<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Dst0z6us8gwkTN77X0rX20oEkyfKRXzJfGsczCOz-3452204246.jpg" alt="Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dana mengendap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali jadi sorotan. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyoroti masih rendahnya realisasi belanja daerah di tengah banyaknya kebutuhan warga ibu kota. Menurutnya, dana endapan yang mencapai Rp19 triliun harus segera dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan masyarakat Jakarta. "Jangan sampai uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini dibuat tidur. Uang tersebut harus bekerja untuk pembangunan daerah. Pemprov DKI harus segera menuntaskan target realisasi anggarannya," ujarnya, Senin (27/10). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 17 Oktober 2025, realisasi pendapatan Pemprov DKI telah mencapai 72,21 persen. Namun realisasi serapan anggaran belanja baru menyentuh 52,6 persen. Artinya, masih ada selisih 19,61 persen anggaran yang belum digunakan. "Sampai dengan saat ini, masih ada sebanyak 19,61 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) TA (Tahun Anggaran) 2025 ini yang belum dipakai oleh Pemprov DKI. Padahal, kebutuhan warga Jakarta masih sangat banyak dan harus segera dipenuhi," tegas Justin. Mengacu pada data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, realisasi belanja subsidi baru mencapai 29,79 persen, sedangkan belanja modal hanya 25 persen. Pada saat yang sama, realisasi Penanaman Modal Daerah (PMD), termasuk untuk proyek MRT, baru 16,8 persen. "Salah satu kebutuhan primer warga Jakarta adalah belanja subsidi. Hal itu juga berkaitan dengan subsidi pangan. Berdasarkan data BPKD, realisasi belanja subsidi itu baru berada di angka 29,79 persen. Padahal, sebentar lagi kita sudah akan mencapai akhir tahun," katanya. "Sehingga, patut untuk dipertanyakan mengapa Pemprov DKI bisa memiliki dana endapan yang besar. Padahal, kita lagi sangat membutuhkan uang baik untuk pendidikan gratis, kesejahteraan warga, ataupun untuk melakukan percepatan ekonomi dan pembangunan," imbuhnya.

Dana mengendap Pemprov DKI Jakarta jadi sorotan, Justin Adrian soroti rendahnya realisasi belanja daerah, kebutuhan warga belum terpenuhi.

Serapan Anggaran Baru 52 Persen, DPRD DKI Desak Pemprov DKI Gunakan Dana Endapan Rp 19 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/JKT_Prescon-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-07JPG-379425763.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara. "Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangi&nbsp;utang atau saya pakai untuk bayar utang," kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan '1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth' di Jakarta, Kamis (16/10). Purbaya mengatakan, tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru, kata dia, tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran. "Masih ada dua minggu, kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong," ujarnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian mencatatkan realisasi yang masih rendah. "Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10). Rinciannya, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp 19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp 116,6 triliun. Sementara Kementerian PU merealisasikan belanja Rp 41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp 85,7 triliun dan Kementan Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp 27,3 triliun. Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen. Adapun total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun. Suahasil mendorong K/L untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa (BPJ); monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong".

Sejumlah K/L Berikut dalam Pantauan Purbaya, Serapan Anggarannya Rendah Bakal Dialihkan untuk Bayar Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-23-at-13.40.43.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Baktiono." width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Baktiono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengapresiasi kinerja dari dinas-dinas. Menurut dia, serapan anggaran beberapa dinas terutama counter part Komisi C DPRD Surabaya menunjukkan catatan positif. Baktiono mengungkapkan, serapan anggaran dinas counter part Komisi C sudah 130 persen tahun lalu. Dia mendorong agar Pemkot Surabaya melalui dinas-dinas untuk memaksimalkan angka penggunaan anggaran. &rdquo;Jangan sampai anggaran tidak terserap dengan baik. Dibanding dengan tahun lalu misalnya. Terutama untuk tahun ini, saya dorong agar anggaran bisa dihabiskan segera di tengah tahun,&rdquo; papar Baktiono kepada JawaPos.com. Dia mengusulkan agar anggaran 2024 sudah terserap banyak sebelum RAPBD 2024 untuk warga Surabaya. Sehingga, lanjut Baktiono, jika ada perubahan anggaran seperti penambahan bisa segera dianggarkan. &rdquo;Terutama persoalan drainase dan transportasi. Optimalisasi terkait Suroboyo Bus dan feeder bagaimana,&rdquo; ucap Baktiono.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengapresiasi kinerja dari dinas-dinas. Serapan anggaran menunjukkan catatan positif

Komisi C DPRD Surabaya Apresiasi Kinerja Pemkot, Serapan Anggaran Tercatat Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/eri-di-ruang-kerja-Balai-Kota-Surabaya-1-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggunakan 174 TV LED untuk mempublikasikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 2022. Rencananya, ratusan TV itu bakal dipasang di kantor dinas, kecamatan, dan kelurahan.  Sesuai instruksi Wali Kota Eri Cahyadi, publikasi akan ditayangkan secara elektronik melalui TV LED untuk mewujudkan transparansi di lingkup Pemkot Surabaya. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Syamsul Hariadi menyatakan, pengadaan TV LED untuk publikasi hasil serapan anggaran itu sudah dilakukan sejak November. Totalnya, saat ini ada 174 unit TV LED.  ”Tahun ini kita sediakan 174 unit, TV LED plus bracket (penyangga TV) untuk kelurahan dan kecamatan. Untuk distribusinya sudah sejak November dilakukan secara bertahap karena barang tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Semuanya sudah terpasang,” kata Syamsul, Selasa (13/12).  Syamsul mengungkapkan, dari 174 TV LED yang telah dianggarkan itu baru 29 wilayah kecamatan dan 146 kelurahan yang sudah menerima. Sedangkan yang belum menerima ada 2 kecamatan dan 8 kelurahan. Di antaranya yakni Kecamatan Wiyung dan Gayungan.  Sedangkan untuk kantor dinas, lanjut Syamsul, saat ini masih belum dianggarkan, karena menunggu proses penghitungan unit yang dibutuhkan masing-masing kantor dinas. Rencananya, pada Januari 2023 akan menganggarkan 30 unit TV LED untuk kantor dinas, kecamatan, dan kelurahan yang belum menerima.  ”Karena beberapa perangkat daerah (PD) rata-rata sudah ada yang memiliki TV LED, jadi tinggal proses mengisi aplikasinya saja. Rencananya, penganggaran TV LED itu dilakukan pada Januari 2023, bersamaan dengan dinas, termasuk 2 kecamatan dan 8 kelurahan itu,” lanjut Syamsul Hariadi.  Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dengan publikasi serapan anggaran itu masyarakat akan tahu kinerja dari masing-masing dinas, kecamatan, dan kelurahan. Dengan transparansi itu, diharapkan bisa meningkatkan integritas PD dan memutus mata rantai tindak korupsi di Pemkot Surabaya.  ”Karena kepala dinas, camat, dan lurah, itu ada kontrak kinerjanya, ketika hasil itu (serapan) dipublikasi, akan ketahuan sejauh mana kinerjanya selama setahun ini,” ujar Eri.

Pemkot Surabaya Beli 174 Unit LED untuk Tampilkan APBD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/fr-wonokromo.jpg" alt="TINGGAL MERAPIKAN: Kendaraan melintas di dekat proyek FR Wonokromo, Rabu (31/8). Penataan frontage Wonokromo ditargetkan rampung lebih cepat dari rencana semula. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TINGGAL MERAPIKAN: Kendaraan melintas di dekat proyek FR Wonokromo, Rabu (31/8). Penataan frontage Wonokromo ditargetkan rampung lebih cepat dari rencana semula. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serapan anggaran dan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kesempatan ini, Fatoni meminta setiap kabupaten/kota yang realisasi anggarannya masih rendah untuk memberikan penjelasan dan masalah yang dihadapi di lapangan.  Berdasarkan penjelasan yang didapat, persoalan didominasi oleh lelang yang dilakukan pada tahun yang sama dan pembayaran kontrak yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Hal ini menjadi persoalan yang berulang setiap tahunnya dan harus segera diperbaiki.  "Kalau sudah tahu ini masalah setiap tahun, harusnya diperbaiki segera. Kalau mau dilaksanakan tahun depan, silakan dilelang tahun ini. Kemudian untuk pembayaran kontrak itu tolong diperhatikan betul, jangan sampai dibayar akhir tahun, tapi dibayarkan berdasarkan kemajuan fisik," kata Fatoni dalam keterangannya, Minggu (11/9).  Masalah lainnya dipaparkan Fatoni, ialah mengenai petunjuk teknis (juknis) dari kementerian yang memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dia mengatakan, terdapat masalah juknis DAK terkait kesehatan yang baru tersedia pada Mei 2022, sehingga sampai saat ini anggaran tersebut belum terealisasi.  "Soal juknis ini yang belum turun juknisnya tolong Bapak dan Ibu bersurat juga ke kementerian terkait dengan dibuatkan tembusannya ke Kemendagri juga. Selain itu, Bapak Irjen juga ikut mendorong agar juknis kegiatan yang akan dilaksanakan tahun depan dapat diselesaikan akhir tahun sebelumnya," terangnya.  Fatoni juga meminta seluruh OPD dan kepala daerah dapat memperhatikan masalah yang berulang agar tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. "Pejabat pengelola keuangan jangan pakai tahun anggaran agar dapat bekerja sepanjang tahun termasuk Januari hingga April yang biasanya kosong begitu. Kemudian masalah perencanaan di tahun yang sama dengan pelaksanaan, mohon jangan diulangi lagi," tegas Fatoni.  Selain itu, dia menegaskan agar jadwal rencana kegiatan yang dibuat daerah dapat dipedomani. Ini penting dilakukan agar realisasi anggaran dari waktu ke waktu dapat terlihat perkembangannya.  "Kemudian soal monev, agar dilaksanakan minimal tiga kali dalam setahun agar dari perencanaan hingga evaluasi tertata rapi dan tidak ada yang terlewat. Kalau bisa hadirkan Forkopimda juga agar di sana dapat dibahas masalah-masalah Forkopimda juga," jelasnya.  Lebih jauh, Fatoni mengingatkan daerah agar membiasakan diri menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pasalnya, sistem tersebut akan menjadi aplikasi umum yang banyak digunakan.  "Nanti yang lain sudah mahir, Bapak dan Ibu malah ketinggalan," tandas Fatoni.

Serapan Anggaran Daerah Rendah karena Dua Masalah ini Terus Terulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Penundaan pencairan TPP tersebut karena serapan anggaran masih rendah.  Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan, penundaan itu karena serapan anggaran hingga triwulan II 2022 masih rendah.  ”Hingga triwulan II 2022 itu serapan anggaran masih sangat rendah. Padahal salah satu syarat pencairan TPP itu serapan anggaran minimal 40 persen,” ujar Helmy Budiman seperti dilansir dari Antara di Kota Makassar, Selasa (26/7).  Helmy Budiman menjelaskan, penundaan TPP ASN terhitung Juni. Penundaan pencairan yang dikuatkan melalui Surat Edaran Nomor 275.  Dia menambahkan, regulasi tersebut mengikuti perkembangan dan menyesuaikan realisasi belanja pada APBD dan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga saat ini, baru tiga OPD yang memenuhi syarat pencairan TPP karena serapan anggarannya sudah mencapai angka 40 persen, bahkan lebih.  ”Yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),” terang Helmy Budiman.  Menurut dia, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, serapan anggaran OPD rata-rata hanya berkutat pada belanja operasional, seperti pembayaran gaji dan TPP. ”Padahal, seharusnya menekankan agar OPD segera merealisasikan belanja modal karena berkaitan pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Helmy Budiman.

Serapan Anggaran Rendah, Pemkot Makassar Tunda Pencairan TPP ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/QODIR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan DPRD Gresik mewanti-wanti jajaran Pemkab Gresik soal realisasi belanja daerah tahun anggaran 2022. Betapa tidak, tahun anggaran sudah enam bulan berjalan, serapan anggaran masih di bawah 30 persen. Padahal, idealnya sudah mencapai 50 persen. Dewan pun menuntut organisasi perangkat daerah (OPD) pemkab untuk segera melakukan evaluasi kinerja. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan.  Ketua DPRD Gresik M. Abdul Qodir dalam evaluasi kinerja pemerintah semester pertama 2022 menyatakan, mayoritas serapan anggaran di bawah 30 persen. ’’Merata di seluruh OPD, harus segera dievaluasi. Jangan sampai pada akhir tahun banyak anggaran yang tidak terserap,’’ paparnya.  Dalam APBD 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tercatat mencapai Rp 246 miliar. Total kekuatan anggaran APBD 2021 Gresik mencapai Rp 3,192 triliun. Nah, pada tahun ini, anggaran belanja diproyeksikan Rp 3,6 triliun. ’’Harus ada percepatan belanja yang menjadi atensi publik. Terutama infrastruktur dan peningkatan layanan masyarakat,’’ harap ketua DPC PKB Gresik itu.  Politikus asal Wringinanom tersebut menyatakan bahwa diperlukan inovasi kongkret. Khususnya, dalam hal percepatan dan penyederhanaan birokrasi. Setidaknya, hal tersebut sudah tertuang dalam Perbup 49/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2022. ’’Harus dipahami terkait dengan penjabaran dan pelaksanaan APBD. Sehingga petugas teknis lebih mudah melaksanakan programnya,’’ ujar Qodir.  Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah. Politikus perempuan dari Gerindra itu menyatakan, anggaran belanja yang tidak kunjung terserap menunjukkan lemahnya perencanaan. Bahkan, jika tidak segera direalisasikan, itu akan sangat merugikan masyarakat. ’’Makanya, kami minta agar ini segera dievaluasi,’’ ujarnya.  Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi sektor pendapatan yang menunjukkan grafik peningkatan. Bahkan, beberapa melebihi target yang ditetapkan pada triwulan kedua. ’’Meskipun, ada beberapa sektor yang masih harus diperbaiki,’’ papar Nur Saidah.  Sektor tersebut, antara lain, pajak dan retribusi daerah tentang perbaikan pola kerja. Mulai parkir tepi jalan, pajak galian C, pajak restoran, hingga pajak penerangan jalan non-PLN. ’’Untuk mewujudkan target pendapatan, OPD dituntut berinovasi, terutama yang menjadi penopang sumber pendapatan asli daerah (PAD),’’ tandasnya.

Serapan Anggaran Rendah, Ketua DPRD Gresik: Harus Segera Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BAKTIONO.jpg" alt="Anggota Komisi C DPRD Surabaya Baktiono (kanan). (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi C DPRD Surabaya Baktiono (kanan). (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Setiap tahun serapan dana kelurahan (dakel) di Surabaya selalu rendah. Hingga akhir Mei 2022, pemakaian anggaran tersebut baru 17,25 persen. Hal itu disebabkan pemkot belum membuat aturan teknis penggunaan dakel.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menyampaikan, pagu dakel tahun ini mencapai Rp 427.239.261.262. Sampai pertengahan tahun, yang terserap hanya Rp 71.573.815.451. ”Saya lihat, laporan 2021 penyerapan dakel juga tidak optimal,” ucapnya.  Tahun lalu alokasi dakel Rp 550.702.730.268. Hingga akhir 2021, persentase anggaran yang terserap hanya 29,26 persen atau Rp 161.121.391.961. Menurut Baktiono, seluruh anggaran dakel harus digunakan, jangan sampai tersisa. ”Karena dakel digunakan untuk dua hal, pembangunan sarana-prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya setelah memimpin rapat komisi C bersama bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan kemarin (4/7).  Dari paparan lurah dan camat, minimnya serapan dakel disebabkan pemkot belum membuat aturan detail pemakaian dana itu. Menurut Baktiono, Surabaya terlambat dalam pemanfaatan dakel. ”Kami mendorong agar segera dibuat peraturan. Seluruh parpol setuju kok,” tuturnya.  Jika diperinci, dakel 2021 yang diserap untuk pembangunan sarpras hanya Rp 4.803.119.636 atau 1,48 persen. Dakel 2022 (Januari–Mei) yang dipakai untuk sarpras Rp 403 juta (0,21 persen). Serapan dakel untuk pemberdayaan masyarakat pada 2021 Rp 156.318.272.325 (69,33 persen). Pada 2022, dakel yang digunakan guna memberdayakan masyarakat terserap Rp 71.573.815.451 (31,37 persen).  Anggota Komisi C DPRD Surabaya Endy Suhadi menuturkan, berdasar Permendagri 130/2018, persentase dakel 5 persen dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). ”Segera realisasikan program pembangunan fisik. Ini sudah setengah perjalanan pada 2022,” paparnya.  Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habiba mengatakan, permasalahan yang dihadapi para lurah tidak hanya berkutat pada pemakaian dakel. Saat dewan rapat bersama lurah pada 1 Juli lalu, ada satu lurah yang kesulitan memproses data calon masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebanyak 300 data calon MBR belum ditindaklanjuti (disurvei). ”Sudah minta tolong ke dinas sosial (dinsos), tapi dinsos tidak memiliki tenaga survei,” terangnya.  Keluhan-keluhan para lurah itu dituangkan di dalam kertas. Para lurah tidak diperkenankan menuliskan asal kelurahan. Habiba mendorong pemkot untuk membangun komunikasi yang baik antara OPD teknis dengan kelurahan dan kecamatan. (sam/c6/aph)

Soroti Dana Kelurahan di Surabaya Baru Terserap 17,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-15.29.11-1.jpg" alt="Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Khofifah Indar Parawansa bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serapan APBD Kota Surabaya disebut paling besar se-Jawa Timur. Atas hal itu, Jumat (8/4), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui Wali Kota Surabaya.  Khofifah menyebut pertemuan itu untuk membicarakan beberapa hal. Di antaranya adalah mengantisipasi efek pembangunan, hingga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).  ”Hal-hal seperti itu yang kita bahas, sampai hal-hal strategis bagaimana serapan UMKM dari APBD yang ditarget pemerintah pusat Rp 26,8 triliun. Kenapa saya yang harus silaturahmi ke sini, karena skala APBD Surabaya paling besar di Jawa Timur, sehingga belanja untuk APBD terkait dengan PBJ (pengadaan barang dan jasa) untuk UMKM menjadi signifikan,” ujar Khofifah.  Keduanya juga membahas mengenai bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari mulai gizi buruk yang sangat sukses dilakukan di Surabaya pada dua tahun terakhir serta bagaimana menurunkan stunting lebih signifikan, kemudian menurunkan TB juga supaya lebih signifikan lagi.  Menurut Khofifah, format-format yang sudah dilakukan Wali Kota Surabaya bersama jajaran pemkot sudah sangat cukup memberikan gambaran bahwa target pemerintah pusat Rp 26,8 triliun bisa dicapai. ”Makanya, ini harus cocok-cocokan pikiran, sehingga sektor UMKM yang harus di-create dan proses kurasinya serta akses marketnya harus bisa terkonsolidasikan,” ucap Khofifah.  Pertemuan itu juga dilakukan untuk mencocokkan pikiran atau meeting of mind. Menurut dia, meeting of mind penting dilakukan karena Kota Surabaya merupakan kota metropolitan.  ”Jadi, sangat banyak hal yang ekosistemnya bisa mengalami perubahan-perubahan dan ini harus jadi bagian dari antisipasi kita bersama,” kata Gubernur Jatim Khofifah di Balai Kota Surabaya.  Sementara itu, Wali Kota Eri mengatakan, pertemuan tadi banyak membahas tentang penanggulangan PMKS, menggerakkan ekonomi kerakyatan, menggerakkan pasar, dan pengembangan wisata. Termasuk pula soal aset pemkot yang digunakan untuk UMKM dan juga APBD 40 persen untuk PJB UMKM.  ”Setelah kita paparkan, ternyata sudah sejalan dengan apa yang diinginkan dan dipikirkan beliau. Jadi, langkah yang kita lakukan sudah sejalan dan selaras berkat arahan dan bimbingan Ibu Gubernur. Saya selalu sampaikan bahwa Pemkot Surabaya ini harus in line dengan Pemprov Jatim, tadi sudah disampaikan Ibu Gubernur langkah-langkah kita,” kata Wali Kota Eri.  Dia berharap, dengan adanya pertemuan bisa memberikan yang terbaik untuk umat di Kota Surabaya. ”Semoga sinergi pemkot dengan pemprov bisa terus ditingkatkan ke depannya,” ujar Eri.

Skala APBD Surabaya Terbesar, Gubernur Jatim Datangi Wali Kota Eri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Percepatan itu diperlukan mengingat Tahun Anggaran 2021 akan segera berakhir.  Tito menegaskan, percepatan realisasi belanja APBD merupakan salah satu arahan presiden. Sama halnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Menurut Tito, belanja daerah akan mendorong bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.  Berdasar data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November, tren 3 bulan terakhir, yakni dari September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional adalah Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen. Angka itu masih di bawah total belanja daerah secara nasional pada 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 837,18 triliun atau 67,98 persen.  ”Untuk belanja provinsi pada 2021 sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen, masih di bawah belanja provinsi pada 2020, yaitu Rp 258,05 triliun atau 70,70 persen,” kata Tito.  Selain itu, belanja kabupaten pada 2021 adalah Rp 444,02 triliun atau 62,58 persen, masih di bawah belanja kabupaten pada 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun atau 66,92 persen. Untuk realisasi belanja kota pada 2021 baru mencapai angka Rp 99,94 triliun atau 60,89 persen. Capaian itu juga masih di bawah belanja pada 2020 yang mencapai Rp 104,79 triliun atau 66,41 persen.  Tito menyebutkan, sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih terbilang rendah, di bawah 70 persen, seperti Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.  Sedangkan kabupaten dengan realisasi belanja terendah, di bawah 50 persen, yakni Kabupaten Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kupang, Muna, dan Takalar. Kemudian, kota dengan realisasi belanja di bawah 50 persen, yakni Kota Ambon, Balikpapan, Tanjung Balai, Banda Aceh, Bandar Lampung, Sorong, Bandung, Kota Banjar, dan beberapa kota lain.  ”Waktu yang tinggal satu bulan ini, seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021,” tegas Tito.  Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi belanja. Di antaranya mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap perangkat daerah, mempercepat realisasi Bantuan Sosial (Bansos), Jaring Pengaman Sosial (JPS), mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan, dan penggunaan anggaran bidang kesehatan lainnya.  ”Daerah perlu juga meninjau ulang program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah, untuk dialihkan kepada program atau kegiatan yang menjadi prioritas utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi beserta dampaknya,” ungkap Fatoni.  Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Kemendagri pun melakukan monitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggu. Bahkan, Ditjen Bina Keuda, lakukan evaluasi harian dengan melibatkan sekretaris daerah kabupaten/kota beserta jajarannya secara virtual, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.  Fatoni menambahkan, Kemendagri juga menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuda ke daerah untuk memantau percepatan realisasi belanja tersebut. ”Untuk mempercepat realisasi belanja APBD pada Tahun Anggaran 2022 dan periode mendatang, Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah,” ucap Fatoni.

Tito Kembali Peringatkan Daerah Percepat Realisasi Belanja APBD 2021

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#serapan anggaran

Berita Terkini