<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/PRABOWO-SANDI-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan kembali kasasi ke Mahakamah Agung (MA) terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2019 yang beberapa waktu diselenggarakan.  Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo mengatakan permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) di PIlpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.  "Bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA," ujar Nicholay kepada wartawan, Kamis (11/7).  Dengan demikian ‎tidak bisa dikatakan permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi sudah kadaluarsa dan atau lewat waktu. Disamping itu permohonan kedua dari PAP tersebut dengan No.2 P/PAP/2019, tidak dapat dikatakan "Nebis in Idem" karena dalam permohonan A quo MA belum memeriksa pokok permohonan atau materi permohonan.  "Karena MA baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon dan kemudian memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing pemohon yang cacat formil," ungkapnya.  Nicholay menambahkan, ‎Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama. Karena Bawaslu bukan badan, lembaga peradilan atau lembaga eradilan khusus. Namun Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk menerima laporan pelanggaran.  "Misalnya memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU atas putusan aporan Bawaslu. Dengan demikian Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri," ungkapnya.  Bahwa karena Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan No. No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak menerima laporan elapor dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan alasan legalitas alat bukti. Dan atas Putusan pendahuluan Bawaslu tersebut tidak ada keputusan KPU untuk menindak lanjuti Putusan Pendahuluan Bawaslu, maka Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais terhenti sampai pada putusan pendahuluan Bawaslu dengan nomor No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.  "Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan adalah hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan," ungkapnya.  Sekadar informasi, ‎perkara ini berawal saat Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sitematis dan masif (TSM).  Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada Sabtu, 15 Mei 2019, untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.  Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada Rabu, 3 Juli 2019, dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.  Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.‎

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Tegaskan Tidak Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT1-Prabowo-Sandi-Hasil-MK-02-eca2.jpg" alt="Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan bubar setelah adanya putusan dari MK. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan bubar setelah adanya putusan dari MK. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prabowo Subianto dikabarkan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bangkok. Isu ini pun dibantah oleh Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani membantah adanya pertemuan dua tokoh tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui bagaimana isu itu bisa berkembang dengan cepat. Padahal tidak ada pertemuan itu.  "Kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar ada pertemuan tersebut. Rasanya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan itu sesuatu yang valid. Itu adalah satu rumor yang saya tidak tahu sumbernya dari mana," ujar Muzani di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Jumat (28/6).  Wakil Ketua MPR ini menambahkan segala sesuatu yang sifatnya strategis, Prabowo Subianto pasti akan memberitahukan partai-partai pendukungnya. Sampai saat ini, tegasnya, tidak ada pemberitahuan dari Prabowo adanya pertemuan itu.  Menurut Muzani pertemuan dengan Presiden Jokowi adalah strategis. Sehingga perlu adanya komunikasi Prabowo Subianto dengan partai-partai pendukungnya.  ‎"Sehingga kalau itu dilakukan pasti beliau akan berkonsultasi. Saya tidak pernah mendengar Pak Prabowo mengagendakan konsultasi tentang persoalan ini sehingga saya bisa pastikan pertemuan itu tidak pernah terjadi," tegasnya.  Lebih lanjut, Muzani menjelaskan alasan Prabowo Subianto tidak memakai kalimat menerima melainkan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya kata menghormati lebih tinggi ketimbang mematuhi.  "‎Itu bentuk penghormatan kami untuk sebuah keputusan hukum, sehingga jangan persoalkan kenapa tidak menggunakan menerima tapi menghormati. Kami sengaja memilih kata itu untuk menggunakan kata yang lain dan itu merasa lebih halus. Kami merasa itu lebih tinggi dari sekedar menerima," ungkapnya.  "Menerima itu berarti ada yang diberi dan ada yang diterima. Menghormati itu adalah sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar menerima," tambahnya.  Sementara Prabowo Subianto yang belum mengucapkan selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Muzani arti kata menghormati juga sejalan dengan pemberian selamat kepada Jokowi-Ma'ruf Amim.  "Kami merasa dengan Pak Prabowo menghormati keputusan MK. Maka apa yang diharapkan yakni ucapan selamat itu sudah sesuatu yang automatically, mestinya dipahaminya seperti itu," pungkasnya.  Sekadar informasi, MK melalui putusannya menyatakan menolak seluruh permohonan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, terkait sengketa hasil Pilpres 2019.  Putusan ini secara tidak langsung menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional KPU.

Ini Alasan Prabowo Pakai Kata Menghormati Bukan Menerima Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ahli-dari-01-heru-widodo-dan-edwar-dery-1.jpg" alt="Prof Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, Ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Prof Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, Ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Heru Widodo, ahli yang dihadirkan tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf, menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap berperkara. Terutama untuk perkara sengketa Pilpres.  Menurut dia, tidak ada putusan MK tentang diskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Selama ini diskualifikasi yang diputus MK baru pada tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada).  "Peserta pemilihan dapat didiskualifikasi. Kewenangan untuk menerima laporan dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut ada di Bawaslu," kata Heru saat memberikan keterangan di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (21/6).  Lebih jauh pakar hukum Universitas Padjajaran itu menjelaskan, pasangan calon yang didiskualifikasi oleh KPU atas putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung (MA). Namun, bila putusan diskualifikasi itu dijatuhkan MK, maka pasangan calon itu tidak bisa mengajukan keberatan.  "Hak untuk mengajukan keberatan dari pasangan calon yang sudah didiskualifikasi sebagaimana diatur dalam hukum positif. Itu tidak ada karena putusan mahkamah adalah bersifat final dan mengikat," terang dia.  Heru menegaskan bahwa MK selama ini belum pernah merujuk pada putusan Pilkada. Selama ini belum pernah MK memutuskan sengketa pilpres dengan rujukan pilkada.  "Sengketa hasil pemilihan presiden belum pernah ada preseden yang dijadikan rujukan oleh mahkamah tentang diskualifikasi yang diajukan pada saat sengketa hasil pemilihan. Yang ada adalah putusan-putusan pilkada dari 2016. Putusannya 2016 tapi penyelenggaraannya 2015, 2016, 2017, 2018," terang Heru.  Sementara itu, Edward Omar Sharif Hiariej menyentil logika hukum permohonan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang dimohonkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.  Menurutnya, logika hukum permohonan tim kuasa hukum paslon 02 tidak lengkap, salah sasaran, dan saling bertabrakan. Bahkan dalil permohonan pemohon antara satu dan lainnya, tampak tidak menyambung.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ahli-dari-01-heru-widodo-dan-edwar-dery-2-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Edward Omar Syarief Hiariej dan Heru Widodo, ahli dari pihak terkait (Jokowi-Ma'ruf) memberikan keterangan dalam sidang sengketa presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (21/6).Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  "Antara fundamentum petendi dan petitum terjadi lompatan logika. Sedangkan di sisi lain antara satu petitum dengan petitum lainnya terjadi contradictio interminis," urai Edward.  Contohnya dalam sebuah dalilnya. Pemohon meminta MK untuk membatalkan penetapan hasil Pilpres 2019 oleh termohon. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di sisi lain, pemohon tidak mendetailkan alasan pembatalan hasil Pilpres 2019.  "Tidak cukup dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum pemohon di mana letak kesalahan termohon dalam menetapkan hasil Pilpres," ungkapnya.  Selain itu, pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) ini menganggap, kuasa hukum pemohon meminta MK mendiskualifikasi paslon 01 seperti tertuang dalam sebuah dalil permohonannya. Namun MK bukanlah lembaga yang berwenang mendiskualifikasi paslon tertentu.  "Dari mana MK memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden?" tanya Pakar Hukum UGM ini penuh keheranan.  Kemudian, lanjut dia, dalam sebuah dalilnya pemohon meminta MK menetapkan paslon 02 sebagai pemenang Pilpres 2019. Permintaan itu tampak bertabrakan dengan dalil pemohon lainnya yang meminta pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2019.  "Logika hukum yang benar atas dasar akal sehat, ketika pemilu dinyatakan tidak sah, dan harus diulang, maka seyogyanya status quo," pungkasnya.

Selama Ini Belum Pernah MK Memutus Sengketa Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-2.jpg" alt="Dua Pengacara dari Pihak Termohon mengapit Komisioner KPU Ilham Saputra (2kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (2kiri) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Dua Pengacara dari Pihak Termohon mengapit Komisioner KPU Ilham Saputra (2kanan) dan Evi Novida Ginting Manik (2kiri) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)</figcaption>
</figure>Berbagi tugas, bergantian hadiri sidang, dan bermarkas di hotel terdekat dari MK ditempuh para pihak yang bertarung di MK untuk hemat waktu dan tenaga. Jeda antarsidang kadang diisi konsolidasi, makan bersama, atau tidur.  BAYU PUTRA, Jakarta  ---  HARI sudah pagi saat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya mengetuk palu tiga kali. ''Sidang selesai dan ditutup. Selamat beristirahat,'' ucap Anwar.  Waktu menunjukkan pukul 04.55. Itu berarti pada kemarin pagi itu (20/6) semua pihak yang beperkara dalam sengketa hasil pemilihan presiden di MK tersebut telah berada dalam ruang sidang sekitar 20 jam. Hampir sehari penuh.  Tak heran, semua tampak menghela napas lega begitu Anwar menutup sidang. Tapi, kelegaan itu pun hanya sementara.  Bagaimana tidak, delapan jam kemudian mereka, kuasa hukum pemohon (pasangan calon/paslon 02), termohon (KPU), dan pihak terkait (paslon 01), harus kembali bertarung di ruangan yang sama. Itu dilakukan karena MK diharuskan menangani dan memutus sidang dengan cepat. Hanya ada waktu 14 hari kerja untuk memulai hingga memutus perkara.  Otomatis, semua yang bertarung di MK, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait, harus secermat mungkin menghitung waktu dan tenaga. Cara yang ditempuh pun beragam.  Salah satunya berbagi tugas. Pengacara KPU Ali Nurdin, misalnya, menyiapkan tidak kurang dari 45 anggota tim meski yang masuk ke dalam ruang sidang hanya 10 orang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-750x437.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Yusril Ihza Mahendra bersama Pengacara dari Pihak Terkait dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Tim tersebut memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyiapkan data TPS dan kecamatan. Ada pula yang membagi materi per tema atau wilayah. Termasuk untuk menangani urusan sederhana semacam makanan atau tisu.  Saat Ali tampak berkeringat seusai melayani wawancara salah satu stasiun televisi, contohnya, sontak salah seorang asistennya langsung menyodorkan tisu. Ali pun mengambilnya, kemudian menyeka keringat di wajah sembari mengatur napas kembali.  "Tim tisu sudah ada. Sekadar tisu saja berguna," ucapnya seraya berterima kasih kepada sang asisten, seorang perempuan berambut panjang dengan sepatu heels yang lantas tersenyum setelah menerima ucapan tersebut.  Ali juga mengaku punya tim pijat. Tim yang dia maksud adalah sang istri. "Didatangkan khusus ke hotel. Jadi, sebelum saya tidur, dipijat dulu sama nyonya. Nggak ada yang lain, hehehe," katanya.  Dalam 10 hari belakangan, Ali dan timnya sama sekali tidak pulang ke rumah. Mereka bermarkas di Hotel Borobudur yang tak jauh dari gedung MK untuk menghemat waktu dan tenaga. Karena itu, pihak keluargalah yang didatangkan.  Seperti halnya saat selesai sidang kemarin. Dia kembali ke hotel, tapi tidak bisa langsung beristirahat. Terlebih dahulu Ali menemui istri dan anak, sekadar untuk mengobrol. Setelah itu koordinasi sejenak dengan timnya sebelum akhirnya tidur pukul 07.00. Tiga jam kemudian, dia bangun dan menyiapkan ahli dan pukul 11.00 berangkat lagi ke MK.  Kuasa hukum paslon 02 juga berbagi tugas menghadiri sidang untuk menjaga kondisi selama berjalannya rangkaian sidang. Dalam sidang sengketa kemarin siang, misalnya, ketua tim kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto tidak tampak hadir. Begitu pula Denny Indrayana dan Nasrullah.  "Beliau ada urusan lain yang terkait tim (kuasa hukum 02) yang sedang dikerjakan," terang anggota tim kuasa hukum 02 Iwan Satriawan seusai sidang tentang ketidakhadiran Bambang.  Karena itulah, dalam sesi keterangan ahli KPU kemarin, Iwan dan beberapa pengacara lain menggantikan tugas sebagai juru bicara tim kuasa hukum untuk menanyai ahli KPU. Pada dasarnya, kehadiran tim hukum juga melihat kebutuhan. Bergantung pada apa yang akan terjadi di dalam sidang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/FOTO-BOKS_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-750x498.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Tim Pengacara dari Pihak Pemohon Bambang Widjojanto (kanan), Denny Indrayana (tengah) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)  "Hari ini (kemarin, Red) kan kami cuma mendengarkan keterangan satu ahli. Kenapa harus banyak-banyak yang datang," lanjutnya.  Pun demikian untuk sidang hari ini yang mengagendakan mendengar keterangan saksi dan ahli pihak terkait. Pihaknya akan melihat kebutuhannya lebih dahulu.  Secara pribadi, tutur Iwan, tidak banyak hal yang dia persiapkan untuk menjaga stamina. Semua berjalan dengan normal. "Suplemen. Kemudian ikhlas saja kuncinya."  Bagaimana halnya dengan kuasa hukum pihak terkait atau paslon 01? Taufik Basari, salah seorang anggota tim, mengakui, rangkaian sidang kali ini memang melelahkan. "Kami sejak pendaftaran permohonan sampai sekarang memang terus terang kurang istirahat, kurang tidur," ungkapnya.  Menciptakan suasana yang menyenangkan di antara sesama anggota tim adalah salah satu usaha untuk mengusir jenuh dan lelah. Tidak jarang, di sela brifing di luar sidang, mereka saling melempar canda.  "Pak Wayan (I Wayan Sudirta) sering bercanda, Arteri (Arteria Dahlan) dengan celetukan-celetukannya," katanya menyebut dua anggota kuasa hukum 01 lainnya. "Sehingga suasana tim menjadi lebih hidup," lanjutnya.  Pada awal-awal setelah pengajuan jawaban, kata Taufik, beberapa di antara mereka sempat bertumbangan. Termasuk dia sendiri. "Tapi, begitu mulai sidang, mungkin karena ada aura positif, jadi segar lagi," lanjut pria yang juga ketua DPP Partai Nasdem itu.  Dia dan para pengacara lain juga harus pandai-pandai memanfaatkan waktu istirahat. Misalnya, jeda 8 jam antara sidang saksi pemohon dan termohon kemarin.  Mereka kembali ke hotel yang tidak jauh dari gedung MK. Begitu sampai, semua langsung lelap. Sebagian memilih sarapan sebelum kembali ke kamar. Menjelang pukul 12.00, barulah mereka kembali ke MK.  Pukul 13.00 kemarin, Anwar memang kembali membuka sidang untuk mendengarkan saksi dan ahli KPU selaku termohon. Untung, KPU tidak mengajukan satu pun saksi, melainkan hanya dua ahli. Itu pun hanya satu yang bicara. Sebab, satu ahli lainnya tidak hadir dan hanya memberikan keterangan tertulis.  Sidang pun berlangsung singkat, "hanya" 2,5 jam. Para pihak kembali ke markas masing-masing untuk beristirahat. Tapi, sebagian lagi masih harus melayani permintaan wawancara puluhan wartawan. Juga permintaan siaran langsung beberapa stasiun televisi.  Sementara itu, bila ada jeda istirahat, misalnya makan siang, Taufik dan kolega sudah punya lokasi langganan: salah satu restoran di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, sekitar 150 meter dari gedung MK.  Saat break makan siang, atau jam menjelang salat Magrib, mereka pasti ke restoran tersebut. Pertimbangannya semata faktor jarak yang dekat dari MK.  Nah, hari ini giliran pihak 01 yang menyiapkan saksi dan ahli untuk dimintai keterangan. Setelah itu, tinggal menunggu proses selanjutnya dari MK pekan depan.  "Tentu kami akan manfaatkan untuk istirahat total dulu (selama menunggu proses selanjutnya, Red). Ya, sehari paling tidak," katanya.  Begitu pula Ali. Setelah sidang hari ini, barulah dia bisa bernapas lega. "Saya mau istirahat, kumpul dengan keluarga," tambah Ali. (*/c5/ttg)

Cara Para Pihak yang Bersengketa di MK Siasati Padatnya Jadwal Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman selaku pihak termohon mengikuti sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman selaku pihak termohon mengikuti sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang sengketa Pilpres 2019 yang berlangsung selama Rabu (19/6) diklaim menguntungkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga tidak ada yang memperkuat dalil gugatan kubu paslon 02 tersebuut.  Hasyim Asy'ari menilai potensi kecurangan yang sebelumnya disebut pihak pemohon terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Pilpres 2019 tidak tergambar. Hal itu dianggapnya menguntungkan KPU.  "Kalau keterangan saksi mestinya yang digunakan untuk memperkuat tapi enggak ada yang memperkuat," kata Hasyim di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).  Hasyim menuturkan, pihaknya masih mempertimbangkan untuk menghadirkan saksi atau tidak pada sidang ketiga sengketa Pilpres 2019. Jika menghadirkan saksi akan kontradiktif, karena saksi tim hukum Prabowo yang dihadirkan sebelumnya tidak ada yang memperkuat permohonan.  "Kontradiktif makanya apakah pelru kami hadirkan saksi itu sedang kami pertimbangkan," jelas Hasyim.  Senada dengan itu, tim kuasa hukum KPU Ali Nurdin menyampaikan, pihaknyamasih menentukan sikap atas kesaksian dari pemohon tim hukum Prabowo-Sandi. Dia menilai, saksi-saksi yang dihadirkan tidak menguatkan permohonan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-8-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Idham Amiruddin salah satu saksi yang dihadirkan pihak kuasa hukum Prabowo-Sandi di Sidang Sengketa Pilpres 2019(Dery Ridwansah/JawaPos.com)  "Kita masih bahas perlu tidaknya saksi, karena saksi pemohon enggak ada yang relevan," tegas Ali.  Bahkan, 15 orang saksi dan dua ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Sandi justru memperkuat argumen KPU. Oleh karenanya, KPU masih mempertimbangkan kesaksian mana yang akan perlu dibantah.  "Saksi pemohon mana yang perlu dibantah. Saksi pemohon malah menguntungkan KPU," tukas Ali.  Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menutup sidang sengketa Pilpres 2019 hari keempat yang dimulai pada Rabu (19/6) pukul 09.00 WIB dan baru berakhir Kamis sekitar pukul 04.55 WIB saat azan Subuh berkumandang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Saksi-Idham-Amiruddin-Pada-Sidang-Sengketa-Pilpres-2019-Dery-Ridwansah-5-750x499.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Selama sidang sengketa Pilpres 2019, gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat pengamanan ekstra dari aparat kepolisian maupun TNI. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com  Ketua Majelis Hakim Anwar Usman mengatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda memeriksa saksi dan ahli yang dihadirkan pihak termohon yakni KPU pada Kamis siang nanti pukul 13.00 WIB.  "Dengan demikian sidang ditutup dan selamat beristirahat," ucap Anwar Usman sambil mengetuk palu tiga kali tanda ditutupnya sidang di Gedung MK, Jakarta.

KPU Klaim Diuntungkan dari Saksi yang Dihadirkan Kubu Prabowo-Sandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/hakim-MK.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan saksi fakta dan ahli dari pemohon alias Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno baru selesai Kamis (20/6) pagi, pukul 05.00. Rencananya majelis hakim MK melanjutkan sidang Kamis siang, pukul 13.00.  Agenda siang ini mendengarkan saksi fakta dan ahli dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sidang ini telah selesai dan ditutup," ujar Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6) dini hari.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sidang-Lanjuta-MK-Dery.jpg" alt="Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Selanjutnya sidang digelar pukul 13.00 dengan mendengarkan saksi fakta dan ahli dari KPU. Semula majelis sempat menjadwalkan pukul 09.00. Namun, sidang sebelumnya baru selesai pukul 05.00, maka diundur menjadi pukul 13.00 WIB.  Pengunduran itu berdasar keberatan dari pihak KPU dan Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin dengan sidang dimulai pukul 10.00. Lantas disepekati setelah salat duhur atau pukul 13.00. "Sidang lanjutan perselisihan Pilpres ini akan dimulai pukul 13.00 WIB," katanya.  Sebelumnya sidang sengketa dugaan kecurangan Pilpres ini digelar di MK telah mendengarkan keterangan dari 14 orang saksi fakta dari pemohon Tim Hukum Prabowo-Sandi.

MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilpres Siang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BAMBANG.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan komunitas motor seusai sosialisasi empat pilar di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (22/02). MPR for JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berfoto bersama dengan komunitas motor seusai sosialisasi empat pilar di Kompleks Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Sabtu (22/02). MPR for JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi Calon wakil presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin yang menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Syariah di Bank Mandiri dan BNI Syariah terus menuai berpolemik. Kali ini Bambang Widjojanto selaku Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi buka-bukan mengenai posisi Ma'ruf Amin itu.  Bambang mengatakan, dua bank syariah tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Karena pria yang akrab disapa BW ini merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 21 tahun 2017.  Sehingga berdasarkan rujukan tersebut, BW meyakini Ma'ruf Amin sebagai pegawai BUMN. Bukan seperti yang dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang menilai Ketua Umum MUI itu bukan pegawai BUMN.  "Kalau mau lebih jelasnya lagi ada di dalam halaman 41 dari 43 halaman di putusan 21p/hum/2017, kalau ditafsir secara bebas begini, bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi perseroan terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN," ujar BW kepada wartawan, Senin (17/6).  Oleh sebab itu, dengan rujukan tersebut maka Tim Hukum Prabowo-Sandi bisa melakukan diskualifikasi terhadap Ma'ruf Amin. Karena saat dia menjadi cawapres, memilih tidak mengundurkan diri dari dua jabatan di bank BUMN tersebut.‎ Itu sesuai dengan Pasal 277 huruf P undang-undang 7 tahun 2017 undang-undang Pemilu tentang prasyarat capres dan cawapres.  "Jadi dia representasi kepentingan BUMN, dan anak perusahaan itu juga BUMN juga, jadi sebenarnya dengan kondisi seperti itu calon presiden 01 ini tidak layak menjadi calon wakil presiden, ini alasan untuk diskualifikasi yang paling tegas," katanya.  Sementara terpisah menanggapi pernyataan BW, Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Tim Hukum Prabowo-Sandi telah salah kaprah memahami keputusan MA itu. Menurut Inas keputusan MA Nomor 21 tahun 2017 halaman 41 tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh BW.  Bunyi keputusan MA tersebut adalah: "Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) saham negara di BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bentuk BUMN yang menjadi anak usaha BUMN tidak berubah menjadi perseroan terbatas biasa, namun tetap menjadi BUMN".  Sehingga menurut Inas, keputusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lainnya atau PT, dia tetap menjadi BUMN.  "Contohnya adalah PGN ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN non cash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan keputusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN," kata Inas  Inas menambahkan, ini sangat berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri yang negara tidak ada penyertaan modal dan pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya.  "Saham itu pemerintah tidak pernah melakukan pernyertaan modal di di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dan juga PT Bank BNI Syariah," ‎pungkasnya. (gwn/Gunawan Wibisono)

Soal Status Ma'ruf Amin di Bank BUMN, 01 dan 02 Punya Tafsir Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BW-dery.jpg" alt="Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ajakan capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakat untuk menggunakan pakaian putih saat kampanye silam rupanya mendapat masalah. Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan hal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).  Ketua tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pemilu sejatinya adalah bebas dan rahasia. Namun Jokowi malah mengajak pendukungnya untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) menggunakan pakaian putih. "Ini berbahaya menimbulkan pembelahan di antara pendukung. Ini juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam Pilpres 2019," ujarnya saat menyampaikan gugatan sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta, Jumat (14/6).  Pria yang akrab disapa BW itu melanjutkan, Jokowi seharusnya paham betul tentang asas pemilu adalah bebas dan rahasia. Bukan malah mengajak pendukungnya mengenakan pakaian putih. "Jadi bahwa memilih dalam pemilu ini dilindungi dengan asas kerahasiaan," tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_SIDANG-PERDANA-PHPU-PEMILU_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim Mahkamah Konstitusi memimpin sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos</figcaption>
</figure> Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (paling kanan) saat sidang Pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Oleh sebab itu, mantan komisioner KPK ini meminta kepada majelis hakim MK untuk bisa mendiskualifikasikan pasangan nomor urut 01, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Hal tersebut karena ajakan menggunakan pakaian putih ke TPS terstruktur, masif, dan sistematis. "Karena itu sudah sepatutnya paslon 01 didiskualifikasi sebagai peserta Pilpres 2019 ini," kata BW.  Menanggapi hal tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut tim hukum Prabowo-Sandi paranoid alias ketakutan. "Nah, apakah imbauan memakai baju putih dianggap sebagai tekanan psikologis dan intimidasi, menurut saya, paranoid itu namanya," ujar Ace Hasan.  Sebab, lanjut dia, apabila orang sudah ada di dalam TPS tidak boleh diintimidasi. Pendukung Jokowi dengan menggunakan pakaian serbaputih juga tidak mengintimidasi masyarakat yang ingin mencoblos.  ‎"Jadi menurut saya tak perlu juga dipahami sebagai pelanggaran serius, apalagi dinilai sebagai tindakan intimidasi dan tekanan psikologis itu," kata Ace.  Sekadar informasi, sidang perdana gugatan pilpres Prabowo-Sandi yang berlangsung hari ini, Jumat (14/6), beragendakan pemeriksaan pendahuluan. Majelis pleno yang terdiri sembilan hakim konstitusi dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman memeriksa permohonan yang diajukan kuasa hukum pasangan nomor urut 02.  Tim kuasa hukum diketuai Bambang Widjojanto dan anggotanya terdiri dari Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, TM Luthi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfandi. Mereka menilai bahwa ada pelanggaran pilpres 2019 yang sistematis, terstruktur, dan masif.

Kubu 02 Persoalkan Ajakan Pakaian Putih Jokowi, TKN: Jangan Paranoid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/20190614_125848.jpg" alt="Massa GNKR menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Jumat (14/6). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa GNKR menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Jumat (14/6). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Jumat (14/6). Mereka datang sejak pukul 09.00 WIB mengenakan baju berwarna kuning.  Massa berdatangan dari arah Patung Kuda Arjuna Wiwaha Monas mengarah ke Gedung MK. Namun, tepat di depan Kementerian Pertahanan (Kemhan), massa tertahan karena sudah ada sterilisasi menggunakan kawat berduri dan mobil water canon petugas. Mereka terpaksa hanya bisa menggelar orasi di situ.  Menjelang ibadah salat Jumat, massa mulai membubarkan diri. Mereka memastikan tidak akan menggelar salat Jumat di sepanjang jalanan Medan Merdeka Barat. "Tidak (salat Jumat berjamaah dalam aksi), karena tempatnya tidak memungkinkan. (Salatnya) di masjid terdekat, sudah itu selesai salat kembali lagi sampai jam 17.00 WIB," kata salah satu orator Abdullah Hehamahua di lokasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/20190614_125821.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Massa GNKR menggelar aksi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Jumat (14/6). (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)  Meski mendapat izin untuk menggelar orasi sampai pukul 18.00 WIB dari kepolisian, Abdullah menyampaikan aksi massa yang diperkirakan diikuti oleh 2.000 orang ini hanya akan bertahan di seputaran Patung Kuda hingga pukul 17.00 WIB. "Saya minta jam 17.00 WIB saja sudah bubar," jelasnya.  Dalam orasinya, massa menuntut diungkapnya dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019. Salah satu yang disinggung mereka yakni soal kematian ratusan petugas KPPS. "Segera tuntaskan kematian janggal petugas KPPS!," ucap orator lainnya menggunakan pengeras suara.  Sementara saat ini, adanya aksi massa dan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) membuat jalanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ditutup. Di antaranya jalan dari arah Bundaran HI ke Harmoni telah ditutup.  Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP H Gunawan mengatakan, penutupan jalan ini bakal dilakukan sampai keadaan kondusif. Untuk pengaturan lalu lintas di sekitar MK, polisi melibatkan 600 personel. "Khusus lalin sekitar 600 personel dan ditempatkan di akses sekitar MK termasuk depan Istana, Harmoni," kata Gunawan.  Diketahui, MK menggelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2019 hari ini, Jumat (14/6). Sidang selanjutnya akan digelar 17 Juni dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Pembacaan putusan pada 28 Juni atau bisa lebih cepat tergantung para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Aksi Massa GNKR Kawal Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/BW-dery.jpg" alt="Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto saat sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana telah menyalahgunakan anggaran negara. Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan, penyalahgunaan anggaran dilakukan oleh petahana secara sistematis. "Sangat mudah dipahami bahwa penggunaan anggaran negara dan program pemerintah adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh paslon 01 yang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden petahana," ujar pria yang akrab disapa BW di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6). BW menyebut, setidaknya ada tujuh bentuk penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Jokowi selaku capres petahana. Salah satunya yakni menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, TNI dan Polri sebesar Rp 2,61 triliun. Bentuk penyalahgunaan kedua, yakni menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal dari jadwal, sebesar Rp 40 triliun. Ketiga adalah menaikkan gaji perangkat desa lebih kurang sebesar Rp 114 miliar. Penyalahgunaan anggaran keempat dan kelima yang dituduhkan yakni menaikkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun, dan mencairkan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 15,1 Triliun. Jokowi juga dinilai menyalahgunakan anggaran dengan mempercepat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 34,4 triliun. Terakhir, menyiapkan skema rumah down payment 0 persen untuk aparatur sipil negara (ASN), dan Polri sebesar Rp 100 triliun. "Hal demikian tidak menghilangkan hakikat bahwa anggaran dan program tersebut sedang disalahgunakan," katanya. Sementara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan ‎hal yang dituduhkan oleh Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tersebut. Menurutnya, tidak ada yang salah dari upaya meningkatkan kesejahteraan dengan menaikkan gaji PNS dan TNI-Polri. "Karena selama pemerintahan Jokowi, PNS, TNI/Polri tidak mengalami kenaikan gaji mereka, kecuali di akhir pemerintahan Jokowi ini," kata Ace. Selain itu, penganggaran kenaikan gaji tersebut telah disusun sejak 2018 dalam Pidato Nota Anggaran Presiden di DPR. Ace menambahkan, kenaikan gaji PNS dan TNI-Polri juga tidak memberikan dampak elektoral terhadap paslon 01. "Sehingga soal kenaikan gaji TNI, Polri ini bukan untuk kepentingan elektoral, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.

TKN Sebut Tak Ada Dampak Elektoral dari Naikkan Gaji PNS dan TNI-Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa pilpres 2019

Berita Terkini