<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/foto-jawapos-2025-10-23T174858357-4074909091.jpg" alt="Korea Selatan akui pasangan sesama jenis dalam sensus nasional. (Freepik)." width="100%">
<figcaption>Korea Selatan akui pasangan sesama jenis dalam sensus nasional. (Freepik).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Korea Selatan mengizinkan pasangan sesama jenis terdaftar sebagai pasangan dalam sensus nasional. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pengakuan simbolis bagi komunitas LGBTQ+ di negara yang hingga saat ini belum melegalkan pernikahan sesama jenis itu. Dilansir dari The Korea Herald (22/10), Kementerian Data dan Statistik Korea secara resmi memperbarui sistem sensus digital untuk menerima pilihan &lsquo;pasangan&rsquo; (spouse) atau &lsquo;pasangan serumah&rsquo; (cohabiting partner) antara dua individu dengan jenis kelamin sama. Kebijakan ini diterapkan mulai Rabu (22/10) dalam pelaksanaan Sensus Penduduk dan Perumahan 2025 yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun sensus nasional Korea Selatan ini akan berlangsung hingga 18 November. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016741997/icj-tegaskan-israel-wajib-penuhi-kebutuhan-dasar-warga-gaza-bantah-tuduhan-terhadap-unrwa">ICJ Tegaskan Israel Wajib Penuhi Kebutuhan Dasar Warga Gaza, Bantah Tuduhan terhadap UNRWA</a> Sebelumnya, sistem sensus secara otomatis menolak entri pasangan sesama jenis dan menandainya sebagai kesalahan. Saat ini dengan ketentuan yang telah diperbarui, Korea Selatan untuk pertama kalinya mengakui keberadaan pasangan sesama jenis dalam data resmi, meskipun tanpa memberikan status hukum atau hak pernikahan secara legal. Koalisi Rainbow Action Korea yang beranggotakan 49 organisasi LGBTQ+, menyebut langkah ini sebagai keputusan bersejarah. Dalam pernyataannya, Koalisi Rainbow Action Korea menilai perubahan ini sebagai langkah awal agar warga LGBTQ+ dapat tercermin secara utuh dalam statistik nasional.&nbsp; Namun, kelompok itu juga mengkritik pemerintah karena kurang melakukan sosialisasi yang dapat menghambat partisipasi publik dalam sensus. Sementara itu, Partai Progresif Justice Party menyambut positif kebijakan itu dan menilai bahwa pengakuan ini merupakan hasil perjuangan panjang komunitas LGBTQ+. Partai itu berharap langkah ini membuka jalan bagi pengakuan kelompok lain, termasuk transgender, dalam statistik resmi di masa depan. Meskipun demikian, survei nasional yang dilakukan Korea Research pada 2024 menunjukkan bahwa 50 persen warga Korea Selatan masih menolak legalisasi pernikahan sesama jenis, sedangkan hanya 34 persen yang menyatakan dukungan. (*)

Korea Selatan untuk pertama kalinya mengakui pasangan sesama jenis dalam sensus nasional 2025 meski pernikahan sesama jenis belum dilegalkan

Korea Selatan Mulai Akui Pasangan Sesama Jenis dalam Sensus Nasional, Langkah Mengejutkan di Tengah Banyaknya Penolakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/WhatsApp-Image-2025-09-28-at-211356-2460896257.jpeg" alt="Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menyampaikan testimoni peringatan" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menyampaikan testimoni peringatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Dalam konteks ketenagakerjaan, statistik semakin nyata mendukung proses perencanaan dan pembangunan yang lebih baik, seperti pelaksanaan sensus ekonomi. Sensus Ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Melalui sensus ini, pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang komprehensif. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menyampaikan testimoni peringatan 'Hari Statistik Nasional 2025 dan Sosialisiasi Sensus Ekonomi 2026' di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam. Afriansyah menjelaskan dalam era transformasi digital saat ini, statistik semakin dituntut untuk adaptif, inklusif, dan realtime. "Dengan keterpaduan data, kita tak hanya menghadirkan angka, tetapi juga insight yang berdampak, " katanya. Afriansyah mengatakan secara spesifik, informasi dari sensus ekonomi tak hanya mencatat aktivitas produksi dan distribusi, tetapi juga memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Dengan demikian, hasil sensus ekonomi menjadi pijakan strategis dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/28/WhatsApp-Image-2025-09-28-at-211356-1-613291397.jpeg" alt="Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menyampaikan testimoni peringatan" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keteneagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat menyampaikan testimoni peringatan</figcaption>
</figure> "Seperti peningkatan keterampilan, penguatan kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja yang selaras dengan perkembangan ekonomi nasional maupun global, " ujarnya. Afriansyah mengajak di Hari Statistik Nasional 2025 ini, seluruh insan statistik, di pusat maupun daerah, baik pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat luas, untuk bersama menjadikan statistik sebagai bahasa pembangunan. "Setiap data yang kita olah, analisis yang kita buat, dan diseminasi yang kita lakukan harus memiliki dampak nyata bagi kemajuan bangsa, " katanya. Afriansyah menambahkan data ketenagakerjaan yang akurat juga dapat membantu mendorong penciptaan tenaga kerja hijau, tenaga kerja produktif, dan tenaga kerja kompeten yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks ketenagakerjaan, statistik semakin nyata mendukung proses perencanaan dan pembangunan yang lebih baik.

Data Sensus yang Baik Beri Dampak Terhadap Pembangunan Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/Petani-Menanam-Padi-di-Kebonsari-Borobudur-Kabupaten-Magelang-Foto-Roissatul-Fitriyani-3047654420.jpeg" alt="Ilustrasi petani menanam padi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani menanam padi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berdasar hasil Sensus Pertanian BPS, petani milenial di Jatim menjadi yang terbanyak dan menduduki peringkat pertama nasional. Jumlahnya mencapai 971.102 orang atau 15,71 persen dari total petani se-Indonesia sebanyak 6.183.009 orang. Jumlah tersebut mengungguli Provinsi Jawa Tengah sebanyak 625.807 petani, Jawa Barat 543.044 petani, Sumatera Utara 361.814 petani, Sumatera Selatan 340.436 petani, Lampung 337.487 petani, Sulawesi Selatan 272.817 petani, NTB 225.483 petani, NTT 225.185 petani, dan Aceh 222.879 petani. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, data petani milenial menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian di Jatim. Sekaligus, menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. &rdquo;Berdasar hasil Sensus Pertanian 2023 BPS, petani milenial (19-39 tahun) di Jatim mencapai 15,71 persen dari total Indonesia atau terdapat 971.102 orang. Ini merupakan tertinggi di Indonesia,&rdquo; ungkap Khofifah. Gubernur mengungkapkan, jumlah petani milenial itu juga menunjang posisi Jatim yang merupakan lumbung pangan nasional untuk support 16 provinsi di wilayah Indonesia timur. Selama 4 tahun berturut-turut sejak 2020 sampai dengan 2023, Jatim merupakan produsen padi tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. &rdquo;Berdasar angka sementara BPS, tahun ini, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai penghasil padi terbesar nasional dengan produksi 9,59 juta ton GKG dan memiliki kontribusi 17,89 persen terhadap produksi padi nasional. Ini sudah empat tahun berturut-turut sejak 2020,&rdquo; terang Khofifah. &rdquo;Untuk itu, pada 2030, backbone ekonomi dunia itu 80 persen UMKM. Para milenial dari background apapun, termasuk pertanian harus punya semangat bahwa mereka akan sukses,&rdquo; tutur Khofifah. Menurut Khofifah, petani milenial merupakan petani berusia 19 tahun sampai 39 tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. &rdquo;Selain berusia muda, petani milenial juga erat dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian modern, penggunaan internet, penggunaan telepon pintar, penggunaan teknologi informasi, penggunaan drone, dan atau penggunaan kecerdasan buatan,&rdquo; jelas Khofifah. Geliat petani milenial didukung dengan Milenial Job Center (MJC) yang kini sedang finalisasi dengan South East Asia Group untuk memberi pelatihan digitalisasi ekonomi secara lebih advance. &rdquo;Kita ajak milenial yang sudah punya passion kuat di sektor UKM termasuk pertanian untuk bergerak pada transformasi digital,&rdquo; papar Khofifah. Gubernur Khofifah berharap sinergi mulai dari hulu hingga hilir, tidak hanya off farm, dari segi on farm juga harus ditingkatkan. Apalagi, kalau sudah ada data petani milenial, sinergi menjadi lebih terarah. &rdquo;Siapa yang bergerak membantu melakukan pendampingan di sektor hulu dan siapa yang bergerak melakukan pendampingan di sektor hilir, sehingga bisa bergerak bersama membentuk ekosistem pertanian yang sehat dan terarah,&rdquo; terang Khofifah.

Berdasar Sensus Pertanian BPS, petani milenial di Jatim menjadi yang terbanyak menduduki peringkat pertama nasional mencapai 15,71 persen

Jumlah Petani Milenial Jawa Timur Tertinggi di Indonesia, Capai 971,1 Ribu Orang

Sensus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sensus

Berita Terkini

Korea Selatan Mulai Akui Pasangan Sesama Jenis dalam Sensus Nasional, Langkah Mengejutkan di Tengah Banyaknya Penolakan

Data Sensus yang Baik Beri Dampak Terhadap Pembangunan Ketenagakerjaan

Jumlah Petani Milenial Jawa Timur Tertinggi di Indonesia, Capai 971,1 Ribu Orang

Download Aplikasi JawaPos.com