<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/sengketa-rumah-3833283334.jpg" alt="Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur, Renald Christoper (kiri), yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi menunjukkan bukti laporan yang diajukan. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur, Renald Christoper (kiri), yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi menunjukkan bukti laporan yang diajukan. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kasus sengketa kepemilikan rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55, Surabaya, yang melibatkan dugaan mafia tanah dan mafia peradilan, kini memasuki tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. Penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Tri Kumala Dewi, pemilik rumah yang berasal dari keluarga TNI AL. Ketua Bidang Hukum dan HAM GRIB Jaya Jawa Timur Renald Christoper, yang juga merupakan kuasa hukum Tri Kumala Dewi, mengungkapkan bahwa ada dua orang yang dilaporkan dalam kasus ini, yaitu Handoko Wibisono&mdash;pihak yang menggugat kepemilikan rumah&mdash;serta Ninik Sujiati, seorang notaris yang diduga terlibat dalam proses hukum yang dipermasalahkan. "Laporan ini didasarkan pada Pasal 264 KUHP juncto Pasal 266 KUHP, yang berkaitan dengan tindakan memberikan keterangan palsu dalam akta autentik," ujar Renald saat diwawancarai di Surabaya.&nbsp; Kuasa hukum Tri Kumala Dewi menduga adanya pemalsuan berbagai dokumen hukum terkait rumah tersebut. Beberapa dokumen yang dipersoalkan mencakup Ikatan Jual Beli (IJB), akta notaris, serta bukti pembayaran yang digunakan sebagai dasar gugatan oleh Handoko Wibisono. Menurut Renald, pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dengan keterangan yang tidak benar untuk mendukung klaim kepemilikan Handoko. Oleh karena itu, mereka berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat dan transparan. "Kami menunggu perkembangan lebih lanjut. Harapan kami, setelah keluarnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), status perkara ini segera naik dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, hingga penetapan tersangka dapat segera dilakukan," jelasnya. Selain tengah ditangani oleh Bareskrim Polri, perkara ini juga mendapat perhatian khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kuasa hukum Tri Kumala Dewi telah mengajukan surat resmi kepada Komnas HAM untuk meminta peninjauan terhadap proses hukum yang berlangsung serta permohonan penundaan eksekusi rumah tersebut. Renald menyatakan bahwa pihaknya telah menerima tanggapan dari Komnas HAM terkait surat permintaan keterangan dan permohonan pembatalan eksekusi.&nbsp;"Kami telah bersurat kepada Komnas HAM, dan mereka telah memberikan respons atas permintaan kami agar eksekusi rumah ini dibatalkan," tegasnya. Dengan penyelidikan yang kini ditangani oleh aparat kepolisian serta perhatian dari Komnas HAM, kasus ini diperkirakan akan terus berkembang. Semua pihak kini menunggu hasil penyelidikan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. (*)

Kasus sengketa rumah di Surabaya yang melibatkan dugaan mafia tanah dan mafia peradilan kini dalam penyidikan Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Mafia Tanah dan Peradilan di Kasus Sengketa Rumah Jalan Dr. Soetomo Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/27/arsitek-3387551075.jpeg" alt="Ilustrasi rumah mewah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah mewah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menyidangkan kasus soal warisan yang digugat seorang anak terhadap ibunya sendiri. Terdakwa yang bernama Elisabeth Mariana, 71, dilaporkan dua anaknya, Vestina Ria Kartika dan Veronica Ria Permatasari. <div dir="auto">Perkara ini dilaporkan sang anak karena terdakwa disebut menjual harta warisan sebuah rumah di Green Garden Blok K-1/6, RT 012/RW 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tanpa izin. Perkara yang terdaftar dengan perdata nomor: 116/Pdt.G/2023/PN-JKT.Brt. di PN Jakarta Barat ini telah memasuki agenda pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elisabeth menceritakan, mulanya permasalahan muncul setelah ia menjual rumah di Green Garden itu senilai Rp 4 miliar. Kemudian, ia memberi anaknya yang berjumlah empat orang masing-masing Rp 400 juta, yakni kepada Vestina, Veronica, Valentina Ria Puspa Sari, dan Adrian Rio Harto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu saya jual rumahnya karena enggak ada duit lagi buat makan, tapi digugat. Padahal sudah saya bagi," ujarnya kepada wartawan, Senin (12/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, dari pihak penggugat yang merupakan anaknya sendiri itu mengaku belum menerima uang hasil penjualan rumah tersebut.&nbsp;Di sisi lain, pihak penggugat, yaitu Vestina dan Veronica tidak setuju dengan penjualan rumah tersebut karena mengganggap rumah di kawasan elite itu milik ayahnya yang tidak lain adalah suami Elisabeth yang meninggal 2006 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Elisabeth menyebut bahwa rumah itu adalah warisan dari ibundanya yang telah meninggal saat ia berusia satu tahun. "Jadi, pas itu saya bilang itu punya orang tua saya sendiri. Suami pekerjaannya, bukan enggak menghargai suami, cuma cukup buat makan. Itu warisan dari orang tua ibu saya yang meninggalkan saya waktu kecil. Jadi, buat saya sepenuhnya karena saya anak tunggal," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Elisabeth mengungkap alasannya menjual rumah warisan dari orang tuanya itu karena memerlukan banyak uang untuk pengobatan anaknya yang keempat, Adrian. Ia menyebut bahwa anaknya menderita hemofilia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pengobatan Adrian membutuhkan banyak biaya. Satu kali suntikan saja bisa mencapai Rp 15 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, saya apa boleh buat, rumah saya jual buat saya makan. Tapi dia kayanya enggak suka. Sudah lama banget, sudah mau tiga tahun saya disiksa seperti ini. Makan dari mana ya makanya saya jual rumah itu," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elisabeth berharap, hakim PN Jakbar bisa tegas dan menegakkan keadilan dalam kasus ini. Ia juga berharap anaknya, Vestina yang merupakan seorang notaris tidak mempermainkan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sekolahin untuk membela dan menghormati orang tua. Enggak boleh menyakiti hati orang tua," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, pengacara Vestina dan Veronica, Habib Hasan yang hadir di PN Jakbar mengatakan bahwa kliennya keberatan atas penjualan rumah di Green Garden tersebut. Pasalnya, Elisabeth disebut menjual tanpa persetujuan kedua kliennya itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa aset itu masih ranah perkawinan antara orang tua laki-laki dan ibu kliennya. Oleh karena itu,harus ada legal standing dan sertifikat yang jelas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka dari itu kami sebagai penggugat keberatan terkait dengan penjualan sepihak oleh tergugat meskipun beliau ibundanya karena kan kita negara hukum kita harus sesuai dengan hukum," kata Hasan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengakui bahwa Veronica dan Vestina menerima uang pembagian penjualan rumah masing-masing Rp 400 juta. Hanya, Hasan menyebut uang itu ditransfer tanpa ada pemberitahuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Elisabeth seharusnya memberitahu terlebih dahulu rumah tersebut dijual. Sebab, dalam akta jual beli (AJB) anak yang sudah dewasa harus memberikan persetujuan, bukan penetapan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, Hasan mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Elisabeth membatalkan penjualan rumah. Veronica dan Vestina disebut ingin mempertahankan rumah itu karena kenangan bersama almarhum ayah mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Faktanya sebelum itu dijual kebutuhan dari tergugat atau Ibu Elisabeth dipenuhi oleh ibu Vestina. Berapanya tidak tahu detail, tapi secara fakta hukum di persidangan waktu itu ketika saksi dari kami menyampaikan bahwasanya terpenuhi semua kebutuhan sebelum ibunda beliau keluar dari rumah," ungkap Hasan.</div>

Permasalahan muncul setelah Elisabeth menjual rumah di Green Garden itu senilai Rp 4 miliar. Lalu memberi anaknya Rp 400 juta masing-masing.

Sengketa Rumah, Seorang Ibu Diperkarakan Anaknya di PN Jakarta Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220824080723.jpg" alt="Rumah di Sidosermo PDK V A Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Rumah di Sidosermo PDK V A Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sepucuk surat tiba di sebuah rumah, Jalan Sidosermo PDK V A, Surabaya. Pemiliknya, Ni Putu Lucke Savitri Maharani diminta pergi dari rumahnya.  Padahal, rumah itu telah ditinggalinya sejak 2015 atau 7 tahun lalu. Dari surat itu, Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bakal meminta Ni Putu untuk angkat kaki hari ini, Rabu (24/8).  Ni Putu yang seorang polisi itu menyatakan sebagai warga Sidosermo PDK V-A kavling 377, Surabaya. Tanah dan rumah yang kini ditempatinya memiliki sertifikat hak milik (SHM) dengan Nomor 1272.  Namun, pada 11 Agustus dia tiba-tiba mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri Surabaya yang berisi tentang pemberitahuan eksekusi pengosongan rumah yang sudah dimilikinya secara sah.  I Made Sukartha, ayah Ni Putu bercerita, rumah tersebut awalnya dibeli dari seseorang bernama Fatchurrozi pada 2015. Transaksi jual beli dilakukan di depan notaris. Saat itu, sertifikat tanah saat itu berada dalam penguasaan notaris.  ”Saat itu, sertifikat dalam penguasaan notaris dan transaksi jual beli dilakukan di hadapan notaris,” kata Made, Rabu (24/8).  Kemudian, PN Surabaya mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi. Padahal, putrinya maupun dirinya tak pernah merasa memiliki dan mengikuti proses sengketa.  Berdasar informasi yang diterima, dalam perkara itu, pihak penggugat bernama Feryana Juliani. Sedangkan pihak tergugat 1 bernama Fandriyani atau Nie Lien dan tergugat 2 bernama Adi Wijaya.  ”Dalam perkara ini, anak saya bukan bagian dari para pihak. Sertifikat awal atas nama Fatchurrozi. Setelah terjadi jual beli, sertifikat pun balik nama,” ujar Made.  Atas perintah pengosongan itu, dia mengaku kaget. Sebab, pihaknya tidak pernah mengetahui adanya proses gugatan tersebut.  Berdasar amar putusan perkara, terdapat dua tergugat. Keduanya diminta untuk mengosongkan objek sengketa. Padahal, rumah yang dianggap sebagai objek sengketa bukan milik keduanya.  ”Sebelumnya tidak pernah ada gugatan (yang ditujukan pada pihaknya) ya. Tiba-tiba saja ada surat perintah pengosongan,” jelas Made.  enurut dia, bila amar putusan berbunyi bahwa tergugat 1 dan dua diminta mengosongkan, amar putusannya salah. ”Sebab, rumah itu sudah bukan milik mereka,” ucap Made.  Dalam amar putusan, dia menyebut ada perbedaan alamat. Utamanya dalam surat perintah pengosongan tersebut.  ”Dalam surat pengosongan tertera alamat Sidosermo PDK B No 377. Alamat rumah kami adalah Sidosermo PDK V-A kavling 377,” jelas Made.  Dia mengaku sudah membuat perlawanan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya sejak 18 Agustus.  Sementara itu, saat dikonfirmasi, Humas PN Surabaya Agung Parnata membenarkan adanya pengusiran. ”Benar. Petugas sudah di lokasi,” ujar Agung.  Dalam laman SIPP PN Surabaya, kasus itu telah tertulis dalam amar putusan 375/Pdt.G/2011/PN.Sby. Berikut keterangannya: <ol> 	<li>Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan</li> 	<li>Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi</li> 	<li>Menyatakan sah perjanjian penggugat dan para tergugat atas penjualan rumah yang terletak di Jalan Sidosermo PDK V No. 377 Surabaya seluas 300 meter persegi sesuai sertifikat hak milik No. 1272</li> 	<li>Menghukum para tergugat untuk menerima kekurangan harga rumah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)</li> 	<li>Menghukum para tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah yang telah dibayar penggugat yang terletak di Jalan Sidosermo PDK V No. 377 Surabaya seluas 300 meter persegi dalam keadaan kosong dari penghuni orang atau barang</li> 	<li>Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan</li> 	<li>Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding Kasasi atau perlawanan</li> 	<li>Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau setidak-tidaknya untuk membayar biaya perkara</li> </ol>

Dianggap Tak Punya Sertifikat, Seorang Warga Diusir dari Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/anya-dwinov-istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan panjang presenter sekaligus penyiar radio Anya Dwinov akhirnya membuahkan hasil. Itu terkait sengketa rumah yang dibelinya senilai Rp 2 miliar sekitar 8 tahun silam di daerah Bekasi, Jawa Barat. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dimenangkan Anya.  Putusan PK tertanggal 19 Oktober 2020 menyatakan MA menolak permohonan yang diajukan Alida Baynizar, ahli waris pemilik rumah. Mahkamah Agung kemudian mengirimkan berkas putusan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat di penghujung 2020.  Anya Dwinov senang perjuangan panjangnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas rumah yang sudah dibelinya akhirnya dia dapatkan. Anya mengaku sudah mengecek salinan putusan MA pada 27 Januari 2021 meski berkasnya belum sampai di Pengadilan Negeri Bekasi.  “Mudah-mudahan berkasnya segera tiba di PN Bekasi, jadi bisa melanjutkan langkah berikutnya. Sekarang masih menunggu berkasnya dulu,” kata Anya Dwinov kepada JawaPos.com Jumat (12/3).  Seperti diketahui, meski rumah itu sudah dibeli sekitar 8 tahun silam dengan cara mencicil lewat bank, Anya Dwinov belum dapat menempatinya. Sebab ahli waris pemilik rumah masih menempati rumah itu sampai sekarang.  Selama ini Anya memilih diam karena kasusnya masih bergulir di ranah hukum. Namun, dengan adanya putusan PK Mahkamah Agung, Anya akan mengambil tindakan tegas apabila ahli waris tetap tidak mau keluar dari rumahnya tersebut.  “Ikuti proses sesuai urutan dan langkah dari pengadilan. Kalau dari pihak lawan tidak mau keluar sendiri, maka akan dilakukan eksekusi,” kata Anya Dwinov.  Kasus bermula setelah salah satu anak ahli waris tidak terima atas proses penjualan rumah di daerah Bekasi yang dibeli Anya Dwinov. Masalah ini pun diperkarakan ke Pengadilan Negeri Bekasi terdaftar dengan nomor perkara 337/ Pdt.G / 2016 / PN Bekasi tertanggal 28 Juni 2016. Pada 10 April 2017, majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan putusan memenangkan pihak Anya Dwinov.  “Bank digugat, saya sebagai pembeli digugat, notaris digugat, pihak BPN Bekasi yang mengeluarkan surat digugat, dan dua keluarganya yang menjual juga digugat,” tutur Anya Dwinov.  Tidak puas dengan hasil putusan majelis hakim tingkat pertama, ahli waris pemilik rumah kemudian menggugat Anya Dwinov dan pihak-pihak terkait ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Pada 29 Maret 2018, majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperkuat putusan PN Bekasi.  Tetap tidak bisa menerima putusan, ahli waris kembali melayangkan gugatan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 18 Desember 2018, putusan kasasi keluar memperkuat putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat kedua. Belum juga bisa menerima, ahli waris lantas mengajukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) dan gugatannya terdaftar dengan nomor perkara 786 PK/PDT/2020 dan telah diputus Mahkamah Agung (MA) tertanggal 24 Februari 2020. Putusan PK menyatakan menolak permohonan yang diajukan ahli waris.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JNwZ8AmmHik

Menang PK Sengketa Rumah Rp 2 Miliar, Anya Dwinov: Segera Dieksekusi

sengketa rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa rumah

Berita Terkini

Bareskrim Polri Selidiki Dugaan Mafia Tanah dan Peradilan di Kasus Sengketa Rumah Jalan Dr. Soetomo Surabaya

Sengketa Rumah, Seorang Ibu Diperkarakan Anaknya di PN Jakarta Barat

Dianggap Tak Punya Sertifikat, Seorang Warga Diusir dari Rumah

Menang PK Sengketa Rumah Rp 2 Miliar, Anya Dwinov: Segera Dieksekusi

Download Aplikasi JawaPos.com