<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/atasi-terorisme-istana-akan-aktifkan-lagi-koopsusgab-tni_m_213305.jpeg" alt="Mobil Baracuda dan kendaraan kepolisi lainnya bersiaga ketika ada serangan teror di Polda Riau, Rabu (16/5)" width="100%">
<figcaption>Mobil Baracuda dan kendaraan kepolisi lainnya bersiaga ketika ada serangan teror di Polda Riau, Rabu (16/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi teror yang terus berlangsung membuat pemerintah terus mencari cara untuk menyelesaikannya. Salah satu opsi yang saat ini diambil ialah mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI yang diperbantukan ke Polri. Kemarin pagi (16/5), Mapolda Riau diserang lima orang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213211/wakapolri-terduga-teroris-riau-dan-surabaya-terindikasi-sama" target="_blank">teroris</a>. Menyusul serangkaian di Surabaya pada Minggu dan Senin lalu yang menewaskan puluhan orang. Peristiwa di Riau menyebabkan seorang polisi gugur dan empat teroris tewas. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menyampaikan, rencana pembentukan kembali Koopssusgab sudah mendapat lampu hijau. "Sudah direstui presiden dan diresmikan kembali oleh panglima TNI," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (16/5). Untuk diketahui, Koopssusgab merupakan pasukan TNI yang bertugas sebagai antiteror. Komando tersebut berasal dari pasukan khusus yang dimiliki tiga matra TNI. Yakni Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI-AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI-AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU. Dibentuk pada 2015, Koopssusgab sempat nonaktif di era Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Dengan diterjunkannya pasukan khusus yang terlatih, Moeldoko berharap upaya pemberantasan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/17/213257/warga-singosari-terduga-teroris-ditembak-mati" target="_blank">terorisme</a> bisa lebih efektif. "Pasukan itu dipersiapkan dengan baik. Secara infrastruktur, secara kapasitas, mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru mana pun," imbuhnya. Terkait teknis kerjanya agar tidak berbenturan dengan Densus 88 Antiteror Polri, Moeldoko enggan membeberkan. Pasalnya, hal itu merupakan persoalan teknis yang berkaitan dengan strategi aparat dan prajurit. Dia menyebutkan, pelibatan TNI sangat diperlukan bila skala teror sudah pada tingkat menengah dan tinggi. "Kalau spektrumnya sudah menuju medium sampai high intensity, ya di situlah kira-kira pelibatannya," tambah dia. Moeldoko menilai kondisi aktivitas teroris yang akhir-akhir ini terjadi di Surabaya, Sidoarjo, dan Riau sudah termasuk dalam kategori medium. Lantas, apa dasar hukum pengaktifan Koopssusgab? Mantan panglima TNI itu menyebutkan, pembentukan Koopssusgab tidak memerlukan dasar hukum. "Bahasanya, saat ini terjadi situasi darurat bahwa itu adalah hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beri aksi," jelasnya. Atas dasar itu, Moeldoko meminta masyarakat tidak terlalu panik dengan rangkaian teror yang berlangsung belakangan. Sebab, pemerintah tengah mengerahkan seluruh upaya demi terciptanya stabilitas nasional. Menyangkut hal teknis dan taktis, Menko Polhukam Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto juga enggan membeberkan secara detail. Saat ditanya soal Koopssusgab yang diaktifkan lagi oleh pemerintah, dia menyampaikan bahwa itu termasuk hal teknis. "Nggak bisa dijelaskan. Teknis kok dijelaskan kepada publik," tuturnya. Menurut dia, tidak semua strategi penanggulangan terorisme bisa dibeberkan kepada masyarakat luas. Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menerangkan, setelah insiden kericuhan yang berlanjut penyanderaan di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, TNI sudah terlibat dalam sejumlah operasi penangkapan terduga teroris yang dilakukan Densus 88. "Kami sudah bekerja sama dengan Kopassus. Penangkapan-penangkapan ini sudah melibatkan Kopassus," ungkapnya kepada awak media kemarin.

Atasi Terorisme, Istana Akan Aktifkan Lagi Koopsusgab TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenangan-iqbal-akan-sosok-auzar-yang-bikin-hati-terenyuh_m_213248.jpeg" alt="Mapolda Riau diserang orang tak dikenal terduga teroris, Rabu (16/5) pagi. Dua korban meninggal akibat serangan ini, salah satunya Ipda H Auzar." width="100%">
<figcaption>Mapolda Riau diserang orang tak dikenal terduga teroris, Rabu (16/5) pagi. Dua korban meninggal akibat serangan ini, salah satunya Ipda H Auzar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai bagian dari Kepolisian RI, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Mochammad Iqbal turut berduka atas meninggalnya Ipda H Auzar. Meninggalnya lelaki yang dua tahun lagi menginjak masa pensiun itu menciptakan duka mendalam bagi Iqbal. Bagaimana tidak, mereka pernah satu kantor. Iqbal mengaku sempat bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Riau. Ketika baru menginjakkan kaki di sana, Iqbal dibantu Auzar untuk mencari tempat tinggal sementara. "Saya kan pertama di sana nggak tahu ke mana. Beliau nawarin kalau mau kos dibawa ke Jalan Sumatera. Jadi dia selalu ingin membantu. Maka saya dengar itu (meninggal) saya sedih juga," kata dia di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/5). Ketika itu, Auzar masih berpangkat Bripda. Sosoknya cukup disegani dan dikenal banyak orang. "Seluruh polisi di sana nggak ada yang nggak kenal sama beliau karena sangat baik dan menonjol kinerjanya, kebaikannya, rendah hati," ungkap Iqbal. Auzar pun terkenal simpatik kepada atasan hingga bawahannya. Bahkan bisa dibilang, tak pernah mengeluh. "Mukanya begitu saja. Mau panas, dingin, capek, senyum terus," kenang polisi bintang satu itu. Auzar juga dikenal sebagai sosok yang agamis. "Dekat sama masjid dan musala, ngajar ngaji, jadi muazin," tambahnya. Lebih lanjut Iqbal mengatakan bahwa Auzar sejatinya bakal pensiun dalam waktu dekat. Namun memang, takdir berkata lain. Dia harus kehilangan nyawa setelah ditabrak terduga teroris di Mapolda Riau. Atas kejadian ini, pangkat Auzar pun dinaikkan. "Sudah dinaikkan Anumerta. Jadi Iptu Luar Biasa," pungkas Iqbal.

Kenangan Iqbal akan Sosok Auzar yang Bikin Hati Terenyuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-aksi-teror-begini-perintah-prabowo-subianto-ke-kadernya_m_213115.jpeg" alt="Masyarakat mengecam aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa hari terakhir, Rabu (16/5)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat mengecam aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa hari terakhir, Rabu (16/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bersama dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sepakat mengenai definisi terorisme dalam rancangan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Terorisme. Termasuk di dalamnya yang disepakati yakni menyoal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyambut baik pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme. Menurutnya, memberantas terorisme tidak bisa hanya dilakukan Polri. "Kalau Gerindra berpendapat demikian (TNI perlu dilibatkan). Saya berpendapat demikian. Semua komponen harus bekerja sama," ujar Prabowo Subianto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/5). Bahkan, ungkap Prabowo, dirinya sudah memerintahkan anak buahnya untuk siap siaga apabila dibutuhkan untuk menjaga keamanan. Misalnya berjaga di tempat ibadah. Hal itu untuk menjamin keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah. "Saya juga sudah perintahkan kader-kader Gerindra. Kami punya laskar harus jaga semua tempat ibadah," katanya. Menurut mantan Danjen Kopassus ini, di negara-negara lain juga militer dilibatkan dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Pasalnya memang dalam memberantasan terorisme aparat keamanan mesti bersatu. "Di bangsa lain tentara mereka dilibatkan. Jadi, menurut saya merasa pentingnya TNI diikutsertakan," pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengaku selama ini ada perbedaan definisi mengenai terorisme. Namun, saat ini pemerintah dan partai pendukung telah satu suara. TNI juga akan dilibatkan dalam menangani kasus-kasus terorisme. Sebelumnya militer sama sekali tidak dilibatkan dalam menangani kasus terorisme. TNI hanya dilibatkan apabila diminta saja.

Marak Aksi Teror, Begini Perintah Prabowo Subianto ke Kadernya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-identitas-penyerang-mapolda-riau_m_213103.jpeg" alt="Suasana Mapolda Riau setelah mendapat serangan terduga teroris." width="100%">
<figcaption>Suasana Mapolda Riau setelah mendapat serangan terduga teroris.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima terduga teroris melancarkan aksinya di Mapolda Riau pagi tadi. Mereka menyerang petugas yang berjaga di pintu masuk markas kepolisian daerah itu. Polisi langsung mengambil tindakan dengan menembak keempat terduga teroris tersebut. Satu orang sempat kabur, namun tak lama berhasil ditangkap. Setelah tujuh jam kejadian tersebut, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto akhirnya membeberkan identitas orang tak dikenal yang diduga teroris itu. Pelaku pertama bernama Mursalim alias Ical alias Pak Ngah, 42. Pria yang tidak bekerja itu merupakan warga Jalan Raya Dumai-Sei Pakning, Jalan Santri Assakinah Keluraha Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau. Kedua bernama Suwardi, 28, yang beralamat Jalan Raya Lubuk Gaung, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai. Ketiga Adi Sufiyan, 26, seorang wiraswasta yang beralamat di Jalan Pendowo, Gang Mekar, Kelurahan Bukit Batrem I, Kecanatan Dumai Timur, Kota Dumai. Dan terkahir bernama Daud. "Tapi mohon maaf ini belum teridentifikasi sampai saya terima jam 14.55 WIB," ujar Setyo saat menggelar konferensi pers di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/5). Adapun yang masih hidup, kata Setyo, sedang dalam pemeriksaan oleh Densus 88 Antiteror. "Yang masih hidup masih diinterogasi," pungkasnya.

Ini Identitas Penyerang Mapolda Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekrutmen-teroris-di-indonesia-bukan-lewat-medsos-tapi-lewat-sini_m_213094.jpeg" alt="Diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Cegah dan Perangi Aksi Teroris di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Cegah dan Perangi Aksi Teroris di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekrutan calon teroris di Indonesia ternyata masih menggunakan cara langsung atau tatap muka (offline) ketimbang melalui media sosial (online). Sedangkan, penyebaran paham radikalisme menggunakan media sosial (medsos). Menurut pengamat terorisme Universitas Indonesia Solahudin, peran media sosial nyatanya tidak terlalu signifikan terkait proses rekruitmen kelompok ekstrimis. "Peran medsos bagi kelompok ekstrimis di Indonesia berbeda dengan negara lain. Di Eropa radikalisasi dan rekruitmen melalui medsos. Demikian juga di Malaysia. Tapi di Indonesia berbeda, radikalisasi memang menggunakan medsos. Tapi rekruitmen lebih banyak dilakukan secara offline," katanya di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5). Solahudin melanjutkan dari keterangan 75 narapidana kasus terorisme (napiter), tercatat hanya sebanyak tujuh kasus atau sembilan persen yang bergabung dengan kelompok ekstrimis melalui medsos. Sedangkan, 91 persen direkrut melalui offline yaitu tatap muka dan melalui forum keagamaan. "Jadi untuk rekruitmen offline dan radikalisasi online. Kenapa offline menjadi pilihan di Indonesia, karena di Indonesia ada kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul," terangnya. "Masih sangat mudah menemukan momen-momen offline yang menyiarkan propaganda ISIS. Terlebih di negeri ini, UU Terorisme tidak memiliki satu pasalpun yang bisa menjerat orang yang menyebarkan terorisme. Itulah sebabnya, kelompok ini cenderung tidak memerlukan online," paparnya. Alasan kedua, menurut Solahudin, kelompok ekstrimis tidak terlalu percaya pada media sosial untuk melakukan rekruitmen adalah karena dunia maya susah dipercaya. "Banyak kasus penipuan terjadi di channel telegram yang terkait ISIS. Kasus Susan Elmira, si penipu pemalsuan dokumen untuk kelompok terorisme, dan Elang, penipu perempuan yang hendak berhijrah ke Suriah, menjadi contoh di antara sekian banyak kasus," tuturnya.

Rekrutmen Teroris di Indonesia Bukan Lewat Medsos, Tapi Lewat Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-bertanya-tentang-terorisme-bagaimana-harus-menjawabnya_m_213075.jpeg" alt="Praktisi pendidikan anak, inisiator jaringan Semua Murid Semua Guru (SMSG) Najeela Shihab, di Jakarta, Kamis (26/4)." width="100%">
<figcaption>Praktisi pendidikan anak, inisiator jaringan Semua Murid Semua Guru (SMSG) Najeela Shihab, di Jakarta, Kamis (26/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak dipungkiri segala pemberitaan tengah menyajikan peristiwa aksi terorisme. Sehingga, tidak jarang anak-anak secara tidak sengaja menyaksikan pemberitaan yang disaksikan orangtuanya. Namun, langkah apa yang harus dilakukan orang tua dalam menjelaskan terorisme atau aksi mengerikan tersebut kepada anak? Praktisi pendidikan anak Najeela Shihab memberikan tips bagi para orang tua dalam menghadapi situasi tersebut. 1. Dalam memulai pembicaraan dengan anak tentang terorisme, kekerasan dan situasi darurat, pilihlah suasana dan waktu yang tepat. Sehingga anak pun siap dan menyimak dengan baik informasi yang akan disampaikan. 2. Tanyakan perasaan anak dan cari tahu seberapa banyak informasi yang diketahui anak tentang teror atau kekerasan. Ajukan pertanyaan, seperti: "Dengar berita hari ini? Apakah tadi heboh dibicarakan?" 3. Setiap anak memiliki tingkat kecemasan yang berbeda dan cara mengekspresikan emosi yang unik. Maka orangtua harus mengajak anak untuk mengenali dan mengidentifikasi emosinya. 4. Orang tua atau guru perlu menunjukkan sikap tenang dan tidak menularkan kekhawatiran yang berlebihan. Hindari menyalahkan dan memperkuat prasangka yang salah terhadap kelompok tertentu. 5. Apabila anak berbagi fakta, opini, atau spekulasi tertentu, ajukan pertanyaan mengenai kredibilitas informasi, seperti: "Sudah dicek kembali ke website resmi? Apa manfaatnya kalau gambar ini disebar?" Jadilah teladan bagi anak tentang literasi media dan informasi dengan selalu kritis mengecek kebenarannya. 6. Ajarkan anak untuk tahu bereaksi dalam situasi darurat, misalnya bersikap tenang, tahu tanda/lambang keamanan, seperti pintu darurat, hafal nomor telepon orang tua, tahu cara mengungkapkan kecemasan kepada orang dewasa, memahami dan dapat mengikuti instruksi, serta menghindari kerumunan. 7. Bimbing anak untuk sensitif dan responsif pada lingkungan sekitar, misalnya siapa yang butuh bantuan. Ajari dengan pertanyaan, "Apa yang bisa kamu lakukan kalau..?" atau "Bagaimana kita bisa membantu mereka, ya?" 8. Terakhir, ajak anak mendiskusikan kejadian sehari-hari maupun berita populer di media massa sesuai usia anak sebagai bagian dari rutinitas keluarga. Hal ini mengajarkan anak mengenai nilai sosial di masyarakat.

Anak Bertanya Tentang Terorisme, Bagaimana Harus Menjawabnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-aksi-terorisme-muzani-gerindra-siap-membantu-negara_m_213066.jpeg" alt="Masyarakat mengecam aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa hari terakhir, Rabu (16/5)." width="100%">
<figcaption>Masyarakat mengecam aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di tanah air beberapa hari terakhir, Rabu (16/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah beberapa hari terakhir terus menuai keprihatinan. Berbagai usulan penanganan pun digulirkan, termasuk mengganti pimpinan penegak hukum. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan sepenuhnya evaluasi kinerja aparat penegak hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Saya serahkan pada Presiden selaku pemegang kendali pemerintahan untuk melakukan evaluasi kerja orang-orang yang duduk dalam aparat itu. Presiden, Pak Jokowi, saya kira memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap persoalan itu," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/5). Meski demikian, Muzani menegaskan, saat ini persoalan terorisme telah menganggu persatuan bangsa. Aksi terorisme juga telah menghancurkan harkat martabat bangsa. "Persoalan ini telah menjadi sebuah gangguan yang amat menggangu kehidupan kita baik dalam kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, termasuk keagamaan," ujarnya. Lebih lanjut, Muzani pun menyebutkan partainya berkomitmen terjun langsung membantu penyelesaian permasalahan ini. Dia berharap, permasalahan ini tak akan terulang di kemudian hari. "Apa yang diperlukan untuk membantu negara, Gerindra siap melakukannya," pungkasnya.

Soal Aksi Terorisme, Muzani: Gerindra Siap Membantu Negara!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspada-teroris-manfaatkan-media-sosial-untuk-sebarkan-radikalisme_m_213056.jpeg" alt="Diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Cegah dan Perangi Aksi Teroris di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5)" width="100%">
<figcaption>Diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Cegah dan Perangi Aksi Teroris di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (16/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat terorisme Universitas Indonesi Solahudin menyampaikan, saat ini peran media sosial dalam gerakan kelompok teroris di Indonesia sangat penting. Media sosial bukan hanya untuk membangun jaringan ataupun menyebarkan paham, melainkan dimanfaatkan sebagai media belajar. Misalnya, dia mencontohkan, korban selamat dalam aksi terorisme yang terjadi di Rusun Wonocolo, di Sidoarjo, Jawa Timur mengatakan, ayahnya belajar merakit bom lewat media sosial. Ayah korban merupakan salah seorang anak dari pelaku dalam aksi tersebut. Menurut Solahudin, pengakuan anak tersebut memiliki makna tersendiri. Sebab kelompok ekstrimis, radikal, atau teroris di Indonesia nyatanya memanfaatkan secara maksimal media sosial untuk proses radikalisasi. "Sebenarnya, oleh kalangan akademisi sudah terlihat bahwa gerakan ekstrimisme menggunakan media online memang tengah ngehits. Baik itu untuk peradikalisasian ataupun rekruitmen," jelas Solahudin di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (16/5). "Namun khusus di Indonesia, penggunaan media online oleh kelompok tersebut hanya terkait dengan upaya peradikalisasian,&rdquo; lanjutnya. Menariknya, berdasarkan hasil penelitiannya terhadap narapidana terorisme, sebanyak 85 persen di antaranya melakukan aksi teror hanya dalam rentang kurang dari satu tahun, sejak pertama kali terpapar paham ISIS. "Saya mencoba membandingkan dengan terpidana terorisme sejak 2002-2012. Ternyata, para napiter ketika itu rata-rata memerlukan waktu 5-10 tahun, sejak pertama kali terpapar sampai dengan terlibat dalam aksi terorisme " tuturnya. Solahudin pun menemukan fakta mengejutkan yaitu hampir semua terpidana kasus terorisme memiliki akun media sosial. "Dari situ saya berkesimpulan semua pelaku aksi terorisme memang memiliki keterkaitan dengan media sosial," tegasnya. Dalam pemaparannya, Solahudin mengambil contoh terpidana kasus terorisme bernama Anggi, yang ditangkap aparat pada Agustus 2017, terkait rencana peledakan bom di Bandung dan Jakarta. Dirinya diketahui memaksimalkan peran media sosial untuk mendorong percepatan peradikalisasian. "Anggi yang merupakan buruh migran di Hongkong, ditangkap pada Agustus 2017 karena merencanakan pengeboman di Bandung dan Jakarta. Bahkan sebagai pengantinnya," katanya. "Anggi berasal dari Klaten pada November 2016 dia diketahui bukanlah sosok perempuan yang agamis, bahkan tidak berhijab. Tapi, pada Desember 2016, teman-temannya mulai melihat adanya perubahan,&rdquo; tuturnya. Lebih jauh Solahudin membeberkan, pada Februari-Maret 2017, Anggi mengunggah konten dirinya tengah membaiat di sebuah taman di Hongkong kepada Abu Bakar Al-Bagdadi. Pada April 2017, Anggi pun ditangkap aparat Hongkong dan dideportasi ke Indonesia. "Di tanah air, Anggi menjalani proses deradikalisasi selama 2-3 minggu oleh Kemensos. Setelah itu, dipulangkan ke kampungnya di Klaten. Namun sebulan kemudian, Anggi menghilang dari kampungnya. Dan pada Agustus 2017, dia ditangkap Densus 88," jelas. Solahudin pun menuturkan, hal tersebut bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan Anggi dalam kurun singkat bergabung dengan lebih dari 30 private channel Telegram. Bahkan, Anggi sempat membuat channel Telegram sendiri dan menjadi adminnya. "Di sinilah proses radikalisasi terjadi, selama 24 jam Anggi terpapar pesan-pesan radikal sehingga radikalisme melekat sangat kencang. Inilah sebabnya media sosial sangat penting terkait radikalisasi. Bahkan, berperan sangat signifikan," pungkasnya.

Waspada! Teroris Manfaatkan Media Sosial untuk Sebarkan Radikalisme