<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/Gubenur-DKI-322930865.jpg" alt="Gubenur DKI Jakarta akan terus melanjutkan normalisasi dalam mengatasi banjir di Jakarta. (Masria Pane/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Gubenur DKI Jakarta akan terus melanjutkan normalisasi dalam mengatasi banjir di Jakarta. (Masria Pane/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasca kebakaran Gedung Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru, Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu, Pemprov DKI mulai meningkatkan pengawasan gedung-gedung. Langkah itu diambil menyusul kebakaran yang menewaskan sebanyak 22 orang.&nbsp; Terkait hal tersebut Gubernur DKI Pramono Anung bersama jajarannya melaksanakan rapat tertutup terkait pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) gedung pada Kamis (18/11). Dia menerima laporan, dari sekitar 3500 gedung yang diperiksa, ada sepuluh gedung yang telah diberi Surat Peringatan Pertama (SP1). &ldquo;Tapi, saya mohon maaf enggak bisa menyebutkan gedung-gedungnya karena tidak etis,&rdquo; ujar Pramono di Hotel Borobudur pada Kamis (18/12). Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemberian SP1 tersebut itu mencegah hal serupa terjadi. Utamanya, pada gedung-gedung tumbuh yang ada di Jakarta. &ldquo;Jadi gedung-gedung tumbuh itu biasanya perizinannya tidak lengkap. Nah, yang seperti itu, kami sudah mengeluarkan SP1 untuk sepuluh gedung tadi. Kalau kemudian tidak dilakukan perbaikan dan melengkapi perizinan, tentunya kami akan beri peringatan berikutnya,&rdquo; tegasnya. Tak hanya soal izin, bangunan-bangunan itu juga dinilai memenuhi persyaratan teknis lainnya sesuai dengan yang ditetapkan instansi terkait. Mulai dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), PTSP, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Dinas Ketenagakerjaan. Belajar dari peristiwa kebakaran di gedung Terra Drone, Pramono mengakui pemerintah kerap baru tersadar setelah musibah terjadi. Karena itu, dia meminta PTSP dan instansi terkait melakukan pengecekan berkala terhadap aspek mendasar keselamatan gedung. &ldquo;Yang paling penting hydrant, alat pemadam kebakaran, dan sistem pengamanan. Itu harus dicek secara periodik,&rdquo; ujarnya. Dia lantas menceritakan pengalamannya pasca mengunjungi lokasi kebakaran. Bangunan Terra Drone yang tumbuh itu berada di antara bangunan lama. Yang disayangkannya, bangunan itu tumbuh tapi didominasi kaca. &ldquo;Pasti tidak dipikirkan secara baik. Yang seperti ini harus kita antisipasi. Jadi, kalau ada gedung-gedung tumbuh harus dilakukan pengecekan, setiap tahun kita keluarkan peringatan kepada seluruh bangunan yang ada di Jakarta,&rdquo; katanya. Ke depan, Pramono juga menyebutkan akan meningkatkan regulasi untuk peningkatan ketertiban bangunan di Jakarta. Langkah itu diperlukan agar pemerintah memiliki dasar hukum lebih kuat untuk bertindak. Yakni, dengan membuka opsi merevisi Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) terkait ketertiban bangunan. Langkah itu diperlukan agar pemerintah memiliki dasar hukum lebih kuat untuk bertindak. Sebab, dengan regulasi yang ada saat ini, Pramono mengakui jajarannya di Satpol PP DKI bisa langsung melakukan pembongkaran. &ldquo;Dulu, Pemerintah Jakarta bisa membongkar melalui Satpol PP. Tetapi dengan peraturan yang baru kan tidak boleh, tidak bisa. Karena pada waktu itu memang kami sendiri yang enggak mau. Tetapi, kalau memang dibutuhkan, kami akan memperbaiki Perda atau Pergub itu untuk ketertiban bangunan,&rdquo; jelasnya. Dengan berbagai langkah preventif yang disiapkan, Pramono berharap musibah kebakaran hingga menelan korban jiwa tidak terulang lagi di Jakarta.

Pasca kebakaran Gedung Terra Drone, Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan gedung untuk mencegah kejadian serupa.

Kebakaran Gedung Terra Drone Dorong Pemprov DKI Perketat Pengawasan, 10 Gedung Kena SP1

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/SLF-3287686227.jpg" alt="Agung Endro Dwi Setyo menyerahkan plakat SLF kepada Direktur Komersial dan Pengembangan PT Smelting Irjuniawan P. Radjamin." width="100%">
<figcaption>Agung Endro Dwi Setyo menyerahkan plakat SLF kepada Direktur Komersial dan Pengembangan PT Smelting Irjuniawan P. Radjamin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Pemkab Gresik terus mendorong dan mengingatkan agar seluruh kompleks bangunan memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Baik bangunan tempat tinggal maupun non-tempat tinggal. Sebab, SLF tersebut menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan keamanan warga atau para penghuninya. Ketentuan SLF itu mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. &lsquo;&rsquo;Mengurusnya tidak ribet, asalkan syarat-syarat sesuai ketentuan telah lengkap, SLF cepat terbit. Apalagi semua sudah online,&rsquo;&rsquo; kata Agung Endro Dwi Setyo, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemkab Gresik. Dia menjelaskan, SLF merupakan bukti otentik bahwa bangunan yang telah selesai dibangun itu telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Tanpa SLF, gedung atau bangunan bersangkutan tidak bisa dioperasikan secara legal. &lsquo;&rsquo;Nah, yang menentukan kelaikan teknis sesuai fungsi itu OPD (organisasi perangkat daerah) pemkab terkait,&rsquo;&rsquo; paparnya. SLF memang sangat penting. Sebab, menyangkut upaya pencegahan keamanan dan keselamatan. Sebelum sertifikat itu diberikan, tim akan melihat dan menguji lebih dulu kelaikan instalasi kelengkapan kompleks bangunan bersangkutan. Mulai dari kelistrikan, kebakaran, transportasi, tata udara, penyalur petir, dan sebagainya. Sertifikat itu juga perlu dipahami bagi para calon pembeli rumah. Mereka bisa menanyakan ke pengembangnya apakah telah mengantongi SLF atau belum. Kalau sudah, maka keselamatan dan keamanan relatif lebih terjamin. Pasalnya, beberapa ketentuan teknis sudah dilakukan pengujian dan pengecekan tim pemkab. &nbsp; Agung mengungkapkan, karena aturan itu masih relatif baru maka memang sejauh ini masih belum banyak bangunan atau gedung yang mengantongi SLF.&nbsp;Dari bangunan industri, misalnya. Yang sudah mendapatkan SLF adalah PT Smelting. Pihaknya sudah menyerahkan plakat SLF itu kepada perusahaan bersangkutan pada Kamis (4/5) lalu. &lsquo;&rsquo;Kami memberikan apresiasi terhadap pihak-pihak yang sudah dan segera mengurus SLF,&rsquo;&rsquo; ucap Agung. Direktur Komersial dan Pengembangan PT Smelting Irjuniawan P. Radjamin mengungkapkan, dengan telah memiliki SLF itu maka membuktikan ketaatan PT Smelting terhadap regulasi. Saat ini, lanjut dia, semua bangunan milik pabrik smelter pertama di Gresik itu telah terstandarisasi. Total bangunan di area PT Smelting dengan luas 28 hektare yang sudah terserifikasi mencapai 56 unit. "Tidak hanya dalam perizinan mendirikan bangunan, namun juga semua proses yang menyangkut usaha PT Smelting secara keseluruhan," tutur Wawan, panggilan Irjuniawan P. Radjamin.&nbsp; Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pemadam dan Kebakaran (Damkarla) Pemkab Gresik Agustin Halomoan Sinaga menyatakan, meang SLF sangatlah penting Karena itu, pihaknya turut mendorong agar mereka yang belum mengantongi SLF segera mengurus ke OPD terkait. ''Tim dari kami memang ikut mengecek terkait antisipasi kebakaran, apakah di kompleks bangunan itu sudah tersedia hydran, APAR, atau belum dan seterusnya. Jadi, SLF memang penting untuk kenyamanan dan keselamatan bersama,'' tegasnya.&nbsp;

Pemkab Gresik terus mendorong dan mengingatkan agar seluruh kompleks bangunan memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).

Pemkab Gresik Ingatkan Semua Kompleks Bangunan Wajib Kantongi Sertifikat Laik Fungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220912-WA0017.jpg" alt="Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Rafika Yahya/JawaPos.com " width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. Rafika Yahya/JawaPos.com </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung terbaru mendapat pengawalan dari DPRD Surabaya.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengaku senang dengan terbitnya SLF itu. Dia menjadi salah satu anggota DPRD yang paling vokal untuk memperjuangkan sertifikat laik fungsi bangunan itu.  Pertiwi Ayu Krishna menilai, perwali itu merupakan hasil dari pengawasan badan legislatif untuk menegaskan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lebih mudah dan sesuai aturan sebelumnya.  Meski demikian, Ayu mengaku sudah mendapat aduan dari beberapa pengusaha gedung terkait perwali yang diterbitkan Pemkot Surabaya pada 26 Agustus itu. Beberapa di antaranya, pengusaha mengeluhkan biaya yang cukup tinggi.  ”Padahal, sebelumnya Pak Aly Murtadlo (Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan atau DPRKPP) itu tegas tidak ada biaya. Paling hanya biaya admin saja, itu pun cuma sepuluh ribu rupiah saja,” papar Ayu, Senin (12/9).  Keluhan yang diterima selama mendampingi perwali itu menurut Ayu, berbanding terbalik dengan klaim pemkot. Sebab, perwali itu dinyatakan tidak membutuhkan biaya yang tidak sampai menguras dana tinggi.  ”Asal mula biaya tingginya dari mana? Itu yang harus kami telisik lagi,” tutur Pertiwi Ayu Krishna.  Perwali SLF Bangunan Gedung terbaru juga fokus pada pembinaan dan pengawasan. Untuk itu, Ayu meminta kepada Pemkot Surabaya untuk mengawasi ke tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengeluarkan rekomendasi SLF, agar tidak menjadi jebakan bagi para pengusaha.  ”Kami menyarankan kembali kepada para pebisnis untuk Perwali dan beberapa aturan lain dibaca lebih mendalam. Supaya investor-investor ini tidak kapok berinvestasi di Surabaya,” tegas dia.  Pertiwi Ayu Krishna pun minta pemkot tertib dalam menjalankan aturan dan pengusaha gedung mematuhi aturan yang berlaku. Dia juga berharap dengan Perwali 82/2022 tersebut tidak menjadi bumerang bagi Pemkot Surabaya.  ”Jangan sampai dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya. Jadi Saya harap, kami di DPRD ini jangan dibenturkan lagi dengan oknum di Pemkot Surabaya tentang SLF ini,” ucap Pertiwi Ayu Krishna.

DPRD Kota Surabaya Kawal Perwali SLF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Ilustrasi-bangunan-gedung-di-Surabaya-2.jpg" alt="Ilustrasi bangunan gedung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bangunan gedung di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya memberikan peringatan kepada 2.740 pemilik Gedung. Sebab, mereka tidak memiliki sertifikat laik fungsi (SLF).  ”Jadi, kami melakukan teguran dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kami tegur semua, karena mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (4/7).  Irvan menyatakan, DPRKPP berkonsentrasi pada bangunan tinggi di atas delapan lantai. Seperti apartemen, hotel, dan mal. Dengan tingginya bangunan itu, dinilai berpotensi rawan mengalami kerusakan struktur.  ”Karena huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi kerusakan struktur dan sebagainya,” ujar Irvan Wahyudrajad.  Oleh sebab itu, Irvan mengimbau kepada para pemilik gedung di Kota Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.  ”Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Juga mempercepat proses melalui Perwali yang tadinya 25 hari menjadi 12 hari,” terang Irvan.  Dia juga memastikan, tanda tangan atau penanggung jawab pengurusan SLF, tak harus melalui konsultan, melainkan bisa dilakukan pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.  ”Tanda tangan tidak harus konsultan, bisa juga pemilik, kontraktor asal mau bertanggung jawab, entah dari sisi struktur atau proteksi kebakaran dan limbah, silakan tanda tangan,” papar Irvan Wahyudrajad.  Dia menyatakan, pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF. Namun, sebelum diberikan sanksi, DPRKPP akan memberikan peringatan dahulu secara bertahap.  ”Jadi, setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantuan penertiban. Kalau tidak diabaikan, kami segel dulu, baru kami lakukan penutupan,” ucap Irvan.  Irvan mengimbau kepada para pemilik bangunan gedung di Surabaya agar segera mengurus SLF. Apalagi, urus SLF lebih cepat setelah terbitnya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.  ”Jadi, kalau misalnya tidak pakai konsultan, ya, cukup mengisi daftar saja. Kemudian, yang tanda tangan pemilik atau penanggung jawab sudah cukup,” ujar dia.  SLF adalah sertifikat yang diberikan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.

DPRKPP Surabaya Peringatkan 2.740 Pemilik Gedung Tak Miliki SLF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/gedung-surabaya2.jpg" alt="DIURUS SETELAH IMB: Bangunan tinggi di wilayah Surabaya Barat harus dilengkapi SLF. Pemkot terus menggencarkan sosialisasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DIURUS SETELAH IMB: Bangunan tinggi di wilayah Surabaya Barat harus dilengkapi SLF. Pemkot terus menggencarkan sosialisasi. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menyatakan, sebanyak 2.740 bangunan gedung bertingkat belum memiliki sertifikat laik fungsi (SLF). Gedung tersebut sudah berdiri dan beroperasi di Kota Pahlawan, Jawa Timur.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, dari 2.740 bangunan gedung tersebut, yang masih dalam proses pengajuan SLF ada 138 bangunan. ”Sedangkan yang sudah kami tegur sampai hari ini (30/6) sekitar 800 bangunan,” kata Irvan Wahyudrajad seperti dilansir darri Antara.  Menurut dia, SLF tersebut penting sebagai tolok ukur untuk mengetahui sebuah gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan. Jika tidak sesuai, lanjut dia, maka dikhawatirkan bisa terjadi masalah di kemudian hari, seperti gedung roboh, kebakaran dan lainnya.  Masalah tersebut sempat menimbulkan pro kontra di kalangan anggota DPRD Surabaya. Sehingga, merebak isu dugaan ada oknum ASN di lingkungan Pemkot Surabaya menjadi calo sebagai konsultan SLF.  Menanggapi hal itu, Irvan mengatakan, pihaknya tidak pernah memaksa pemilik gedung untuk mengurus SLF ke salah satu konsultan yang ditunjuk Pemkot Surabaya.  ”Pokoknya ada yang mau tanda tangan entah itu pemilik gedung atau managernya. Masalahnya mereka tidak mau tanda tangan, mungkin karena tidak menguasai soal bangunan itu. Jadi tidak harus konsultannya. Bangun itu yang bangun siapa? rekanan atau pemborong, dia suruh tanda tangan, selesai. Intinya harus ada yang bertanggung jawab bila ada sesuatu di kemudian hari,” kata Irvan.  Bahkan, Irvan juga menegaskan, pihaknya juga tidak pernah menyarankan pemilik gedung atau menunjuk salah satu konsultan untuk pengurusan SLF.  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna sebelumnya sempat menyoroti permasalahan tersebut. Dari 3.000 gedung, sampai saat ini yang belum mengurus SLF ada sekitar 2.700 gedung.  Ayu menyarankan, agar jangan sampai diurus satu konsultan. Sebab, imbasnya akan lama waktunya. Sebab, lanjut dia, setiap gedung itu berbeda permasalahannya dan jangan sampai ada yang mengarahkan hanya pada satu nama.  ”Jangan sampai juga pada akhirnya yang di-acc (disetujui), hanya penunjukan pada seseorang saja,” ujar Ayu.  Dia menyebut, di Kota Surabaya itu banyak konsultan yang andal, di antaranya dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Bahkan, Ayu mengaku mengantongi beberapa nama konsultan dari ITS yang sudah tersertifikasi yang ahli di bidang SLF.  ”Artinya bukan hanya satu orang itu yang dipaksakan ditunjuk sebagai yang ngurus SLF, yang pada akhirnya lambat. Sedangkan kami di DPRD itu sudah benar-benar membantu pemerintah kota supaya cepat,” papar Ayu.

Pemkot Surabaya Catat 2.740 Bangunan Gedung Belum Miliki SLF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ayu-golkar-3.jpg" alt="Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya bakal memanggil pihak pengelola Mal Surabaya Plaza atau Delta Plaza Surabaya. Pemanggilan itu terkait kejadian ambrolnya plafon atau atap gerai Matahari di lantai 4 Mal Surabaya Plaza atau Delta Plaza Surabaya pada Sabtu (7/5).  ”Kejadian itu membahayakan pengunjung. Dalam waktu dekat, kami akan memanggil pihak pengelola Delta Plaza,” kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (8/5).  Diketahui atap Matahari Departemen Store di lantai 4 Delta Plaza ambrol pada Sabtu (7/5). Hampir seluruh bagian atap gerai Matahari tersebut ambrol dan jatuh menimpa barang dagangan berupa baju-baju yang dipajang.  Mengenai ambrolnya plafon di gerai Matahari tersebut, Ayu mempertanyakan sertifikat laik fungsi (SLF) gedung di Delta Palza Surabaya. SLF tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui sebuah gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan.  Untuk itu, lanjut dia, Komisi A bersama Pemkot Surabaya akan mengecek SLF di Delta Plaza. ”Apakah sudah diurus atau belum oleh pihak pengelola? Jadi nantinya ada survei dan pengecekan ulang SLF dari Pemkot Surabaya,” ujar Pertiwi Ayu Krishna.  Demi keselamatan pengunjung, Ayu menyarankan, sebaiknya gerai Matahari ditutup sementara sampai ada penyelidikan dari Pemkot Surabaya atau pihak kepolisian. Yakni untuk mencari penyebab ambrol atau runtuhnya plafon tersebut.  ”Jadi, saya kira tidak perlu menutup operasional mal secara keseluruhan,” tutur Pertiwi Ayu Krishna.  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Kota Surabaya Ali Murtadlo sebelumnya mengatakan, banyak bangunan gedung di Surabaya tidak memiliki SLF. Pihaknya sudah memberikan teguran kepada para pihak pengelola gedung yang belum mempunyai SLF.  ”Sesuai aturan yang berlaku bahwa semua gedung di Surabaya wajib mempunyai SLF,” ucap Ali Murtadlo.

DPRD Surabaya Panggil Pengelola Terkait Ambrolnya Plafon Delta Plaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/676-gedung-di-malang-belum-bersertifikat-laik-fungsi_m_168708.jpeg" alt="Kabid Cipta Karya Agus Pratoyo (tengah) dan Kasi Bangunan Gedung Dinas PUPR Kota Malang Sahabuddin (kanan) saat sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Grand Palace Hotel, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Kabid Cipta Karya Agus Pratoyo (tengah) dan Kasi Bangunan Gedung Dinas PUPR Kota Malang Sahabuddin (kanan) saat sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Grand Palace Hotel, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sebanyak 676 gedung di Kota Malang, Jawa Timur, belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF), menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Malang. Jumlah tersebut meliputi hotel, mal, gedung perbankan hingga perguruan tinggi. Sedangkan yang sudah mendaftar namun belum melengkapi persyaratan, ada sekitar 116 gedung. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas PUPR Kota Malang Agus Pratoyo. "Dalam tiga tahun ini baru ada 17 gedung di Kota Malang yang telah memiliki SLF," kata Agus saat sosialisasi SLF di Grand Palace Hotel, Rabu (15/11). Acara dihadiri sekitar 50 pebisnis dari berbagai bidang. Diharapkan, kegiatan sosialisasi ini memicu para pemilik gedung untuk segera mengajukan SLF. Tujuannya agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak dinginkan seperti kecelakaan. Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Bangunan Gedung Dinas PUPR Kota Malang Sahabuddin menyampaikan, sekarang masih banyak terjadi kasus pelanggaran bangunan gedung yang berdampak pada kurangnya tingkat keselamatan. Oleh karena itu, SLF dirasa penting dimiliki bagi pemilik gedung. SLF akan memastikan terwujudnya bangunan gedung yang andal dan kelaikan fungsinya maksimal sesuai dengan fungsi administratif serta teknis. &ldquo;Dengan SLF, juga akan terwujud kepastian hukum manakala terjadi sesuatu,&rdquo; jelasnya. Ada beberapa hal yang membuat pengajuan SLF masih minim. Antara lain tak adanya sanksi tegas bagi pemilik bangunan gedung yang belum memiliki SLF. Selain itu, beberapa pemilik gedung juga merasa kesulitan dalam melengkapi berkas persyaratan. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memenuhi persyaratan pengajuan SLF. "Juga belum adanya standar pemenuhan persyaratan administratif khusus bangunan sederhana. Seperti rumah, ruko dua lantai dan sejenisnya," terang Sahabuddin.

676 Gedung di Malang Belum Bersertifikat Laik Fungsi