<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG-20240815-WA0051-2168521508.jpg" alt="Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata (tengah) menyerahkan keputusan meloloskan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghentikan kasus dugaan pencatutan KTP oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Keduanya mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024 lewat jalur independen.&nbsp; Langkah itu diambil usai Gakkumdu yang merupakan gabungan dari kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu memeriksa Dharma-Kun.&nbsp; "Dari pihak kepolisian dan kejaksaan menganggap belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan ya," ujar Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan kepada wartawan, Kamis (29/8). Meski demikian, dia mengatakan bahwa Bawaslu DKI Jakarta tetap akan meneruskan dugaan tindak pidana tentang perlindungan data pribadi yang dilakukan Dharma-Kun ke Polda Metro Jaya.&nbsp; "Supaya dari sisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu bisa dilanjutkan," ucap Quin. Terlepas dari itu, Quin menegaskan bahwa Dharma-Kun tetap bisa mendaftar Pilkada Jakarta 2024 ke KPU DKI Jakarta sebagai calon independen.&nbsp; "Kalau dari dasar dia mendaftar karena ketetapan (memenuhi syarat) yang kemarin mereka sudah dapatkan, masih sah saja (mendaftar Pilkada Jakarta 2024)," pungkasnya. Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 akan ditutup malam ini pukul 23.59 WIB. Tidak akan ada perpanjangan waktu pendaftaran karena sudah ada dua bakal pasangan calon yang mendaftar.&nbsp; Sebelumnya, KPU RI menyatakan akan melaksanakan keputusan Bawaslu terkait dugaan pencatutan KTP yang dilakukan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp; "Apapun nanti putusan Bawaslu, tentunya akan dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta, ya," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (27/8). Namun, selama belum ada putusan Bawaslu, KPU DKI Jakarta akan tetap menyatakan pasangan Dharma-Kun memenuhi syarat untuk mendaftar di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp; "Artinya yang bersangkutan dipersilakan daftar, kecuali memang ada keputusan Bawaslu yang memutuskan lain," tegasnya.&nbsp;

Sentra Gakkumdu Bawaslu memutuskan menghentikan kasus dugaan pencatutan KTP oleh pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Hentikan Kasus Pencatutan KTP Dharma-Kun, Malam ini Batas Akhir Pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/pilkada-ilustrasi_1-173745944.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada 2024.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemetaan kerawanan dalam ajang Pilgub DKI Jakarta 2024 dibahas dalam rapat koordinasi Bawaslu Jakarta Utara bersama kejaksaan dan kepolisian hari ini, Sabtu (3/8). Khususnya kerawanan yang potensial muncul di Jakarta Utara. Anggota Bawaslu DKI Jakarta&nbsp;Burhanuddin yang menjadi pembicara menekankan pentingnya memahami dan mengantisipasi potensi kerawanan. Sebab, kerawanan itu dapat mempengaruhi kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan. Menurut dia, peta kerawanan menjadi salah satu cara Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menentukan fokus dan strategi pengawasan Pilgub DKI Jakarta. "Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan di setiap tahapan pemilihan sangat penting untuk mengurangi risiko yang bisa merusak integritas pilkada," jelas Burhanuddin, sebagaimana dilansir dari Antara. Lewat pemetaan, potensi kerawanan di setiap wilayah bisa teridentifikasi sejak awal bahkan hingga ke lingkup terkecil. Sehingga bisa disiapkan Langkah-langkah intervensi agar potensi kerawanan yang muncul bisa hilang. Minimal tidak sampai membesar.

Bawaslu Jakarta Utara membahas pemetaan kerawanan Pilgub DKI Jakarta dalam rakor bersama kejaksaan dan kepolisian, Sabtu (3/8).

Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan Pilgub DKI Jakarta, Dibahas Bersama Sentra Gakkumdu   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/dbfd0941-2056-4122-8a12-a0d41c3f0084-3974668275.jpeg" alt="Rakor Sentra Gakkumdu digelar Bawaslu DKI Jakarta di Ancol, Sabtu (3/8/2024). (ANTARA/HO-Bawaslu Jakut)" width="100%">
<figcaption>Rakor Sentra Gakkumdu digelar Bawaslu DKI Jakarta di Ancol, Sabtu (3/8/2024). (ANTARA/HO-Bawaslu Jakut)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara tengah berupaya memperkuat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menghadapi tahapan Pilkada Serentak 2024. Tahun ini, Bawaslu Jakarta Utara akan menangani Pilgub DKI Jakarta. Untuk itu, hari ini, Sabtu (3/8) Bawaslu Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan pilkada di Jakarta bersama instansi penegak hukum terkait, yakni kepolisian dan kejaksaan. "Kolaborasi yang erat antara Bawaslu dan berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan. Untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan bebas dari pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Jakarta Utara Johan Bahdi, sebagaimana dilansir dari Antara. Dalam kesempatan itu, Johan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam upaya penegakan hukum yang adil dan transparan selama pelaksanaan pilkada. Dia berharap rakor tersebut dapat menyatukan langkah dan persepsi dalam penanganan pelanggaran pilkada. "Penting bagi kita semua untuk bekerja sama demi menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas," ucap Johan. Prinsipnya, lewat koordinasi yang baik di Sentra Gakkumdu, diharapkan pelaksanaan pilkada tidak melenceng dari aturan dan bebas dari pelanggaran. "Dengan kolaborasi yang erat diharapkan tercipta pemilihan yang bersih, jujur, dan adil di wilayah Jakarta Utara," imbuh Johan.

Bawaslu Jakarta Utara menggelar rakor bersama kejaksaan dan kepolisian untuk memperkuat Sentra Gakkumdu menghadapi momen Pilkada 2024.

Bawaslu Jakarta Utara Rakor Bareng Kejaksaan dan Kepolisian, Perkuat Sentra Gakkumdu di Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/SIMULASI-PEMILIHAN-SERENTAK-2020-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Pemilih memberikan hak suaranya saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada" width="100%">
<figcaption>Pemilih memberikan hak suaranya saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi tersebut digelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pemungutan dan penghitungan suara Pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang pilkada serentak yang tinggal menunggu hitungan hari, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus konsisten aktif di Sentra Gakkumdu bersama dengan jajaran lainnya. Di dalamnya ada Bawaslu, Kejagung, dan Polri dalam rangka menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu.  Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mendukung langkah Kejaksaan Agung yang tegas kepada jajarannya di Kejaksaan agar bersikap netral dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.  Menurutnya, saat-saat menjelang pencoblosan menjadi hal yang paling rawan untuk diantisipasi dan diawasi bersama untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan pilkada dapat berjalan lancar.  “Memang saat inilah yang paling rawan itu saat-saat menjelang pencoblosan, jadi memang memerlukan sebuah antisipasi, kecermatan, mau bisa agak sedikit capek, sedikit bergerak untuk bisa memastikan bahwa akhir-akhir waktu menjelang pencoblosan itu harus diantisipasi adanya gerakan-gerakan lain.” Kata Asep, Senin (7/12).  &nbsp; <ul> 	<li class="p1">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2020/setelah-6-laskar-fpi-ditembak-azis-sembuyikan-posisi-habib-rizieq/">Setelah 6 Laskar FPI Ditembak, Azis Sembuyikan Posisi Habib Rizieq</a></li> </ul> &nbsp;  Menurutnya, untuk mengantisipasi gerakan seperti money politic, penyebaran berita hoax untuk menjatuhkan lawan, pendayagunaan birokrasi, jajaran Kejaksaan Agung dan yang terlibat di Gakkumdu harus kompak atau solid melaksanakan tugasnya.  “Pertama adalah pastikan bahwa Gakkum itu solid, tidak ada anggota Gakkum yang macam-macam, main mata dengan para calon, dengan penyelenggara dengan peserta maupun dengan yang lainya, pastikan dia solid kalau solid aman dia, efektif dia akan mengawasi,” kata Asep  Lanjut Asep, jika di lapangan terjadi sekecil apapun pelanggaran, harus segera dilakukan penindakan, jangan sampai diabaikan agar bisa memberikan efek jera kepada pihak lain yang akan melakukan pelanggaran.  “Kedua kalau ada pelanggaran peloporan, segera tindaklanjut supaya mereka yang macam-macam itu sedikit khawatir kalau mereka main lagi, artinya jangan menunda, jangan membiarkam ketika ada temuan apapun terhadap pelaksanaan pelangaran-pelanggaran itu,” jelasnya.  Lanjut Asep, yang perlu dilakukan Gakkumdu adalah membangun kesadaran masyarakat bersama supaya masyarakat pun ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada ini seperti dari kalangan akademisi, para tokoh masyarakat, media masa, diajak serta untuk ikut mengawasi berbarengan dengan Sentra Gakkumdu.  “Tidak bisa main sendiri, tapi harus bergandengan tangan dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat dan media masa yang efektif untuk bisa membantu penegakan hukum ini,” bebernya.  Selain itu, Asep juga menekankan pentingnya netralitas dari aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu itu, agar tidak ikut mengarahkan atau membujuk pemilih untuk memilih salah satu calon.  “Penegakan hukum menurun kalau seandainya Gakkum itu mulai bermain mata dengan peserta, nah oleh karena itu pastikan diantara anggota gakkum itu benar-benar serius, Kejagung, Bawaslu, Kepolisian, atau pihak lain yang dilibatkan didalam pengawasan ini memang harus kompak,” tandasnya.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin berpesan kepada seluruh jajarannya di Kejaksaan agar bersikap netral dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.  "Untuk menjamin kredibiltas Pilkada, saya tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum kejaksaan, khususnya di Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk bersikap netral, independen, dan objektif dalam rangka menghadirkan upaya penegakan hukum yang tidak memihak," ucap ST Burhanuddin, Jakarta, Rabu, (22/7).  ST Burhanuddin meminta kepada jajaranya untuk tidak terlibat dalam aktivitas kampanye apapun, yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon.  "Serta tidak terlibat dalam aktifitas kampanye, tidak menggunakan fasilitas terkait jabatan atau dinas, tidak membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak," tegasnya.  Dengan menjaga netralitas dalam pilkada 2020, Burhanuddin berharap kejaksaan dapat menyelesaikan persoalaan yang mungkin akan muncul dalam pilkada 2020. Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

Rawan Jelang Coblosan, Netralitas Penegak Hukum Dipertaruhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Argo-yuwono-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (Dyah Dwi/Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menetapkan Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka. Benarkah proses hukum terhadap Mulyadi bertentangan dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis yang meminta penundaan proses hukum selama Pilkada serentak 2020? Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kasus Mulyadi merupakan murni dugaan tindak pidana pemilu. Kasus ini juga ditangani oleh Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Sehingga proses kasus tersebut dipastikan tidak bertentangan dengan instruksi Kapolri. "Setelah melalui kajian Bawaslu penyelidikan Kepolisian yang didampingi Kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, akhirnya sepakat perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik," kata Argo dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/12). Argo menjelaskan, terkait Surat Telegram TR Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tanggal 31 Agustus 2020 terkait dengan penundaan proses hukum terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang menjadi peserta Pilkada 2020 bahwa hal itu berlaku bagi penegakan hukum pidana murni. Sedangkan untuk kategori pidana pemilihan umum atau Pemilu bisa tetap diproses. "Sementara Pak M, atas dugaan tindak pidana pemilhan. Bukan tindak pidana biasa," tegas Argo. Sebelumnya, Calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Dia diduga telah melakukan kampanye di luar jadwal. "Ya, betul Dittipidum Bareskrim menetapkan calon Gubernur Sumbar Mulyadi sebagai tersangka," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Sabtu (5/12). Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menambahkan, penetapan tersangka kepada Mulyadi setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik menemukan ada unsur pidana yang dilakukan oleh Mulyadi. "Rencana (Mulyadi) dipanggil untuk pemeriksaan di Bareskrim pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020," sambung Awi. Awi pun membenarkam jika kasus Mulyadi terkait kampanye di luar jadwal. "Terkait tindak pidama pemilihan yaitu kampanye di luar jadwal sesuai dengan Pasal 187 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2020," jelasnya. https://www.youtube.com/watch?v=v06F2hAvxxU

Proses Hukum Cagub Sumbar Bertentangan dengan Instruksi Kapolri?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>PEMILU 2019: Enam komisioner KPU Papua jadi tersangka karena diduga mengalihkan perolehan suara caleg. - Dery Ridwansah/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pengalihan suara caleg oleh penyelenggara pemilu terjadi di Papua. Kasus itu dilaporkan caleg Partai Gerindra Ronald Engko yang merasa perolehan suaranya berkurang drastis. Senin lalu (8/7) terlapor enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Sentra Gakkumdu.  Enam anggota KPU itu adalah Theodorus Kossay, Diana Simbiak, Melkianus Kambu, Zufri Abubakar, Fransiskus Letsoin, dan Sandra Mambrasar. Mereka diduga melanggar pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.  Pengalihan perolehan suara Ronald Engko diduga terjadi dalam rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kota Jayapura. Semula, caleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) itu yakin memperoleh 13.106 suara. Namun, saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi pada 18 Mei 2019, KPU Papua menetapkan Ronald mendapatkan 5.914 suara.  Ronald lantas melaporkan enam komisioner KPU Papua karena diduga mengubah hasil perolehan suaranya di empat distrik di Kota Jayapura. Yakni, Distrik Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Heram.  Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), Komisioner KPU Papua Sandra Mambrasar mengaku tahu informasi pene­tapan tersangka terhadap dirinya pada Selasa (9/7). Bersama lima rekannya, dia sudah dipanggil dua kali. Namun, mereka belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena masih sibuk mengikuti sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).  "KPU Papua tidak ada unsur kesengajaan untuk mengalihkan suara ke caleg tertentu. KPU Papua hanya menetapkan pleno berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi suara dari tingkat distrik DA 1 dan tingkat kabupaten DB 1," jelasnya melalui sambungan ponsel kemarin (11/7).  Seharusnya, lanjut Sandra, komisioner KPU Kota Jayapura juga berpotensi menjadi tersangka. Sebab, merekalah yang mengesahkan data rekapitulasi suara pada form DB1 dan DA1 saat itu. "Waktu itu kami mengambil alih pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura karena batas waktu untuk pleno di tingkat nasional yang semakin dekat. Langkah kami menetapkan hasil pleno rekapitulasi suara dari Kota Jayapura ini sesuai dengan peraturan KPU," tuturnya.  Menurut dia, penetapan status sebagai tersangka oleh Sentra Gakkumdu terasa janggal. Sebab, pihak Bawaslu Papua yang merupakan salah satu unsur dari Sentra Gakkumdu belum mengetahui penetapan enam anggota KPU sebagai tersangka. "Pada dasarnya, kami siap memenuhi panggilan penyidik Sentra Gakkumdu sebagai tersangka. Tapi setelah tanggal 15 Juli. Karena saat ini konsentrasi kami fokus di MK," pungkasnya.

Enam Komisioner KPU Papua Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) menangani 116 kasus dugaan tindak pidana pemilu. Namun, belum tentu semua kasus tersebut akan berlanjut ke proses hukum. Mekanismenya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memastikan kelayakan kasus itu naik ke tingkat penyidikan. "Tidak langsung penyidikan di kepolisian," ujar Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Syahar Diantono kemarin (26/3). Menurut Syahar, penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu memiliki batas waktu penyelesaian. Pemeriksaan-pemeriksaan harus berjalan cepat. "Jangka waktu saat mulai penyidikan sekian hari, ada batasnya," imbuh dia. Berdasar data Polri, 116 kasus dugaan tindak pidana pemilu itu antara lain terdiri atas 29 kasus politik uang, 22 kasus tindakan merugikan peserta pemilu, dan 15 kasus pemalsuan. Kemudian 10 kasus kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, 9 kasus kampanye di luar jadwal, 9 kasus kampanye melibatkan pihak yang dilarang, dan 8 kasus pihak yang dilarang sebagai pelaksana atau tim kampanye. Ada juga 7 kasus kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, 5 kasus perusakan alat peraga, 1 kasus tidak menyerahkan salinan DPT ke parpol peserta pemilu, dan 1 kasus menghina peserta pemilu. Jumlah itu, jelas Syahar, tercatat per 26 Maret 2019. "Jumlah ini mungkin terus bertambah," ujarnya. Selain menjadi bagian dari sentra gakkumdu, Polri melakukan pemetaan kerawanan pemilu. Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, setidaknya sepuluh polda dinilai paling rawan berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Yakni Polda Papua, Maluku, Maluku Utara, Metro Jaya, Gorontalo, Papua Barat, Aceh, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. "Kerawanannya beragam," ucapnya. Beberapa indeks dipertimbangkan dalam menentukan kerawanan tersebut. Misalnya unsur penyelenggara, partisipasi masyarakat, potensi gangguan kamtibmas, ambang gangguan kamtibmas, dan kontestasi. "Misalnya, Papua itu potensi gangguannya kamtibmas," ujarnya. Dedi menegaskan, Polri akan bekerja total untuk mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi. Polri juga akan berupaya netral. "Netralitas itu harga mati," tandasnya.&nbsp;

116 Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu, 26 di Antaranya Politik Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bentuk-sentra-gakkumdu-kapolres-malang-tugas-kami-tidak-ringan_m_.jpg" alt="Penandatanganan MoU Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang, Rabu (19/9)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU Sentra Gakkumdu Kabupaten Malang, Rabu (19/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Polres Malang semakin mantap berkoordinasi dengan berbagai instansi. Keseriusan itu tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan &nbsp;Badan Pengawas Pemilu dan Kejaksaan Negeri Malang, Rabu (19/9). Isi MoU itu adalah pembentukan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019. Penandantangan kesepakatan itu dipimpin langsung oleh Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung. Selain itu acara juga dihadiri Bupati Malang Rendra Kresna; Kepala Kejari Kabupaten Malang Nasril SH, Dandim 0818 Letkol Inf Ferry Muzawwad. Sentra Gakkumdu, beranggotakan Bawaslu Kabupaten Malang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Satreskrim Polres Malang. Luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk, berpotensi terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilu. Ujung menjelaskan, sejak penandatanganan MoU, kerja Tim Gakkumdu tinggal enam sampai tujuh bulan kedepan. "Tugas kami tidak ringan, yaitu untuk mengatasi seluruh permasalahan terkait sengketa pemilu mendatang ,&rdquo; jelas Ujung. Disinggung soal kesiapan menjelang Pemilu 2019, Polres Malang sudah mengawalinya dengan menggelar apel pasukan Operasi Mantab Brata 2018. Sebanyak 764 pasukan akan diterjunkan untuk mengawal keamanan Pemilu 2019. Para petugas yang berasal dari Polres Malang dan Polsek jajaran, akan mulai bergerak dini hari nanti (Kamis).&nbsp;"Semua kami lakukan untuk mendukung upaya pengamanan selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," ungkap polisi dengan dua melati di pundak tersebut. Sementara itu, Koordinator Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva menjelaskan, pihaknya akan dibantu 99 petugas dari Bawaslu. Satu kecamatan akan diawasi tiga orang. Mereka tersebar di 33 kecamatan. &nbsp;

Bentuk Sentra Gakkumdu, Kapolres Malang: Tugas Kami Tidak Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sentra-gakkumdu-inhu-telusuri-dugaan-politik-uang-saat-masa-tenang_m_223676.jpeg" alt="POLITIK UANG: Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tengah memproses dugaan politik uang pada masa tenang kampanye, Kamis (28/6)." width="100%">
<figcaption>POLITIK UANG: Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) tengah memproses dugaan politik uang pada masa tenang kampanye, Kamis (28/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menelusuri dugaan politik uang atau money politic yang terjadi pada masa tenang kampanye. Dugaan pelanggaran pidana tersebut diterima Panwaslu setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pada Selasa (26/6) lalu. Pelanggaran terjadi di Desa Sibabat, Kecamatan Siberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada Senin (25/6) sekitar pukul 17.00 WIB.&nbsp; Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan mengatakan, berdasarkan informasi awal yang diterima pihaknya, pelapor menyaksikan beberapa perempuan di desa itu sedang berkumpul di depan rumah salah satu warga desa. "Terlihat ibu-ibu menerima bingkisan berupa kain untuk bahan pakaian wanita dan satu lembar bahan kampanye dalam bentuk lembaran foto salah satu paslon dalam Pilgubri 2018," kata Rusidi kepada JawaPos.com, Kamis (28/6). Pembagian bahan kain itu lanjut Rusidi, dilakukan oleh DS yang merupakan tim kampanye dari pemenangan pasangan calon. "Mendapatkan laporan itu, sentra Gakkumdu yang terdiri dari Panwaslu, Polres, dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, langsung menelusurinya," ucapnya. Apabila DS terbukti melakukan politik uang, maka ia pun terancam akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan&nbsp; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187a ayat 1. "Jika terbukti dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dipidana dengan pidana penjara 36-72 bulan dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar," tegasnya.

Sentra Gakkumdu Inhu Telusuri Dugaan Politik Uang saat Masa Tenang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sentra gakkumdu

Berita Terkini