<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/f40c1a8d-cd9c-4806-951d-10c949532a8b-616483628.jpg" alt="Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peresmian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekosistem hukum kesehatan diperkuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan penyelesaian gugatan hukum tentang kesehatan melalui jalur mediasi. Sejalan dengan ini turut disahkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesional Hukum dan Kesehatan Jurist Indonesia (PPHKJI), serta Lembaga Mediasi Kesehatan Indonesia (MEDIKES). Melalui peresmian ini diharapkan bisa membangun sistem&nbsp;yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara musyawarah, tidak semata-mata melalui jalur litigasi. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari&nbsp;mengatakan, lisensi LSP Hukum Kesehatan merupakan bentuk pelayanan BNSP untuk memastikan penyelesaian sengketa medis ditangani oleh mediator&nbsp;kompeten dan tersertifikasi. &ldquo;Lisensi LSP Hukum Kesehatan adalah bentuk pelayanan BNSP agar mediasi sengketa kesehatan ditangani oleh mediator kesehatan yang kompetensinya teruji dan diakui secara nasional,&rdquo; ujar Syamsi, Rabu (17/12). Syamsi mengatakan, BNSP&nbsp;berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi. Sehingga bisa lebih terjangkau oleh pemohon. &ldquo;Kami mendukung pengembangan sertifikasi jarak jauh atau online serta penerapan e-sertifikat. Namun, prinsip utama tetap pada mutu, standardisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi BNSP. Kualitas asesor dan tata kelola LSP harus dijaga,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti menilai, kehadiran LSP Hukum Kesehatan sangat strategis dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di sektor kesehatan. Menurutnya, pendekatan non litigasi perlu ditingkatkan mengingat kompleksitas hubungan antara tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien. &ldquo;Pembukaan LSP ini memberikan pengetahuan, literasi, serta sosialisasi advokasi hukum kesehatan. Semua pihak harus memahami interaksi hukum, khususnya sumber daya manusia kesehatan,&rdquo; kata dr. Yuli. Ketua Dewan Pengarah LSP Hukum Kesehatan Indonesia, Faisal Santiago menegaskan bahwa pendirian LSP ini merupakan bagian dari ikhtiar membantu bangsa dan negara mewujudkan masyarakat yang tertib hukum. &ldquo;LSP ini didirikan agar masyarakat tidak sedikit-sedikit ke pengadilan dan tidak mudah saling lapor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya Pasal 310, secara tegas mengamanatkan bahwa sengketa tenaga kesehatan diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sebelum masuk ke Majelis Disiplin Profesi maupun penegak hukum,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

BNSP berkomitmen mendukung pengembangan sertifikasi profesi, termasuk inovasi layanan sertifikasi berbasis teknologi.

Bangun Sistem Hukum Kesehatan, BNSP Ingin Sengketa Kesehatan Ditangani Mediator Berkompeten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/1000265386-3863705977.jpg" alt="EXO-CBX (Dok. K-Magazine)" width="100%">
<figcaption>EXO-CBX (Dok. K-Magazine)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Grup K-pop EXO kini tengah menjadi sorotan usai muncul kontroversi terkait kehadiran subunit mereka, EXO-CBX, yang terdiri dari Chen, Baekhyun, dan Xiumin. Dilansir dari laman Times Now News pada Kamis (30/10), SM Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa aktivitas grup berikutnya hanya akan diikuti oleh enam anggota: Kai, Sehun, Suho, Chanyeol, D.O., dan Lay. Absennya CBX memunculkan tanda tanya besar di kalangan penggemar mengenai hubungan internal dalam grup. Perselisihan ini mencuat setelah CBX mengajukan permohonan pemutusan kontrak eksklusif dengan SM Entertainment pada Juni 2023. Mereka menuding adanya kontrak tidak adil dan kurangnya transparansi dalam pembagian pendapatan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016767135/sm-entertainment-tegaskan-penyelesaian-konflik-dengan-exo-cbx-dan-aktivitas-grup-exo-adalah-dua-hal-berbeda">SM Entertainment Tegaskan Penyelesaian Konflik dengan EXO-CBX dan Aktivitas Grup EXO Adalah Dua Hal Berbeda</a> Namun, pengadilan menolak gugatan CBX, menegaskan bahwa SM tidak melanggar hukum dalam perjanjian kontrak tersebut. Pada 29 Oktober, agensi baru Chen, Baekhyun, dan Xiumin, yaitu INB100, merilis pernyataan resmi. Mereka menegaskan niat untuk memperbaiki hubungan dan berpartisipasi kembali dalam aktivitas grup EXO. Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar atas kebingungan yang timbul akibat keterlambatan klarifikasi posisi mereka. Sebagai tanggapan, SM Entertainment mengeluarkan pernyataan tegas yang memisahkan dua hal: penyelesaian sengketa hukum dan partisipasi CBX dalam aktivitas grup. Menurut SM, CBX belum memenuhi kewajiban mereka untuk membayar 10 persen pendapatan dari aktivitas individu sebagaimana disepakati pada 18 Juni 2023. SM juga menilai tindakan hukum berulang dari pihak CBX telah mengikis kepercayaan antaranggota dan merugikan reputasi EXO. SM Entertainment menegaskan bahwa sebelum bergabung kembali dalam kegiatan EXO, CBX harus menunjukkan itikad baik dengan memenuhi kesepakatan yang ada. Agensi menilai bahwa langkah hukum yang terus dilakukan oleh CBX menunjukkan kurangnya komitmen dalam memulihkan hubungan profesional. Pernyataan SM tersebut memicu perdebatan di kalangan penggemar mengenai siapa pihak yang sebenarnya bersalah. Sehari kemudian, INB100 kembali merespons dengan menegaskan kesediaan CBX untuk membayar 10 persen pendapatan sesuai perjanjian. Mereka menyatakan akan menuntaskan kewajiban tersebut setelah proses hukum selesai dan kesepakatan tercapai. Agensi juga menyebutkan bahwa para artis berkomitmen untuk memulihkan kepercayaan dari para anggota EXO dan penggemar. Meskipun kedua belah pihak menunjukkan niat untuk berdamai, situasi antara SM Entertainment dan CBX masih belum menemukan titik terang. Perselisihan ini menjadi salah satu isu terbesar dalam industri K-pop tahun ini karena melibatkan salah satu grup legendaris Korea Selatan. Hingga kini, penggemar menantikan perkembangan selanjutnya terkait nasib EXO sebagai grup utuh menjelang comeback mereka pada tahun 2026. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016761851/chen-baekhyun-dan-xiumin-exo-kalah-di-babak-6-sengketa-hukum-dengan-sm-entertainment">Chen, Baekhyun, dan Xiumin EXO Kalah di Babak 6 Sengketa Hukum dengan SM Entertainment</a>

Grup K-pop EXO kini tengah menjadi sorotan usai muncul kontroversi terkait kehadiran subunit mereka, EXO-CBX.

Pertikaian EXO dan Sub Unit EXO-CBX Kian Rumit yang Disebabkan karena Sengketa Hukum dengan SM Entertainment

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/1000242881-2221240727.png" alt="Blake Lively dan Taylor Swift (Dok. inkl)" width="100%">
<figcaption>Blake Lively dan Taylor Swift (Dok. inkl)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Taylor Swift menegaskan tidak ingin terlibat dalam sengketa hukum antara Blake Lively dan Justin Baldoni. Dilansir dari laman The Mirror pada Kamis (18/9), hakim mendukung sikap Swift dengan keputusan yang memudahkan dirinya terhindar dari kewajiban deposisi.&nbsp; Permintaan tim Baldoni untuk memperpanjang proses pengungkapan agar Swift dapat diperiksa ditolak. Tim hukum Swift menekankan bahwa ia menolak deposisi terkait kasus Lively. Mereka menyatakan Swift hanya akan tersedia pada 20 Oktober 2025 jika dipaksa hadir. Namun, hakim menyebut tidak ada alasan kuat untuk memperpanjang proses tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/016591009/acara-jimmy-kimmel-live-resmi-ditangguhkan-tanpa-batas-waktu-usai-komentar-kontroversial-insiden-charlie-kirk">Acara 'Jimmy Kimmel Live!' Resmi Ditangguhkan Tanpa Batas Waktu Usai Komentar Kontroversial Insiden Charlie Kirk</a> Hakim menilai deposisi seharusnya dapat dilakukan lebih awal dalam proses penemuan yang berlangsung enam bulan. Tim Baldoni dianggap lamban karena tidak menunjukkan alasan yang sah untuk perpanjangan waktu. Permintaan panggilan pengadilan yang diajukan pada Mei juga sempat ditarik tanpa tindak lanjut. Dalam dokumen pengadilan, tim Swift mengungkap hanya mendapat pemberitahuan tiga hari sebelum pengajuan terbaru. Mereka menyoroti kewajiban profesional Swift yang telah dijadwalkan jauh hari. Hakim menilai alasan tim Baldoni tidak cukup meyakinkan. Album terbaru Swift, The Life of a Showgirl, dijadwalkan rilis pada 3 Oktober 2025. Kegiatan promosi album menjadi bagian dari kesibukan yang membuatnya sulit dijadwalkan untuk deposisi. Hakim menegaskan tim Baldoni memiliki banyak waktu sebelumnya untuk mengatur pemanggilan resmi. Blake Lively turut membela Swift dalam proses hukum ini. Pengacara Lively menilai tim Baldoni kurang menghargai privasi dan jadwal Swift yang padat. Mereka menekankan bahwa permintaan deposisi bisa dilakukan kapan saja selama enam bulan sebelumnya. Sementara perpanjangan untuk memeriksa Swift ditolak, hakim mengabulkan perpanjangan 10 hari bagi Lively. Perpanjangan itu diperlukan untuk meninjau dokumen yang terlambat diserahkan oleh pihak Wayfarer. Hakim menilai alasan Lively cukup kuat dan tidak disebabkan kurangnya ketekunan. Dengan keputusan ini, Swift tetap berada di luar proses hukum yang melibatkan Lively dan Baldoni. Hakim menilai langkah tersebut wajar mengingat jadwal profesional Swift yang padat. Proses hukum kini berlanjut tanpa kehadiran sang bintang pop. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016443618/lagu-baru-taylor-swift-bertajuk-ruin-the-friendship-picu-spekulasi-persahabatan-retak-dengan-blake-lively">Lagu Baru Taylor Swift Bertajuk Ruin The Friendship Picu Spekulasi Persahabatan Retak dengan Blake Lively</a>

Taylor Swift menegaskan tidak ingin terlibat dalam sengketa hukum antara Blake Lively dan Justin Baldoni.

Taylor Swift Tegaskan Tidak Ingin Terlibat dalam Kasus Blake Lively dan Justin Baldoni

sengketa hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa hukum

Berita Terkini

Bangun Sistem Hukum Kesehatan, BNSP Ingin Sengketa Kesehatan Ditangani Mediator Berkompeten

Pertikaian EXO dan Sub Unit EXO-CBX Kian Rumit yang Disebabkan karena Sengketa Hukum dengan SM Entertainment

Taylor Swift Tegaskan Tidak Ingin Terlibat dalam Kasus Blake Lively dan Justin Baldoni

Download Aplikasi JawaPos.com