<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/g7MUFwXXZMx9cVD3Pw2PRHmZMcMidR2nWpRLjwi7-743007110.jpg" alt="stan pameran BYD dan Denza di PEVS 2025. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>stan pameran BYD dan Denza di PEVS 2025. (Agfi Sagittian/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sengketa merk Denza antara BYD Company Limited dengan PT Worcas Nusantara Abadi terus berlanjut. Pasca Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan, BYD menilai sengketa kepemilikan merek itu belum sepenuhnya tuntas. Langkah selanjutnya tengah disiapkan perusahaan kendaraan listrik asal Tiongkok itu.&nbsp; Dalam putusan perkara nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim memutuskan menolak gugatan dari BYD terhadap PT Worcas Nusantara Indonesia. "Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, serta menghukum pembayaran biaya perkara yang dianggarkan sejumlah Rp 1.070.000," ujar majelis hakim dalan salinan putusannya.&nbsp; Majelis Hakim dengan Ketua Bestji Siske Manoe memutuskan menolah gugatan itu berdasarkan lebih dari 132 bukti. Menurut majelis hakim, menolak gugatan BYD meski mengklaim telah mendaftarkan merek ke 100 negara lebih, karena pendaftaran di berbagai negara tersebut tidak secara otomatis membuat merek tersebut dianggap dikenal, diakui, atau mendapat perlindungan hukum di Indonesia.&nbsp; "Hal ini sejalan dengan prinsip teritorialitas dalam hukum merek yang mengatur bahwa perlindungan suatu merek hanya berlaku dalam batas wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan dan memperoleh perlindungan hukum," ujarnya.&nbsp; Sementara itu, Head of Marketing PR and Government Relation BYD Motor Indonesia Luther T Panjaitan mengatakan, BYD menghormati keputusan dan ketetapan hukum pengadilan di Indonesia. Luther menegaskan, kasus kepemilikan brand nama Denza belum sepenuhnya selesai. &rdquo;Kita lihat bersama dalam konteks ketetapannya, di mana pihak yang digugat telah memindahkan hak kepemilikannya ke pihak lain,&rdquo; ujar Luther. Selanjutnya, Luther mengatakan bahwa BYD masih akan melakukan langkah-langkah lain setelah gugatannya ditolak. &rdquo;Belum sepenuhnya selesai, untuk selanjutnya kami sedang kaji kembali secara internal,&rdquo; tegas Luther. Jawa Pos mencoba menghubungi PT Worcas Nusantara Abadi yang memenangkan gugatan tersebut. Namun, nomor telepon yang diambil dari situs resmi PT Worcas itu tidak merespons. Telepon dan pesan singkat tidak dijawab.&nbsp; Diketahui, Denza merupakan merek mobil premium di jajaran mobil listrik BYD. Merek ini muncul sejak 2024 di sejumlah pameran otomotif. BYD mulai mengajukan paten dan brand Denza pada Agustus 2024&nbsp; Sedangkan, dalam laman Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham, nama Denza sudah diajukan PT WNA pada 3 Juli 2023. Merek Denza versi PT WNA telah memperoleh perlindungan sampai dengan tanggal 3 Juli 2033. (idr/agf)

Sengketa merek Denza antara BYD dan PT Worcas Nusantara Abadi belum usai setelah pengadilan menolak gugatan BYD.

Sengketa Merek Denza Berlanjut, BYD Siapkah Langkah Hukum Lanjutan untuk Mobil Listrik Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/croza-2066586562.jpg" alt="Sengketa merek di Pengadilan Niaga Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sengketa merek di Pengadilan Niaga Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhmad Firdaus mendaftarkan merek Groza miliknya pada 18 November 2022 lalu. Pendaftaran merek yang didaftarkan pada kelas 12 bidang penjualan suku cadang kendaraan tersebut juga telah diterima. Namun polemik tiba-tiba muncul ketika dia mendapati merek yang sama dengan desain serupa pada 2024 lalu. Kuasa hukum Akhmad Firdaus, Sugianto, menuturkan bahwa merek dan desain Groza yang didaftarkan pada 2022 lalu merupakan murni hasil kreativitas dari sang klien. Pria yang akrab disapa Edo itu menciptakan logo Groza dengan huruf G berbentuk melingkar serta potongan bayangan putih di dalamnya yang mencitrakan huruf G. Huruf G itu lantas diikuti dengan huruf roza yang ditulis secara kapital. Logo kreasi Edo itu kemudian ditemukan salinan serupa yang didaftarkan orang lain ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum. Dengan nama pendaftarnya yaitu Thu Sen pada 26 Februari 2024 lalu. Temuan itu kemudian mendorong pihaknya menggugat Thu Sen ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan petitum gugatan untuk membatalkan pendaftaran merek Groza milik Thu Sen tersebut. &rdquo;Gugatan diajukan untuk membatalkan merek Groza atas nama Thu Sen. Karena diduga pendaftaran diajukan atas dasar iktikad tidak baik,&rdquo; ungkap advokat yang akrab disapa Sugi tersebut. Dugaan pendaftaran atas iktikad tidak baik itu muncul sebab logo Groza milik Thu Sen dianggap nyaris persis dengan Groza milik Edo yang sudah terdaftar satu tahun lebih awal. Sama-sama diawali dengan huruf G berbentuk lingkaran hitam dengan potongan putih di dalamnya. Disertai dengan tulisan roza kapital di bagian belakang. &rdquo;Desain Groza ini hasil coretan klien kami. Kreasi dia, hasil imajinasi. Tidak mungkin logo yang sama ada di dua kepala yang berbeda,&rdquo; terangnya. Kuasa hukum lainnya, Yayat Supriyatna, menuturkan bahwa kedua merek Groza tersebut didaftarkan pada kelas yang sama. Yaitu, kelas 12 dengan jenis usaha bergerak di bidang penjualan sparepart kendaraan. Terlebih kedua produk tersebut juga beredar di wilayah yang sama, yaitu di Provinsi Bali. &rdquo;Keduanya sama-sama beroperasi di wilayah Bali. Khawatirnya ini dapat mengecoh pelanggan setia kami yang sudah terjalin sejak lama,&rdquo; tutur Yayat. Kekhawatiran tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk material dan immaterial. Namun pihaknya belum menghitung besaran kerugian secara pasti baik dari sisi material maupun immaterial. Atas kekhawatiran tersebut, pihaknya menuntut PN Niaga Surabaya untuk membatalkan pendaftaran merek Groza milik Thu Sen di kelas 12. Sementara itu, Thu Sen dalam pendaftaran merek Groza didampingi oleh kuasa hukum Dedi Sutanto. Pihak Jawa Pos telah mencoba menghubungi kuasa pihak tergugat secara pesan tertulis. Namun hingga berita ini ditulis pihak tergugat belum memberikan jawaban atas sengketa merek Groza tersebut. Selain menggugat Thu Sen, Edo juga turut menggugat Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkum. Dalam persidangan Selasa (29/4) lalu Ditjen Kemenkum diwakili oleh Fatimah dan Nur Yuwadiman. Keduanya tidak berkenan memberikan tanggapan mengenai gugatan atas pengabulan pendaftaran dua merek yang serupa di kelas yang sama. &rdquo;Kami belum bisa memberikan keterangan mengenai persidangan ini,&rdquo; ungkap Fatimah. (leh)

Dua pengusaha bersaing dalam sengketa merek Groza yang diduga dijiplak, dengan proses hukum berlangsung di Pengadilan Niaga Surabaya.

Pengusaha Sparepart Gugat Pesaing yang Diduga Jiplak Merek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/OFaAapPOcxMYmXaWIXb59wWTNWWKynxZKDiNpo7H-1-554827979.jpg" alt="Sengketa merek Kutus Kutus disidangkan di Pengadilan Niaga Surabaya, publik desak putusan hakim tanpa intervensi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sengketa merek Kutus Kutus disidangkan di Pengadilan Niaga Surabaya, publik desak putusan hakim tanpa intervensi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Kepercayaan publik terhadap sistem hukum kembali diguncang setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dugaan suap. Meski tidak berkaitan langsung, perhatian masyarakat pun melebar ke berbagai perkara hukum lain, termasuk sengketa merek Kutus Kutus yang kini disidangkan di Pengadilan Niaga Surabaya. Perkara ini menjadi sorotan karena melibatkan produk herbal Kutus Kutus yang telah dikenal luas di pasar nasional maupun internasional. Nilai ekonomi yang besar serta hubungan personal antar pihak yang bersengketa membuat kasus ini mencuri perhatian publik. Sengketa ini melibatkan Bambang Pranoto, sosok yang mengaku sebagai peramu asli minyak Kutus Kutus, melawan Fazli Hasniel Sugiharto &mdash; anak tirinya yang terdaftar sebagai pemilik merek Kutus Kutus sejak 2014. Bambang menggugat Fazli dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan dalih bahwa pendaftaran merek dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tidak mencerminkan iktikad baik. "Publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan independensi pengadilan, apalagi setelah adanya penangkapan hakim oleh KPK. Dalam perkara ini, kami yakin majelis hakim akan memutus berdasarkan fakta hukum yang objektif, bukan tekanan,&rdquo; ujar Elsiana Putri, kuasa hukum Bambang Pranoto Selasa (15/4). Elsiana menegaskan bahwa seluruh bukti dan fakta hukum telah disampaikan di persidangan. Ia menyoroti pentingnya proses ini menjadi contoh bagaimana sistem hukum menempatkan kebenaran di atas kepentingan. Adrian Imantaka, rekan satu tim Elsiana menambahkan bahwa proses hukum ini berjalan terbuka dan publik dapat menyaksikan secara langsung komitmen peradilan. &ldquo;Kami percaya, di tengah perhatian publik yang meningkat, persidangan ini bisa menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa sistem peradilan kita mampu bekerja dengan bersih dan transparan,&rdquo; ujarnya. Perhatian publik terhadap perkara ini menunjukkan bahwa sengketa merek bukan lagi hanya soal bisnis, tapi juga menyangkut nilai-nilai keadilan, etika, dan integritas dalam sistem hukum. Putusan perkara ini sangat dinantikan sebagai cermin sejauh mana peradilan di Indonesia bisa menjawab tantangan reformasi hukum secara nyata.

Sengketa merek Kutus Kutus jadi sorotan setelah penangkapan hakim KPK, melibatkan Bambang Pranoto dan Fazli Hasniel.

Sengketa Merek Kutus Kutus di Ujung Tanduk, Publik Desak Putusan Hakim Bebas Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-182915-1575667933.jpeg" alt="Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya. Dalam perkara ini Bambang Pranoto dan PT.Kutus Kutus Herbal sebagai para penggugat, sedangkan tergugat adalah Fazli Hasniel Sugiharto (anak sambung Bambang Pranoto). Pada tanggal 11 Februari penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual, yang juga terlibat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Merek pada tahun 1992, 2001 dan 2016. Pada intinya, Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. menyampaikan pendapat yang mendukung dalil para penggugat dalam gugatan. Secara khusus, ia menegaskan bahwa berdasarkan hukum, para penggugat memiliki alas hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap tergugat. Hal ini didasarkan pada adanya permohonan dan pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Ahli memberikan pendapat sesuai keahliannya mengenai hal-hal terkait sengketa itu. Pertama soal tujuan dari reformasi regulasi di bidang merek. &ldquo;Sejak menggunakan undang-undang merek yang lama nomor 21 tahun 1961, banyak pelaku usaha kita yang melakukan trademarks copy atau pencurian-pencurian merek asing yang belum didaftarkan di sini dan didaftarkan oleh pelaku usaha untuk dan atas nama dirinya. Hal ini dimungkinakan karena sistem pendaftaran merek kita melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 adalah first to use principle, siapa yang lebih dulu menggunakan, siapa yang pertama kali menggunakan dia dikukuhkan haknya untuk menjadi pemilik merek itu," kata Henry Soelistyo. Inilah yang menimbulkan masalah dalam hubungan international kita, khususnya dengan negara-negara Eropa dan mitra negara kita yang lain merasa sangat dirugikan atas praktek-praktek seperti itu. &ldquo;Pemerintah merasa sangat terganggu dengan reputasi Indonesia di dunia perdagangan internasional maka pemerintah kemudian mengambil 3 (tiga) kebijakan reformis di dalam sistem pendaftaran merek," Pertama mengubah first to use principle, dikukuhkan haknya melalui proses pendaftaran. Kedua, membangun satu prinsip dasar sesuai dengan filosofi undang-undang merek, yaitu pendaftaran merek harus dilakukan dengan good faith atau iktikad baik. Bad faith (perilaku tidak baik) adalah melakukan pendaftaran merek dengan motif meniru, mendompleng, menjiplak, atau mengikuti merek orang lain. Ketiga, satu konsep perluasan hukum dari motif pendaftaran itu, adalah kewajiban pemohon merek untuk menyampaikan declaration of ownership &ldquo;pernyataan sebagai pemilik merek&rdquo;. Ide gagasannya adalah bahwa setiap aplikasi permohonan pendaftaran merek yang diajukan ke Kantor Merek harus disertai dengan surat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan itu adalah mereknya. Statement declaration of ownership ini menjamin bahwa setiap aplikasi pendaftaran merek, baik itu menyangkut permohonan orang Indonesia maupun orang asing, harus disertai dengan pernyataan bahwa merek ini adalah mereknya. Kalau tidak, di belakang hari ada orang yang menggugat pembatalan merek. &ldquo;Ini pembelajaran dari 20 tahun mengelola Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 pengalaman yang harus direformasi adalah mengubah dari first to use menjadi first to file dan membakukan standar niat baik atau good faith di dalam pendaftaran merek yang punya dua mata, satu ketika mengajukan pendaftaran itu adalah merek yang bukan meniru, menjiplak, atau mengikuti orang lain, kedua yang lebih mendasar bahwa merek ini adalah mereknya," "Itu sebabnya di pasal 7 satu norma apabila satu merek dimiliki secara bersama tetapi didaftarkan oleh satu orang saja, maka pendaftaran itu harus dengan persetujuan pihak lain yang juga berhak atas merek itu," kata dia. Dalam hal hanya diajukan satu orang yang diajukan mewakili yang lain harus ada persetujuan tertulis dari yang berhak lainnya atas merek&nbsp; itu.&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pendaftaran nama dagang yang menjadi asset usaha sebagai merek oleh &ldquo;karyawan&rdquo;. &ldquo;Satu dekade terakhir sebelumnya perusahaan-perusahaan kita itu dikelola tidak secara professional, yang artinya siapa direktur tidak ditegaskan. Lalu baru 2007 ketika kita punya UU PT diatur untuk tertib. Bahwa masalah pendaftaran merek itu adalah pekerjaan clerical, pekerjaan administratif, yang tidak memerlukan suatu prosedur," Dalam bisnis konvensional, siapa yang melakukan apa yang kosong ini lazim. Praktik seperti ini segera ditertibkan, kalau tidak punya dampak terhadap ketidaktertiban dalam kepemilikan aset atau kepemilikan kekayaan seperti layaknya bisnis keluarga. "Saya masih melihat ada dampak negatifnya bahwa tidak terkelolanya bisnis usaha terutama keluarga yang tidak didasarkan pada prinsip good corporate governance seperti yang kita kenal saat ini menjadikan banyak sengketa, sengketa asset, sengketa keuangan, sengketa hak dan macam-macam yang menimbulkan persoalan perdata,&rdquo; kata dia. &ldquo;Poinnya apakah merek itu bisa didaftarkan atas nama karyawan, dalam Pasal 7 dalam hal merek itu dimiliki oleh keluarga maka semua anggota keluarga yang tercatat itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu. Jadi, kalau sampai karyawan mendaftarkan kemudian secara administratif diatasnamakan dirinya kemungkinan cacat hukum.&rdquo; Dalam hal karyawan tidak pernah mengklaim atau menawarkan lisensi kepada Perusahaan bahwa dengan bersikap diam ketika digunakan oleh pihak lain dan dia tidak memberikan atau meminta perjanjian lisensi membayar royalty sebetulnya dia sudah menyadari itu bukan miliknya sendiri. Ahli pun mengkonfirmasi bahwa pemilik merek terdaftar tersebut bukan pemilik merek sesungguhnya. &ldquo;Usaha dagang ini kan usahanya ada manusia-manusia pemiliknya dan pengelolanyanya adalah. Ini miliknya usaha dagang kok didaftar hanya nama satu orang. Karyawan ini tidak liar, mendaftarkan sendiri ujug-ujug mengatasnamakan dirinya, lah ini punya siapa, punya nya usaha dagang.&rdquo; Adapun kewajiban menyampaikan Declaration of Ownership (Surat Pernyataan Kepemilikan) dikaitkan dengan iktikad baik pemohon merek. &ldquo;Sesungguhnya prinsip mengenai Statement of ownership yang menjadi kewajiban pemohon merek untuk disertakan pada lampiran sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 direvisi tahun 1992," "Statement of ownership atau Declaration of ownership itu bukan sekedar selembar kertas hak administratif yang menyatakan bahwa pemohon ini adalah orang yang berhak, tetapi pernyataan di atas materai benar-benar menjadi dasar," tegasnya. Di dalam konteks merek syarat bahwa permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan statement of ownership ini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 huruf a bukan main-main. Itu benar refleksi dari kebijakan pemerintah untuk menghentikan pencurian-pencurian merek atau trademarks copy.&rdquo; &ldquo;Surat pernyataan yang menyatakan merek itu miliknya, vis a vis, itu adalah surat keterangan palsu yang itu merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 242 KUHP atau 263 KUHP, kategorinya tindak pidana. Ini lebih serius dari pada bad faith yang diartikan sebagai menipu menjiplak mengikuti yang bisa menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat seperti filosofi undang-undang merek. "Kalau sampai apa yang dinyatakan itu tidak benar maka saya disimpulkan itu adalah keterangan palsu. Dengan demikian apa yang sudah diberikan dalam bentuk sertifikat gugur secara hukum,&rdquo; urainya. Henry lantas menyinggung iktikad tidak baik pemohon dalam mengajukan permohonan merek. &ldquo;Makna &ldquo;bad faith&rdquo; bukan hanya meniru, menjiplak, mengikuti merek orang lain yang kemudian menimbulkan dampak iklim persaingan usaha, tetapi juga mencakup pengakuan tentang siapa sesungguhnya pendaftar ini yang tadi disyaratkan dengan dibuatnya surat keterangan pemilik. Saya mengatakan double princip." &ldquo;Ini bicara tentang mengakui bahwa ini merek saya. Kalau ternyata di belakang hari ternyata bukan atau ada pihak lain yang menyatakan secara terbuka menjadi pemilik merek itu, maka pernyataan tadi menjadi keterangan palsu. Itu wujud nyata iktikad tidak baik.&rdquo; "Membohongi tidak mengakui bahwa merek ini sebetulnya bukan miliknya atau bukan miliknya sendiri.&rdquo; Ketika yang bersangkutan membuat surat pernyataan atau statement of ownership yang sebetulnya tidak jujur, tidak benar, adalah bad faith. Ia mengungkap perpanjangan merek dan pendaftaran merek atas dasar keterangan Declaration of Ownership yang tidak benar. &ldquo;Maka ini keblabasan, dalam arti dirinya sendiri bukan yang berhak lah kok pada saat berakhir dia memperpanjang, itu keblabasan.&rdquo; Ia juga mengungkap soal konsep Trademark Squatting dalam pelindungan merek. &ldquo;Ini merupakan peristilahan yang berkembang di kalangan praktisi hukum dan akademisi, &lsquo;pencurian merek dari pihak lain&rsquo;. Pengalaman kita ada pendaftaran POLO, PRADA lalu LOUIS VUITTON oleh orang Indonesia, itu trademark squatting. Tapi, sesungguhnya di tingkat domestik ada juga praktik pencurian, mengaku satu merek yang sesungguhnya milik bersama tapi diakui hanya milik perorangan, itu termasuk trademark squatting," jelasnya. Di dalam praktik korporasi, hak seperti merek adalah aset sehingga ada harganya, ada economical, ada produk yang dijual atau tidak. Praktik trademark squatting ini berujung pada dagang merek bukan merek dagang. Merek didaftarkan, lalu nanti pemiliknya yang asli datang lalu ditawarkan, selesaikan saja dengan negosiasi. Bagi pelaku usaha seperti itu bermanfaat. Ahli mengkonfirmasi atas pemahaman &ldquo;pemilik merek KATES secara de jure meminta sejumlah uang kepada pemilik merek de facto termasuk tindakan trademark squatting&rdquo;. Lebih lanjut, ia mengatakan konsep Passing Of dalam pelindungan merek. Ini merujuk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tindakan menjual produk dengan menggunakan kemasan pihak lain yang telah lebih dulu ada/dijual kepada konsumen. &ldquo;Sebagai seorang akademisi, kami mengenal dengan sebutan Passing of Action yang intinya melakukan yang merugikan pihak lain. Passing of Action kalau dicontohkan dalam konteks merek kalau seseorang mendaftarkan merek kemudian dengan motif seperti tadi, dia sudah mem-passing of haknya ke orang lain. Ini bukan rezim hukum merek, ini adalah persaingan usaha tidak sehat, kecuali kalau kemasan tadi sudah didaftarkan sebagai merek 3D.&rdquo;

Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan no 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya.

Belajar Sengketa Merek Seperti Minyak Kutus Kutus dari Pakar HAKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/mcd-big-mac-21922363.jpg" alt="Salah Seorang Karyawan McDonald&rsquo;s Memegang Megaphone." width="100%">
<figcaption>Salah Seorang Karyawan McDonald&rsquo;s Memegang Megaphone.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pada tahun 2020, raksasa hamburger AS McDonald&rsquo;s mengambil langkah hukum dengan menggugat Hungry Jack's, menuduh bahwa penjualan burger Big Jack dan Mega Jack oleh restoran tersebut merupakan pelanggaran terhadap merek dagang Big Mac. Pada hari Kamis (16/11), Pengadilan Federal menolak tuduhan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan antara merek burger Big Jack dan Mega Jack dengan Big Mac. Pengadilan menegaskan bahwa Hungry Jack's tidak terlibat dalam pelanggaran merek dagang dan mengukuhkan bahwa perbedaan substansial antara produk-produk tersebut menjadikan klaim tersebut tidak berdasar. Keputusan ini menyoroti kompleksitas dalam menilai perselisihan merek dagang dalam industri makanan cepat saji yang terus berlanjut. Gugatan ini mencerminkan persaingan ketat dalam industri makanan cepat saji, di mana perebutan hak merek menjadi fokus utama dalam upaya menjaga identitas produk dan pangsa pasar. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://theguardian.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://theguardian.com&amp;source=gmail&amp;ust=1700217052398000&amp;usg=AOvVaw1SDwJM5WQURL3qvritQwTH">theguardian.com</a>,&nbsp;selama persidangan, Scott Baird selaku Kepala Pemasaran Hungry Jack's, memberikan kesaksian kepada pengadilan dengan mengakui adanya "elemen nakal" dalam pemilihan nama burger perusahaannya.&nbsp;Meskipun demikian, Baird menegaskan bahwa keputusan untuk menamai produk-produk seperti Big Jack dan Mega Jack tidak didasarkan pada niat untuk meniru atau mengeksploitasi kemiripan dengan burger McDonald's. Dalam kesaksiannya, Baird mengatakan bahwa meskipun terdapat unsur humor atau keeksisan dalam pilihan nama, tetapi tidak ada niat jahat terhadap merek dagang McDonald's yang menjadi faktor penentu dalam strategi pemasaran Hungry Jack's. McDonald's akhirnya mengalami kekalahan dalam pertarungan merek dagang yang berlangsung selama tiga tahun terhadap penjualan burger "Big Jack" yang ditawarkan oleh pesaingnya, Hungry Jack's. Dalam pengadilan tersebut, Hakim Stephen Burley menyimpulkan bahwa konsumen tidak akan mengalami kebingungan terkait restoran mana yang menjual burger Big Jack dan Big Mac. Menurutnya, McDonald's tidak berhasil menyajikan bukti yang memadai terkait adanya penipuan atau kebingungan di antara pelanggan terkait produk-produk tersebut. Keputusan tersebut menggarisbawahi pentingnya bukti konkret dalam kasus pelanggaran merek dagang dan menyoroti ketidakmampuan McDonald's untuk menunjukkan adanya risiko kebingungan konsumen. "Saya tidak yakin bahwa Hungry Jack's menciptakan nama Big Jack dengan tujuan untuk menyesatkan konsumen," ujar Hakim Stephen Burley. Meskipun demikian, Hakim Stephen Burley memutuskan bahwa Hungry Jack's terbukti melanggar hukum konsumen melalui kampanye pemasaran terkait kandungan daging. Keputusan ini mencerminkan perhatian terhadap aspek kebenaran dan transparansi dalam pemasaran, menunjukkan bahwa sementara klaim merek dagang mungkin tidak valid. Perusahaan tetap harus mematuhi standar etika dan kejujuran dalam informasi yang disajikan kepada konsumen. Setelah melakukan uji dan mengevaluasi berbagai jenis roti burger dengan bantuan para ahli, hakim menyimpulkan bahwa burger Hungry Jack&rsquo;s mengandung jumlah daging sapi yang diiklankan "jauh lebih sedikit" daripada tambahan 25 persen yang dijanjikan. Upaya terpisah dari Hungry Jack's untuk mencabut merek dagang "Mega Mac" milik McDonald's dari daftar merek dagang juga tidak mendapat dukungan dari pengadilan. Keputusan tersebut menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menilai klaim terkait merek dagang dan menegaskan perlunya mempertahankan integritas merek dagang di tengah persaingan bisnis.

Pengadilan Federal menyatakan bahwa tidak ada kesamaan yang signifikan antara merek burger Big Jack dan Mega Jack dengan Big Mac.

McDonald's Kalah Usai 3 Tahun Berjuang di Pengadilan, Gugatannya bahwa Big Jack Tiru Big Mac Tidak Terbukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/12/IMG_20230812_183045-2672584976.jpg" alt="Ahmad Ramzy (tengah), kuasa hukum dr. Oky Pratama, menyatakan bahwa kliennya siap untuk menghadapi gugatan sengketa merek dengan dr. Kristian Sanjaya." width="100%">
<figcaption>Ahmad Ramzy (tengah), kuasa hukum dr. Oky Pratama, menyatakan bahwa kliennya siap untuk menghadapi gugatan sengketa merek dengan dr. Kristian Sanjaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter Kristian Sanjaya dan dokter Oky Pratama kini bersengketa di ranah hukum setelah adanya gugatan didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan teregister dengan perkara nomor: 58 / Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dokter Kristian Sanjaya melayangkan gugatan setelah adanya kemiripan atas klinik kecantikan milik keduanya. Dokter Kristian memiliki klinik kecantikan bernama Benning, sedangkan dokter Oky Pratama memiliki nama merek Bening&rsquo;s. Digugat ke pengadilan, Ahmad Ramzy selaku pengacara dokter Oky Pratama memastikan kliennya siap untuk menghapi gugatan. Sebab, dia memiliki keyakinan secara legal kliennya jauh lebih kuat. Hal itu karena kliennya mengantongi sejumlah sertifikat merek sekaligus. Yaitu merek Bening's Skincare dr Oky Pratama, kelas 44 nomor sertifikat IDM 000671944 tanggal 18 Mei 2017, Merk Bening's S kelas 44 nomor sertifikat IDM 000906759, tanggal 13 Juli 2020, dan Merk BENING'S GLOW, kelas 44 nomor sertifikat IDM 000959033, tanggal 31Januari 2021. "Sedangkan pihak penggugat hanya memiliki 1 sertifikat merek Benning kelas 44 dengan sertifikat nomor IDM 00326069 saja,&rdquo; kata Ramzy dalam keterangannya, Sabtu (12/8). Sebelum adanya gugatan ke pengadilan, Ramzy membenarkan memang sempat ada pembicaraan damai antara kedua belah pihak untuk jalan beriringan tanpa saling mengganggu. Namun sayangnya pembicaraan perdamaian justru bubar di tengah jalan dengan adanya pemintaan uang dalam jumlah fantastis. "Kesepakatan itu batal karena penggugat meminta sejumlah dana yang nilainya sangat fantastis," tutur Ramzy yang sempat menjadi pengacara Marissya Icha. Kini kasus tersebut sedang bergulir di persidangan. Ramzy memastikan kliennya siap untuk menghadapi gugatan. &ldquo;Dalam hal ini klien kami juga merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dengan statement di media sosial dan media online oleh penggugat dr Kristian Sanjaya. Saat ini kami sedang mempelajari langkah hukum baik pidana maupun perdata yang akan kami tempuh,&rdquo; tegas Ramzy. Secara terpisah, dr. Kristian Sanjaya mengatakan pihaknya sengaja melakukan gugatan ke pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum. Dia menganggap kemiripan merek ini telah mengakibatkan dampak negatif kepada usahanya. "Karena tempatnya berseberangan, pasien sering salah alamat sering diturunkan di alamat tersebut. Sehingga pasien terpaksa nyeberang. Kebingungan jadinya," kata Kristian.

Dokter Kristian Sanjaya melayangkan gugatan setelah adanya kemiripan atas klinik kecantikan milik keduanya.

Dokter Oky Pratama Digugat Soal Sengketa Merek, Begini Kata Kuasa Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/14/RADAR-14-3888474312.jpg" alt="Teja Yulianto,SH, MA, kuasa hukum Lau Tek Kiang sebagai pemegang merek RADAR kelas 7 pompa air. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Teja Yulianto,SH, MA, kuasa hukum Lau Tek Kiang sebagai pemegang merek RADAR kelas 7 pompa air. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar barang yang memiliki kemiripan nama dan kegunaannya di tengah masyarakat. Produk ini yakni RADAR kelas 7 pelampung pompa air milik Lau Tek Kiang dengan NEWRADAR kelas 7 pelampung pompa air milik Rudi Kurniawan. Lau Tek Kiang melalui kuasa hukumnya, Teja Yulianto SH.,MH menyatakan, pelampung air merek RADAR sudah tersertifikasi merek nomor IDM 000009008, Nomor Permohonan RO 12815/2013, Kelas Barang/Jasa 7. Rudi Kurniawan pun kini sudah mengakui tentang kepemilikan merek dagang RADAR milik Lau Tek Kiang. Sedangkan produk NEWRADAR memiliki nama dan produk serupa / persamaan pada pokoknya. "Bahwa Lau Tek Kiang adalah satu-satunya pemilik hak atas merek RADAR, pelampung air berdasarkan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek RADAR, nomor pendaftaran IDM 000009008, Nomor Permohonan RO 12815/2013, kelas barang: 7, Pelampung Pompa air, Atas Nama Lau Tek Kiang yang telah dicatat dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai 16 Agustus 2024," kata Rudi Kurniawan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/16/VICKY-PEMUSNAHAN-16-3184661859.jpg" alt="Pemusnahan barang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemusnahan barang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Rudi Kurniawan memastikan, produk NEWRADAR yang beredar di pasar saat ini berbeda dengan produk RADAR. Oleh karena itu, Rudi Kurniawan menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya pelampung air merek NEWRADAR yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk RADAR untuk barang pelampung pompa air. "Dan kepada seluruh pihak pelaku usaha, produsen, pelanggan dan pengecer yang berpotensi merugikan merek RADAR untuk menghentikan segala kegiatan produksi atau produk pelampung pompa air Merek NEWRADAR, dan tidak menjual lagi di pasaran merek NEWRADAR kelas 7 pelampung pompa air yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya dengan merek yang sah dan terdaftar merek RADAR pompa air kelas 7," jelas Rudi Kurniawan. Rudi Kurniawan pun berkomitmen tidak akan mendaftarakan merek NEWRADAR atau merek yang menyerupai merek RADAR untuk barang pelampung pompa air. "Saya akan menarik barang pelampung air merek NEWRADAR di pasaran di seluruh Indonesia dan akan memusnahkan," tandasnya. &nbsp;

Rudi Kurniawan berkomitmen tidak akan mendaftarakan merek NEWRADAR atau merek yang menyerupai merek RADAR untuk barang pelampung pompa air.

Pemohon Merek NEWRADAR Kelas 7 Pelampung Pompa Air Sampaikan Permohonan Maaf Kepada Pemilik Merek RADAR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/vonis-pertama-korupsi-korporasi-pt-nke-harus-bayar-rp-85-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persoalan sengketa merek dagang yang melibatkan dua brand yakni MSGLOW dan PSGLOW dipastikan berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan hukum itu membuat produk MSGLOW dapat terus berjalan. Sedangkan berdasar putusan kasasi tersebut, merek PSTORE GLOW dan Merek PSTORE GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi. Berdasar putusan kasasi Nomor : 160K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan putusan kasasi Nomor : 161K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah memenangkan merek MSGLOW dan dapat disampaikan pihak pemohon kasasi dalam hal ini MSGLOW telah mematahkan seluruh argumen dan pernyataan yang disampaikan Putra Siregar dan Septi Siregar terkait dengan merek MSGLOW. Faisal Miza, kuasa hukum MSGLOW mengatakan, semua dalam kondisi aman dan sengketa sudah berakhir. Dia menuturkan, permasalahan hukum sengketa merek antara MSGLOW dengan PSGLOW terdaftar di dua pengadilan. Yakni, di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.Yang kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. &rdquo;Sesuai Putusan Kasasi Nomor : 160K/Pdt.Sus-HKI/2023, hasilnya menolak permohonan dari pemohon Putra Siregar tersebut,&rdquo; kata Faizal. Sedangkan Putusan Kasasi Nomor : 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I, serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tanggal 12 Juli 2022. Faizal menyampaikan, terkait dengan hasil putusan tersebut, pihaknya mengumumkan berdasar kedua putusan kasasi dari kedua perkara sengketa merek tersebut. Secara hukum, MSGLOW telah memenangkan kedua perkara sengketa merek. &rdquo;Artinya, kami (MSGLOW) berhak menggunakan merek dagang dari MS GLOW/for cantik skincare + LOGO dengan Nomor Pendaftaran IDM000633038 dan Merek MSGLOW FOR MEN dengan Nomor Pendaftaran IDM000877377,&rdquo; jelas Faizal. Sedangkan, berdasar putusan kasasi tersebut, Merek PSTORE GLOW dengan Nomor Pendaftaran IDM000943833, Merek PSTORE GLOW dengan Nomor Pendaftaran IDM000943834, dan Merek PSTORE GLOW MEN dengan Nomor Pendaftaran IDM000943835, sudah tidak dapat digunakan lagi. &rdquo;Mengingat, kedua putusan tersebut adalah putusan pada tingkat kasasi, dengan demikian, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap,&rdquo; imbuh Faizal.

Persoalan sengketa merek dagang yang melibatkan dua brand yakni MSGLOW dan PSGLOW dipastikan berakhir dengan adanya putusan Mahkamah Agung

Sempat Bersengketa di PN Surabaya dan Medan, Kondisi Terkini Kasus Merek Dagang MSGLOW dan PSGLOW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ERY1.jpg" alt="Dari kiri, Chief Food Officer Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Leontinus A. Edison, Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia," width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Chief Food Officer Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Leontinus A. Edison, Co-Founder & Vice Chairman Tokopedia,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) menuding PT Terbit Financial Technology berupaya menghambat laju pergerakan bisnis terkait sengketa penggunaan nama GoTo. Pihak Gojek dan Tokopedia pun menyatakan akan menempuh jalur hukum setelah dilaporkan oleh PT Terbit Financial Technology.  Menanggapi itu, Kuasa Hukum PT Terbit Financial Technology Alfons Loemau menilai pernyataan tersebut hanya pembelaan pihak Gojek dan Tokopedia. Dia bahkan siap meladeni langkah hukum yang ditempuh keduanya.  "Upaya tersebut seharusnya patut ditempuh untuk melindungi kliennya, selain dari tuntutan menggunakan merek secara melanggar hukum," kata Alfons kepada wartawan, Selasa (16/11).  Alfons menyanggah tudingan pihak Gojek dan Tokopedia terhadap kliennya. Dia menganggap tudingan itu hanya bagian keadaan palsu yang tidak sesuai fakta.  "Lantaran dari kata-kata bohong tersebut kemudian investor percaya pada kondisi yang digambarkan oleh pihak Gojek dan Tokopedia. Sehingga investor bersedia menggelontorkan sejumlah dana yang nilainya terbilang cukup fantastis ke dalam konstruksi usaha Gojek dan Tokopedia dalam tahap pra-IPO," imbuhnya.  Alfons menyampaikan PT Terbit Financial Technology merupakan pemilih sah merek GOTO pada kelas 42 sebagaimana sertipikat merek dengan Nomor IDM000858218 sejak 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2030. Perlindungan merek tersebut dikeluarkan oleh otoritas negara RI yaitu kementerian hukum dan HAM Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI.  Sedangkan, kata Alfons, Gojek dan Tokopedia baru merger pada pertengahan 2021, lalu memakai merek GoTo. Nama yang menyerupai produk milik PT Terbit Financial Technology.  "Terlihat jelas bahwa apa yang disampaikan oleh pihak Gojek dan Tokopedia semata-mata hanyalah upaya menggiring opini untuk membenarkan dan menjustifikasi bahwa merek dagang GOTO adalah merupakan merek dagang yang diusung adanya merger perusahaan Gojek dan Tokopedia," pungkas Alfons.  Sebelumnya, PT Terbit Financial Technology melaporkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek dan PT Tokopedia ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait penggunaan nama GoTo yang diduga memiliki kesamaan dengan produk milik pelapor.  Laporan ini diterima Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Oktober 2021. Adapun terlapornya yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, PT Tokopedia, beserta para CEO perusahan tersebut.  Kuasa Hukum PT Terbit Financial Technology, Alfons Loemau mengatakan, kliennya telah memilki hak paten atas merek GOTO. Hal itu tertuang dalam sertifikat merek Nomor IDM00085218 kelas 42 tanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Industrial, Kementerian hukum dan HAM.  Gugatan dilakukan karena Gojek dan Tokopedia menggunakan nama produk yang sama yaitu GoTo. Perbedaan hanya terletak pada penggunakan huruf kapital. Sedangkan penulisan dan pelafalannya sama.  Menanggapi laporan itu, kuasa hukum Gojek, Juniver Girsang menyatakan akan menempuh jalur hukum dalam sengketa merek GoTo. Dia menilai PT Terbit Financial Technology telah berupaya menghambat kemajuan Gojek dan Tokopedia.  Juniver menyebut kliennya memiliki hak penuh atas merek GoTo. "Ekstremnya, tanpa alas hak, Terbit Financial Technology juga melarang klien kami menggunakan merek goto atau goto financial untuk alasan dan keperluan apapun juga," kata Juniver dalam keterangan tertulis, Rabu (10/11).  Juniver mengungkapkan, kliennya memilik hak penuh untuk menggunakan merek GoTo dalam kelas barang dan jasa nomor 9, 36, dan 39. "Jadi, tidak benar bila ada pihak lain yang mengaku sebagai satu-satunya pemilik merek GOTO," tegasnya.

GOTO Bersikeras Gojek-Tokopedia Langgar Hak Penggunaan Merek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa merek

Berita Terkini