<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/INKA-241908727.jpg" alt="Proses pembuatan gerbong kereta api. (Dok.PT INKA Banyuwangi)." width="100%">
<figcaption>Proses pembuatan gerbong kereta api. (Dok.PT INKA Banyuwangi).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sejak resmi beroperasi akhir 2024, Industri Kereta Api (INKA) Banyuwangi telah merekrut ratusan pekerja lokal, terutama lulusan SMK di Banyuwangi. Bahkan banyak dari mereka yang diberangkatkan ke Tiongkok dan Jepang untuk training. Kini pabrik kereta terbesar se-Asia Tenggara itu menargetkan mampu memproduksi 250 gerbong kereta api setahun. Direktur Pengelolaan Kualitas PT INKA Banyuwangi Bambang Jatmika, mengatakan pabrik kereta api Banyuwangi baru memulai produksi pada Desember 2024. Tahun ini INKA Banyuwangi memproduksi 100 gerbong kereta api, karena masih dalam tahap pemenuhan investasi mesin produksi agar beroperasi maksimal. &ldquo;Mesin produksi datang semua pada kuartal ketiga atau semester akhir tahun ini. Baru kami bisa produksi maksimal. Targetnya mulai 2026, per tahunnya bisa memproduksi 250 gerbong yang nilainya setara Rp 4 triliun,&rdquo; kata Bambang saat mendampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau produksi kereta di PT INKA Banyuwangi, di Kecamatan Kalipuro, Rabu (2/7). Bambang melanjutkan, untuk bisa memenuhi target produksi tersebut, PT INKA Banyuwangi membutuhkan hingga 1.000 tenaga kerja. Saat ini telah terserap 600 tenaga kerja, mayoritas lulusan SMK hingga D3 dari Banyuwangi. &ldquo;Kami merekrut banyak tenaga kerja. Bahkan lulusan SMK tahun 2025 di Banyuwangi semuanya sudah terserap. Anak-anak yang baru lulus ini diikutkan training di Madiun, juga sebagian training di Tiongkok dan Jepang,&rdquo; kata Bambang. Saat ini INKA Banyuwangi masih membuka kesempatan kerja bagi lulusan SMK serta sarjana untuk mengisi kebutuhan SDM. INKA juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Banyuwangi untuk memastikan para pekerja mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Bambang menjelaskan pabrik di Banyuwangi fokus pada produksi kereta dengan teknologi modern. Yakni kereta yang menggunakan teknologi berbasis robotik dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). &ldquo;Kita siapkan semua mesin yang berbasis robotik dan AI. Kereta tersebut akan beroperasi secara otomatis, tidak lagi menggunakan lokomotif untuk menjalankannya. Salah satunya yang saat ini tengah kami produksi untuk memenuhi permintaan PT KCI (Kereta Commuter Indonesia),&rdquo; ungkapnya. Bupati Ipuk mengatakan keberadaan PT INKA Banyuwangi merupakan investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Mulai dari membuka lapangan kerja hingga menggeliatkan perekonomian warga sekitar. &ldquo;Kami berterima kasih karena anak-anak Banyuwangi mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan peningkatan kompetensi dengan fasilitasi dari INKA. Bahkan mereka mendapat kesempatan training hingga ke luar negeri. Selain itu perekonomian sekitar pabrik juga menggeliat dengan adanya industri yang berjalan,&rdquo; kata Ipuk. Ipuk menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan kemudahan investasi yang akan masuk ke Banyuwangi. &ldquo;Pemerintah daerah akan memberikan kemudahan bagi investasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Banyuwangi,&rdquo; tambah Ipuk.

Tahun ini INKA Banyuwangi memproduksi 100 gerbong kereta api, karena dalam tahap pemenuhan investasi mesin produksi agar beroperasi maksimal

Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal hingga Training ke Luar Negeri, INKA Banyuwangi Targetkan Produksi 250 Gerbong per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/WhatsApp-Image-2021-01-10-at-17.28.49.jpeg" alt="Sejumlah tenaga kerja terlihat beraktivitas dalam program padat karya tunai yang digelar Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga kerja terlihat beraktivitas dalam program padat karya tunai yang digelar Kementerian PUPR. Dokumentasi Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan penyerapan program Padat Karya Tunai (PKT) sebanyak 777.206 tenaga kerja pada tahun ini.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Terutama infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.  Menteri berharap program itu dapat langsung memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.  ”Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (11/1).  Kementerian PUPR pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema padat karya tunai. Alokasi anggaran program tersebut untuk tahun ini disiapkan guna menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang dengan anggaran sebesar Rp 12,06 triliun.  Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran Rp 3,23 triliun yang dilaksanakan seluruh balai besar wilayah sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR di 34 Provinsi.  Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp 2,25 triliun dan pembuatan akulfer buatan simpanan air hujan (ABSAH) senilai Rp 70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.  Selanjutnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) air tanah dan air baku di 1.703 lokasi sebesar Rp 68,49 miliar, OP irigasi dan rawa di 735 lokasi sebesar Rp 213 miliar, tugas pembantuan OP irigasi dan rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP sungai dan pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 244 miliar, dan OP bendungan, danau, situ, embung sebesar Rp 60,52 miliar di 503 lokasi.  Di bidang jalan dan jembatan, menurut Basuki, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp 1,05 triliun, preservasi jembatan Rp 460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan Rp 1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan balai besar pelaksanaan jalan nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.  Kemudian bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp 910 miliar, sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp 1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.  ”Untuk pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, serta kota tanpa kumuh (kotaku) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp 260 miliar. Anggaran padat karya juga disalurkan Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan Rp 2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya,” tutur Basuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IpRv1fOk7Fk

Kementerian PUPR Targetkan Padat Karya Tunai Serap 777.206 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-08-31-at-22.31.50.jpg" alt="Sejumlah peserta padat karya tunai Program Kotaku. Dokumentasi Kementerian PUPR" width="100%">
<figcaption>Sejumlah peserta padat karya tunai Program Kotaku. Dokumentasi Kementerian PUPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah menyerap 12.046 tenaga kerja hingga 31 Agustus.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.  ”Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT Program Kotaku juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa. Pola pelaksanaan PKT juga memperhatikan protokol jaga jarak untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki seperti dlansir dari Antara Kamis (3/9).  Pada Tahun Anggaran 2020 Program Kotaku dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Hingga 31 Agustus, penyerapan program Kotaku mencapai Rp 305 miliar atau 71 persen dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.046 orang atau 92,8 persen.  Menurut menteri, PKT Program Kotaku dilaksanakan melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih, dan akses sanitasi layak. Salah satunya dilaksanakan di kota/kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten.  ”Program Kotaku juga dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi,” ujar Basuki.  Di Provinsi Jabar, lanjut dia, Program Kotaku menyasar 12 kelurahan di Kota Bogor, lima kelurahan di Kabupaten Bogor, satu kelurahan di Kota Depok, dan lima kelurahan di Kota Bekasi. Untuk wilayah Banten meliputi 3 kelurahan di Kota Serang, 2 kelurahan di Kota Cilegon, dan 3 kelurahan di Kota Tangerang Selatan.  ”Total pelaksanaan Kotaku di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek), dan Banten sebanyak 31 kelurahan dengan anggaran Rp 31 miliar. Diharapkan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19,” papar Basuki.  Dia menambahkan, potensi tenaga kerja terserap Program Kotaku di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten pada 2020 sebanyak 1.054 orang dengan target upah tenaga kerja sebesar Rp 7,75 miliar. Selama periode 2015–2019, Program Kotaku di wilayah Bodebek dan Banten berhasil mengurangi kawasan kumuh perkotaan seluas 1.526,85 hektare dari total luas target 2.349,31 hektare.  ”Sisa kawasan kumuh yang belum tertangani 822,46 hektare akan terus ditangani Kementerian PUPR untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, nol persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak,” ucap Basuki.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AM0_ReDzZoI

Program Kota Tanpa Kumuh Kementerian PUPR Serap 12.046 Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IDA-FAUZIYAH1.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan empat kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sebelum merebaknya Covid-19. Saat itu tengah mengalami tren positif dengan tingkat pengangguran semakin menurun hingga mencapai 4,9 persen pada survei BPS Februari 2020 lalu.  "Adanya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan termasuk bertambahnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengenaan status dirumahkan," kata Menaker Ida melalui siaran pers, Jumat (19/6).  Menurut Ida, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak di seluruh sektor perekonomian yang muaranya pada ketenagakerjaan. Jumlah pekerja yang terdampak situasi pandemi Covid-19 mencapai 1,7 juta orang, baik pekerja formal maupun informal.  "Kami juga mengantisipasi tambahan pengangguran yang diestimasi mencapai 2,92 hingga 5,23 juta orang. Kita berusaha menekan angka pengangguran agar tidak tembus 2 digit," ujarnya.  Dia pun berharap, hingga akhir tahun nanti, investasi akan terus tumbuh, sehingga tenaga kerja yang terserap akan semakin meningkat. "Kita ingin dunia usaha terus membaik agar roda kegiatan ekonomi mampu bergerak yang pada akhirnya menyerap kembali tenaga kerja. Di masa transisi kenormalan baru, diharapkan aliran investasi terus tumbuh hingga akhir tahun agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ujarnya.  Sebelumnya, untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap dunia kerja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan enam kebijakan strategis. Enam upaya mitigasi tersebut yakni paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha agar tidak melakukan PHK. Kedua, insentif pajak penghasilan bagi para pekerja.  Ketiga, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal. Keempat, pemberian prioritas Kartu Prakerja bagi para pekerja yang menjadi korban PHK. Kelima, perluasan program industri padat karya. Keenam, perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik di negara penempatan maupun setelah kembali ke tanah air.  "Selaras mitigasi tersebut, Kemnaker juga telah melakukan langkah strategis mulai dari refocusing anggaran maupun perubahan kebijakan untuk mempertimbangkan kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nmNFdyZfS58  https://www.youtube.com/watch?v=gvfytZVNx3o  https://www.youtube.com/watch?v=IL8mS7Ucx1c

Menaker Harap Investasi Terus Tumbuh sehingga Serap Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-airlangga-optimistis-jiipe-bisa-serap-500-ribu-tenaga-kerja_m_194879.jpeg" alt="Menperin Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menperin Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dinilai sebagai model kawasan industri generasi ketiga. Yakni, kawasan indsutri yang dilengkapi dengan infra dan suprastruktur andal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Menurut dia, model kawasan industri generasi ketiga adalah kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, ramah lingkungan, dan inovatif. Diharapkan, model tersebut bisa menuju terwujudnya kota industri baru. Airlangga mengatakan, JIIPE telah siap untuk menampung investasi dengan menyiapkan zona untuk Port Estate, Heavy Industry, Medium Industry, Light Industry, Commercial, Pelabuhan, dan Kawasan Pemukiman. "Jadi industri tinggal masuk saja di JIIPE," kata Airlangga saat peresmian Kawasan Industri Terintegrasi JIIPE dan kapal pendukung tol laut oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (9/3). Dia menyatakan, masih dibutuhkan beberapa peningkatan infrastruktur untuk mendukung beroperasinya Kawasan Industri JIIPE. Antara lain, pelebaran Jalan Daendels, penyambungan rel kereta api sepanjang 11 KM dari Stasiun Duduk Sampeyan ke lokasi JIIPE, dan terkoneksinya Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar dengan JIIPE. "Saat ini sudah ada delapan perusahaan yang berinvestasi, meliputi dua perusahaan sudah beroperasi, dua perusahaan dalam proses pembangunan pabrik, dan empat lainnya akan mulai pembangunan," kata Ketum Golkar itu. Dia berharap, dengan diresmikannya&nbsp;JIIPE bisa menyerap 500 ribu tenaga kerja. Lebih dari itu, bisa menimbulkan multiplier effect&nbsp;untuk 10 tahun mendatang. Menurutnya, saat ini JIIPE sudah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri seluas 1.760 hektare. JIIPE juga memiliki kantor pengelola yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti pembangkit tenaga listrik 23 MW yang telah beroperasi sejak November 2017. Selain itu, terdapat juga water treatment plant, jaringan pipa gas yang saat ini sudah terkoneksi dengan pipa gas Perusahaan Gas Negara (PGN), sistem telekomunikasi dengan fiber optik dan internet broadband, serta pelabuhan. Diharapkan itu dapat menurunkan biaya logistik dan biaya produksi. JIIPE diresmikan Jokowi yang didampingi sang istri Iriana Joko Widodo, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan istrinya Nina Kirana Soekarwo. Tampak pula Menteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Menteri Airlangga Optimistis JIIPE Bisa Serap 500 Ribu Tenaga Kerja