<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/IMG-20241214-WA0037-2992646002.jpg" alt="Sekretaris MUI Amirsyah Tambunan (tengah) di sela persiapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI di Jakarta. (Humas MUI)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris MUI Amirsyah Tambunan (tengah) di sela persiapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI di Jakarta. (Humas MUI)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Wacana sertifikasi juru dakwah atau dai masih terus menggelinding. Meski demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai wacana tersebut sulit untuk dilaksanakan. Pasalnya ada beberapa aspek yang berpotensi jadi kendala program sertifikasi dai.&nbsp; Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Amirsyah Tambunan di sela persiapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI di Jakarta akhir pekan lalu. Amirsyah mengatakan salah satu aspek yang berpotensi jadi kendala adalah sosiologis. "(Sertifikasi dai) menurut saya belum waktunya," katanya.&nbsp; Aspek lainnya adalah pelaksanaan sertifikasi dai justru bisa menjadi penghambat kegiatan dakwah itu sendiri. Nantinya bisa muncul kejadian, dai yang belum bersertifikat tidak boleh berdakwah. Padahal dari sisi kemampuan, yang bersangkutan mempunyai keilmuan yang cukup.&nbsp; "Jadi maksud saya, jangan sampai ada kesan begini, orang yang tidak lulus sertifikasi tidak boleh ceramah. Itu repot nanti," katanya. Dia menegaskan jumlah juru dakwah di Indonesia jutaan orang. Sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI bidang Infokom Masduki Baidlowi menjelaskan poin utama pelaksanaan Mukernas IV MUI. Dia menjelaskan MUI bakal mendukung komitmen ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo dalam bentuk taujihat (arahan atau panduan) di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV.&nbsp; Ketua Steering Committee (SC) Mukernas IV MUI itu mengatakan, ekonomi kerakyatan menjadi fokus pembicaraan yang disampaikan Presiden Prabowo berulang kali di momen pidatonya. "Ekonomi (kerakyatan) bahasa lainnya ekonomi konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945," kata Masduki dalam keterangannya Sabtu (14/12).&nbsp; Masduki menjelaskan, ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ini dirumuskan oleh Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Ketika sekolah di Belanda, Bung Hatta terinspirasi oleh konsep-konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi di Skandinavia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015411707/miftah-maulana-umpat-penjual-es-teh-mui-bahas-sertifikasi-dakwah-apa-solusinya">Miftah Maulana Umpat Penjual Es Teh, MUI Bahas Sertifikasi Dakwah, Apa Solusinya?</a>&nbsp;&nbsp; "Negara-negara Eropa Barat, akhirnya negara di sana yang disebut negara welfare state atau negara kesejahteraan yang menginspirasi (Pasal 33) Undang-undang Dasar 1945," jelasnya. Meskipun begitu, Masduki mengatakan sejak dirumuskan, sampai sekarang belum terlaksana dengan baik.&nbsp; Oleh karena itu Masduki menegaskan, MUI akan mendukung komitmen Presiden Prabowo terkait ekonomi kerakyatan tersebut. Bentuknya adalah taujihat di Mukernas IV yang akan berlangsung pada 17&ndash;19 Desember 2024&nbsp; di Jakarta.&nbsp; "Ini adalah Mukernas yang terakhir (periode pengurus 2020-2025).&nbsp;Oleh karena itu, dalam Mukernas terakhir itu ada beberapa tracing yang sangat penting untuk menjadi fokus program dari MUI. Baik pusat terutama maupun daerah," imbuhnya. &nbsp;

MUI menilai wacana sertifikasi dai akan sulit untuk dilaksanakan. Pasalnya, ada beberapa aspek yang berpotensi jadi kendala.

MUI Sebut Sertifikasi Dai Sulit Diterapkan, Dihantui Potensi Kendala dari Sejumlah Aspek   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/hnw-mpr.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritisi program sertifikasi Dai berjudul Kompetensi Penceramah yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama RI. Wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia, seperti, MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi).  HNW mempertanyakan kebijakan Menag yang hendak melanjutkan program kontroversial tersebut, sekalipun dengan beberapa perubahan. Apalagi, rencana itu akan dilaksanakan di tengah kekecewaan warga dan umat terhadap berbagai kebijakan pemerintah seperti tes wawasan kebangsaan KPK dan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia oleh Kemenag. Juga, belum maksimalnya capaian program prioritas Kemenag seperti jumlah formasi PPPK untuk guru agama dan sertifikasi guru dan dosen agama. Juga penanggulangan dampak Covid-19 di pondok pesantren dan sekolah di bawah kewenangan Kemenag.  “Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan haji sepihak oleh pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tak kondusif itu, dan menghentikan wacana program kontroversial ini,” kata Hidayat, Senin (7/6).  HNW menjelaskan, program sertifikasi dai layak ditolak karena diskriminatif. Program ini hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam. Padahal, dalam pengangkatannya sebagai Menteri Agama baru, Gus Yaqut menyatakan dirinya akan menjadi Menteri bagi semua agama. Karena itu HNW berharap, Menag menjalankan ucapannya, dan tidak mengarahkan program sertifikasi, hanya kepada penceramah agama Islam saja.  HNW juga mendesak agar rencana tersebut tidak dilanjutkan bukan hanya kepada penceramah agama Islam, tetapi agama-agama lainnya. "Lebih baik Menteri Agama fokus melaksanakan program-program utama di Kemenag, dan mengejar target-target program prioritas yang belum terlaksana. Seperti, peningkatan jumlah formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemenag, revitalisasi Kantor Urusan Agama, dan sertifikasi guru dan dosen," ujarnya.  Ia juga berharap, Menag Yaqut terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Khususnya, ormas-ormas Islam besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, dan NU. Apalagi, dalam pernyataan terbarunya Sekjen MUI menolak program sertifikasi dai lantaran maksud dan manfaat program tersebut tidak jelas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menolak karena penceramah agama pada dasarnya beraktivitas lepas dan tidak dibiayai oleh negara. Sedangkan Wasekjen PBNU meminta Kemenag tidak mengurusi paham keagamaan orang. Apalagi, beberapa tokoh non muslim sebelumnya juga sudah sempat mengeluarkan penolakan terhadap wacana lama yang dinilai diskriminatif ini.  “Menag Yaqut harusnya mampu mendengar kritik dan saran dari Ulama dan Ormas Islam. Jangan seperti pendahulunya yang diganti oleh Presiden Jokowi. Wacana sertifikasi dai lebih baik segera disudahi dan fokus program prioritas, agar umat tak makin kecewa, dan Kemenag bisa hadirkan program-program yang manfaatnya dirasakan betul oleh semua Umat Beragama di Indonesia,” pungkas Hidayat.

MPR Desak Menag Hentikan Wacana Sertifikasi Dai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnw-tantang-charta-politika-buka-bukaan-sumber-dana-surveinya_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap lembaga survei mau jujur dan tidak memperdaya nalar rakyat.</figcaption>
</figure>Dalam rapat kerja pertama setelah reses Komisi VIII DPRRI dengan Kementerian Agama, selaku Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS, saya menyampaikan langsung secara virtual aspirasi umat Islam merasa resah akibat pernyataan dari Menteri Agama.  Pernyataan Menag itu dinilai tidak adil terhadap umat Islam, dan bisa menghadirkan saling curiga di antara umat (jamaah masjid) karena isu 'good looking dan hafidh'. Pernyataan tersebut dikhawatirkan menimbulkan pembelahan di antara para penceramah atau para dai akibat program penceramah bersertifikat.  Kemudian, dalam rapat kerja kemarin, secara virtual saya mengkritisi pernyataan Menteri Agama yang mengatakan bahwa program sertifikasi dai sudah dikerjasamakan dengan MUI, BNPT, dan BPIP. Faktanya, program itu tidak pernah dimajukan oleh Kementerian Agama kepada DPR sebagai program kerja. Apalagi sebagai program prioritas Kemenag di tahun 2020, karena itu tidak pernah mendapatkan persetujuan dari komisi VIII DPR RI.  Dalam Raker tersebut, Menag menyampaikan bahwa para penceramah/dai tidak harus bersertifikat, bahkan Dirjen Bimas Islam juga sampaikan bahwa itu program sukarela, sehingga tidak disertai sanksi apa pun. Maka dari itu aneh jika Kemenag ngotot mengerjakan program dengan kualifikasi seperti itu. Seolah-olah malah jadi kewajiban, apalagi dengan mengatakan sudah didukung oleh MUI.  Sebab, faktanya MUI justru melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan Waketum MUI secara tegas dan terbuka menolak program itu. Penolakan secara terbuka juga disampaikan oleh PP Muhammadiyah. Dengan fakta tersebut, semestinya program ini dihentikan saja dan tidak dilanjutkan, agar tidak kembali keresahan umat, dan potensial memecah belah di antara umat.  Kemenag seharusnya menyuarakan pentingnya keselamatan umat dari segala bentuk radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang bisa menghancurkan moral, agama dan NKRI. Bukan hanya menyasar ke masjid, hafidh, good looking yang bisa bahasa Arab, dan bahwa ASN harus steril dari ideologi agama tertentu. Semua itu mudah dipahami, akan menyasar pada komunitas umat Islam.  Karena Menag diundang oleh MenPAN-RB untuk membahas soal Tolak Radikalisme di kalangan ASN, mestinya Menag menyampaikan soal sterilisasi ASN dari segala bentuk radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk komunisme, separatisme, liberalisme, kapitalisme. Juga radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk yang dapat menghancurkan moral bangsa seperti, LGBT (via berkali-kali pesta seks ratusan gay), pedopilia (korbannya lebih dari 350 anak dalam kasus dengan pedopil dari Perancis), korupsi.  Termasuk yang dikeluhkan oleh MenPAN-RB yaitu poliandri, praktek ideologi radikal yang menyimpang dari ajaran Agama dan hukum di Indonesia, dan tengah jadi tren di kalangan ASN. Sayang sekali, Menteri Agama sama sekali tidak menyinggung, malah diam seribu bahasa, terhadap bahayanya beragam praktik ideologi radikal yang dicemaskan oleh masyarakat umum, dan melanggar aturan hukum serta membahayakan eksistensi NKRI itu.  Sementara yang dijelaskan oleh Menag terkait praktik dan penyebaran radikalisme hanya menyasar pada kelompok umat Islam. Itu pun secara generalisasi tanpa fakta lapangan yang terukur dan tidak diskriminatif, karena terminologi dan contoh yang digunakan mengarah pada agama dan umat Islam. Yaitu penyebaran radikalisme melalui pemuda good looking, hafidh Al Quran, bisa bahasa Arab, jadi imam di Masjid, padahal beliau berbicara pada forum umum di Kementerian PAN-RB yang wajarnya ingin agar ASN bebas dari segala bentuk radikalisme termasuk komunisme, pedopilia, poliandri, hingga LGBT.  Oleh karena itu, seharusnya Menag segera mengoreksi pernyataan-pernyataan dan program-program yang meresahkan umat Islam itu, dan tidak mencari celah serta alasan-alasan dengan melemparkan masalahnya ke MenPAN-RB.  Menag harusnya ingat betul bahwa Kementerian Agama didirikan tanggal 3 Januari 1946 ungkapan terima kasih negara pada umat Islam yang rela, demi keselamatan proklamasi serta NKRI dari ancaman separasi minoritas Indonesia Timur, maka Umat Islam rela mengorbankan sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga Pemerintah RI waktu itu (Presiden Sukarno) memberi hadiah dengan didirikannya Kementerian Agama. Sangat penting untuk diingat oleh Menag sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang adil dan mencerminkan realisasi sejarah. Tidak malah mencurigai dan berlaku tidak adil kepada Umat Islam dengan isu radikalisme, terorisme.  Karena itu, sebaiknya Menag tidak melanjutkan tindakan atau kebijakan yang tidak adil kepada umat Islam. Yaitu, kebijakan yang bisa memecah belah umat yang telah berjasa bagi hadir dan selamatnya NKRI dari penjajahan asing dan pemberontakan PKI.  Meski begitu, saya apresiasi, Menag dalam rapat kerja dengan komisi VIII, akhirnya menerima kritik keras dan penolakan dari Kom VIII tentang pemotongan anggaran Bos sebesar Rp 100.000 BOS per siswa yang dilakukan oleh Kemenag untuk Madrasah dan Pesantren (yang merupakan bagian dari pemotongan anggaran pendidikan Kemenag sebesar Rp 2 triliun). Padahal sebelumnya sudah disepakati oleh Kemenag dengan Komisi VIII bahwa tidak ada potongan apa pun dari dana BOS dan itu harus diserahkan penuh kepada para siswa yang berhak.  Kemenag bisa menerima dan sepakat untuk mengembalikan dana pemotongan tersebut kepada para siswa yang berhak. Dan saya sampaikan agar proses pengembalian itu harus betul-betul dilakukan dengan amanah dan dilaporkan secara serius dan jujur, transparan dan teruji. Sehingga betul-betul bisa percaya bahwa dana-dana pemotongan itu sudah dikembalikan sebagaimana seharusnya, dan sebagaimana kesepakatan dengan Komisi VIII.  Begitulah seharusnya yang dilakukan Kemenag, memperhatikan kritik dan koreksi publik, serius memperbaiki dan tidak mengulangi. Agar umat dan bangsa, yang sedang terkena musibah COVID-19 tidak tambah resah termasuk resah karena isu radikalisme dan terorisme terkait dengan ASN, hafiz/good looking yang aktif di masjid, maupun sertifikasi penceramah.

Menag Jangan Resahkan Umat dengan Isu Radikalisme dan Sertifikasi Dai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>DALAM rapat kerja pertama setelah reses Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, selaku Anggota Komisi VIII DPR dari FPKS, saya menyampaikan langsung secara virtual aspirasi umat Islam merasa resah akibat pernyataan dari Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Pernyataan Menag itu dinilai tidak adil terhadap umat Islam dan bisa menghadirkan saling curiga di antara umat (jamaah Masjid). Karena, isu “good looking dan Hafiz”. Pernyataan tersebut dikhawatirkan menimbulkan pembelahan di antara para penceramah atau para dai akibat program penceramah bersertifikat.  Dalam rapat kerja kemarin, secara virtual saya mengkritisi pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengatakan bahwa program sertifikasi dai sudah dikerjasamakan dengan MUI, BNPT, dan BPIP. Faktanya, program itu tidak pernah dimajukan oleh Kementerian Agama kepada DPR sebagai program kerja. Apalagi sebagai program prioritas Kemenag di tahun 2020. Karena itu, tidak pernah mendapatkan persetujuan dari komisi VIII DPR.  Dalam Raker tersebut, Menag Fachrul Razi menyampaikan bahwa para penceramah/Dai tidak harus bersertifikat, bahkan Dirjen Bimas Islam juga sampaikan bahwa itu program sukarela, sehingga tidak disertai sanksi apa pun. Maka dari itu, aneh jika Kemenag ngotot mengerjakan program dengan kualifikasi seperti itu. Seolah-olah malah jadi kewajiban, apalagi dengan mengatakan sudah didukung oleh MUI. Sebab, faktanya MUI justru melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum dan Waketum MUI secara tegas dan terbuka menolak program itu. Penolakan secara terbuka juga disampaikan oleh PP Muhammadiyah. Dengan fakta tersebut, semestinya program ini dihentikan saja dan tidak dilanjutkan, agar tidak kembali keresahan Umat, dan potensial memecah belah di antara Umat.  Kemenag seharusnya menyuarakan pentingnya keselamatan umat dari segala bentuk radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang bisa menghancurkan moral, agama, dan NKRI. Bukan hanya menyasar ke Masjid, Hafiz, good looking yang bisa Bahasa Arab, dan bahwa ASN harus steril dari ideologi agama tertentu. Semua itu mudah dipahami akan menyasar pada komunitas umat Islam.  Karena Menag Fachrul Razi diundang oleh MenPAN-RB untuk membahas soal Tolak Radikalisme di kalangan ASN, mestinya Menag menyampaikan soal sterilisasi ASN dari segala bentuk radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk komunisme, separatisme, liberalisme, kapitalisme. Juga radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk yang dapat menghancurkan moral bangsa. Seperti, LGBT (via berkali-kali pesta seks ratusan gay), pedopilia (korbannya lebih dari 350 anak dalam kasus dengan pedopil dari Perancis), korupsi, termasuk yang dikeluhkan oleh MenPAN-RB. Yaitu, Poliandri, praktik ideologi radikal yang menyimpang dari ajaran Agama dan hukum di Indonesia, dan tengah jadi tren di kalangan ASN.  Sayang sekali, Menteri Agama sama sekali tidak menyinggung, malah diam seribu bahasa, terhadap bahayanya beragam praktik ideologi radikal yang dicemaskan oleh masyarakat Umum, dan melanggar aturan hukum serta membahayakan eksistensi NKRI itu.  Yang dijelaskan oleh Menag terkait praktik dan penyebaran radikalisme hanya menyasar pada kelompok umat Islam. Itu pun secara generalisasi tanpa fakta lapangan yang terukur dan tidak diskriminatif, karena terminologi dan contoh yang digunakan mengarah pada agama dan Umat Islam. Yaitu, penyebaran radikalisme melalui pemuda goodlooking, hafidh alQuran, bisa bahasa Arab, jadi Imam di Masjid, padahal beliau berbicara pada forum umum di Kementrian PAN-RB yang wajarnya ingin agar ASN bebas dari segala bentuk radikalisme termasuk ; komunisme, pedopilia, poliandri, hingga LGBT.  Oleh karena itu, seharusnya Menag segera mengoreksi pernyataan-pernyataan dan program-program yang meresahkan Umat Islam itu, dan tidak mencari celah serta alasan-alasan dengan melemparkan masalahnya ke MenPAN-RB.  Menag harusnya ingat betul bahwa Kementerian Agama didirikan tanggal 3 Januari 1946 ungkapan terima kasih Negara pada umat Islam yang rela, demi keselamatan proklamasi serta NKRI dari ancaman separasi minoritas Indonesia Timur, maka Umat Islam rela mengorbankan sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga Pemerintah RI waktu itu (Presiden Sukarno) memberi hadiah dengan didirikannya Kementerian Agama. Sangat penting untuk diingat oleh Menag sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang adil dan mencerminkan realisasi sejarah. Tidak malah mencurigai dan berlaku tidak adil kepada Umat Islam dengan isu radikalisme, terorisme.  Karena itu, sebaiknya Menag tidak melanjutkan tindakan atau kebijakan yang tidak adil kepada Umat Islam. Yaitu, kebijakan yang bisa memecah belah Umat yang telah berjasa bagi hadir dan selamatnya NKRI dari penjajahan Asing dan pemberontakan PKI.  Meski begitu saya apresiasi, Menag dalam rapat kerja dengan komisi VIII, akhirnya menerima kritik keras dan penolakan dari Kom VIII tentang pemotongan anggaran Bos sebesar Rp 100.000 BOS per siswa yang dilakukan oleh Kemenag untuk Madrasah dan Pesantren (yang merupakan bagian dari pemotongan anggaran pendidikan Kemenag sebesar Rp 2 Triliun). Padahal sebelumnya sudah disepakati oleh Kemenag dengan Komisi VIII bahwa tidak ada potongan apa pun dari dana BOS dan itu harus diserahkan penuh kepada para siswa yang berhak.  Kemenag bisa menerima dan sepakat untuk mengembalikan dana pemotongan tersebut kepada para siswa yang berhak. Dan saya sampaikan agar proses pengembalian itu harus betul-betul dilakukan dengan amanah dan dilaporkan secara serius dan jujur, transparan dan teruji. Sehingga betul-betul bisa percaya bahwa dana-dana pemotongan itu sudah dikembalikan sebagaimana seharusnya, dan sebagaimana kesepakatan dengan Komisi VIII.  Begitulah seharusnya yang dilakukan Kemenag, memperhatikan kritik dan koreksi publik, serius memperbaiki dan tidak mengulangi. Agar Umat dan Bangsa, yang sedang terkena musibah covid-19 tidak tambah resah , termasuk resah karena isu radikalisme dan terorisme terkait dengan ASN, Hafiz/good-looking yang aktif di Masjid, maupun sertifikasi Penceramah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I6T-A3lfAcc

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sertifikasi-khotib-rawan-jadi-corong-pemerintah_m_106372.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Rencana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan sertifikasi khatib atau dai menuai tanggapan dari para ulama di Tasikmalaya. Mereka khawatir suara khatib nanti menjadi suara pemerintah. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Singaparna Kabupaten Tasikmalaya KH Abun Bunyamin Ruhiat khawatir setelah khatib mengikuti program sertifikasi, mereka nantinya terikat oleh pemerintah pusat. &ldquo;Dikhawatirkan suara khatib menjadi suara pemerintah, bukan suara yang diinginkan mereka,&rdquo; ujar KH Abun Bunyamin Ruhiat saat dihubungi Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), kemarin (31/1). Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Wargakerta Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya KH Dedi Anwar Muhtadin berharap pemerintah tidak sampai melakukan penyertifikasian kepada para khatib. Karena memang para khatib mempunyai keilmuan masing-masing. Seperti menguasai ilmu waris, pemerintahan, zakat, wakaf, kerukunan beragama, keluarga sakinah, perkawinan, radikalisme, baca tulis Alquran dan lainnya. Saat ini, kata KH Dedi Anwar, memang penyuluh agama Islam non PNS yang bisa dibilang khatib. Ada delapan orang di setiap kecamatan penyuluh yang bertugas di Kabupaten Tasikmalaya. Masing-masing penyuluh agama Islam tersebut itu diharapkannya bisa membantu para ulama dan tokoh masyarakat di tingkat kecamatan dan desa untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kalau memang para ulama atau khatib itu akan disertifikasi, kata KH Dedi Anwar, jangan sampai terjadi pembatasan materi ceramahnya. &ldquo;Para khatib ini dalam ceramahnya harus dengan penuh dengan keikhlasan dengan ilmu agama yang ada dimanfaatkan untuk mencari barokah dan keridoan Allah SWT,&rdquo; ujarnya. Kementerian Agama (Kemenag), sebelumnya, merancang program sertifikasi khatib. Namun sampai sekarang belum diputuskan lembaga mana yang menjalankan program tersebut. Rencana Kemenag tersebut diingatkan berbagai pihak supaya tidak meniru model pengawasan ceramah khatib di era Orde Baru (Orba). Rencana program sertifikasi khatib disampaikan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR Senin (30/1). Lukman menuturkan saat ini bangsa sedang diuji dan arahnya pada disintegrasi bangsa. Sehingga dia berharap para dai untuk mengampanyekan moderasi agama. &ldquo;Menunjukkan nilai-nilai agama Islam yang menyatukan. Bukan yang memecah belah umat,&rdquo; jelasnya. Menag mengatakan untuk program sertifikasi khatib nantinya Kemenag hanya mengurusi penetapan kualifikasi dan kompetensi. Sementara lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat khatib, sampai saat ini belum ditetapkan. Kemenag terus melakukan roadshow ke ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi untuk meminta saran terbaik. (dik/wan/yuz/jpg)

Sertifikasi Khotib Rawan Jadi Corong Pemerintah

sertifikasi dai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sertifikasi dai

Berita Terkini

MUI Sebut Sertifikasi Dai Sulit Diterapkan, Dihantui Potensi Kendala dari Sejumlah Aspek

MPR Desak Menag Hentikan Wacana Sertifikasi Dai

Menag Jangan Resahkan Umat dengan Isu Radikalisme dan Sertifikasi Dai

Menag Jangan Resahkan Umat dengan Isu Radikalisme dan Sertifikasi Dai

Sertifikasi Khotib Rawan Jadi Corong Pemerintah

Download Aplikasi JawaPos.com