<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/serangan-teranyar-2017-dpr-bentuk-pansus-angket-kpk_m_178943.jpeg" alt="Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK" width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna Pembentukan Hak Angket KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - 2017 tampaknya menjadi tahun ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan hanya penyerangan secara perorangan yang diterima penyidiknya, Novel Baswedan, tapi serangan turut diterima lembaga antirasuah itu.  Pada April 2017 lalu, muncul rencana dari DPR untuk membuat Pansus Angket terhadap KPK. Itu lantaran KPK saat rapat kerja dengan Komisi III DPR enggan membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani.  Dalam rekaman tersebut, ada pernyataan Miryam yang mengaku ditekan sejumlah anggota Komisi III DPR  untuk mencabut BAP-nya. Seperti yang disebutkan Novel Baswedan pada persidangan Tipikor akhir Maret lalu, nama-nama tersebut yakni, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmond Junaidi Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Sarifuddin Sudding.  Ada satu lagi, tapi pada saat diperiksa Novel, Miryam lupa namanya. Namun belakangan terungkap dia adalah Hasrul Azwar.  Geram, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/01/04/179246/tangkap-bupati-hulu-sungai-tengah-segini-barbuk-yang-didapat-kpk" target="_blank" rel="noopener">KPK</a> tak mengindahkan permintaan tersebut lantaran terpaku aturan pokok perkara belum bisa dipublikasikan lantaran masih berproses. Akhirnya Komisi III usai rapat dengan Agus Rahardjo cs berkesimpulan akan mendesak dibentuknya Pansus Angket terhadap lembaga antirasuah tersebut. Sontak, wacana itu menjadi polemik sendiri di DPR.  Begitu ketika diparipurnakan, interupsi bermunculan. Sebagian menolak adanya pansus angket karena dianggap akan melemahkan KPK. Belum selesai melontarkan interupsi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah selaku pimpinan rapat  langsung mengetok palu mengesahkan pembentukan angket tersebut.  Di satu sisi, sejumlah anggota fraksi yang mendukung pembentukan Pansus Angket KPK bertepuk tangan. Di sisi lain, beberapa pimpinan fraksi mengajak anggotanya untuk keluar dari ruang sidang (walkout). Mereka adalah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  Setelah disahkan, Pansus Angket KPK resmi dibentuk melalui rapat paripurna kembali pada akhir Mei 2017. Fraksi yang sudah mengirim namanya adalah PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. Sementara yang lainnya belum menyetor perwakilan.  Legalitas pansus turut dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, pansus harus didukung seluruh fraksi yang ada di DPR dengan mengirimkan perwakilannya.  7 Juni 2017, Pansus Angket KPK memilih Agun Gunandjar Sudarsa sebagai ketuanya. Padahal diketahui, dia merupakan saksi kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/21/176568/terbukti-korupsi-e-ktp-andi-narogong-divonis-8-tahun-penjara" target="_blank" rel="noopener">korupsi e-KTP</a>. Bahkan namanya disebut-sebut mencicipi uang panas tersebut. Penunjukannya pun sempat dipermasalahkan sejumlah kalangan.  Datangi lembaga, panggil sejumlah pihak  Juni 2017, pansus mulai bekerja dengan mendatangi napi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung. Diketuai Anggota Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa,  pihaknya mengaku mendapat cukup banyak informasi termasuk berkas dalam bentuk buku, testimoni yang ditandatangani napi yang bersangkutan, serta merekam keterangan para napi tersebut.  Namun dia enggan membeberkan materi kegiatan pansus tersebut karena masih harus diuji terlebih dahulu. Akan tetapi, napi kasus korupsi yang memberikan keterangan kepada pansus katanya bersedia jika dipanggil.  Tak hanya mendatangi Lapas, mereka juga mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  pada Juli 2017 untuk mengetahui laporan audit keuangan KPK.  Dalam perjalannya, sejumlah pihak pun hadir. Mulai dari pakar hukum, pakar tata negara, sejumlah lembaga seperti Rupbasan, hingga yang paling menyita perhatian yakni tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Muchtar Effendi.  Dalam kesaksiannya, Muchtar mengaku mendapat sejumlah ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan. Bahkan, dia mengaku akan ditembak dan dibunuh oleh Novel.  Ancaman Novel dirinya akan ditembak terjadi pada 2 Juli 2014 lalu ketika dia hendak berangkat salat Isya dan Tarawih di masjid Mall Of Indonesia (MOI). Kata Muchtar, ancaman penembakan itu dilontarkan Novel karena dirinya tidak tidak mau menyaksikan perampasan mobil jazz milik istrinya.  Kala itu Muchtar menegaskan kepada Novel bahwa mobil itu bukan miliknya tapi tetap saja diangkut penyidik KPK tersebut. "Ancaman kedua, saya akan ditembak, saksi istri saya dan satpam MOI," ujarnya saat rapat dengar pendapat Pansus Angket KPK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).  Berbeda dengan pamannya, Miko Panji Tirtayasa alias Miko mengaku diperlakukan istimewa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika dia menjadi saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.  Dia bahkan mengaku dijanjikan mendapat bagian dari aset sitaan Akil dan Mukhtar Effendi jika bisa menjebloskan Akil, Mukhtar, Romi Herton, dan Budi Antoni Al-Jufri.  "Saya akan diberikan aset 50 persen, 50 persen oleh Bapak Abraham Samad, Bapak Novel Baswedan bila mana bisa menjebloskan Bapak Mukhtar Effendi, Bapak Akil Mochtar, Bapak Romi Herton maupun Bapak Jufri," kata Niko di samping pamannya, Muchtar Effendi ketika bersaksi di Pansus Angket KPK.  Namun, Miko juga mengaku mendapatkan ancaman dan sempat disekap KPK untuk diajak kerja sama.  Tudingan serupa soal kinerja KPK juga sempat disampaikan Yulianis, mantan anak buah terpidana korupsi M Nazaruddin. Salah satunya dia mengatakan ada aliran dana sebesar Rp 1 miliar ke komisioner KPK Adnan Pandu Pradja. Namun, hal ini dibantah oleh Adnan Pandu ketika dikonfirmasi wartawan.  Ketua DPR Setya Novanto tersangka, Pansus Angket KPK Jalan Terus  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Dia diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  "KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).  Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.  Namun Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah memastikan bahwa penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Dewan. Termasuk kerja Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK di DPR.  "Penyelidikan kepada KPK melalui Pansus Angket terus dilakukan dan sebagian temuan sudah ada", kata Fahri.  Fraksi Gerindra Tarik Diri  Pada 24 Juli, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan, fraksinya menarik diri karena sudah berjalan cukup lama, masih ada fraksi partai yang tidak mengirimkan anggotanya. Yakni, PKS, PKB, dan Demokrat. Padahal, syarat adanya pansus harus didukung seluruh farksi dengan mengirimkan perwakilan.  "Fraksi Gerindra tarik diri dari Pansus Hak Angket KPK, alasan pertama pembentukan Pansus tidak memenuhi syarat yang sesuai Tata Tertib DPR dan UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," kata Desmond di DPR.  Pihaknya juga tidak setuju pansus mengunjungi Lapas Sukamiskin. Dia juga mengendus adanya upaya pelemahan terhadap KPK.  Masih Garang Soal Barang Sitaan KPK  Ketegangan antara pansus dengan KPK masih berlanjut. Dari Agustus hingga Oktober, barang sitaan KPK menjadi salah satu fokus yang dicecar pansus angket.  Mereka mendatangi Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) di lima wilayah di Jakarta. Mereka juga sempat memanggil kepala lembaga di lima wilayah tersebut untuk hadir di pansus.  Ditemukan, ada barang sitaan koruptor yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. KPK sendiri mengakuinya. Mereka berlasan ada keterbatasan Rupbasan untuk mengelola barang sitaan tersebut.  Pansus diperpanjang, Novanto Menang  Masa kerja Pansus Angket KPK diperpanjang melalui rapat paripurna, 26 September 2017. Alasannya, karena sampai saat ini pansus belum memiliki cukup kesimpulan. Lagi-lagi keputusan itu diikuti dengan drama walkout dari FraksI Gerindra, PAN, dan PKS.  Selang tiga hari, Novanto memenangkan gugatan penetapan tersangkanya oleh KPK melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September 2017. Hakim tunggal Cepi Iskandar mutuskan penetapan tersangka Ketua DPR itu tidak sah.  Novanto Terdakwa, Golkar Mundur  Empat bulan tidak ada kinerja yang signifikan ditambah lagi Novanto dimejahijaukan di pengadilan Tipikor, Partai Golkar melalui pemimpin yang baru, Airlangga Hartanto memutuskan untuk menarik anggotanya di Pansus Angket KPK.  Diungkapkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Airlangga menginginkan pada masa sidang perdana paripurna DPR 9 Januari 2018 nanti, Partai Golkar sudah tidak ada ‎dukungan terhadap Pansus Angket KPK.  Namun demikian, apabila Fraksi Partai Golkar tidak setuju Pansus Angket KPK diakhiri, maka Airlangga sudah menyiapkan langkah khusus dengan menarik para anggotanya di pansus. "Kalau tidak maka arahan ketua umum menarik angota di pansus," ungkapnya.  Alasan menarik dari Pansus Angket KPK karena Airlangga tidak ingin bahwa lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo ini dilemahkan. Padahal Partai Golkar mendukung sepenuhnya terhadap penegakan korupsi.  "Karena Partai Golkar tidak sedikit pun ingin memperlemah KPK," pungkasnya.

Serangan Teranyar 2017, DPR Bentuk Pansus Angket KPK

serangan kpk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#serangan kpk

Berita Terkini

Serangan Teranyar 2017, DPR Bentuk Pansus Angket KPK

Download Aplikasi JawaPos.com