<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/debat-capres-cawapres-polisi-minta-jakarta-tidak-dikotori_m_.jpg" alt="2.000 personel Polda Metro Jaya dibantu TNI dan internal KPU yang diterjunkan amankan debat pilpres" width="100%">
<figcaption>2.000 personel Polda Metro Jaya dibantu TNI dan internal KPU yang diterjunkan amankan debat pilpres</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) mengerahkan 2.912 personel untuk mengamankan jalannya sidang pembacaan putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakpus pada Senin (24/2). Mereka melaksanakan pengamanan secara ketat agar pembacaan putusan berjalan lancar.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Kapolres Metro Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa pengamanan tersebut berlangsung di beberapa titik. Bukan hanya di sekitar Gedung MK, ribuan personel tersebut disebar ke sekitar Monumen Nasional (Monas).</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami kerahkan sebanyak 2.912 personel gabungan untuk melakukan pengamanan,&rdquo; kata Susatyo saat dikonfirmasi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Perwira menengah dengan tiga kembang di pundak itu menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan ribuan personel untuk bekerja dengan pola pengamanan ketat namun tetap humanis.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi. Sinergi dengan seluruh pihak terus kami perkuat untuk menjaga situasi tetap kondusif,&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Karena itu, ribuan personel yang dikerahkan ke MK dan sekitarnya dipastikan tidak membawa senjata api. Mereka fokus pada pengamanan potensi gangguan. Untuk rekayasa lalu lintas, Polres Metro Jakpus melihat perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Pengalihan arus bakal dilakukan jika diperlukan.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Secara keseluruhan, MK dijadwalkan membacakan putusan untuk 40 sengketa pilkada pada hari ini. Sidang berlangsung sejak pagi sampai selesai. Berdasar keterangan resmi dari MK, secara keseluruhan ada 310 perkara sengketa pilkada. Pada 4 dan 5 Februari lalu, mereka telah membacakan putusan untuk 270 perkara.&nbsp;</p>

Polres Jakpus mengerahkan 2.912 personel untuk mengamankan jalannya sidang pembacaan putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

2.912 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Putusan Sengketa Pilkada di MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-nyatakan-siap-100-persen-hadapi-sengketa-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Iluatrasi MK." width="100%">
<figcaption>Iluatrasi MK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkal dugaan adanya 15 pemilih yang tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat proses pemilihan. Namun, praktisi hukum Resmen Kadapi menduga, KPU Barito Utara disinyalir 'main mata' dengan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persidangan PHP Kada itu saat ini tengah berproses di MK yang ditangani Panel Hakim 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, KPU Barito Utara juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tuduhan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta KPU Kabupaten Barito Utara tidak main mata, rekomendasi untuk PSU sudah dilayangkan Bawaslu tetapi tidak dilakukan,&rdquo; kata Resmen Kadapi kepada wartawan, Senin (3/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rekomendasi tersebut terbit usai dilaporkannya dugaan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara pada Pilbup 2024 lalu. Sehingga, Bawaslu mengeluarkan surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara nomor 226/PP.01.02/<a href="http://k.kh/12/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://K.KH/12/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1738681203019000&amp;usg=AOvVaw2pBXlz_HGAJG4vpfkg5QoP">K.KH/12/2024</a>&nbsp;tertanggal 3 Desember 2024 perihal pemilihan suara ulang (PSU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015602478/polri-pastikan-situasi-tetap-kondusif-menjelang-putusan-sengketa-pilkada-di-mk">Polri Pastikan Situasi Tetap Kondusif Menjelang Putusan Sengketa Pilkada di MK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dugaan pelanggaran itu terkait penambahan suara tanpa identitas atau pemilih yang tidak membawa KTP saat melakukan pencoblosan, pada 14 Februari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jelas ada pelanggaran berupa calon pemilih yang datang ke TPS 04 di desa Melawaken Kecamatan Teweh Baru tidak membawa KTP elektronik atau biodata lainnya,&rdquo; ungkap Resmen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan adanya potensi penggunaan formulir Model C-Pemberitahuan-KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, atau daftar pemilih tambahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Padahal dalam pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 ayat (1) butir a-c dan ayat (2) jelas dikatakan wajib membawa KTP elektronik atau biodata kependudukan dalam melakukan pemilihan suara,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sikap KPU Kabupaten Barito Utara yang sangat singkat dalam menelaah hukum yang dilayangkan Bawaslu itupun sangat disayangkan. Sebab, dianggap tak cermat dalam menentukan langkah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tanggal 3 Desember 2025 surat rekomendasi untuk melakukan PSU oleh Bawaslu keluar, tiba-tiba tanggal 4 Desember 2025 pukul 00.15 WIB KPU merilis hasil perhitungan Pilbup,&rdquo; pungkas Resmen.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPU Barito Utara juga turut diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait tuduhan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu.

Bersengketa di MK dan Diadukan ke DKPP, KPU Barito Utara Diingatkan Tak Main Mata

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/3bfb92a1-60eb-4012-81ba-aa275345ad69-3630552874.jpeg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Polri menjamin kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif menjelang putusan dismissal sengketa Pilkada 2024 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4&ndash;5 Februari 2025.</p> <p>Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa sejak awal tahapan Pilkada, Polri telah menyusun strategi pengamanan secara matang guna memastikan stabilitas di seluruh daerah.</p> <p>"Setiap tahapan Pilkada, mulai dari awal hingga saat ini, telah dipersiapkan dengan baik oleh Polri. Harapannya, situasi yang kita lihat tetap aman dan kondusif," ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin (3/2/2025).</p> <p>Ia juga menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil Polri berlandaskan amanah undang-undang, termasuk dalam pemeliharaan kamtibmas, perlindungan masyarakat, hingga penegakan hukum.</p> <p>"Kami bekerja berdasarkan mandat undang-undang, memastikan keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum dengan profesional," tegasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa terciptanya stabilitas keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Polri semata, tetapi juga memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk partai politik, tokoh masyarakat, serta penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).</p> <p>"Kondisi yang aman saat ini juga merupakan hasil dari kerja sama berbagai elemen masyarakat. Polri terus menjalin sinergi dengan TNI dan semua pihak terkait untuk memastikan seluruh proses Pilkada berjalan dengan damai," tambahnya.</p> <p>Putusan dismissal MK nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan apakah gugatan sengketa Pilkada 2024 dapat berlanjut ke tahap persidangan pembuktian atau dihentikan.</p> <p>Polri tetap siaga dalam mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi pascaputusan, dengan mengutamakan prinsip keamanan yang profesional dan menjaga ketertiban di tengah masyarakat.</p>

Polri tetap siaga dalam mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi pascaputusan, dengan mengutamakan prinsip keamanan yang profesional.

Polri Pastikan Situasi Tetap Kondusif Menjelang Putusan Sengketa Pilkada di MK

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/Patroli-di-Papua-3498687631.jpeg" alt="Personel Kodim 1714/Puncak Jaya mengintensifkan patroli untuk mencegah terjadinya konflik antar pendukung paslon peserta pilkada.  (Kodim 1714/Puncak Jaya)." width="100%">
<figcaption>Personel Kodim 1714/Puncak Jaya mengintensifkan patroli untuk mencegah terjadinya konflik antar pendukung paslon peserta pilkada.  (Kodim 1714/Puncak Jaya).</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan sengketa pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada Kamis (30/1). Jelang pembacaan putusan tersebut, Kodim 1714/Puncak Jaya mengintensifkan patroli. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang dinilai belum kondusif. Tidak hanya patroli, petugas juga melakukan sweeping.&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Komandan Kodim 1714/Puncak jaya Letkol Infanteri Irawan Setya Kusuma, memimpin langsung patroli dan sweeping tersebut pada Rabu (29/1). Dia menyampaikan bahwa para prajurit TNI di Puncak Jaya memberi atensi dan perhatian penuh terhadap perkembangan situasi menjelang pleno sengketa pilkada di MK.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Untuk menjamin situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Puncak Jaya sangat diharapkan dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja. Seluruh aparat dan stakeholder menghimbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan konflik,&rdquo; kata dia.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Orang nomor satu di Kodim 1714/Puncak Jaya itu menyampaikan bahwa patroli dan sweeping dilaksanakan bersama-sama dengan Polri. Mereka ingin memastikan tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan warga di Kabupaten Puncak Jaya setelah MK membacakan putusan sengketa pilkada besok. Sehingga kondusifitas di daerah tersebut tidak semakin buruk.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Letkol Irawan mengatakan, perbedaan politik dan dukungan merupakan hal yang lumrah dalam pesta demokrasi. Hal itu juga dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, dia menekankan agar perbedaan politik dan dukungan tidak menimbulkan perpecahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua tetap harus bahu-membahu membangun bangsa.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan yang sama, Pasi Ops Kodim 1714/Puncak Jaya Kapten Infanteri Daniel Sine menuturkan, patroli dan sweeping dilaksanakan untuk mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat. Sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi binaan bersama Kodim 1714/Puncak Jaya tersebut.</p> <p dir="ltr">Dia mengakui bahwa sejauh ini perkembangan situasi di wilayah binaan Kodim 1714/Puncak Jaya tidak&nbsp; kondusif. Masyarakat tidak beraktivitas seperti biasa karena putusan MK yang belum dibacakan. Dua kubu pendukung paslon masih saling jaga dan mencurigai satu sama lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perang antara pendukung paslon saat pembacaan putusan oleh MK.&nbsp;</p>

Jelang pembacaan putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi, Kodim 1714/Puncak Jaya mengintensifkan patroli.

Jelang Putusan Sengketa Pilkada Besok, Kodim Puncak Jaya Intensifkan Patroli 

<div id="m#msg-f:1820781670843910403" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dpr-pilih-wahiduddin-dan-aswanto-jadi-hakim-mk-periode-2019-2024_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820781670843910403-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) tengah mengadili ratusan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHP Kada) 2024. Direktur Riset Trust Indonesia Ahmad Fadhli meminta semua pihak, termasuk Hakim Konstitusi untuk menjaga integritas dalam menangani setiap perkara sengketa hasil Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jangan mudah tergoda tawaran makelar yang mengatakan bisa memenangkan sengketa Pilkada, dengan angka Rp 5 miliar lah, sekian lah. Bohong semua itu. Hati-hati nanti malah amsyong (hilang) dibawa lari semua uangnya,&rdquo; kata Ahmad Fadhli dalam keterangannya, Kamis (9/1)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadhli meyakini, sembilan Hakim Konstitusi mampu menjaga integritasnya. Sebab, mereka merupakan perwakilan Tuhan di muka bumi, sehingga akan menjaga kredibilitas dan integritas dalam memberikan keadian di dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadhli pun mengingatkan, ketentuan hukum akan menjerat siapapun yang berani melanggar aturan tersebut. Tentu, beleid pemberantasan korupsi bisa digunakan dalam tindakan kotor untuk memenangkan Pilkada tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam proses sengketa Pilkada yang tengah berlangsung dan diawasi banyak pihak ini, jangan mau dibodoh-bodohi makelar kasus atau markus. KPK dan para penegak hukum lainnya bakal bersiap menangkap mereka yang bermain-main dengan perkara ini,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015508973/wamendagri-bima-arya-sugiarto-sebut-pelantikan-kepala-daerah-tunggu-keputusan-mk-dan-arahan-presiden">Wamendagri Bima Arya Sugiarto Sebut Pelantikan Kepala Daerah Tunggu Keputusan MK dan Arahan Presiden</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fadhli menyebut para Hakim Konstitusi saat ini tengah diisolasi di sebuah tempat dan dibatasi dalam hal penggunaan alat komunikasi. Dengan demikian, tidak ada pihak yang bisa mengklaim dapat berkomunikasi intensif dengan para Hakim MK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Hakim Konstitusi saat ini sedang diisolasi di suatu tempat. Alat komunikasinya juga dibatasi. Jadi, hanya orang bodoh lah yang percaya bahwa ada pihak yang bisa berkomunikasi intensif dengan Hakim Konstitusi, lalu mengklaim dapat memenangkan sengketa pilkada,&rdquo; ucap Fadhli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK mulai menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, pada Rabu (8/1).&nbsp;MK&nbsp;telah meregistrasi 309 perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total ratusan perkara yang diterima, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara, untuk PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total perkara yang teregistrasi tersebut merupakan hasil penyaringan dari 314 permohonan yang diajukan ke&nbsp;MK. Sebagian permohonan diajukan secara daring (online) melalui&nbsp;<a href="http://simpel.mkri.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://simpel.mkri.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1736519206590000&amp;usg=AOvVaw3bM297ZIxDUMKPrV_PZ4HO">simpel.mkri.id</a>. Sebagian lainnya diajukan secara luring atau secara langsung di Gedung&nbsp;MK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Persidangan PHP Kada 2024 digelar dengan mekanisme panel. Mekanisme tersebut berarti bahwa sembilan Hakim Konstitusi akan dibagi menjadi tiga panel, sehingga setiap panel beranggotakan tiga hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun komposisi Panel Hakim, diungkapkan Faiz masih sama dengan komposisi Panel Hakim dalam persidangan PHPU 2024, yakni: Panel I terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panel II terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur; serta Panel III terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ahmad Fadhli meminta semua pihak, termasuk Hakim Konstitusi untuk menjaga integritas dalam menangani setiap perkara sengketa Pilkada.

Hakim MK Diingatkan Jaga Integritas Dalam Mengadili Ratusan Sengketa Pilkada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/34_ptun-3457912167.jpg" alt="Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)" width="100%">
<figcaption>Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa harus melakukan penjadwalan ulang sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024 yang sedianya digelar, pada Rabu (8/1) pagi ini pukul 08.00 WIB. Penjadwalan ulang ini dilakukan dengan menggeser sesi sidang, namun masih pada hari yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjadwalan ulang ini dilakukan karena salah satu Anggota Panel Hakim, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman mengalami musibah terjatuh di kediamannya, pada Selasa (7/1) kemarin. Sehingga Anwar Usman harus menjalani perawatan di rumah sakit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar Usman masuk ke dalam Panel 3, yang terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Ketua Panel) dan Enny Nurbaningsih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015502299/nggak-pakai-lama-samsung-konfirmasi-acara-peluncuran-galaxy-s25-series">Nggak Pakai Lama, Samsung Konfirmasi Acara Peluncuran Galaxy S25 Series</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk Panel 3 pada persidangan hari ini terpaksa harus dilakukan reschedule, karena kondisi dari Pak Anwar Usman yang kemarin jatuh dan kemudian harus diopname sehingga beliau sekarang posisinya masih di rumah sakit,&rdquo; kata juru bicara MK, Enny Nurbaningsih di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai konsekuensi, kata Enny, mekanisme persidangan mengalami penyesuaian. Sidang di Panel 3 yang ditunda pada pagi ini, akan dimulai pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan ke sesi kedua hingga malam hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Panel 1 dan Panel 2 akan mengalami pergeseran untuk menyesuaikan jadwal. Sebab, persidangan harus lengkap dengan tiga hakim konstitusi pada masing-masing panel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harus lengkap tiga hakim yang bersidang dan tidak bisa persidangan itu menggunakan Zoom. Sehingga posisi hakim dari Panel 1 dan Panel 2 akan bergeser ke Panel 3, jadi kita melakukan selang-seling posisi sementara ini sampai beliau nanti mudah-mudahan bisa segera pulih,&rdquo; ucap Enny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Enny menyatakan adanya sistem rotasi ini, beberapa hakim dari Panel lain akan ditugaskan untuk membantu jalannya sidang di Panel 3. Karena itu, MK berharap agar mekanisme ini dapat memastikan kelancaran jalannya persidangan tanpa mengganggu proses persidangan yang sedang berlangsung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun Hakim Konstitusi Anwar Usman sementara ini akan digantikan oleh hakim konstitusi dari panel lain," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Anwar Usman masuk ke dalam Panel 3, yang terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Ketua Panel) dan Enny Nurbaningsih.

Anwar Usman Dirawat di Rumah Sakit, Sidang Sengketa Pilkada Panel 3 di MK Tertunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/13/Pengamanan-Jelang-Sidang-PHPU-Di-MK-4-2310564122.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024, pada Rabu (8/1). MK telah meregistrasi 309 perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari total ratusan perkara yang diterima, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara, untuk PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total perkara yang teregistrasi tersebut merupakan hasil penyaringan dari 314 permohonan yang diajukan ke MK. Sebagian permohonan diajukan secara daring (online) melalui&nbsp;<a href="http://simpel.mkri.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://simpel.mkri.id&amp;source=gmail&amp;ust=1736388407931000&amp;usg=AOvVaw0xZ7nx8RAB0KlNcJAHFLgW">simpel.mkri.id</a>. Sebagian lainnya diajukan secara luring atau secara langsung di Gedung MK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015502263/ngeri-dejan-tumbas-bisa-bermain-di-8-posisi-pemain-versatile-idaman-paul-munter-di-persebaya-surabaya">Ngeri! Dejan Tumbas Bisa Bermain di 8 Posisi, Pemain Versatile Idaman Paul Munter di Persebaya Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang akan disidangkan pada hari ini, salah satunya gugatan yang diajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Sidang sengketa pilkada dengan nomor perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 itu dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB di ruang sidang panel 2 Gedung MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, komposisi hakim yang akan menangani sidang sengketa Pilkada Jatim yang digugat Risma-Gus Hans ialah Hakim Konstitusi, Saldi Isra; Hakim Konstitusi, Arsul Sani; dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz menjelaskan, persidangan PHP Kada 2024 akan digelar dengan mekanisme panel. Mekanisme tersebut berarti bahwa sembilan Hakim Konstitusi akan dibagi menjadi tiga panel, sehingga setiap panel beranggotakan tiga hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun komposisi Panel Hakim, diungkapkan Faiz masih sama dengan komposisi Panel Hakim dalam persidangan PHPU 2024, yakni: Panel I terdiri atas Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panel II terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arsul Sani, dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur; serta Panel III terdiri atas Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mekanisme panel ini digunakan, mengingat MK memiliki batas waktu hanya 45 hari kerja. "Kalau kita tidak menggunakan panel secara paralel, khawatirnya tidak terkejar. Jadi pengalaman panjang MK itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa," kata Faiz, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembagian penanganan perkara, dilakukan secara proporsional. Faiz memastikan, pembagian penanganan perkara juga mempertimbangkan hal-hal lain, termasuk asal daerah para Hakim Konstitusi. Nantinya, Hakim Konstitusi tidak akan menangani perkara PHP Kada 2024 dari daerah asalnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari benturan ataupun potensi konflik kepentingan. Seperti apa, misalnya dari asal daerah. Jadi, Hakim Konstitusi tidak akan menangani perkara PHP Kada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan," pungkas Faiz.</div>

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

MK Gelar Sidang Perdana Ratusan Sengketa Pilkada 2024, Salah Satunya Gugatan Risma-Gus Hans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/JKT-1-SIDANG-PHPU-PILEG-FED-7JPG-957492079.jpg" alt="Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang di Gedung MK, Jakarta,  Jumat (9/8/2024). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang di Gedung MK, Jakarta,  Jumat (9/8/2024). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. MK akan menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilkada pada 8 Januari 2025 mendatang.</p> <p>"Menyongsong penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada 8 Januari 2025 mendatang, Mahkamah Konstitusi telah menerima pengajuan permohonan hasil pemilihan umum kepala daerah pada akhir 2024. Adapun data permohonan PHPU Kepala Daerah hingga saat ini, terdapat total 314 permohonan," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).</p> <p>Dari ratusan sengketa hasil Pilkada, lanjut Suhartoyo, sebanyak 242 perkara di antaranya sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup). Kemudian, 23 permohonan sengketa Pilgub dan 49 permohonan sengketa Pilwalkot.</p> <p>Dalam rangka persiapan sidang sengketa hasil Pilkada, kata Suhartoyo, MK sudah melaksanakan bimbingan teknis. Selain itu, MK juga sudah melakukan pembaruan regulasi tentang tata beracara permohonan hasil perselisihan atau sengketa hasil Pilkada.</p> <p>"Pelaksanaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kepada seluruh pemangku kepentingan Pilkada serentak, pembentukan Gugus Tugas, penyelenggaraan Workshop dan Coaching Clinic penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah, serta pengembangan sarana dan prasarana gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk modernisasi fasilitas persidangan," pungkasnya.</p>

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

MK Terima 314 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, Sidang Perdana Digelar 8 Januari 2025

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima hampir 300 gugatan Pilkada 2024 atau perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2024. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan berharap, hasil putusan persidangan MK nanti menjadi akhir dari sengketa di Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa para pihak. Oleh karena itu MK harus hati-hati dalam memutus karena putusan apapun yang dihasilkan oleh MK harus diterima para pihak," kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Jumat (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan laman web MK, tercatat ada sebanyak 275 permohonan sengketa pilkada. Tercatat, sudah terdaftar 15 permohonan sengketa pilgub, 213 permohonan sengketa pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa pilkada tingkat wali kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irawan menyebut, MK memiliki pengalaman yang panjang dalam menyelesaikan masalah sengketa hasil Pemilu. Ia meyakini, proses penanganan perselisihan hasil Pilkada 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengalaman panjang MK membuat saya yakin dari aspek manajemen dan aspek penanganan perkara penyelesaian sengketa hasil pada Tahun 2024 harusnya lebih baik dari sebelumnya," tutur legislator dari Dapil Jawa Timur V itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irawan menjelaskan, pengajuan permohonan ke MK oleh pasangan calon merupakan bentuk pencarian keadilan dari ketidakpuasan para calon yang belum menerima hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, putusan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hak konstitusional kepada warga negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu menyangkut kebenaran yang diyakininya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan dan ketidakpuasaan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan," ungkap Irawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan segala pengalamannya, Mahkamah Konstitusi pasti memahami bagaimana cara menangani dan menyelesaikan permohonan sengketa yang diajukan kepadanya," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Irawan menyebut tahapan sengketa hasil Pemilu merupakan suatu tahapan dan forum untuk pertanggungjawaban proses dan hasil penyelenggaraan pilkada. Ia pun mendorong KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPU dan Bawaslu sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa hasil tersebut penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan membuktikan telah bekerja sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," ujar Irawan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015419520/orang-yang-berkembang-seiring-bertambahnya-usia-sering-kali-menghindari-4-rutinitas-yang-menguras-energi-ini"> Orang yang Berkembang Seiring Bertambahnya Usia Sering Kali Menghindari 4 Rutinitas yang Menguras Energi Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan Pemilu ini juga memberi apresiasi bagi pasangan calon yang tidak mengajukan gugatan hasil Pilkada. Irawan menyebut, hal itu merupakan bentuk sikap kenegarawanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengapresiasi secara khusus bagi para pihak yang tidak mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi dan langsung menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Suatu sikap yang ksatria dalam suatu pertarungan politik," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Berdasarkan laman web MK, tercatat ada sebanyak 275 permohonan sengketa pilkada. Tercatat, sudah terdaftar 15 permohonan sengketa pilgub

MK Terima 275 Sengketa Hasil Pilkada, Komisi II DPR Ingatkan jadi Akhir Pencarian Keadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Sidang-Perdana-Perkara-PHPU-Pileg-2024-di-MK-10-22335174.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo didampingi anggota Hakim  saat memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Jakarta, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo didampingi anggota Hakim  saat memimpin sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Jakarta, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan atau sengketa hasil Pilkada 2024 pada awal Januari 2025. MK hingga saat ini telah membuka pendaftaran permohonan sengketa hasil Pilkada 2024.</p> <p>"Ya kira-kiranya di awal Januari ya (sidang perdana). Pastinya registrasi kalau tidak ada halangan dia tanggal 3 (Januari)," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (9/12).</p> <p>Suhartoyo menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menyusun tahapan sidang sengketa hasil Pilkada 2024. Menurutnya, MK akan menggelar sidang perdana pada hari keempat setelah registrasi.</p> <p>"Nah selebihnya kan ada sekuen waktu 4 hari selambat-lambatnya harus sudah sidang pertama. Nah kalau pas di tanggal 3 (Januari) ya setelah 4 dari kemudian atau 3 hari. Karena selambat-lambatnya bisa 1 hari, bisa 2 hari," ucap Suhartoyo.</p> <p>"Tapi ada hukum acara yang pemanggilan itu harus 3 hari kerja kan. Ya itu yang kemudian tidak boleh kurang dari 3 hari itu harus sudah dipanggil para pihaknya, khususnya pihak pemohon dan pihak terkait. Jadi baru ya, idealnya memang sesuai dengan hukum acara hari keempat itu baru bisa sidang setelah registrasi," imbuhnya.</p> <p>Juru bicara MK Fajar Laksono sebelumnua menyatakan, pihaknya telah siap untuk menerima pendaftaran perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024. Sejak resmi membentuk tim gugus tugas, pada Rabu (27/11), MK sudah siap menerima berkas pendaftaran sengketa hasil Pilkada 2024.</p> <p>"Prinsipnya, MK sudah menyiapkan Gugus Tugas yang standby untuk menerima pengajuan permohonan," ucap juru bicara MK, Fajar Laksono kepada JawaPos.com, Jumat (29/11).</p> <p>Fajar menjelaskan, tenggat waktu permohonan bergantung pada waktu penetapan dan pengumuman hasil Pilkada 2024. Seperti halnya KPU Jakarta yang akan menetapkan pasangan calon (paslon) tertentu sebagai paslon terpilih pada 10 Desember 2024.</p> <p>Paslon yang kalah dalam perolehan suara Pilkada Jakarta dapat mengajukan atau mendaftarkan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK, hingga 13 Desember 2024 atau tiga hari setelan penetapan calon.</p> <p>MK akan memberikan waktu tiga hari kerja bagi para pemohon sengketa, untuk memperbaiki permohonan sebelum berkas pengajuan itu diregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi.</p> <p>Selain itu, bagi wilayah di luar Jakarta,<br />MK membuka layanan pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada 2024, baik oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota maupun pemantau pemilihan provinsi/kabupaten/kota sejak penetapan pada 15 Desember hingga hingga 18 Desember 2024.</p> <p class="class-paragraph">"Tenggat pengajuan permohonan bergantung pada penetapan dan pengumuman hasil Pilkada," ujar Fajar.</p> <p>Lebih lanjut, Fajar mengamini sebelum ada penetapan pasangam calon tentu belum ada permohonan sengketa hasil Pilkada 2024. Namun, MK tetap menyiapkan diri untuk menerima permohonan.</p> <p>"Selama belum ada penetapan dan pengumuman, tentu belum ada permohonan. Tapi kita sudah standby untuk itu," pungkas Fajar.</p>

MK sudah menyiapkan Gugus Tugas yang standby untuk menerima pengajuan permohonan Sengketa Hasil Pilkada.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa pilkada

Berita Terkini