<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/banyak-polisi-tak-paham-kinerja-jurnalis-dilindungi-undang-undang_m_162027.jpeg" alt="Ilustrasi pers" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pers</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perjanjian Perdagangan Resiprokal Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani di Washington DC, pada 19 Februari 2026 bisa mengakibatkan hilangnya kedaulatan digital dan media nasional. Perjanjian itu mendapat penolakan keras dari Serikat Perusahaan Pers (SPS), organisasi perusahaan pers pertama di Indonesia. Tidak main-main, SPS menyatakan penolakan keras tanpa kompromi terhadap Perjanjian Perdagangan Resiprokal itu. Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita menyatakan, dampak perjanjian tersebut dapat meluas ke berbagai aspek fundamental kehidupan berbangsa. Perjanjian itu bukan sekadar kesepakatan dagang biasa, melainkan mengandung konsekuensi serius bagi ekosistem informasi nasional. "Konsekuensi dimaksud yakni terhadap kedaulatan informasi, keberlangsungan jurnalisme nasional, dan keseimbangan demokrasi Indonesia," kata Januar dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2). SPS menilai ketentuan mengenai perdagangan digital, arus data lintas batas, serta pembatasan kebijakan fiskal digital dalam perjanjian tersebut berpotensi membuka lebar dominasi platform teknologi asal AS di Indonesia. Beberapa risiko yang disoroti antara lain, terkuncinya ruang regulasi nasional, terhambatnya penerapan kebijakan pajak digital yang adil, serta semakin kuatnya dominasi korporasi teknologi global atas distribusi informasi dan pendapatan iklan digital. Di sisi lain, perusahaan pers nasional selama ini diwajibkan mematuhi regulasi, membayar pajak, serta menjalankan fungsi publik sebagai penyedia informasi yang kredibel. Sementara itu, platform global menikmati pasar Indonesia tanpa kewajiban yang setara. "Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural yang dilegalkan melalui perjanjian dagang. Perdagangan yang seharusnya menciptakan keseimbangan justru berpotensi memperdalam disparitas antara pelaku usaha nasional dan korporasi digital global," tegasnya. Januar menegaskan, industri pers Indonesia telah kehilangan sebagian besar belanja iklan digital ke platform global dalam satu dekade terakhir. Ketika pemerintah dan pelaku industri berupaya membangun mekanisme negosiasi wajib, serta pembagian nilai ekonomi yang lebih adil, perjanjian ini dinilai berpotensi membatasi ruang kebijakan afirmatif. Selain itu, terdapat risiko gugatan terhadap regulasi nasional serta melemahnya daya tawar kolektif perusahaan pers dalam bernegosiasi dengan platform digital raksasa. "Jika negara tidak dapat melindungi industrinya sendiri, SPS menilai jurnalisme nasional akan semakin terpinggirkan dalam ekosistem digital," cetusnya. Oleh karena itu, SPS menegaskan bahwa media bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan instrumen demokrasi. Ketentuan pembukaan investasi dan pembatasan intervensi regulasi dalam perjanjian tersebut dinilai berisiko mendorong konsentrasi kepemilikan oleh modal global. Ia pun khawatir, kondisi ini dapat menggerus independensi redaksi dan menggeser orientasi media dari kepentingan publik menuju kepentingan korporasi lintas negara. Karena itu, SPS mengingatkan agar pemerintah tidak menggadaikan kedaulatan digital dan media nasional demi kepentingan perdagangan jangka pendek. "Serta tetap menempatkan demokrasi dan kepentingan publik sebagai prioritas utama," pungkasnya.

SPS tolak isi perjanjian perdagangan RI-AS. Waspadai risiko kedaulatan digital dan media nasional tergerus oleh dominasi platform digital.

SPS Tegas Menolak Perdagangan RI-AS karena Ancam Kedaulatan Digital dan Media Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-anak-sri-mulyani-diprotes-usai-imbau-millenial-kurangi-ngopi_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Perusahaan Pers (SPS) kembali mengajukan usulan no tax for knowledge atau bebas pajak bagi pengetahuan ke pemerintah pusat. Usulan itu sejatinya sudah diajukan sejak 2002 agar beban pajak media cetak berkurang. Namun, baru tadi Selasa (13/8) malam usulan tersebut menda­pat respons serius dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  "Pihak Kemenkeu sudah menghubungi kami setelah ramai di pemberitaan tadi (kemarin) sore. Tunggu saja. Mudah-mudahan kami bisa ketemu langsung dengan Bu Menteri," ujar Sekjen SPS Asmono Wikan Selasa (13/8) malam.  Sebelumnya SPS menerima surat dari kementerian. Isinya mengisyaratkan bahwa Kemenkeu belum memprioritaskan pembahasan pembebasan pajak tersebut.  Karena itu, upaya bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa dilakukan. SPS melayangkan rilis berisi sikap atas surat tersebut. Setelah melihat respons masyarakat atas pernyataan sikap itu, Kemenkeu akhirnya mengupayakan pertemuan SPS dengan menteri keuangan.  Sekjen SPS Asmono Wikan mengatakan, perjuangan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/08/2019/beri-insentif-untuk-media-cetak-tak-bikin-negara-bangkrut/">no tax for knowledge</a> tersebut berimbas pada 450 penerbit pers cetak. Selama ini mereka berharap mendapat insentif yang sama seperti penerbit buku.  "Jika insentif juga diberikan ke penerbit pers cetak, kami yakin uang negara tak tergerus," ujarnya.  Justru, melalui insentif itu, produk pers cetak bakal semakin menggeliat. Itu akan berimbas pada minat baca masyarakat. Menurut Asmono, penguatan bangsa perlu dibangun dari budaya membaca.  "Ada intangible advantage yang luput dari menteri keuangan jika menolak kampanye no tax for knowledge penerbit media cetak," ucapnya.  Apalagi, pemerintah sebenarnya sudah mengakui bahwa media arus utama berkontribusi dalam menyajikan informasi utuh bagi masyarakat. Perang melawan hoaks pun dilakukan banyak media cetak.  Asmono mengingatkan, pemberlakuan insentif juga diterapkan di sejumlah negara dengan tingkat literasi tinggi. Misalnya Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, hingga India. Tak heran jika media cetak di negara-negara itu masih sangat kuat.

Kemenkeu Mulai Respons Gerakan Bebas Pajak Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT7-Menkeu-Komisi7-eca1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat untuk memperjuangkan 'Bebas Pajak bagi Pengetahuan' (No Tax for Knowledge) kembali kandas di tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Melalui surat tertanggal 7 Agustus 2019, Sri Mulyani merespons negatif permohonan pengurus SPS Pusat untuk mendiskusikan hal tersebut.  "Kami dengan menyesal belum bisa memenuhi permohonan pengurus SPS Pusat untuk bertemu Menteri Keuangan," bunyi kutipan surat yang ditandatangani Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/8).  Untuk diketahui, Pengurus SPS Pusat pada tanggal 9 Juli 2019 berkorespondensi dengan Menkeu, guna mencari momentum mendiskusikan isu No Tax for Knowledge. Upaya ini adalah tindak lanjut dari saran Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) saat pengurus SPS Pusat beraudiensi dengannya di Kantor Wapres Jalan Merdeka Utara, Jakarta, pada 18 Maret 2019 lalu.  Jauh sebelumnya, pengurus SPS Pusat pernah bertemu dengan Sri Mulyani, yaitu pada 2008 silam ketika menjabat Menkeu di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Menkeu menolak usulan No Tax for Knowledge SPS.  'No Tax for Knowledge' pada hakikatnya merupakan sebuah perjuangan para penerbit media cetak guna mendapatkan keringanan terhadap pajak pembelian kertas dan penjualan produknya. Hal yang sama telah dikenyam oleh penerbit buku di tanah air, yang memperoleh insentif atas pajak penjualan buku.  Perjuangan ini tentu punya dasar yang kuat. Sebagai satu-satunya asosiasi penerbit pers cetak di Indonesia yang beranggotakan 450 penerbit, SPS meyakini, pemberian insentif atas pembelian kertas koran dan penjualan media cetak, tidak akan membuat pundi-pundi keuangan negara tergerus.  "Justru melalui insentif tersebut, akan mengundang minat baca masyarakat semakin tinggi terhadap media cetak. Pada gilirannya budaya membaca yang kuat akan berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Ada sisi 'intangible advantage' yang luput dari perhitungan Menkeu jika menolak kampanye No Tax for Knowledge penerbit media cetak," ungkap Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan.  Sebagai bagian dari media arus utama, kontribusi penerbit pers cetak terhadap informasi yang utuh juga sangat kuat. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah pun mengakui peran penting pers cetak dalam mendukung kampanye besar antihoax.  "Patut disayangkan jika Menkeu terlalu dini menutup pintu dialog dengan SPS Pusat ihwal No Tax for Knowledge. Padahal ikhtiar pers cetak dalam ikut meliterasi dan mengonsolidasi keutuhan bangsa selama ini tak terhitung lagi banyaknya," imbuh Asmono.  Sekadar mengingatkan, di berbagai negara maju yang tingkat literasinya tinggi, seperti Norwegia, Jerman, Denmark, Swedia, dan bahkan India, insentif atas kertas koran juga diberlakukan. Tak heran jika peran pers cetak di negara-negara tersebut masih sangat kuat dalam ikut mendidik masyarakat.  "Pada akhirnya, ini soal keberpihakan. Barang kali Menkeu tidak melihat pentingnya memberi keberpihakan pada industri yang tiap tahun menyumbang pajak ke negara puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Itulah industri pers cetak di tanah air," pungkas Asmono.

Beri Insentif untuk Media Cetak Tak Bikin Negara Bangkrut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/memurnikan-peran-pers_m_108394.jpeg" alt="Suko Widodo" width="100%">
<figcaption>Suko Widodo</figcaption>
</figure>DEWAN Pers baru saja mengumumkan hasil verifikasi terhadap institusi media massa (pers). Terdapat 74 institusi pers yang dinyatakan terverifikasi. Perinciannya, 39 media cetak, 8 media radio, 19 media televisi, 7 media online, dan 1 kantor berita. Hasil verifikasi tersebut, tak pelak, menimbulkan pro-kontra, khususnya dari insan pers. Pasalnya, terdapat banyak media massa yang dinilai memiliki kredibilitas bagus di mata publik, tetapi tidak termasuk dalam institusi media yang terverifikasi. Jika menilik jumlah media massa yang beredar di Indonesia, 74 media terverifikasi tersebut termasuk sangat kecil. Menurut Koordinator Verifikasi Perusahaan Pers Serikat Perusahaan Pers (SPS) Syafriadi, komponen dasar verifikasi terdiri atas aspek administrasi perusahaan, penyediaan sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana redaksi, serta aspek keberlangsungan produk pers. Terlepas dari pro-kontra atas pengumuman hasil verifikasi Dewan Pers tersebut, tentu &rsquo;&rsquo;pelabelan&rsquo;&rsquo; verifikasi itu akan berdampak pada perkembangan pers di Indonesia. Dampak yang diideasikan adalah kualitas produk pers. Tetapi, sejatinya ideasi itu bukanlah sebuah jaminan. Sebab, bukan tidak mungkin pers akan kehilangan independensinya tatkala institusi pers berselingkuh dengan politik dan kekuasaan.   Perkembangan Pers Pasang surut kehidupan pers Indonesia berlangsung sejajar dengan sistem politik yang mengiringinya. Pada zaman Orde Baru, pers berada dalam subordinasi penguasa. Jika kepentingan penguasa terganggu, sangat mungkin pers diberedel (izinnya ditutup). Sejarah telah membuktikan, sejumlah institusi pers ditutup penguasa karena berseberangan dengan kepentingan penguasa. Pascareformasi (1998), pers tumbuh dan berkembang luar biasa. Pertumbuhan jumlah lembaga pers bak cendawan di kala hujan. Tetapi, dalam perkembangannya, tidak sampai lima tahun, begitu banyak institusi pers yang tumbang. Mereka tumbang bukan karena kekuasaan, tetapi lantaran tidak mampu menghidupi produksinya sendiri. Baru ketika perkembangan teknologi internet sebagai basis media online berkembang, saat itu pula bermunculan ratusan ribu media online. Undang-Undang Pers (No 40/1999) memang memungkinkan dan mengakomodasi penyelenggaraan media online sebagai sarana media massa selain cetak, radio, dan televisi. Pada 2016 Dewan Pers mencatat, terdapat 43.400 media online. Di antara jumlah tersebut, yang dinilai legal hanya sekitar 234 media. Karena itu, bisa dikatakan, pascareformasi, kehidupan pers di Indonesia terbangun oleh produk pers yang sebagian besar anomali. Itulah fakta kehidupan pers yang dihadapi Indonesia. Akibatnya, terdapat sejumlah kasus dan persoalan yang menyertai kehidupan pers di Indonesia. Pers yang anomali menjadi belantara pertempuran berita. Setiap orang bisa menjadi wartawan. Setiap orang bisa memproduksi berita dan memproklamasikan diri sebagai lembaga pers. Sekelompok orang bisa mendirikan perkumpulan jurnalis. Pendek kata, kehidupan pers berjalan tanpa pranata pasti.  Akibatnya, banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya dengan idealisme pers yang mengemban amanah rakyat. Kalangan pers juga terganggu oleh hadirnya media abal-abal (media yang hanya diproduksi untuk kepentingan sesaat). Seketika juga, antarinstitusi pers berselisih sebagai akibat perselingkuhannya dengan dunia politik. Itulah wajah pers dalam 18 tahun terakhir sejak reformasi. Pers yang seharusnya hadir membawa idealisme kebenaran terpaksa menuai cibiran dari publik karena tidak bisa menjadi sarana aspirasi publik.   Kredibilitas Pers Pers memang selalu hidup dalam dua sisi, antara ruang benci dan ruang rindu. Pemberitaan &rsquo;&rsquo;buruk&rsquo;&rsquo; (meski jujur dan benar) akan membuat objek berita marah dan membencinya. Sedangkan pemberitaan &rsquo;&rsquo;baik&rsquo;&rsquo; (meski tidak jujur) akan membuat pers dirindu dan dipuja. Di sinilah sesungguhnya keobjektifan pers diperlukan.  Verifikasi Dewan Pers selayaknya direspons dengan bijak. Upaya verifikasi itu mesti dipandang sebagai upaya untuk mengukuhkan pers sebagai sarana komunikasi dalam negara yang demokratis. Meski juga, jangan pernah dilepaskan kekhawatiran kita terhadap upaya penguasa untuk mengebiri kebebasan pers di Indonesia. Peran idealis pers selayaknya dihadirkan kembali. Pers harus kembali pada jati dirinya sebagai pers perjuangan. Menurut tokoh pers almarhum Rosihan Anwar, pers Indonesia adalah pers perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan.  Memurnikan idealisme pers sebagai pers perjuangan bukanlah perkara mudah. Regulasi pers yang berbasis perusahaan, suka atau tidak suka, membawa konsekuensi bagi para awak media. Mereka sering harus &rsquo;&rsquo;tunduk&rsquo;&rsquo; pada kepentingan pasar sebagai tuntutan kontinuitas produk persnya. Pada titik tertentu pula, perusahaan harus bersinggungan dengan kekuasaan sebagai cara untuk mengamankan keberlangsungan institusi pers sebagai sebuah usaha bisnis. Dalam perayaan Hari Pers Nasional 2017 ini, kiranya perlu direnungkan kembali, untuk apa pers hadir? Sungguh tidak mudah menegakkan idealisme di tengah sistem politik Indonesia yang belum mapan. Tetapi, di sinilah letak heroiknya perjuangan melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan.  Pada era komunikasi dengan ketersediaan informasi yang meluber, kini publik bebas memilih dan memilah informasi. Verifikasi Dewan Pers boleh saja berpengaruh, tetapi sesungguhnya seleksi publik secara alamiahlah yang menentukan keberlangsungan pers. Jika ingin diterima publik, pers harus menyediakan informasi yang faktual, bukan abal-abal. Sudah saatnya pers Indonesia mencari jalan kembali menuju idealisme pers yang sesungguhnya. Pers yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.  Pers Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi memang masih membutuhkan upaya perbaikan, terutama dalam membangun kembali idealisme yang dinilai sudah runtuh. Membangun kredibilitas dengan memurnikan pers sebagai sarana perjuangan. Selamat Hari Pers Nasional! (*)   *Dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Memurnikan Peran Pers