<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210122-WA0153.jpg" alt="Struktur penduduk di Jawa Timur didominasi generasi Z dan Milenial menurut data hasil sensus terbaru. Humas Pemprov Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Struktur penduduk di Jawa Timur didominasi generasi Z dan Milenial menurut data hasil sensus terbaru. Humas Pemprov Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur tercatat meningkat sebesar 0,79 persen, menurut hasil Sensus Penduduk 2020. Hasil sensus penduduk yang berlangsung Februari–Maret, serta diperpanjang hingga Mei tahun lalu, memperoleh data total jumlah penduduk Jatim kini sebanyak 40,67 juta jiwa.  ”Luas wilayah provinsi Jawa Timur 47,8 ribu kilometer persegi. Dengan begitu tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur mencapai 851 jiwa per kilometer persegi,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seperti dilansir dari Antara di Surabaya.  Dia membandingkan berdasar data Sensus 2010, jumlah penduduk di Jawa Timur sebanyak 37,48 juta jiwa, yang berarti laju pertumbuhan penduduk saat ini mencapai 0,79 persen. Menurut hasil Sensus 2020, daerah dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Surabaya, yaitu 2,87 juta jiwa. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kota Mojokerto, sebanyak 132,43 ribu jiwa.  ”Data Sensus Penduduk 2020 juga mengulas pegelompokan wilayah berdasar budaya yang merujuk pemikiran Budayawan Ayu Sutarto, yakni wilayah Mataraman, Arek, Pandalungan, dan Madura. Dari pengelompokan itu, persentase jumlah penduduk tertinggi ada di Mataraman sebanyak 34,62 persen, selanjutnya Arek 38,86 persen, Pandalungan 24,67 persen, dan Madura 9,85 persen,” terang Khofifah.  Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu juga merinci jumlah penduduk terkini berdasar jenis kelamin, terbanyak adalah perempuan 50,10 persen dan lelaki 49,90 persen. ”Rasio jenis kelamin penduduk 99,60. Artinya terdapat 99 hingga 100 lelaki untuk setiap 100 perempuan,” ujar Khofifah.  Pada bagian komposisi usia jumlah penduduk, Khofifah menandaskan, proporsi penduduk usia 15 sampai 64 tahun paling tinggi, yaitu 71,65 persen. Persentase itu tercatat meningkat dibanding dengan data Sensus 2010 yang hanya 68,34 persen.  ”Peningkatan juga terjadi pada proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas yang terdata sebanyak 8,20 persen. Meningkat dibanding 10 tahun lalu yang hanya 7,07 persen,” tutur Khofifah.  Sebaliknya, proporsi jumlah penduduk berdasar usia turun pada kategori usia 0 sampai 14 tahun, yang terdata sebesar 20,15 persen. Pada 2010, proporsi jumlah penduduk pada usia tersebut berada di angka 24,59 persen.  Data Sensus Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa struktur penduduk di Jawa Timur didominasi generasi Z, yaitu penduduk yang lahir pada 1997 hingga 2012 atau saat ini berusia 8 sampai 23 tahun, sebesar 24,80 persen. Selain itu, generasi milenial yang lahir dalam kurun waktu 1981–1996, atau saat ini berusia 24 sampai 39 tahun, sebesar 24,32 persen.  ”Data sensus penduduk terbaru ini penting untuk menentukan kebijakan pemerintah,” ucap Gubernur Khofifah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=v3lbQKFY8vs

Penduduk Jawa Timur Didominasi Generasi Z dan Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BPS-Jawa-Pos.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menyensus penduduk door-to-door hari ini (1/9). Petugas meminta masyarakat kooperatif dan jujur. Sebab, data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan pemerintah.  Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, sistem sensus kali ini menggunakan metode kombinasi dengan data dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai dasar. Data dikumpulkan secara daring pada 15 Februari–29 Mei lalu. Tercatat, 51,36 juta penduduk telah berpartisipasi. Jumlah itu baru 19 persen dari total penduduk Indonesia. Masih ada 81 persen penduduk yang keberadaannya harus dicatat.  "Untuk melengkapi data penduduk yang telah terkumpul, sensus penduduk 2020 dilanjutkan dengan pencacahan lapangan pada September," kata Suhariyanto dalam konferensi pers virtual Senin (31/8).  Dia mengakui melakukan banyak penyesuaian dan perubahan akibat persebaran virus SARS-CoV-2. Mekanisme sensus penduduk dengan wawancara diubah dengan membagi tiga zona wilayah Indonesia.  Suhariyanto menyadari cacah jiwa berisiko. Namun, BPS telah melakukan berbagai mitigasi untuk meminimalkan risikonya. Termasuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Petugas dilengkapi masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer serta menerapkan physical distancing.  https://www.youtube.com/watch?v=tfFvETZIhBI  &nbsp;

Hari ini BPS Mulai Cacah Jiwa, dengan Terapkan Protokol Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Sensus-Penduduk-2020-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul" width="100%">
<figcaption>Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memperpanjang masa pengisian Sensus Penduduk Online (SPO) hingga Jumat (29/5) mendatang. Kebijakan ini diambil tak lepas dari situasi Pemerintah Indonesia yang sedang fokus dalam penanganan pandemi Covid-19.  Ketua BPS Jakarta Utara, Suhartono mengatakan, mulanya masa pengisian mandiri SPO dimulai sejak Februari 2020 hingga akhir Maret 2020. "Hasil keputusan dari BPS diperpanjang sampai Mei 2020. Kebijakan ini dipilih karena pemerintah saat ini sedang fokus menangani wabah virus COVID-19," kata Suhartono, saat dikonfirmasi, Rabu (31/3).  Dia berharap melalui kebijakan ini masyarakat Jakarta Utara bisa memanfaatkan untuk pengisian SPO. Mengingat saat ini masyarakat lebih banyak memiliki waktu luang di rumah.  "Karena ada wabah COVID-19, ada seruan untuk Bekerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH). Warga lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga di rumah. Mengisi data SPO mandiri menjadi alternatifnya," tambahnya.  Suhartono menerangkan, hingga Selasa (31/3) kemarin, tercatat 74.006 penduduk atau 20.392 keluarga di Jakarta Utara telah mengisi SPO mandiri. Diharapkannya, masa perpanjangan pengisian SPO mandiri hingga Mei 2020 mendatang berdampak pada tingginya capaian target.  "Mekanismenya masih sama, warga yang belum mengisi SPO mandiri hingga batas akhir nanti maka akan ada petugas yang mendatanginya," pungkasnya.

BPS Perpanjang Sensus Penduduk Online Hingga Mei 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Sensus-Penduduk-2020-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul" width="100%">
<figcaption>Data pergerakan sensus penduduk secara online di ruang kendali eksekutif sensus penduduk Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, Senin (17/2/2020). Sensus Penduduk Online ini dimulai pada Sabtu (15/2/2020) hingga 31 Maret 2020, sementara pada 1-31 Jul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memperpanjang waktu pengisian Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) mulai 31 Maret hingga 29 Mei 2020 yang dilakukan secara daring (online) yang seharusnya berakhir hari ini (Selasa, 31/3).  Kepala BPS Provinsi Kaltim Anggoro Dwithjahyono berharap dengan dilakukan perpanjangan waktu pengisian, akan lebih banyak lagi masyarakat yang merespons Sensus Penduduk 2020. "Jadi, mulai hari ini diperpanjang hingga Mei 2020. Semoga semakin banyak masyarakat yang melakukan sensus online, terutama di Kaltim," kata Anggoro Dwithjahyono di Samarinda, Selasa (31/3/2020).  Berdasarkan catatan BPS, hingga 31 Maret 2020, masyarakat yang sudah merespons dan melakukan sensus penduduk secara online se Indonesia sudah mencapai 32,4 juta orang.  Sedangkan per 30 Maret 2020 di Kaltim, yang merespons 78.191 kepala keluarga dan jumlah penduduk yang merespons mencapai 294.288 jiwa. Mengenai respons per 31 Maret 2020 masih dalam proses.  "Kita harap masyarakat bisa lebih merespons via online ini. Apalagi sekarang kondisi negara sedang dilanda wabah COVID-19," ucapnya.  Perpanjangan masa pengisian online tersebut, sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah dan tatap muka. (*)

BPS Perpanjang Waktu Pengisian Sensus Penduduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPS-PETRA2.jpg" alt="Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Asim Saputra. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Asim Saputra. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com  -  Untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menggandeng Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya sebagai Sahabat Sensus.  "Ini merupakan kesempatan langka bahwa kami bisa menggandeng UK Petra untuk berkontribusi bagi bangsa ini, terima kasih yang sudah memberikan kesempatan untuk menjangkau Sahabat Sensus dari berbagai lapisan," terang Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Asim Saputra dalam deklarasi kerjasama lewat telekonferensi, Senin (23/3).  Bahkan pihaknya juga telah bekerjasama dengan universitas lainnya di Jawa Timur, antara lain Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Brawijaya.  Alasan pihaknya menggandeng UK Petra di karenakan sensus penduduk online ini begitu sesuai antara segmentasi BPS dengan kriteria para mahasiswa.  "Dilakukan secara segmented, pertama adalah tujuan ini kita ingin menjangkau kelompok mahasiswa, ASN (aparat sipil negara) dan masyarakat yang mobilitasnya sangat tinggi, itu sasarannya. Mahasiswa Petra itu sebagian besar mahasiswanya cocok dengan segmentasi kita," katanya.  Wakil Rektor 3 bidang Kemahasiswaan UK Petra R. Arja Angka mengatakan bahwa rencana BPS agar pemerintah memiliki data yang terintegrasi merupakan hal yang baik dan harus didukung agar perencanaan pembangunan Indonesia itu sendiri dapat menjadi lebih baik.  "Ketika krisis tahun '98 itu, IMF (International Monetary Fund) menyarankan Indonesia membuat single data, apalagi dalam kondisi sekarang yang serba digital, perencanaan itu diperlukan untuk pembangunan Indonesia ke depan lebih tepat sasaran," jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/BPS-PETRA3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BPS Jawa Timur kerjasama dengan Universitas Petra Surabaya dalam pelaksanaan sensus 2020. (Istimewa)  Kemudian Asim juga menambahkan, di zaman tekonologi seperti sekarang ini, data merupakan hal yang mahal dimana saat ini masih dianggap sebelah mata. Maka dari itu, dirinya mengajak para generasi milenial untuk menyerukan pentingnya sebuah data.  "Kami ingin kelompok mahasiswa menjadi penyumbang sehingga informasi yang kita dapatkan itu bisa membantu kami dalam pengumpulkan data. Sensus ini membuat menjadi satu (data). Jadi pemerintah tidak bingung lagi merencanakan pembangunan," terang dia.  Sebagai informasi, pendataan ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Sensus Penduduk Online yang di mulai pada 15 Februari sampai 31 Maret 2020, kemudian dan Sensus Penduduk Wawancara dimulai pada 1 hingga 31 Juli 2020.

BPS Jatim Gandeng UK Petra Jadi Sahabat Sensus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SENSUS-PENDUDUK-2020.jpg" alt="Ilustrasi logo sensus penduduk 2020 (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo sensus penduduk 2020 (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha mengatakan, pemerintah akan melibatkan anak muda dalam sensus yang akan digelar pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020 mendatang.  Menurutnya, tujuan sensus penduduk 2020 untuk membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang. Sehingga, peluang untuk meraih masa depan yang cerah dapat lebih terbuka di berbagai sektor.  ”Anak muda butuh data tunggal yang valid, bila tidak 50 persen hidupnya bisa gagal," ujarnya di acara FMB di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kamis(13/2).  Disamping itu, lanjutnya, data sensus yang akurat sangat dibutuhkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang terjadi sebenarnya.  Ia menyebut, dengan mengeluarkan edaran yang berbunyi bahwa seluruh masyarakat untuk ikut sensus ini, mendapat respon positif oleh seluruh instansi daerah. "Seluruh masyarakat instansi daerah menyadari betapa pentingnya data ini," katanya.

Anak Muda Butuh Data Akurat, Jika Tidak 50 Persen Hidupnya Bisa Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/bps-jawa-pas-hana.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, sensus penduduk yang akan digelar pada 15 Februari hingga akhir Maret 2020 akan mengatasi kesimpangsiuran data. Sebab, hasil program tersebut dapat dijadikan sebagai acuan penentu dalam perencanaan dan berbagai kebijakan pemerintah ke depannya.  Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono menjelaskan, adapun tujuan dari sensus untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia.  Selain itu, melalui sensus juga menjadi parameter demografi dan proyeksi penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs.  "Kesimpangsiuran data mengakibatkan kebijakan tidak optimal," ujarnya dalam acara diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kamis (13/2). Maka perlu adanya kolaborasi antar lembaga serta dapat meninggalkan egosektoral.  Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Pungky Sumadi mengaku, pentingnya program satu data telah disadari oleh pemerintah sejak lama.  Ia mencontohkan, ketika merancang program bantuan langsung tunai (BLT) ditemukan ada sekitar lima lembaga pemerintahan yang memiliki data tentang kemiskinan. “Penting agar berbagai data itu dijadikan satu karena metode yang digunakan berbeda-beda,” ucapnya.  Pungky Sumadi menambahkan, bahwa saat ini tidak diizinkan setiap kementerian untuk membuat data masing-masing untuk satu hal yang sama.

BPS: Kesimpangsiuran Data Penduduk Akibatkan Kebijakan Tidak Optimal

sensus penduduk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sensus penduduk

Berita Terkini