<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hoaks-sabah-serawak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>INFORMASI tentang Malaysia dan Indonesia beberapa hari terakhir santer bermunculan di beranda medsos. Misalnya, kolase rekaman yang diunggah akun Facebook Bakhtiar yang menyebut Sabah dan Sarawak akan bergabung NKRI karena dianaktirikan pemerintah Malaysia.  ’’SABAH DAN SERAWAK AKAN GABUNG KE NKRI APA ITU AKAN TERJADI SIMAK VIDIONYA Kabar Sabah dan Sarawak yang akan gabung ke NKRI di karena kan kepemerintahan Malaysia yang meng anak tirikan dua provinsi tersebut yang ada berada pada kepulauan Kalimantan. Apakah Indonesia akan menambah provinsi dan mendapatkan saudara baru,’’ tulis akun tersebut.  Video 14 menit 45 detik itu sama seperti rekaman berbagai tempat dengan video yang berbeda-beda. Beberapa menampilkan komentar tokoh dan bahkan memperlihatkan Presiden Joko Widodo (bit.ly/BergabungkeNKRI).  Jelas informasi dan video yang beredar tak sesuai konteks. Narasi berita yang dibacakan pun tak relevan dengan kondisi saat ini dan bahkan dengan kolase video itu. Tak ada satu pun yang menyebut bahwa Sabah dan Sarawak memutuskan bergabung dengan Indonesia.  Pertama, video cuplikan pada menit-menit awal. Berdasar penelusuran, rekaman awal itu menunjukkan pendapat para petinggi dan pemimpin negara Malaysia tentang berpindahnya ibu kota negara DKI Jakarta ke Kalimantan. Video tersebut diunggah UbahTV pada 2019. Judulnya berbunyi, Chan Foong Hin - Pemindahan Ibu Kota Indonesia, Bagaimana Sabah &amp; Sarawak Mendapat Manfaat?  Nah, video itu selebihnya tentang pendapat dan pandangan atas rencana perpindahan ibu kota negara RI. Salah satunya, bagaimana upaya pemerintah Malaysia mengambil kesempatan pada rencana perpindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Serta, bagaimana pemerintah Malaysia melakukan pemanfaatan tersebut sehingga berdampak pada Sabah dan Sarawak. Tak ada pernyataan resmi tentang rencana pindah dan lepas dari Federasi Malaysia menuju Indonesia. Anda dapat melihatnya di bit.ly/VideoKinibalu2019.  Selanjutnya, di berita yang dibaca narator juga tak ada keterangan resmi atas dua negara bagian Malaysia, Sabah dan Serawak, yang akan gabung dengan Indonesia. Berdasar penelusuran, berita tersebut membaca dari portal suarapemredkalbar.com. Judulnya berbunyi, Pisah dari Malaysia, Sabah dan Sarawak Gugat Inggris dan Lapor PBB. Berita itu terbit pada Oktober 2021. Isi ulasan tersebut menjelaskan protes LSM Negara Bagian Sabah dan Sarawak kepada Inggris dan melapor ke PBB.  ’’Menggugat British karena memfasilitasi Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia tahun 1963 atau Malaysia Agreement 1963, MA 1963,’’ tulis siaran pers bersama Dominique Ng, Robert Pei, Daniel John Jambun. dan Peter John Jaban, Minggu, 10 Oktober 2021. Anda dapat membacanya di bit.ly/GugatInggrisMA63. (zam/c7/jun)  ---  FAKTA  Kabar Sarawak dan Sabah akan pisah dari Malaysia dan bergabung dengan Indonesia itu keliru. Dua negara bagian tersebut masih menjadi bagian dari Malaysia.

Kabar Keliru, Sabah dan Sarawak Akan Gabung Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KARHUTLA_DENAR_Kalteng-Pos.jpg" alt="DENAR/KALTENG POS PEMADAMAN: Anggota Satbrimobda Polda Kalteng memadamkan api di lahan areal Bandara Tjilik Riwut, kemarin (12/8)" width="100%">
<figcaption>DENAR/KALTENG POS PEMADAMAN: Anggota Satbrimobda Polda Kalteng memadamkan api di lahan areal Bandara Tjilik Riwut, kemarin (12/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Sumatera dan Kalimantan, titik api masih muncul. Di Jawa, kebakaran di kawasan Gunung Ciremai dan Sumbing (serta di Batukaru, Bali) juga belum berhasil dipadamkan.  Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla terjadi setidaknya di enam provinsi.  Masing-masing Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).  Bahkan, kemarin (13/8) sempat terdeteksi sebaran kabut asap keluar dari batas wilayah negara atau biasa dikenal dengan fenomena transboundary haze. Asap dari karhutla di Kalbar menyeberang hingga ke Serawak, Malaysia.  Plh Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, berdasar citra Satelit Himawari yang diunggah ke laman BMKG, asap yang berasal dari karhutla di wilayah Kalimantan Barat menyeberang hingga Serawak, Malaysia. Berdasar data itu pula, menunjukkan arah angin di Sumatera dan Kalimatnan pada umumnya dari tenggara ke barat laut-timur.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BNPB-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Plh Kapusdatinmas BNPB Agus Wibowo (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  BMKG juga melaporkan bahwa kualitas udara di Riau dan Kalsel berada pada titik sedang dengan konsentrasi PM10 60 sampai 100. Udara di Kalteng sempat menyentuh angka tidak sehat dengan indeks PM10 mencapai angka 150-an. Udara di Palangka Raya bahkan mencatatkan kategori merah alias sangat tidak sehat dengan indeks PM10 mencapai angka 282,2.  Kemarin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Doni Monardo meninjau penanganan karhutla di Riau. Menggunakan dua helikopter milik TNI-AU, rombongan pejabat pemerintah pusat yang didampingi Gubernur Riau Syamsuar itu menuju Kabupaten Pelalawan. Tepatnya di Kawasan Technopark Kecamatan Langgam.  Di lokasi itu telah menunggu Bupati Pelalawan M. Harris. Rombongan lantas bergerak menuju lokasi karhutla di Dusun Bedaguh, Kelurahan Langgam. Meski tidak lagi ditemukan titik api, kebakaran di lahan gambut tersebut masih mengeluarkan kepulan asap.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Konpres-BNPB-SOAL-Gempa-Di-Pandeglang-Banten-Dery-Ridwansah-4-750x498.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Padamkan titik asap: Menteri LHK Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pemadaman titik asap di Dusun Bedagu, Kelurahan Langgam, Lecamatan Langgam saat melakukan peninjauan karhutla di Riau, Selasa (13/8) pagi. (Istimewa)  Siti Nurbaya menjelaskan, kebakaran yang terjadi di wilayah Provinsi Riau, khususnya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), merupakan yang terparah di wilayah Sumbagut (Sumatera bagian utara) bagian tengah. "Berdasar laporan pihak Polda Riau serta Polres Pelalawan, ada seluas 599,75 hektare lahan yang terbakar di Pelalawan," ungkapnya.  Dari jumlah tersebut, 230 hektare lahan yang terbakar berada di kawasan TNTN. Di antaranya 100 hektare di Desa Kusuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan 132 hektare di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui.  "Kami telah mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian kebakaran TNTN dari segala aspek. Seperti penguasaan lahan oleh berbagai pihak yang akan dilakukan upaya penegakan hukum," sambungnya.  Di Riau, lanjut Siti, ada 29 kasus karhutla yang telah disidik dan dilakukan penetapan tersangka. Salah satunya merupakan tersangka korporasi, yakni PT Sumber Sawit Sejahtera. Pihak KLHK kini juga sedang mengumpulkan data-data terkait korporasi yang diduga lalai dalam menjaga area konsesinya dari karhutla.  "Kami sudah ada record-nya, ada beberapa. Termasuk yang di Tesso Nilo, sudah ada sebelas kasus yang tengah diproses. Dan kami telah menginstruksi tim Ditjen Gakkum (KLHK), khususnya di wilayah Sumatera, untuk turun ke lapangan melakukan observasi," jelas Siti. Mantan sekretaris jenderal DPD itu menambahkan, hingga saat ini pihaknya telah memberikan peringatan keras terhadap 55 perusahaan di seluruh Indonesia terkait karhutla.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, meski titik api tidak terlalu besar, tim gabungan tetap berupaya agar kebakaran tidak meluas. "Upaya pemadaman api dengan menggunakan heli melalui water bombing, kami melihatnya sudah efektif," ucapnya.  Tim gabungan akan terus memantau, terlebih saat masuk kemarau panjang hingga akhir September. Jika diperlukan, pesawat Hercules akan diturunkan dalam operasi pemadaman. Selain itu, upaya memodifikasi cuaca menjadi salah satu opsi untuk memadamkan kebakaran. "Intinya, persiapan Hercules dan modifikasi cuaca ini merupakan langkah terakhir kita untuk melakukan pemadaman api jika dalam satu pekan terakhir ini api di Riau tidak padam," ucap Hadi.  Di Palangka Raya, Kalteng, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto bersama Kabaintelkam Komjen Pol Agung Budi Maryoto memantau karhutla melalui udara. Bukan hanya itu, rombongan juga meninjau langsung lokasi lahan terbakar di Jalan Adonis Samad yang berjarak kurang dari 500 meter dari landasan pacu Bandara Tjilik Riwut.  Menjawab Kalteng Pos terkait adanya upaya terorganisasi dalam pembakaran lahan tersebut, Ari Dono menyebut ada bermacam alasan. Ada yang mengaku disuruh untuk mendapatkan upah. "Ada yang memang untuk kebutuhan pribadi. Satu perkara korporasi yang sudah ditangani sudah pasti ada operatornya," ungkap lulusan Akpol 1985 itu.  Selain di Kalimantan dan Sumatera, karhutla terjadi di Bali, yakni di sekitar kawasan puncak Gunung Batukaru, Tabanan. Kebakaran terdeteksi sejak Senin (12/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/karhutla_m-amin-amranriau-pos_Riau-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Helikopter tengah mengambil air untuk memadamkan kebakaran di hutan Gunung Arjuno, Sabtu (3/8) (BNPB for JawaPos.com)  Berdasar laporan Pusdalops BNPB, pukul 06.00 kemarin api berhasil dipadamkan personel gabungan. Namun, personel di lapangan masih melihat ada bara api di bekas kawasan terbakar. Pantauan dari tim gabungan, ditemukan dua titik api di dua lokasi yang berbeda di sekitar puncak gunung.  Plh Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan, hingga saat ini kebakaran di Gunung Sumbing, Ciremai, dan Batukaru belum bisa dikatakan padam. Hanya kawasan Gunung Arjuno-Welirang yang sudah dinyatakan padam. "Untuk Batukaru, api sudah tidak ada. Namun, masih ada bara api yang memungkinkan menyala jika terkena angin. Saat ini tim gabungan masih di puncak untuk pemadaman secara manual," ujarnya.  Untuk sementara baru tiga helikopter water bombing yang disiagakan BNPB di Pulau Jawa. Sisanya dikerahkan ke Sumatera dan Kalimantan. Meski tidak terdeteksi kebakaran, BNPB juga menyiagakan satu helikopter di Aceh.  Agus menyatakan, BNPB berencana menambah kekuatan udara untuk menghadapi ancaman karhutla yang lebih besar. Sebelumnya 34 unit helikopter telah beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia. Hingga saat ini total helikopter yang mendukung operasi pemadaman berjumlah 36 unit dengan perincian 28 unit untuk water bombing dan 8 lainnya untuk patroli.  Untuk pemadaman darat, total personel gabungan yang terlibat dan tersebar di sejumlah wilayah mencapai 9.072 orang. "BMKG memprediksi kemarau masih akan berlangsung hingga Oktober. Kondisi ini mendorong sinergi multipihak untuk melakukan penanganan karhutla yang lebih optimal," tutur Agus kemarin.  Data dari Lapan per Selasa (13/8) pukul 16.00 WIB menunjukkan bahwa titik panas dengan tingkat kepercayaan 30 persen tersebar di 416 titik di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran titik panas terbanyak di Kalteng, yakni 144 titik. Kemudian Kalbar 104 titik dan Riau 56 titik.

Asap Karhutla Sampai Serawak

serawak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#serawak

Berita Terkini

Kabar Keliru, Sabah dan Sarawak Akan Gabung Indonesia

Asap Karhutla Sampai Serawak

Download Aplikasi JawaPos.com