<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1797650433589771407" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024. Irman memohonkan, agar MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu, serta menerima dirinya sebagai salah satu calon anggota DPD di Pileg 2024 daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2024, pada Lampiran Ill Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang DCT Anggota DPD Dalam Pemilu 2024, Model DCT. DPD DCT Anggota DPD Dapil Provinsi Sumbar, tanggal 3 November 2023,&rdquo; kata tim hukum Irman Gusman, Heru Widodo di ruang sidang panel 1, Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan memerintahkan termohon yaitu KPU untuk menetapkan pemohon sebagai Calon Tetap Anggota DPD Dalam Pemilu 2024, pada DCT Anggota DPD Dapil Provinsi Sumbar berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tanggal 19 Desember 2023,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Heru meminta MK untuk memerintahakan termohon dalam hal ini KPU, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Dapil Sumatera Barat dengan diikuti oleh 16 Calon Anggota DPD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Meminta MK agar memerintahkan Badan Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum turut mengamankan jalannya pemungutan suara ulang bersama TNI dan Polri,&rdquo; pungkas Heru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DCT pada Pileg DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat 2024 hanya diikuti 15 orang. Tidak ada nama Irman Gusman, karena dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai DCT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut nama 15 orang yang DCT Pileg 2024 untuk DPD Sumatera Barat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Abdul Aziz (Kota Bukittinggi)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Cerint Iralloza Tasya (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Desrio Putra&nbsp; (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Dirri Uzhzhulam (Kabupaten Padang Pariaman)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Emma Yohanna (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Hendra Irwan Rahim (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Jelita Donal (Kabupaten Padang Pariaman)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8. Jhoni Afrizal DT Hitam (Kabupaten Solok)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9. Leonardy Harmainy DT Bandaro Basa (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10. Mevrizal (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">11. Muslim M Yatim (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">12. Nurkhalis (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">13. Yonder WF Alvarent (Kota Padang)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">14. Yong Hendri (Kabupaten Sijungjung)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">15. Yuri Hadiah (Kota Padang).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Heru meminta MK untuk memerintahakan termohon dalam hal ini KPU, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Sumbar.

Irman Gusman Minta MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/20240424124726_IMG_6933JPG-4146852077.jpg" alt="Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar." width="100%">
<figcaption>Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Calon Presiden dan Wakil Presiden no urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa masih ada catatan terkait hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan capres-cawapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu ia sampaikan usai mengahadiri penetapan Prabowo dan Gibran sebagai capres-cawapres terpilih oleh KPU.&nbsp;</p> <div dir="auto">Anies&nbsp;mengatakan bahwa kehadirannya pada saat itu adalah untuk menghormati proses bernegara yang sudah dilakukan hingga titik akhir di Mahkamah Konstitusi.&nbsp;"Saya ulangi sekali lagi bahwa kami hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang berjalan dan proses bernegara telah tuntas tadi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan masih ada catatan terkait hasil pilpres 2024 yang sudah dibahas di MK. Termasuk masalah <em>dissenting opinion</em> dari tiga Hakim MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga mengingatkan bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh MK tidak boleh dilupakan dan itu harus dilaksanakan," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Banyak catatan-catatan dari sana yang itu merupakan salah satu kunci perbaikan mutu demokrasi kita ke depan. Berbagai macam persimpangan yang muncul di dalam MK harus menjadi perhatian untuk kita koreksi bersama-sama," pungkas Anies.</div>

"Kami juga mengingatkan bahwa catatan-catatan yang disampaikan oleh MK tidak boleh dilupakan dan itu harus dilaksanakan," ungkap Anies.

Meski Terima Kemenangan Prabowo, Anies Ingatkan Masih Banyak Catatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/angela-tanoe-1323638851.jpg" alt="Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo. (Instagram)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPP Partai Perindo akhirnya menyampaikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo&nbsp;berharap,&nbsp;Prabowo-Gibran dapat menjalankan amanah roda pemerintahan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia," kata Angela kepada wartawan, Rabu (24/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kata Angela, pihaknya menerima keputusan tersebut. Ia memahami, putusan MK bersifat final dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait putusan MK kemarin adalah final dan mengikat. Oleh karena itu, Partai Perindo menghormati keputusan tersebut," ucap Angela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Partai Perindo yang pada pemilu 2024 mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan bangga atas perjuangan yang telah dilalui. "Kami sampaikan bahwa kami bangga atas perjuangan bersama-sama dengan paslon Ganjar-Mahfud. Menurut kami, perjuangan itu tidak ada yang sia-sia dan semua itu adalah sebuah proses untuk menjadi lebih baik, dan meraih yang lebih baik," ungkap Angela.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) ini menegaskan, Partai Perindo menjadikan momentum pesta demokrasi 2024 sebagai pecutan baru dalam perjuangan kesejahteraan, serta harapan untuk menjaga demokrasi dan persatuan Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi tantangan ke depan semakin berat. Menurutnya, dengan kondisi global yang tidak menentu akan berdampak kepada Indonesia, disrupsi teknologi, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta tantangan bonus demografi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, Partai Perindo saat ini sudah menatap ke depan, bagaimana kita selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin berat. Salah satunya melalui pilkada nanti," pungkas Angela.</div> </div>

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berharap, Prabowo-Gibran dapat menjalankan amanah roda pemerintahan ke depan.

Terima Putusan MK, DPP Partai Perindo Sampaikan Selamat atas Kemenangan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Zainut-Tauhid-Saadi-3326924016.jpg" alt="Zainut Tauhid Saadi" width="100%">
<figcaption>Zainut Tauhid Saadi</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengajak semua pihak untuk menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. MUI menghormati putusan tersebut dan menyakini&nbsp; putusan tersebut sudah melalui sebuah proses peradilan yang benar, jujur dan bisa dipertanggung jawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena Putusan MK itu bersifat final and binding (final dan mengikat) sehingga tidak ada upaya hukum lain sesudahnya yang bisa ditempuh oleh para pihak. Oleh karena itu, diharapkan Putusan MK itu bisa menyudahi seluruh silang sengketa dari semua perbedaan yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua pihak hendaknya bisa ikhlas dan legowo menerima putusan MK tersebut," kata Zainut kepada wartawan, Selasa (23/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014567043/kalahkan-ac-milan-2-1-inter-milan-juarai-serie-a">Kalahkan AC Milan 2-1, Inter Milan Juarai Serie A</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MUI mengingatkan rakyat agar kembali bersatu, tidak boleh membeda-bedakan, atau membuat kelompok dan kubu-kubuan. Semua harus kembali rukun dan bergotong royong membangun bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MUI menghimbau kepada para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan agama untuk terus memberikan edukasi dan keteladanan yang baik, merajut kembali nilai-nilai persatuan dan persaudaraan, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun, bersatu, adil, makmur dan berkemajuan," jelas Zainut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014567028/anda-harus-tahu-penyebab-kucing-suka-menggigit-pemiliknya-atau-orang-lain-yang-jarang-diketahui">Anda Harus Tahu Penyebab Kucing Suka Menggigit Pemiliknya atau Orang Lain yang Jarang Diketahui</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan dissenting opinion yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div>

MUI mengharapkan Putusan MK itu bisa menyudahi seluruh silang sengketa dari semua perbedaan yang ada.

Prabowo Akan Jadi Presiden, MUI: Harus Ikhlas dan Legowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/Bamsoet-dan-Prabowo-395221592.jpeg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto saat bersilaturahmi dengan elite petinggi Golkar." width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto saat bersilaturahmi dengan elite petinggi Golkar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Capres Terpilih Prabowo Subianto merasa bersyukur proses sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai. Menurutnya, kini saatnya untuk melanjutkan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita bersyukur proses di MK sudah selesai, dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan," kata Prabowo di Rumah Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo tak banyak berbicara mengenai hasil putusan MK. Dia hanya akan mengikuti tahapan selanjutnya yakni pengesahan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4) lusa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk semua masyarakat. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih kepada MK yang sudah menjalankan tugas yang berat. Terima kasih untuk semua unsur, semua pihak yang sudah bekerja keras," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014566402/pdip-terima-putusan-mk-tetapi-soroti-dissenting-opinion-tiga-hakim-konstitusi">PDIP Terima Putusan MK, Tetapi Soroti Dissenting Opinion Tiga Hakim Konstitusi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, terdapat<em> dissenting opinion</em> atau perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan delapan hakim MK. Mereka yang menyatakan<em> dissenting opinion</em> yakni hakim konstitusi Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. "Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan&nbsp;Ganjar-Mahfud&nbsp;<wbr />hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div> </div>

"Kita bersyukur proses di MK sudah selesai, dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan," katanya.

Pasti Bakal jadi Presiden, Prabowo Subianto: Terima Kasih MK yang Sudah Menjalankan Tugas Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/hasto2-1430226778.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - DPP PDI Perjuangan akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV untuk menentukan sikap politik, dalam pemerintahan ke depan. Rakernas itu bakal digelar pada akhir Mei 2024 mendatang.</p> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rakernas ini, lanjut Hasto, sebagai momentum yang sangat penting untuk melakukan evaluasi. Termasuk, merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu-isu strategis terkait dengan persoalan rakyat dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dalam Rakernas juga dibahas berbagai isu penting rakyat, bangsa, dan negara. "Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," tegas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Wakil Ketua MPR RI itu mengamini, pembahasan Rakernas salah satunya akan menentukan sikap politik PDIP bergabung atau tidak ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Mengenai berada di dalam pemerintahan di dalam presiden prabowo, hak prerogatif ketum. Akan digelar rakernas yang akan dilakukan bulan Mei, disana akan bersidang, bermusyawarah dan akan memberikan usulan kepada ibu Megawati, akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basarah memgutarakan, PDIP sudah terbiasa diterpa berbagai situasi politik. Ia menekankan, kader PDIP harus selalu siap dengan situasi apapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Era orde baru mengalami intimidasi politik yang luar biasa, pada 1999 menang, lalu kemudian kembali di luar pemerintahan, maka kader PDIP selalu siap, yang selalu mampu hidup dalam dinamika politik," pungkas Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Pembahasan Rakernas salah satunya akan menentukan sikap politik PDIP bergabung atau tidak ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDIP Bakal Gelar Rakernas untuk Tentukan Sikap Politik Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/OSO-3026071097.jpg" alt="Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) menumpangi mobilnya saat berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) menumpangi mobilnya saat berkumpul di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Para ketua umum partai politik (parpol) pengusung dan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkumpul di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4) sore.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Serta, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga hadir dalam pertemuan di rumah Megawati itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas sikap politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2024 yang menolak seluruh pokok gugatan paslon 01 dan 03.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, ini sedang dibicarakan bagaimana merespons kejadian-kejadian yang tahap awal sampai ke MK tadi, dan ini belum putus," kata OSO seusia pertemuan di depan rumah Megawati.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO menyatakan, dirinya menghormati putusan MK yang sudah bersifat final dan mengikat tersebut. &ldquo;Itu kan sudah final itu,&rdquo; ucap OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">OSO tidak menampik, pertemuan itu turut membahas kemungkinan parpol pengusung Ganjar-Mahfud bakal oposisi atau tidak dalam pemerintahan baru mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ah, itu yang sedang kita bicarakan," tegas OSO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ganjar Pranowo tak banyak bicara saat keluar dari kediaman Megawati. Ia hanya menyapa secara singkat para awak media yang tengah meliput di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah banyak sekali ya," singkat Ganjar dari dalam mobil yang ditumpanginya.</div>

OSO mengungkapkan, pertemuan tersebut membahas sikap politik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait PHPU pilpres 2024.

Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Kumpul di Rumah Megawati, OSO: Tentukan Oposisi atau Tidak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422085338_IMG_9893JPG-102541544.jpg" alt="Kubu Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Kubu Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku tak terlalu terkejut dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Hal itu usai MK memutus menolak permohonan pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin terhadap hasil pilpres 2024.</p> <div dir="auto">"Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan," ujarnya kepada wartawan, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Cak Imin, putusan MK itu semakin mengukuhkan bahwa bahkan sekelas MK pun tak dapat menghentikan pelemahan demokrasi yang tengah dilakukan dalam proses Pilpres lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan hari ini mengonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK, tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, mengutip pernyataan salah satu hakim MK, Saldi Isra, Cak Imin mengatakan bahwa ada keadilan substansial yang seharusnya turut dipertimbangkan alih-alih hanya keadilan berdasar pada prosedural.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah catatan amat penting yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita akhir-akhir ini. Artinya, kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus menerus dijaga dan dirawat," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, ia menegaskan menghormati hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemenang pilpres 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih menerima, kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat," pungkas Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil pilpres 2024 yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim konstitusi, Suhartoyo di ruang sidang MK, Jakarta, Senin (22/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan ini, majelis hakim MK hanya membacakan poin-poin penting pertimbangan dan putusan. Hal ini mengingat, dalil-dalil yang disampaikan Ganjar-Mahfud hampir sama dengan dalil-dalil yang disampaikan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.</div>

Menurut Cak Imin, putusan MK itu semakin mengukuhkan bahwa bahkan sekelas MK pun tak dapat menghentikan pelemahan demokrasi.

Cak Imin Sebut Putusan soal Gugatan Sengketa Hasil Pilpres Bukti MK pun Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/IMG-20240418-WA0015-716568636.jpg" alt="Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4), pasangan Prabowo-Gibran resmi menjadi Presiden-Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Keduanya tinggal menunggu pelantikan pada Oktober mendatang. Sejumlah elemen menitipkan pesan kepada Prabowo-Gibran, bahwa tantangan global ke depan semakin komplek.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Pesan itu diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Dia menyampaikan selamat kepada paslon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai MK memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Mereka siap mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan dan berharap akan membawa negara jauh lebih maju.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Kami mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran yang secara sah telah ditetapkan sebagai paslon terpilih usai putusan PHPU di Mahkamah Konstitusi," katanya.</p> <p dir="ltr">Seperti diketahui, MK telah menolak seluruh gugatan yang diajukan paslon 01 dan 03. Semar berharap Prabowo dan Gibran akan membawa Indonesia jadi negara yang jauh lebih maju. Serta masyarakatnya semakin sejahtera.&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014565554/sengketa-pilpres-sudah-diketok-mk-haidar-alwi-berharap-semua-pihak-bisa-legawa-prabowo-gibran-jadi-pemenang-sah-pilpres-2024">Sengketa Pilpres Sudah Diketok MK, Haidar Alwi Berharap Semua Pihak Bisa Legawa Prabowo-Gibran jadi Pemenang Sah Pilpres 2024</a></strong></p> <p dir="ltr">Selain itu, Semar juga memberikan apresiasi kepada seluruh hakim Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan persidangan dengan sangat transparan dan memutus dengan seadil-adilnya. Dia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.</p> <p dir="ltr">Mereka menghormati sidang MK yang telah melakukan persidangan dengan sangat transparan dan memutuskan sengketa pilpres dengan sangat adil.&nbsp;Semar juga berharap seluruh komponen bangsa dan elit politik kembali bersatu dan menyongsong tantangan bangsa ke depan secara bersama-sama.</p> <p dir="ltr">"Mari kita rajut kembali persatuan bangsa untuk bersama-sama menghadapi tantangan bangsa ke depan yang jauh lebih komplek," tuturnya.</p> <p dir="ltr">Terutama situasi global saat ini yang sedang tidak menentu sehingga perlu stabilitas nasional yang kuat. Baik dari aspek politik maupun stabilitas ekonominya.</p>

"Mari kita rajut kembali persatuan bangsa untuk bersama-sama menghadapi tantangan bangsa ke depan yang jauh lebih komplek," tutur Semar.

Resmi jadi Paslon Terpilih, Prabowo-Gibran Diingatkan Tantangan Global Kian Kompleks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/20240422091213_IMG_9987JPG-1284041301.jpg" alt="Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi lainmya saat memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung, MK,  Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, pihaknya menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil pilpres 2024. Namun, DPP PDIP menerima putusan MK itu dengan sejumlah catatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Penerimaan putusan MK itu dengan catatan-catatan," kata Basarah di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basarah menuturkan, penerimaan putusan itu dengan catatan, karena putusan itu tidak bulat delapan hakim konstitusi. Tetapi terdapat tiga hakim konstitusi yakni, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang menyatakan berbeda pendapat atau <em>dissenting opinion</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Dissenting opinion</em> itu menjadi refleksi bersama, catatan itu penting untuk memberikan catatan, demokrasi bukan hanya hukum prosedural dan formal, di atas semua itu ada etika yang kita junjung bersama," ucap Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basarah menekankan, sudah seyogianya seluruh pemangku kepentingan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Ia pun tak menginginkan, adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pesta demokrasi ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terutama yang menyangkut abuse of power tidak terjadi dalam pemilu yang akan datang. Karena dalam negara demokrasi pasti pemilu akan terulang lagi. Kedaulatan rakyat di atas segala-galanya," pungkas Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MK memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurut MK, permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dalam perkara PHPU pilpres 2024.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Terdapat 3 hakim konstitusi yakni, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sengketa hasil Pilpres 2024

Berita Terkini