<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/KALTENG-1928141015.jpg" alt="Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran rmelakukan rakor bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran rmelakukan rakor bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, semakin agresif dalam menarik investasi untuk memajukan daerahnya. Hari ini, Agustiar Sabran menggelar rapat koordinasi (rakor) penting bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Todotua Pasaribu, di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI. Rakor ini fokus membahas potensi besar Kalteng dalam pengembangan investasi, terutama di sektor sumber daya alam (SDA) mineral dan pertanian. Wakil Menteri Todotua Pasaribu menyoroti Kalteng sebagai salah satu daerah dengan cadangan SDA mineral dan potensi pertanian yang melimpah. "Kami menyambut baik kunjungan Gubernur Kalteng dan rombongan. Kalteng memiliki strategi hilirisasi yang menjanjikan, dan kami bahkan telah mereferensikan salah satu investor untuk mengembangkan kawasan industri di sana," ujar Wamen Todotua Pasaribu. Ia menjelaskan bahwa kawasan industri tersebut akan mengintegrasikan proses hilirisasi dan smelterisasi, khususnya untuk pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium, serta hilirisasi mineral silika. Selain itu, Kalteng juga kaya akan batubara, kupermas, dan agrikultur sawit. Wamen Todotua Pasaribu juga menekankan pentingnya strategi infrastruktur logistik untuk memaksimalkan pemanfaatan SDA Kalteng agar memiliki daya saing global. Ia menambahkan bahwa Kalteng juga memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 500 MW. Dampak Positif Investasi: Serapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Daerah Menurut Wamen Todotua Pasaribu, potensi investasi di Kalteng sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. "Satu kawasan industri di Kalteng berpotensi menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Kami berharap terjadi percepatan dalam realisasi investasi dan penyerapan pembangunan," harapnya. Gubernur Agustiar Sabran menyatakan bahwa peningkatan integritas proses hilirisasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. "Kami sangat antusias mempromosikan SDA Kalteng untuk masa depan Indonesia. Kami sangat membutuhkan investasi agar pendapatan daerah terus meningkat, seperti yang sudah terlihat dari kuartal pertama yang mencapai Rp7 triliun," pungkas Agustiar Sabran. Ia berharap investasi ini dapat segera direalisasikan melalui kerja sama yang baik dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI.

Peningkatan integritas proses hilirisasi ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kalteng Gencar Tarik Investor, Demi Peningkatan Ekonomi dan Serapan Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertumbuhan-ekonomi-salah-sandaran-serapan-tenaga-kerja-rendah_m_222674.jpeg" alt="Tenaga kerja di pabrik" width="100%">
<figcaption>Tenaga kerja di pabrik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi dinilai belum bisa memacu penyerapan tenaga kerja. Salah satu sebabnya belum bersandar pada industri manufaktur yang daya serap tenaga kerjanya tinggi. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, kontribusi industri pada perekonomian justru sedang turun. Kemerosotan kontribusi industri pada perekonomian atau deindustrialisasi sudah terjadi 10 tahun terakhir. Dari 26 persen, kontribusi industri manufaktur pada produk domestik bruto (PDB) menjadi hanya 20 persen. "Kalau deindustrialisasi ini dibiarkan maka serapan tenaga kerja secara nasional bisa kurang optimal," ujar Bhima di Jakarta, Senin (25/6). Dia menuturkan, pemerintah perlu memberi insentif pada industri penyerap tenaga kerja. Seperti penerapan pajak, cukai, dan retribusi berbeda atau khusus dibanding sektor dengan daya serap tenaga kerja rendah. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengandalkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/22/221865/dihantui-the-fed-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-5-52-persen" target="_blank">pertumbuhan ekonomi</a> pada sektor-sektor yang serapan tenaga kerjanya rendah seperti sektor jasa. Selain rendah serapan tenaga kerja, sebaran usaha sektor jasa juga terkonsentrasi di perkotaan. Padahal, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perdesaan. Berbeda dengan industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, serta dapat dibangun di mana saja sesuai potensi daerah. Idealnya industri manufaktur menjadi sektor andalan, dengan ditunjang sektor jasa, pertanian, dan investasi. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan pandangan dan upaya untuk mengembalikan sektor industri sebagai motor pembangunan. Berdasarkan data yang dihimpun, kemerosotan industri antara lain bisa dilihat di Batam, daerah yang dirancang menjadi salah satu pusat industri. Setiap tahun, paling sedikit satu pabrik berhenti beroperasi di berbagai kawasan industri. Di luar kawasan industri, kemerosotan terlihat pada sektor galangan kapal. Dari 110 galangan dengan 250.000 tenaga kerja pada 2014, kini hanya lima galangan aktif dengan total pekerja tidak sampai 22.000 orang. Kemerosotan juga terlihat nyata pada industri rokok. Dalam periode 2006-2016, 3.195 pabrik rokok tutup dan sedikitnya 32.729 pekerja pabrik rokok dipecat. Hampir seluruh pekerja yang dipecat merupakan pelinting atau pekerja sigaret kretek tangan (SKT). Jumlahnya terus meningkat. Para pekerja tidak punya keahlian lain karena buruh pelinting adalah orang-orang berketerampilan rendah yang tidak bisa dengan mudah mengganti pekerjaan.

Pertumbuhan Ekonomi Salah Sandaran, Serapan Tenaga Kerja Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganggu-serapan-tenaga-kerja-dan-investasi-go-jek-serius-perangi-ofik_m_219271.jpeg" alt="Ilustrasi mitra driver Go-Jek" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mitra driver Go-Jek</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perusahaan transportasi berbasis aplikasi Go-Jek terus memerangi order fiktif (ofik) karena merupakan masalah serius. Penyedia platform multi layanan asal Indonesia ini menangani setiap pengaduan yang masuk dari mitra pengemudi atas tindakan curang tersebut. "Pelayanan pelaporan kami respons dan tangani di bawah 1 jam," ungkap Director Corporate Affairs GO-JEK, Nila Marita dalam keterangannya, Sabtu (9/6). Menurutnya, respons cepat yang dilakukan merupakan bagian dalam proses identifikasi, verifikasi, hingga pemberian sanksi. Ditegaskan, Go-Jek punya standar tata kelola tertinggi. "Kami tidak sembarangan dalam menindak. Namun jika ada mitra yang terbukti melakukan kecurangan maka kami mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi putus mitra," tegas Nila. Bukti keseriusan Go-Jek memberantas tindak kecurangan seperti ofik adalah jatuhnya banyak sanksi kepada pihak yang tidak fair seperti itu. Hingga Juni, menurut Nila, perusahaan transportasi berbasis aplikasi milik anak negeri ini telah memberikan sanksi kepada ratusan ribu pelaku order fiktif, baik pengemudi maupun customer. "Sebagai platform penyedia multi-layanan terbesar di Indonesia, kami akan terus berupaya menyempurnakan sistem kami serta terus bekerjasama dengan pihak berwenang agar mitra kami dapat nyaman dalam bekerja dan pelanggan mendapatkan layanan terbaik," tekadnya. Sejauh ini sistem Go-Jek sudah lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani ofik. Sebanyak 90 persen ofik sudah berhasil dihentikan sebelum sampai ke aplikasi mitra pengemudi Go-Jek. Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) 2018 tentang Order Fiktif (Fake Order) dipublikasikan pekan ini mengungkapkan pentingnya penanganan ofik. Landasan kajian itu dilakukan atas berbagai pertimbangan penting. Pertama, pertumbuhan eknomi Indonesia 2014 – 2017 belum menembus 5,1 persen. Indonesia butuh penyerapan tenaga kerja dan Go-Jek membantu penyerapan sebanyak 850 ribu tenaga kerja pada 2017. Arus investasi dan penyerapan tenaga kerja bisa terganggu atau berkurang jika order fiktif semakin marak. Survey dilakukan pada 16 April – 16 Mei 2018 di Jakarta, Bogor, Semarang, Bandung, Yogyakarta. Responden adalah para mitra pengemudi aplikator, total sebanyak 516 responden dan 99 persen pria.

Ganggu Serapan Tenaga Kerja dan Investasi, Go-Jek Serius Perangi Ofik