<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Screenshot_2025-12-17-19-10-54-582_comandroidchrome-edit-3568571637.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan adanya terobosan besar dalam kebijakan pengupahan nasional untuk Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Hal ini menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memperluas rentang indeks alfa menjadi lebih besar. Yassierli menjelaskan, sebelumnya indeks alfa yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 0,1 hingga 0,3. Kini, melalui kebijakan terbaru, rentang tersebut diperlebar menjadi 0,5 sampai 0,9. &ldquo;Pertama bahwa alfanya diperluas. Jadi teman-teman bisa bayangkan sebelumnya alfanya 0,1 sampai 0,3. Kemudian presiden menetapkan 0,5 sampai 0,9,&rdquo; ujar Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemnaker, Jakarta, Rabu (17/12). Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan peran yang lebih kuat kepada Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Menurut Yassierli, DPD diberi kewenangan aktif untuk menyampaikan rekomendasi dalam penetapan upah. "Karena mereka yang paling tahu kondisi daerahnya masing-masing. Dan ada pertimbangan terkait dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tambahnya. Bahkan, Yassierli pun mengklaim bahwa kebijakan UMP 2025 ini telah disambut positif oleh serikat pekerja dan serikat buruh. Berdasarkan berbagai laporan dan informasi yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan, perluasan indeks alfa hingga 0,9 dinilai memberi harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. "Beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar, ini juga sangat mengembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh. Alfa sampai 0,9," ujar Yassierli. "Yang secara definisi dulu kita pahami bahwa alfa itu adalah kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan dulu itu teman-teman bisa bayangkan 0,1 sampai 0,3, sekarang 0,5 sampai 0,9," tambahnya. Lebih lanjut, ia menilai pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi PP Pengupahan. Pengawasan dan evaluasi bersama diperlukan agar tujuan utama kebijakan ini benar-benar tercapai, salah satunya kesejahteraan buruh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016963875/pemerintah-resmi-tetapkan-aturan-ump-2026-rentang-alfa-05-hingga-09-persen">Pemerintah Resmi Tetapkan Aturan UMP 2026, Rentang Alfa 0,5 hingga 0,9 Persen</a>&nbsp; "Ini adalah suatu kebijakan yang luar biasa dari Pak Presiden, dan tentu nanti dalam pelaksanaannya kita harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, memonitor bersama-sama, sehingga harapan kita peningkatan kesejahteraan buruh dan industrinya tetap bisa berkembang itu menjadi kenyataan," tuturnya. (*)

Menaker Yassierli mengungkapkan kebijakan baru UMP 2026 dengan perluasan indeks alfa, memberikan harapan baru bagi kesejahteraan pekerja.

Alfa Upah Diperlebar hingga 0,9, Menaker: Kabar Menggembirakan bagi Serikat Pekerja dan Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/d6iIAN0ghUMGkZwjNwY5YIwGEf2dqbAUev9q4epb-2953014607.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bersama perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Pertemuan berlangsung di tengah aksi unjuk rasa buruh yang digelar sejak pagi di depan kompleks parlemen. Dalam pertemuan tersebut, buruh menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, mulai dari penegakan supremasi sipil, desakan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, hingga tuntutan penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah.&nbsp; Selain itu, massa buruh juga meminta kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi Rp 8,5 juta serta peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp 7,5 juta. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, dukungan moral kepada DPR agar tetap menjadi rumah rakyat yang bebas dari intervensi pihak manapun. Ia juga mendorong reformasi di tubuh Polri, sambil mengingatkan agar tidak ada agenda tersembunyi yang bisa memunculkan konflik kepentingan. "Kami mendukung DPR RI ini agar tetap jadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun. Karena DPR RI ini adalah rumah rakyat. Teruslah mendengarkan aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus," kata Andi Gani saat melakukan audiensi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9). Menurutnya, dalam situasi politik dan belakangan ini, publik melihat banyak dinamika yang mencemaskan dan berpotensi menunggangi institusi-institusi negara. "Jadi buat kami cukup meresahkan. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini," tuturnya. Senada, Sekjen KSPSI Ramidi menambahkan, tiga isu utama menjadi fokus tuntutan buruh, di antaranya penghapusan outsourcing, kenaikan UMR, dan peningkatan PTKP. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian kerja, keadilan fiskal, serta kesejahteraan buruh di tengah tekanan ekonomi. "Penegakan hukum yang adil, pengesahan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, serta komitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan DPR yang terbuka pada aspirasi rakyat," tegasnya. Menanggapi aspirasi tersebut, Puan menyampaikan komitmen DPR untuk menindaklanjuti pembahasan di parlemen. Ia menegaskan, DPR berpegang pada amanat konstitusi terkait supremasi sipil sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, serta menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. "Seluruh aspirasi ini akan kami sampaikan ke seluruh teman-teman DPR yang ada, kami berkomitmen menjalankan aspirasi yang ada,&rdquo; kata Puan dihadapan serikat buruh. Puan juga menyampaikan bahwa RUU Ketenagakerjaan disiapkan dengan semangat menghadirkan perlindungan yang adil bagi pekerja tanpa mengabaikan kepastian usaha. Ia memastikan, DPR akan mengintegrasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pembahasan, termasuk terkait perlindungan upah, aturan pemagangan, pembatasan alih daya, dan jaminan sosial pekerja. &ldquo;Setelah mendengar masukan dari teman-teman KSPSI, kami pastikan aspirasi pekerja menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU ini. Regulasi yang lahir nanti harus benar-benar melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha,&rdquo; tegas Puan. Ia menambahkan, DPR akan membuka ruang partisipasi rakyat agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk serikat buruh, bisa memberikan masukan dalam setiap tahap pembahasan.&nbsp; &ldquo;Terkait masukan-masukan UU Ketenagakerjaan, kami DPR RI akan membuka diri. Itu akan dimulai besok di Komisi IX lalu Panja, dan tentu saja tidak berhenti di situ,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani terima audiensi buruh. Mereka mendesak penghapusan outsourcing dan kenaikan UMR menjadi Rp 8,5 juta.

Temui Puan Maharani, Serikat Buruh Desak Penghapusan Outsourcing hingga Kenaikan UMR Rp 8,5 Juta

<div id=":1ac" class="ii gt"> <div id=":1ab" class="a3s aiL "> <div>&nbsp;</div> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/demo-buruh-2735273974.jpg" alt="Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Buruh mengancam mogok nasional jika tuntutan mereka untuk mendapatkan upah yang lebih banyak dan UU Ciptaker tak dicabut. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal secara resmi mengumumkan rencana aksi mogok nasional yang melibatkan 90 persen serikat-serikat buruh di Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/diet-fitness/015233688/ini-4-kesalahan-saat-sarapan-yang-dapat-menggagalkan-diet-perhatikan-ya">Ini 4 Kesalahan Saat Sarapan yang Dapat Menggagalkan Diet, Perhatikan Ya</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mogok nasional akan dilakukan jika pemerintah tak kunjung menuruti dua tuntutan buruh. Tuntutan pertama ialah menaikkan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan tuntutan kedua ialah mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>" Tuntutan utama aksi ini adalah kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 dan pencabutan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," tegas Presiden KSPI Said Iqbal di kawasan patung kuda Monas, Kamis (24/10/2024).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Said Iqbal menegaskan, aksi mogok nasional ini sah secara hukum. Sebab, mengacu pada Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat serta Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Saat mogok nasional berlangsung, seluruh buruh di 15.000 pabrik di seluruh Indonesia itu akan keluar pabrik dan stop produksi. Lalu, mereka akan berorasi di depan pabrik mauoun kantor-kantor pemerintahan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pesertanya seluruh buruh di dalam pabrik Otomatis stop produksi. Keluar dari pintu gerbang pabrik, berkumpul di depan gerbang pabrik atau sebagian ada yang ke kantor-kantor pemerintahan," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Serikat buruh akan bertanggung jawab penuh terhadap aksi ini, yang dianggap sebagai unjuk rasa nasional," tambahnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut Iqbal, pemerintah dan pengusaha harus siap menghadapi aksi ini jika tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&ldquo;Kalau mau adu nyali, silakan saja. Kami tidak takut jika itu untuk memperjuangkan hak-hak buruh,&rdquo; ucap Said Iqbal.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menjelaskan, terdapat dua skema waktu yang dipilih untuk aksi mogok nasional di seluruh Indonesia itu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Skema pertama, jika Pemerintah mengumumkan penetapan upah minimum pada 1 November, aksi mogok nasional akan dilakukan pada 11 dan 12 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sedangkan, jika pemerintah baru menetapkan upah minimum pada 21 November, maka aksi mogok nasional akan digelar pada 25 dan 26 November 2024.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Tapi kami mendengar pemerintah akan menetapkan upah minimum merencananya 21 November, maka mogok nasionalnya diundur menjadi 25 dan 26 November," jelas Said Iqbal.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div id=":1ar" class="hq gt">&nbsp;</div>

Serikat Buruh mengancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

Serikat Buruh Ancam Gelar Mogok Nasional Jika Tuntutan Upah Naik Tak Dituruti dan UU Ciptaker Tak Dicabut  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/01/WhatsApp-Image-2024-06-30-at-150622-1825029761.jpg" alt="KSBSI dukung Emil Elestianto Dardak maju dalam Pilgub Jatim 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KSBSI dukung Emil Elestianto Dardak maju dalam Pilgub Jatim 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Emil Elestianto Dardak mendapatkan dukungan penuh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Timur untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Dukungan itu disampaikan Ketua Korwil KSBSI Jatim, Akhmad Soim dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Federasi Buruh Kimia Kesehatan/Kikes KSBSI. Akhmad Soim memuji kepedulian Emil Dardak terhadap kesejahteraan buruh selama menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024. &rdquo;Mas Emil adalah satu-satunya Wakil Gubernur yang berani menaikkan upah minimum kabupaten/kota setiap tahun. Beliau sangat memperhatikan disparitas upah, kesehatan, dan kesejahteraan buruh di Jawa Timur," ujar Soim. Soim, yang juga Ketua Deklarator Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pemenangan Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak pada Pilgub 2019 lalu itu, menegaskan komitmen KSBSI untuk terus mendukung pasangan Khofifah-Emil pada periode 2024-2029. &rdquo;Mas Emil adalah sosok milenial yang sangat berprestasi,&rdquo; tambah Akhmad Soim. Menanggapi dukungan tersebut, Emil Dardak menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar KSBSI. &rdquo;Kami mensyukuri dukungan keluarga besar KSBSI karena pada intinya kita percaya bahwa memang pembangunan di Jatim kita ingin semua merasakan kesejahteraan,&rdquo; kata Emil. Emil juga menegaskan komitmennya untuk terus memajukan industri di Jawa Timur dengan tetap memperhatikan kesejahteraan buruh. &rdquo;Sebagai provinsi yang ingin menjadi mesin manufaktur atau industri di Indonesia, penting bahwa kemajuan manufaktur kita di atas kesejahteraan buruh juga. Oleh karena itu amanah ini tentu harus kami jalankan sebaik-baiknya,&rdquo; tegas Emil. Emil Dardak berharap dapat kembali mendapatkan amanah rakyat untuk melanjutkan perjuangannya dalam membangun perekonomian berbasis industri yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur.

Emil Elestianto Dardak dapat dukungan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jawa Timur untuk maju dalam Pilgub Jatim 2024

Emil Dardak Dapat Dukungan dari KBBSI Jawa Timur Maju Jadi Cawagub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/20240501_143434-789740333.jpg" alt="Suasana May Day 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana May Day 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyinggung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mengaku tidak menjadi bagian dari buruh. Hal itu ia sampaikan dalam peringatan May Day 2024 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Rabu (1/5). <div dir="auto">Mulanya, ia menceritakan bahwa Surya Pranoto yang merupakan adik dari Ki Haji Dewantoro mengirimkan surat ke Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tahun 1920 untuk menaikkan upah buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal itu, ia menyebut bahwa Suryo Pranoto mengatasnamakan Serikat Buruh Tebu, Serikat Buruh Kereta Api, Serikat Buruh Pelabuhan, hingga Serikat Buruh Guru Indonesia yang meminta kenaikan upah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014604368/permintaan-tenaga-perawat-di-jerman-terus-meningkat">Permintaan Tenaga Perawat di Jerman Terus Meningkat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau PGRI menyatakan diri tidak serikat buruh, itu ahistoris. Tidak menghargai sejarah," ujar Said Iqbal saat berorasi, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu juga menyebut bahwa bapak pendidikan Indonesia, Ki Haji Dewantoro juga memperhatikan buruh, sehingga menetapkan hari pendidikan pada 2 Mei.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014604369/menghadapi-irak-tanpa-kapten-rizky-ridho-begini-prediksi-line-up-timnas-indonesia-u-23">Menghadapi Irak Tanpa Kapten Rizky Ridho, Begini Prediksi Line-up Timnas Indonesia U-23</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Makanya kalau kamu lihat, hari pendidikan tanggal 2 Mei, hari buruh 1 Mei, itu ada hubungannya," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena Ki Haji Dewantoro ingin melanjutkan jiwa Haymarket atau belakangan, tahun 1889 kumpulan serikat buruh sedunia, menyatakan 1 Mei adalah May Day, menghormati 100 buruh yang ditembak mati," tandas Said.</div>

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyinggung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mengaku tidak menjadi bagian dari buruh.

Said Iqbal Sebut PGRI Tak Menghargai Sejarah Bila Menyatakan Tak Termasuk Bagian dari Buruh

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/konsolidasi-Partai-Buruh-4260872318.jpeg" alt="Konsolidasi akbar serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat digelar di Kota Bandung, Kamis (27/12)." width="100%">
<figcaption>Konsolidasi akbar serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat digelar di Kota Bandung, Kamis (27/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Exco Partai Buruh Jawa Barat Suparno menegaskan, semua serikat buruh dan buruh se-Jawa Barat mendukung pemenangan Partai Buruh pada pemilu 2024.&nbsp; &ldquo;Dalam konsolidasi ini, dari tingkat Pusat dihadiri oleh R Abdullah Ketua Umum FSPKEP KSPSI, Roy Jinto Ketua Umum FSPTSK KSPSI, Sabila Rosyad Sekjend FSPMI, dan Iwan Kusmawan Ketua SPN,&rdquo; ujar Suparno dalam acara "Konsolidasi akbar serikat pekerja serikat buruh se-Jawa Barat" yang diselenggarakan di Kota Bandung, Kamis (27/12).&nbsp; Suparno juga menuturkan, dalam konsolidasi itu juga dihadiri oleh pimpinan serikat pekerja tingkat Jawa Barat, antara lain, Dadan Sudiana Ketua SPN Jawa Barat sekaligus Sekretaris Partai Buruh Exco Partai Buruh, Suparno Ketua FSPMI Jawa Barat sekaligus Ketua Partai Buruh Exco Partai Buruh, Lilik dari Ketua PPMI Jawa Barat, Kris Ketua FSPKEP Jawa Barat, juga dihadiri oleh Sekjend Partai Buruh Ferri Nuzarli dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Konsolidasi akbar ini dihadiri 1.500 buruh dari 1.300 pabrik se-Jawa Barat. Suparno memperkirakan, jumlah buruh beserta anggota keluarganya adalah 2 juta orang.&nbsp; "Oleh karena itu Partai Buruh di Jawa Barat mentargetkan jumlah suara dari Jawa Barat adalah 2,5 juta orang," lanjutnya. Dalam kesempatan ini Ketua Umum FSPKEP KSPSI R Abdullah menyampaikan, selama ini buruh itu menjadi PNS alias Penitip Nasib Sejati. Artinya, buruh menitipkan suaranya ke partai milik orang lain. Dengan saat ini buruh sudah memiliki partai sendiri, maka dalam pemilu mendatang tidak ada pilihan lain, buruh harus memilih Partai Buruh. &ldquo;Ini agar buruh tidak terus-menerus menjadi penitip nasib,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Umum FSPKEP KSPSI, Roy Jinto menegaskan bahwa buruh-buruh tekstil, sandang, dan kulit berkomitmen untuk memenangkan Partai Buruh. Menurutnya, kemenangan Partai Buruh akan memastikan lahirnya kebijakan yang berpihak pada kaum buruh.&nbsp; "Bukan seperti sekarang, di mana aspirasi kaum buruh selalu saja diabaikan. Bahkan demo-demo besaran pun tidak pernah ditanggapi," ujarnya. Hal senada juga diungkapkan, Sekjen FSPMI Sabila Rosyad mengatakan, jika buruh berkuasa, maka rakyat akan sejahtera. Dan kesejahteraan itu tinggal selangkah lagi didapatkan. Caranya adalah wajib bagi buruh untuk memilih Partai Buruh dalam Pemilu 2024. &ldquo;Kalau buruh memilih Partai Buruh, Insya Allah kesejahteraan bisa lebih mudah didapatkan. Karena buruh memegang kontrol atas pengambilan keputusan,&rdquo; tegasnya. Dadan Sudiana sebagai Sekretaris Exco Partai Buruh Jawa Barat sekaligus panitia konsolidasi akbar ini mengatakan, bahwa acara ini diselenggarakan untuk memastikan target Partai Buruh di Jawa Barat untuk mendapatkan minimal 7 kursi DPR RI, satu fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan di setiap kabupaten/kota memiliki satu fraksi. Hal itu selarah dengan penjelasan Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Bahwa Jawa Barat adalah kota penentu kemenangan Partai Buruh. Karena Jawa Barat adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan jumlah buruh formal kurang lebih 15 juta orang, sesuai data Disnaker Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Oleh karena itu, bagi Partai Buruh, Jawa Barat adalah battleground atau lapangan pertarungan sengit pemenangan Partai Buruh sebagai kota industri di Indonesia. Kemenangan Jawa Barat berarti kemenangan Indonesia. Dan dari survey internal Partai Buruh, elektabilitas sudah tembus 4,78 persen di mana Jawa Barat menyumbang lebih dari 2 persen,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Oleh karena itu, isu upah (revisi SK Gubernur tentang upah minimum 2024), hapus outsourcing, reforma agraria, tolak omnibus law UU Cipta Kerja dan lain-lain adalah isu utama bagi konstitusi Partai Buruh,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, Presiden Buruh Said Iqbal menegaskan, mogok nasional jutaan buruh sangat ditentukan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk merevisi SK penetapan upah minium Jawa Barat. Partai Buruh Jawa Barat akan merebut 7 kursi DPR RI. &nbsp; &nbsp;

Konsolidasi akbar ini dihadiri 1.500 buruh dari seluruh pabrik se-Jawa Barat. Diperkirakan, jumlah buruh beserta keluarganya  ada 2 Juta.

Partai Buruh Targetkan 7 Kursi DPR RI dari Seluruh Dapil di Provinsi Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-26-at-16.28.10.jpg" alt="Pertemuan buruh bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Pertemuan buruh bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya gelar silaturahmi serikat pekerja/serikat buruh untuk menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Pertemuan bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu dilaksanakan di lobby lantai 2 Balai Kota Surabaya, Rabu (26/10).  Dalam pertemuan itu, mereka berdialog dan berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka menyampaikan beberapa keluhan tentang penetapan UMK.  Wali Kota Eri menjelaskan penetapan UMK itu berdasar keputusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menentukan UMK sudah berdasar kajian dan ada peraturannya.  ”Saya sampaikan ke teman-teman, kalau nilai itu keluar ya sudah, biarkan itu keluar. Kita mengikuti saja semua nilai itu, tapi kita harus sepakat bahwa di Surabaya itu UMK yang layak berapa sih? Misal Rp 6 juta atau Rp 7 juta, dan UMK ditetapkan misal Rp 4 juta lebih. Nah, kekurangan sekitar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta itulah yang harus kita pikirkan bersama,” kata Wali Kota Eri.  Dia menjelaskan, salah satu cara misalnya dengan memanfaatkan aset atau lahan Pemkot Surabaya untuk membuka usaha dan sebagainya. Itu untuk menambah pendapatan keluarga buruh, supaya dalam keluarga itu pendapatannya bisa mencapai Rp 6 juta atau bahkan Rp 7 juta.  Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Surabaya Dendi prayitno menceritakan awalnya, menyampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini untuk bisa bertemu Wali Kota Eri. Para buruh ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemimpin kota.  ”Ternyata disetujui dan kita bisa bertemu dengan Pak Eri langsung untuk menyampaikan aspirasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Eri dan jajaran pemkot karena ternyata sudah memikirkan nasib kami. Semoga sinergi ini akan terus berlanjut,” ujar Dendi.

Buruh Bertemu Wali Kota Surabaya Jelang Penetapan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Selatan-Demo-Buruh-diptawahyu11-1.jpg" alt="Salah seorang demonstran membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Salah seorang demonstran membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengabulkan tuntutan buruh untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono di hadapan perwakilan demonstran, Selasa (30/11).  Menurut Juru Bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper) Jazuli, Sekda Heru menyatakan pemprov mengakomodir kenaikan UMK 2022 sesuai dengan usul serikat pekerja/buruh. ”UMSK 2022 diganti dengan istilah upah minimum unggulan dan akan ditetapkan sesuai rekomendasi bupati/wali kota,” tutur Jazuli.  Untuk formulasi perhitungan UMK, Pemprov Jatim akan mengakomodir usul serikat pekerja/serikat buruh. Yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.  Poin berikutnnya, lanjut Jazuli, adalah perusahaan yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2022.  ”Jika Gubernur Jawa Timur kembali mengkhianati buruh, Kami akan melakukan mogok kerja masal pada 6, 7, dan 8 Desember,” ucap Jazuli.  Keputusan itu mengakhiri demonstrasi yang dilakukan selama 4 hari sejak minggu lalu.  Jazuli mengatakan, beberapa daerah yang memiliki UMK tetap tidak termasuk dalam daerah Ring 1. Di antaranya Kabupaten Malang dengan nilai UMK Rp 3.068.275,36. Kemudian Kabupaten Jombang Rp 2.654.095,88.  ”Ketiga adalah Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 2.553.265,95. Kemudian Kabupaten Jember Rp 2.355.662,91, dan Kabupaten Pacitan Rp 1.961.154,77,” papar Jazuli.  Jazuli menyebut terdapat pula daerah-daerah yang padat industri dengan perusahan-perusahaan besar yang tidak mengalami kenaikan UMK dengan baik. Dia mencontohkan Kabupaten Tuban yang memiliki perusahaan semen terbesar di Indonesia.  ”Penetapan UMK di Tuban Rp 2.539.224,88 atau hanya naik Rp 6.990,11. Artinya naik 0,28 persen dari UMK 2021. Hal ini tidak adil bagi pekerja/buruh di Kabupaten Tuban,” tegas Jazuli.  Menurut Jazuli, penetapan UMK 2022 yang masih menggunakan formulasi PP 36/2021 tidak memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan buruh. Kenaikan upah tersebut tidak dapat meningkatkan daya beli buruh, malah sebaliknya daya beli buruh tergerus inflasi.  Oleh sebab itu, serikat pekerja/serikat buruh Jawa Timur menolak penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 yang masih menggunakan perhitungan formulasi PP 36/2021 tentang Pengupahan.  Jazuli menambahkan, buruh tetap mengingatkan Pemprov Jatim agar tetap memberlakukan atau menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2022 sebagaimana yang telah dijanjikan. ”Penetapan UMSK tersebut berpedoman rekomendasi bupati/wali kota berdasar hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi termasuk dari unsur serikat pekerja/serikat buruh,” ujar Jazuli.  Daftar nilai UMK 2022 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim :  1. Kota Surabaya: Rp4.375.479 2. Kabupaten Gresik: Rp4.372.030 3. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581 4. Kabupaten Pasuruan: Rp4.365.133 5. Kabupaten Mojokerto: Rp4.354.787 6. Kabupaten Malang: Rp3.068.275 7. Kota Malang: Rp2.994.143 8. Kota Pasuruan: Rp2.838.837 9. Kota Batu: Rp2.830.367 10. Kabupaten Jombang: Rp2.654.095 11. Kabupaten Probolinggo: Rp2.553.265 12. Kabupaten Tuban: Rp2.539.224 13. Kota Lamongan: Rp2.501.977 14. Kota Mojokerto: Rp2.510.452 15. Kabupaten Jember: Rp2.355.662 16. Kota Probolinggo: Rp2.376.240 17. Kabupaten Banyuwangi: Rp2.328.899 18. Kota Kediri: Rp2.118.116 19. Kabupaten Bojonegoro: Rp2.079.568 20. Kabupaten Kediri: Rp2.043.422 21. Kota Blitar: Rp2.039.024 22.Kabupaten Tulungagung: Rp2.029.358 23. Kabupaten Blitar: Rp2.015.071 24. Kabupaten Lumajang: Rp2.000.607 25. Kota Madiun: Rp1.991.105 26.Kabupaten Sumenep: Rp1.978.927 27. Kabupaten Nganjuk: Rp1.970.006 28. Kabupaten Ngawi: Rp1.962.585 29. Kabupaten Pacitan: Rp1.961.154 30. Kabupaten Bondowoso: Rp1.958.640 31.Kabupaten Madiun: Rp1.958.410 32. Kabupaten Magetan: Rp1.957.329 33. Kabupaten Bangkalan: Rp1.956.773 34. Kabupaten Ponorogo: Rp1.954.281 35. Kabupaten Trenggalek: Rp1.944.932 36. Kabupaten Situbondo: Rp1.942.750 37. Kabupaten Pamekasan: Rp1.939.686 38. Kabupaten Sampang: Rp1.922.122

Masih Ada Daerah di Jatim yang Tak Menaikkan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/unnamed-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya mengabulkan tuntutan buruh untuk meningkatkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono di hadapan perwakilan demonstran, Selasa (30/11).  Menurut Jazuli, juru bicara Gerakan Serikat Pekerja (Gasper), Sekda Heru menyatakan Pemprov Jatim mengakomodir kenaikan UMK 2022 sesuai dengan usul serikat pekerja/buruh. ”UMSK sekarang diganti dengan istilah upah minimum unggulan untuk 2022 dan akan ditetapkan sesuai rekomendasi bupati/wali kota,” tutur Jazuli.  Untuk formulasi perhitungan UMK, Pemprov Jatim akan mengakomodir usul serikat pekerja/serikat buruh. Yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK 2022.  ”Jika Gubernur Jawa Timur mengkhianati buruh Jawa Timur, buruh akan melakukan mogok kerja masal pada 6, 7, dan 8 Desember,” ucap Jazuli.  Keputusan itu artinya mengakhiri demonstrasi yang dilakukan selama 4 hari sejak minggu lalu. Sebelumnya, pada Kamis (24/11), ribuan buruh se-Jatim menggeruduk Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan. Demikian pula dengan keesokan harinya, Jumat (25/11).  Massa yang lebih besar kemudian datang lagi pada Senin (29/11).  Mereka datang dari berbagai wilayah ke Gedung Negara Grahadi. Total massa, disebut Jazuli, mencapai 50 ribu buruh.  Pada Selasa (30/11), total terdapat 75 ribu buruh yang mengiktui demonstrasi. Mereka baru membubarkan diri pada pukul 18.30 WIB atau setelah Heru menemui perwakilan buruh.

Pemprov Jatim Turuti Tuntutan Buruh Naikkan Upah di Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-25-at-14.43.26.jpg" alt="Ratusan buruh dari berbagai kelompok melakukan demonstrasi di Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh dari berbagai kelompok melakukan demonstrasi di Kota Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana buruh Jawa Timur lakukan demonstrasi di Gedung Negara Grahadi batal digelar. Awalnya, ribuan buruh dari seluruh kabupaten/kota di Jatim akan meluruk Grahadi pada Kamis (25/11). Namun, mereka mengubah titik aksi di kantor pemerintah daerah masing-masing.  ”Skenario berubah. Fokus demo di kabupaten/kota masing-masing,” kata Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur (FSPMI Jatim) Nuruddin Hidayat.  Dengan demikian, buruh yang bekerja di wilayah Kota Surabaya, bakal melakukan aksi demo di Balai Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab. ”Termasuk massa buruh Surabaya sasarannya berubah ke balai kota,” ujar Nuruddin Hidayat.  Massa buruh berkumpul di sekitar Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mereka menunggu peserta aksi lain, kemudian berangkat secara bersama ke balai kota.  ”Kita nunggu rekan-rekan SP/SB (serikat pekerja/serikat buruh) lain di KBS,” ucap Nuruddin Hidayat.  Nuruddin mengungkapkan, perubahan skenario aksi tersebut lantaran Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah memerintahkan kepala daerah mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) 36. ”Bupati-bupati di ring 1 dipaksa agar merekomendasikan UMK (upah minimum kabupaten/kota) sesuai dengan PP 36 atau dengan kata lain tidak ada kenaikan untuk UMK 2022,” ujar Nuruddin Hidayat.  ”Sedangkan untuk Surabaya rekomendasi UMK dari wali kota untuk Gubernur sesuai PP 36, yang hanya naik Rp 6.000,” tambah Nuruddin.  Sebelumnya, buruh Jatim yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja (GASPER), telah menggelar rapat di Sidoarjo, Rabu (24/11), untuk merencanakan aksi di Gedung Negara Grahadi.  ”(Rapat) persiapan aksi besar serikat pekerja/serikat buruh Jatim,” kata juru bicara gaungan serikat pekerja Jazuli.

Batal di Grahadi, Demo Buruh Pindah ke Balai Kota Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#serikat buruh

Berita Terkini