<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/f40c1a8d-cd9c-4806-951d-10c949532a8b-616483628.jpg" alt="Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekosistem hukum kesehatan diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan penyelesaian gugatan hukum tentang kesehatan melalui jalur mediasi. Sejalan dengan ini turut disahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Jurist Indonesia (PPHKJI), serta Lembaga Mediasi Kesehatan Indonesia (MEDIKES). Melalui peresmian ini diharapkan bisa membangun sistem&nbsp;yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara musyawarah, tidak semata-mata melalui jalur litigasi. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari&nbsp;mengatakan, lisensi LSP Hukum Kesehatan merupakan bentuk pelayanan BNSP untuk memastikan penyelesaian sengketa medis ditangani oleh mediator&nbsp;kompeten dan tersertifikasi. &ldquo;Lisensi LSP Hukum Kesehatan adalah bentuk pelayanan BNSP agar mediasi sengketa kesehatan ditangani oleh mediator kesehatan yang kompetensinya teruji dan diakui secara nasional,&rdquo; ujar Syamsi, Rabu (17/12). Syamsi mengatakan, BNSP&nbsp;berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi. Sehingga bisa lebih terjangkau oleh pemohon. &ldquo;Kami mendukung pengembangan sertifikasi jarak jauh atau online serta penerapan e-sertifikat. Namun, prinsip utama tetap pada mutu, standardisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi BNSP. Kualitas asesor dan tata kelola LSP harus dijaga,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti menilai, kehadiran LSP Hukum Kesehatan sangat strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di sektor kesehatan. Menurutnya, pendekatan non litigasi perlu ditingkatkan mengingat kompleksitas hubungan antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien. &ldquo;Pembukaan LSP ini memberikan pengetahuan, literasi, serta sosialisasi advokasi hukum kesehatan. Semua pihak harus memahami interaksi hukum, khususnya sumber daya manusia kesehatan,&rdquo; kata dr. Yuli. Ketua Dewan Pengarah LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Faisal Santiago menegaskan bahwa pendirian LSP ini merupakan bagian dari ikhtiar membantu bangsa dan negara mewujudkan masyarakat yang tertib hukum. &ldquo;LSP ini didirikan agar masyarakat tidak sedikit-sedikit ke pengadilan dan tidak mudah saling lapor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 310, secara tegas mengamanatkan bahwa sengketa tenaga kesehatan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sebelum masuk ke Majelis Disiplin Profesi maupun penegak hukum,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

BNSP berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi.

Bangun Sistem Hukum Kesehatan, BNSP Ingin Sengketa Kesehatan Ditangani Mediator Berkompeten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-182329-512337149.jpeg" alt="Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara (LSP BSSN) melaksanakan uji kompetensi perdana (witness) lima skema sertifikasi baru LSP BSSN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara (LSP BSSN) melaksanakan uji kompetensi perdana (witness) lima skema sertifikasi baru LSP BSSN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara (LSP BSSN) melaksanakan uji kompetensi perdana (witness) lima skema sertifikasi baru LSP BSSN untuk&nbsp;meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Antara lain skema Level 2 Security Operations Center Analyst (L2 SOC Analyst) dan skema Cryptographic Analyst. Kemudian, skema Cryptographic Module Analyst, skema Penetration Tester dan skema Associate Digital Evidence First Responder. Dalam kesempatan tersebut, hadir Tim Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dewan Pengarah LSP BSSN, Ketua dan Pengurus LSP BSSN, Tim Asesor BSSN, para Asesi serta Sandiman Ahli Madya dan Utama BSSN. Ketua LSP BSSN, Lestyani Mandriasih menyampaikan uji kompetensi tersebut bertujuan untuk melengkapi sertifikasi yang dimiliki anggota BSSN. Mengingat&nbsp;ancaman dan tantangan keamanan siber nasional yang semakin besar. Terkait hal tersebut, LSP BSSN terus mengembangkan skema sertifikasi bertingkat, berlanjut serta berkesinambungan. Di antaranya mengajukan 10 skema sertifikasi untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. 10 skema sertifikasi tersebut katanya melengkapi tiga sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP pada 15 Februari 2023. Antara lain Junior Penetration Tester, Asisten Auditor Keamanan Informasi, dan Level 1 Security Operations Center Analyst (L1 SOC Analyst). "Hingga Desember 2023, sebanyak 525 orang dinyatakan Kompeten pada tiga skema sertifikasi tersebut," ungkap Lestyani dalam pembukaan kegiatan witness di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BSSN, Depok pada Selasa (28/5). Sementara itu,&nbsp;Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi, Agus Salim, mengingatkan pentingnya peran BSSN dalam menjawab tantangan keamanan siber di masa depan, khususnya melalui peningkatan kompetensi SDM. &rdquo;Upaya peningkatan kompetensi SDM selain penyusunan kebijakan dan standardisasi, yang terpenting adalah implementasinya. Berdirinya LSP BSSN merupakan salah satu implementasi dari kebijakan dan standardisasi yang telah disusun BSSN,&rdquo; ungkap&nbsp;Dewan Pengarah LSP BSSN itu. Sedangkan, Ketua Tim Asesor BNSP, Drs Mulyanto menerangkan witness oleh BNSP dijalankan dengan melihat dan menilai proses pelaksanaan uji kompetensi LSP BSSN. Tujuannya agar witness sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, mulai dari proses pendaftaran hingga pengambilan keputusan. &rdquo;Jika Asesi mendapat hasil Belum Kompeten (BK), Asesi memperoleh waktu untuk mengulang uji kompetensi tersebut. Pada dasarnya, SDM yang kompeten memiliki tiga komponen, yaitu knowledge, skill, dan attitude," ungkap Mulyanto.

LSP BSSN melaksanakan uji kompetensi perdana (witness) lima skema sertifikasi baru LSP BSSN untuk meningkatkan kompetensi SDM.

LSP BSSN Gelar Uji Kompetensi Perdana Lima Skema Sertifikasi Baru Guna Tingkatkan Kompetensi SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Hastuti-Naibaho.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PANDEMI Covid-19 memberikan dampak yang signifikan bagi kemerosotan ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar sehingga tidak dapat bertahan. Perusahaan banyak melakukan pemutusan hubungan kerja karena permintaan dan daya beli masyarakat terhadap produk atau jasa juga mengalami kemerosotan.  Setelah lebih dari dua tahun mengalami krisis akibat pandemi, keadaan Indonesia mulai stabil dan dampak Covid-19 mulai dapat dikendalikan. Berbagai strategi pemulihan ekonomi mulai dijalankan oleh pemerintah dan perusahaan. Pastinya, strategi-strategi tersebut hanya akan mencapai hasil seperti yang diharapkan jika strategi-strategi tersebut dieksekusi oleh sumber daya manusia yang kompeten.  Pada 2030, berdasarkan karakteristik jumlah penduduk dan usia penduduk, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup akan dapat membantu pemerintah dan perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, bonus demografi ini akan dapat dinikmati jika tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.  Berdasarkan data dari website Badan Pusat Statistik tentang tingkat pengangguran di Indonesia, terdapat kenaikan persentase tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan sarjana (universitas) dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu 5,67 persen tahun 2019 menjadi 5,73 persen di tahun 2020. Peningkatan persentase ini juga terjadi pada jenjang pendidikan Diploma, yaitu 5,99 persen pada tahun 2019 menjadi 6,76 persen tahun 2020.  Sementara tingkat pengangguran pada jenjang pendidikan SMA dan SMK mengalami penurunan. Persentase pengangguran pada tahun 2019 untuk jenjang pendidikan SMA adalah 7,92 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 6,77 persen. Penurunan yang signifikan terjadi pada jenjang pendidikan SMK, yaitu dari 10,42 persen (tahun 2019) menjadi 8,49 persen (tahun 2020).  Realita ini dapat menimbulkan terbentuknya persepsi masyarakan bahwa mencari kerja dengan jenjang pendidikan perguruan tinggi lebih sulit daripada mencari kerja pada lulusan SMA/SMK. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusannya agar dapat bersaing mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya dan jenjang pendidikannya.  Selain dari faktor jumlah pencari kerja lulusan perguruan tinggi yang banyak, faktor lain yang menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi pencari kerja yang baru lulus kuliah (fresh graduate) adalah terdapat persepsi dari perusahaan bahwa fresh graduate adalah pelamar kerja yang “SIAP untuk LANJUT KULIAH” bukan pelamar kerja yang “SIAP untuk BEKERJA”.  Khususnya pada kondisi saat ini yang mana perusahaan memasuki masa pemulihan ekonomi setelah krisis akibat pandemi covid-19, perusahaan membutuhkan karyawan yang siap untuk lari kencang agar progam-program pemulihan ekonomi dapat tercapai. Permasalahan utama pencari kerja fresh graduate adalah perusahaan tidak memiliki jaminan atas kesiapan pencari kerja untuk dapat mengamplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di tempat kerja.  Berbeda dengan pencari kerja yang sudah memiliki pengalaman kerja, perusahaan dapat mencari informasi latar belakang pelamar dari perusahaan sebelumnya sehingga dalam proses perekrutan karyawan, perusahaan mencapat informasi yang lebih banyak untuk memprediksi perilaku kerja (kinerja) dari pencari kerja.  Universitas juga melihat kondisi ini serta berusaha untuk melengkapi lulusannya dengan berbagai program agar dapat memberikan jaminan kompetensi siap kerja bagi lulusannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh universitas adalah dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui perolehan lisensi LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui LSP yang dimiliki oleh universitas, setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian “sertifikasi kompetensi teknis” sesuai dengan skema yang dimiliki oleh LSP dari Universitas tersebut yang sudah mendapat lisensi/validasi skema dari BNSP.  Rujukan skema sertifikasi yang disetujui oleh BNSP dapat bersumber dari standar kerja kompetensi nasional (SKKNI), standar kerja kompetensi khusus (SKKK), dan standar kerja kompetensi internasional (SKKI). Ujian sertifikasi kompetensi teknis atas sebuah skema yang dimiliki oleh LSP mencakup seperangkat unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja atas sebuah pekerjaan yang tersedia di industri yang mencakup uji pengetahuan, ketrampilan kerja dan sikap.  Setiap mahasiswa yang sudah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi teknis dari LSP yang dimiliki oleh universitas tersebut dan hasil ujian dinyakatan “KOMPETEN” akan mendapat sertifikat kompetensi yang dikelurkan oleh BNSP. Sertifikat kompetensi ini adalah produk hukum sehingga setiap sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP di bawah pengawasan negara (BNSP).  Hal ini akan menambah daya saing pencari kerja fresh graduate karena mereka memiliki dokumen yang dapat memberikan jaminan atas kompetensi teknis mereka kepada perusahaan bahwa mereka siap bekerja untuk jenis pekerjaan yang sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi yang dimilikinya. Melalui sertifikasi kompetensi ini, perusahaan juga dapat melakukan validasi informasi dari pencari kerja fresh graduate dengan melakukan pengecekan pada website BNSP atas LSP yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi tersebut serta pengecekan pada website LSP terkait detail informasi kompetensi teknis yang diujikan atas sebuah skema. Kemitraan antara BNSP dan Universitas melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang dimiliki universitas akan memberikan kebermanfaatan yang signifikan sebagai penghubung antara industri dan universitas.  <hr />  *) Dr. Hastuti Naibaho, M.Si., PMA, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas Pembangunan Jaya

Peran Sertifikasi Profesi untuk Meningkatkan Daya Saing Fresh Graduate

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WIS2.jpg" alt="Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) menyelenggeraoan wisuda atas 413 mahasiswa secara daring dan luring di Kampus B UISI." width="100%">
<figcaption>Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) menyelenggeraoan wisuda atas 413 mahasiswa secara daring dan luring di Kampus B UISI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) meluluskan 413 secara daring dan luring di Kampus B UISI, Rabu 10/11/2021). Rata-rata IPK lulusan adalah 3,41 dengan lama studi 8 semester. 60 wisudawan telah dibekali dengan sertifikasi profesi nasional dan internasional.  “UISI sebagai kampus berbasis korporasi telah menerapkan Outcome Based Education yang memperhatikan aspek perorangan,” jelas Rektor UISI, Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko.  “Tahun ini jumlah wisudawan sebanyak 413 orang dari sepuluh program,” ungkap Wakil Rektor I Bidang Tri Dharma UISI, Prof. Fahimah Martak.  Sepuluh program studi tersebut adalah: Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Syariah, Informatika, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, Teknik Kimia, Teknologi Agroindustri, Teknik Logistik, dan Manajemen Rekayasa.   Rektor UISI, Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko saat memberikan sambutan dalam acara wisuda atas 413 mahasiswa secara daring dan luring di Kampus B UISI. (UISI for JawaPos.com)  Wisudawan UISI mengukir prestasi yang membanggakan selama kuliah di UISI, terbukti 41% lulus dengan predikat cumlaude atau dengan pujian. Tahun ini sebanyak 91 wisudawan telah bekerja dan berwirausaha, 62% berwirausaha dan 38% bekerja bekerja di perusahaan terkemuka baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.  UISI yang berumur 7 tahun telah mampu mencapai peringkat 101 dari 2200 Universitas di Indonesia dalam Bidang Kemahasiswaan yang dinilai oleh RISTEKDIKTI, ini menjadi pembuktian UISI sebagai universitas baru yang memiliki daya saing dan keunggulan SDM baik dari segi mahasiswa maupun dosen. Beberapa program unggulan yang dilaksanakan UISI adalah program sertifikasi profesi dan magang bersertifikat.     Total wisudawan yang lulus dengan mengantongi sertifikasi keahlian baik yang terstandar secara nasional maupun internasional pada tahun 2021 berjumlah 60 orang dengan rincian: 1.Program Studi Ekonomi Syariah: 16 wisudawan dan mahasiswa bersertifikasi Nasional Associate Wealth Planner atau AWP 2.Program Studi Manajemen Rekayasa: 1 Wisudawan dan mahasiswa bersertifikasi Nasional BNSP – K3 3.Program Studi Teknik Logistik : 3 Wisudawan dan mahasiswa bersertifikasi Internasional Certified Supply Chain Analyst atau CSCA 4.Program Studi Sistem Informasi : 6 Wisudawan dan Mahasiswa bersertifikasi Internasional Microsoft Ofiice Specialist atau MOS 5.Program Studi Informatika : 4 Wisudawan bersertifikasi Internasional Microsoft Certified Azure Data 6. Program Studi Akuntansi : 30 Wisudawan bersertifikasi Teknisi Akuntansi Yunior oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Akuntansi Profesional.     Sedangkan wisudawan yang mengikuti program magang bersertifikat sebanyak 27 orang yang mendapatkan pengalaman layaknya bekerja sebagai karyawan perusahaan pada umumnya. Beberapa perusahaan tempat bekerja dan magang adalah: PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Pegadaian, PT Pelindo, PT PLN, Bank Tabungan Negara, Pupuk Indonesia Energi, Behaestex, BLP Property dan masih banyak lagi.  Wisudawan juga dibekali materi oleh Tina T. Kemala Intan, Direktur Human Capital and Legal Director PT.Semen Indonesia (Persero) Tbk mengenai menyusun strategi karir untuk menyiapkan pemimpin masa depan. “Pemimpin dibutuhkan disemua lapisan, baik nantinya akan memilih berwirausaha maupun menjadi karyawan,” papar Tina. Ada beberapa faktor yang diperhatikan saat bekerja yaitu potensi intelektual, karakter, kesehatan mental, dan tubuh.

Dibekali Sertifikasi Profesi, UISI Luluskan 413 Wisudawan