p>Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</p> <p>Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</p> <p>&rdquo;Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya,&rdquo; kata Yusri saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Sabtu (17/6).</p> <p>Kebijakan itu sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>

Korlantas Polri pastikan syarat sertifikat mengemudi hanya akan diberlakukan untuk pembuatan SIM golongan A, dan B. Pembuatan SIM C tidak

Pemotor Bisa Tersenyum Lega, Bikin SIM C Tak Perlu Pakai Sertifikat Mengemudi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-08.26.51.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan kebijakan sertifikat mengemudi sebagai syarat pembuatan SIM belum berlaku. Sejauh ini, hal itu baru sebatas aturan tertulis, namun pelaksanaannya belum diwajibkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau ditanyakan kapan, belum. Karena aturan aturan harus jelas semuanya," kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yusri mengatakan, pihaknya masih menyusun petunjuk penerapan kebijakan ini di lapangan. Setelah tersusun akan dimulai disosialisasikan kepada masyarakat, baru bisa diterapkan secara wajib bagi pemohon pembuatan SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ujug-ujug langsung berlaku walaupun sekarang ini ada beberapa tempat, beberapa masyarakat yang sudah mengemudi sudah belajar sendiri, karena memang menyangkut keselamatan di jalan, jadi mereka mau belajar mengemudi sendiri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011299932/jika-berlakukan-sertifikat-mengemudi-untuk-bikin-sim-polri-harus-pastikan-tak-ada-pungli-lagi">Jika Berlakukan Sertifikat Mengemudi untuk Bikin SIM, Polri Harus Pastikan Tak Ada Pungli Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226884/catat-sertifikat-mengemudi-sebagai-syarat-pembuatan-sim-sudah-berlaku-di-jakarta">Catat! Sertifikat Mengemudi Sebagai Syarat Pembuatan SIM Sudah Berlaku di Jakarta</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang betul, di sekolah mengemudi itu bukan cuma mengajar, bagaimana kita mengemudi tapi bagaimana kita memahami aturan-aturan, bagaimana kita bisa memahami rambu-rambu dan juga yang paling utama adalah memahami etika berlalu lintas," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan kebijakan sertifikat mengemudi sebagai syarat pembuatan SIM belum berlaku.

Polri Pastikan Syarat Sertifikat Mengemudi Untuk Pembuatan SIM Belum Berlaku

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/SIM-KELILING-ANTARA-3761573780.jpg" alt="ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Kepolisian dari Institute Strategic for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang&nbsp;Rukminto menilai, Polri memiliki pekerjaan rumah apabila menerapkan syarat sertifikat mengemudi sebagi administrasi pembuatan SIM. Polri harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat agar tidak tidak ada pungutan liat (pungli).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikasi kursus mengemudi itu bagus dan di beberapa negara memang juga menjadi prasyarat untuk mendapatkan SIM. Problemnya adalah apakah Korlantas sudah benar-benar sesuai harapan masyarakat untuk bisa benar-benar bersih dari pungli?," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masalah utama di kepolisian saat ini adalah pungli yang belum pernah tuntas, termasuk dalam pembuatan SIM," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang mengatakan, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terkait SIM sudah jelas aturannya. Penerbitan SIM baru mulai dari Rp 50 ribu sampai dengan Rp 250 ribu untuk SIM Internasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fakta yang terjadi di lapangan masih ada biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari tes kesehatan, tes psikologi maupun asuransi. Biaya SIM memang 100ribu untuk SIM C tetapi ada tambahan pengeluaran juga yang harus dibayar pemohon, yakni asuransi Rp 30.000 dan cek kesehatan Rp 25.000," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Biaya ini belum termasuk psikotes yang dikenakan biaya Rp 50.000 untuk satu pemohon SIM. Lembaga kursus mengemudi pun juga perlu sertifikasi penguji, sehingga berhak mengeluarkan sertifikat. Bila tidak, yang muncul hanya lembaga abal-abal tanpa kompetensi yang hanya jualan sertifikat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ini bukan menyelesaikan masalah pungli tetapi hanya mengalihkan pungli melalui pihak ke-3," pungkas Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011299880/ppih-siapkan-tiga-skema-untuk-beribadah-bagi-jemaah-lansia-saat-puncak-haji">PPIH Siapkan Tiga Skema untuk Beribadah Bagi Jemaah Lansia Saat Puncak Haji</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Masalah utama di kepolisian saat ini adalah pungli yang belum pernah tuntas, termasuk dalam pembuatan SIM," imbuhnya.

Jika Berlakukan Sertifikat Mengemudi untuk Bikin SIM, Polri Harus Pastikan Tak Ada Pungli Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Institute Strategic for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai pemberlakuan sertifikat mengemudi sebagai syart pembuatan SIM tidak begitu saja menjadi solusi permasalahan di jalan raya. Sebab, dengan memiliki sertifikat mengemudi, tidak menjamin pengendara memiliki etika yang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertanyaan ini seperti membandingkan syarat ijasah dengan perilaku koruptif. Apakah dengan adanya ijasah orang akan tidak korupsi? Tidak ada yang bisa menjamin bukan? Makanya penegakan aturan atau hukum itu masih tetap diperlukan," kata Pengamat Kepolisian ISESS Bambang Rukminto kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ISESS mendorong penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas harus bisa lebih tegas. Dengan begitu, bisa memberikan kesadaran kepada pengendara nakal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011299803/erick-thohir-beri-pesan-pertamina-harus-berani-bersaing-dengan-perusahaan-energi-global">Erick Thohir Beri Pesan Pertamina Harus Berani Bersaing dengan Perusahaan Energi Global</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Soal etika dan disiplin di jalanan tak hanya terkait penerbitan SIM, tetapi lebih pada penegakan peraturan di jalanan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, dalam mendapat sertifikat dari kursus mengemudi memang siswa mengemudi mendapat materi soal etika. Namun, pada prinsipnya sebuah kursus lebih pada lembaga pelatihan ketrampilan mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan lembaga pendidikan atau pengajaran dengan kurikulum yang lengkap dan memakan waktu panjang untuk menyelesaikannya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

ISESS menilai pemberlakuan sertifikat mengemudi sebagai syart pembuatan SIM tidak begitu saja menjadi solusi permasalahan di jalan raya.

Syarat Bikin SIM dengan Sertifikat Mengemudi, ISESS: Bukan Solusi Masalah di Jalan Raya Termasuk Soal Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pembuatan-sim-saat-korona.jpg" alt="JAGA DIRI: Petugas melayani pemohon pembuatan SIM di Satpas Colombo dengan menggunakan masker dan sarung tangan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA DIRI: Petugas melayani pemohon pembuatan SIM di Satpas Colombo dengan menggunakan masker dan sarung tangan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Kepolisian dari Institute Strategic for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang&nbsp;Rukminto meminta agar biasa pembuatan SIM digratiskan. Hal itu sebagai respons bila syarat sertifikat mengemudi harus dilampirkan oleh pemohon SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa SIM harus gratis? karena bagi yang sudah mendapat sertifikat artinya sudah dinyatakan lulus pelatihan, tak perlu lagi ada ujian SIM yang dilakukan Korlantas," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang membanding dengan pembuatan KTP dan NPWP yang semuanya gratis. Selain itu, dengan memiliki sertifikat mengemudi menandakan seseorang telah memiliki keahlian menjalankan kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011273524/samsung-resmi-hadirkan-fitur-irregular-heart-rhythm-notification-di-galaxy-watch">Samsung Resmi Hadirkan Fitur Irregular Heart Rhythm Notification di Galaxy Watch</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Kalau prasyarat sertifikat mengemudi itu tetap dipaksakan, harusnya publik mendapat kompensasi dengan menggratiskan biaya SIM," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div>

Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto meminta agar biasa pembuatan SIM digratiskan jika diharuskan memiliki sertifikat mengemud.

Bila Sertifikat Mengemudi Diberlakukan, Biaya Pembuatan SIM Diminta Digratiskan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jkn-syarat-sim-polri.jpg" alt="ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ATURAN BARU: Warga mencari informasi pembuatan SIM melalui perangkat komputer di Jakarta pada Selasa (22/2). Dalam waktu dekat, pembuatan SIM hanya boleh dilakukan peserta aktif JKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Polda Metro Jaya telah memberlakukan syarat sertifikat mengemudi sebagi administrasi pembuatan SIM baru. Aturan ini sudah mengacu kepada Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya sudah kita terapkan juga, cuman sertifikasi itu adalah membuktikan bahwa dia sudah belajar, bahwa dia sudah memiliki keahlian," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011234587/kpk-akui-mentan-syahrul-yasin-limpo-terseret-kasus-dugaan-suap-jual-beli-jabatan">KPK Akui Mentan Syahrul Yasin Limpo Terseret Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketentuan dan tata cara pembuatan SIM sendiri sudah diatur dalam Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dan berlaku nasional. Masyarakat yang hendak membuat SIM bisa langsung mendatangi Satpas di kota masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun persyaratan pembuatan SIM ada beberapa yang harus di penuhi. Untuk syarat usia paling rendah 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk 18 tahun untuk SIM CI. 19 tahun untuk SIM CII. 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM BI. 21 tahun untuk SIM BII. 22 tahun untuk SIM BI umum; dan 23 tahun untuk SIM BII umum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011234577/libur-idul-adha-diperpanjang-jadi-3-hari-jokowi-untuk-mendorong-ekonomi-di-daerah">Libur Idul Adha Diperpanjang Jadi 3 Hari, Jokowi: Untuk Mendorong Ekonomi di Daerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian untuk syarat administrasi meliputi mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik di Satpas. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli. Sertifikat ini harus dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011234584/syahnaz-adik-raffi-ahmad-selingkuh-jeje-govinda-ancam-bakal-menceraikannya">Syahnaz Adik Raffi Ahmad Selingkuh, Jeje Govinda Ancam Bakal Menceraikannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon kemudian melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata. Setelah semua dilengkapi,&nbsp; pemohon menyerahkan bukti pembayaran SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain syarat di atas, pemohon SIM juga harus melakukan tes kesehatan dan psikologi. Tes ini bisa dilakukan di Satpas pembuatan SIM dengan dokter yang mendapat rekomendasi dari Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tes Kesehatan jasmani meliputi penglihatan, pendengaran, fisik anggota gerak dan perawakan fisik lain. Sedangkan tes rohani meliputi kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011234302/dpr-klaim-ruu-kesehatan-perketat-syarat-kedatangan-nakes-asing">DPR Klaim RUU Kesehatan Perketat Syarat Kedatangan Nakes Asing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah semua dokumen dan tahapan si atas dilalui, pemohon SIM akan melakukan ujian teori ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemohon dinyatakan lulus ujian teori dan keterampilan di simulator jika mendapatkan nilai paling rendah 70. Bagi pemohon yang dinyatakan tidak lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti tes ulang paling banyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pemohon dinyatakan lulus ujian praktik, jika tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan. Setelah dinyatakan lulus semua, maka SIM pemohon akan diterbitkan.</div>

Polda Metro Jaya telah memberlakukan syarat sertifikat mengemudi sebagi administrasi pembuatan SIM baru.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sertifikat mengemudi

Berita Terkini