<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Hotel-Sultan-Dery-Ridwansah-10JPG-157579893.jpg" alt="Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyebut PT Indobuildco sempat meminta agar bekerja sama soal pengelolaan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan sebagai jalan tengah dari habisnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) perusahaan yang dipimpin Pontjo Sutowo atas Hotel Sultan.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Pihak Indobuildco juga mengajak kerja sama. Nanti deh untuk ke depannya Indobuildco dan pihak PPKGBK kita buat kerja sama," kata Kuasa Hukum PPKGBK Chandra Hamzah kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengatakan bahwa kerja sama ini tentu saja ilegal dan dilarang oleh hukum. Hal itu yang membuat pertemuan yang dilakukan pada pekan lalu itu menemui jalan buntu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita sampaikan ke pihak Indobuildco adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kerja sama optimalisasi aset barang milik negara (BMN) harus dengan tender," tegas Candra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, nggak bisa tunjuk-tunjuk langsung. Kalau tunjuk-tunjuk langsung bisa gimana, bisa diproses aparat hukum semuanya. Kalau kerja sama dengan Indobuildco tanpa tender, masuk penjara kita semua nanti," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Kalau tunjuk-tunjuk langsung bisa diproses aparat hukum semuanya. Kalau kerja sama dengan Indobuildco tanpa tender, masuk penjara".

Kuasa Hukum PPKGBK Sebut PT Indobuildco Pernah Tawarkan Kerja Sama Pengelolaan Hotel Sultan Tanpa Tender

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Hotel-Sultan-Dery-Ridwansah-8JPG-2368224186.jpg" alt="Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim kuasa hukum PT Indobuildco, pengelola Hotel Sultan, memastikan operasional hotel bintang 5 di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tetap berjalan. Meskipun, telah dipasangi spandung tanah milik negara oleh Pengelola GBK dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Operasional masih tetap jalan, saya bilang tetap jalan terus. Karena agenda acara di sini orang sudah mesan, dari 6 bulan yang lalu. Kewajiban itu harus kita laksanakan," kata Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hamdan juga menyesalkan soal permintaan pengosongan lahan yang dilakukan di tengah kondisi hotel masih dikunjungi tamu yang menginap. Hingga kondisi jalanan yang ditutup oleh pagar tinggi berwarna hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kami sangat menyesalkan juga ini hotel yang masih ada tamu, jalan juga ditutup. Harusnya ada aturan hukumnya bahwa pemilik tanah tidak boleh menutup jalan di mana ada orang yang berhak, tidak boleh lewat karena ditutup jalan itu," ujar Hamdan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan bahwa pihaknya menolak untuk melakukan pengosongan dan tetap bertahan di Hotel Sultan selama masih ada tamu. Pasalnya, bangunan Hotel Sultan merupakan milik PT Indobuildco, bukan milik Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, dia mengaku tidak tahu bentuk pengosongan apa yang perlu dilakukan. "Sepanjang ada tamunya (tetap bertahan). Saya tidak tahu bentuk pengosongannya bagaimana, ini <em>property</em>-nya Indobuildco, bukan property HPL, ini <em>property</em>-nya Indobuildco ini, seluruh bangunan ini,"&rdquo; jelas Hamdan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini (Hotel Sultan) hak milik Indobuildco, kamar hotel semuanya bukan punya negara. Kalau punya negara itu perjanjian, sekian tahun BOT serahkan kepada negara, tidak serahkan, itu lain cerita. Ini bukan (milik negara), ini murni milik Indobuildco," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dia juga memastikan bahwa pihaknya menolak untuk melakukan pengosongan dan tetap bertahan di Hotel Sultan selama masih ada tamu.

Hotel Sultan Dipasangi Spanduk Pengosongan Lahan, PT Indobuildco Pastikan Operasional Tetap Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Hotel-Sultan-Dery-Ridwansah-1JPG-2778799667.jpg" alt="Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku sudah enam kali mengirimkan surat peringatan kepada PT Indobuilco terkait Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan yang sudah habis sejak Maret dan April lalu. Hal itu sebelum pihaknya memasang spanduk kepemilikan negara.</p> <div dir="auto">"Jadi, kalau kita bisa hitung surat ke mereka dari bulan Juni, kita hitung ada enam," kata Kuasa Hukum PPKGBK Chandra Hamzah kepada wartawan, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, surat pengosongan itu sudah disampaikan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan 13 Oktober 2023. Dari serangkaian surat yang dikirim itu, Chandra mengatakan bahwa PT Indobuilco baru merespons satu minggu yang lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indobuildco baru menghubungi kami untuk bertemu itu minggu lalu," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, ia mengeklaim bahwa PT Indobuilco sempat meminta agar HGB Hotel Sultan dibebaskan. "Artinya apa? Balikin tanah sendiri kan. Banyak tuh kasus korupsi ya tanah sendiri dibeli sendiri. Itu yang kita sampaikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK. Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pemasangan dilakukan oleh pihak satpam dari GBK sejak sekitar pukul 11.15 WIB, tak tampak perlawanan dari pihak mana pun. Hanya saja, setelah beberapa menit berlalu, plang yang asalnya tepat berada di gerbang itu dipindah ke dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, pukul 11.39 WIB, dengan tiang yang menancap ke tong berwarna biru-putih, spanduk itu berdiri di dalam dekat menuju lobby Hotel Sultan. Satpam hotel hingga pegawai Hotel Sultan sendiri masih bersiaga seperti biasa melayani tamu yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ia menjelaskan, surat pengosongan itu sudah disampaikan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan 13 Oktober 2023.

Sebelum Pasang Spanduk di Hotel Sultan, PPKGBK Sudah Kirim 6 Surat Peringatan ke PT Indobuilco

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/Hotel-Sultan-Dery-Ridwansah-6JPG-1895394721.jpg" alt="Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10)." width="100%">
<figcaption>Petugas memasang spanduk pemberitahuan di depan Hotel Sultan, Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (4/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco, selaku perwakilan Manajemen Hotel Sultan milik Pontjo Sutowo menyesalkan tindakan Pengelola Gelora Bung Karno (GBK) dan Sekretariat Negara yang memasang spanduk pengosongan hotel hari ini, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva menilai, tindakan yang dilakukan Pengelola GBK dan Sekretariat Negara merupakan tindakan melanggar hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hamdan menjelaskan, berdasarkan Putusan Perdata Peninjauan Kembali, tidak ada perintah pengosongan terhadap area Hotel Sultan. Jika pemerintah ingin PT Indobuildco mengosongkan area tersebut, maka wajib ada perintah dari pengadilan berupa penetapan eksekusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu tindakan yang melanggar hukum, tindakan main hukum sendiri," jelas Hamdan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (4/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi PT Indobuildco, hotel ini dibangun berdasarkan alasan yang sah, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) 26 dan 27 yang menurut hukum pertanahan HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Sehingga, lanjut dia, HGB biasanya diberikan atas tanah yang dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Selain itu, Indobuildco memiliki hak atas bangunan yang dibangunnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekali lagi saya prihatin tindakan melanggar hukum yang dilakukan tanpa memperhatikan aturan yang berlaku," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, satpam Gelora Bung Karno (GBK) mulai memasang plang pernyataan kepemilikan negara di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pemasangan plang ini dilakukan tepat di depan pintu masuk Hotel Sultan dengan dua tiang besi dan spanduk berlatar belakang merah khas kesekretariatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, di bagian paling atas spanduk itu tampak lambang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan GBK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tulisan di bawahnya bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011/".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Itu tindakan yang melanggar hukum, tindakan main hukum sendiri," jelas Hamdan dalam konferensi pers di Hotel Sultan.

Kuasa Hukum Perusahaan Milik Pontjo Sutowo Sesalkan Pemasangan Spanduk Pengosongan Hotel Sultan