<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/ad67009b-62de-482f-ab7e-dae2d75d6e7f-2428168213.jpeg" alt="Chandra Kurniawan saat memaparkan duduk perkara yang melatari gugatan Didi Dawis terhadap anak Presiden Soeharto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Chandra Kurniawan saat memaparkan duduk perkara yang melatari gugatan Didi Dawis terhadap anak Presiden Soeharto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Masalah hukum yang melibatkan putera mantan Presiden Soeharto tengah bergulir. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara gugatan perdata yang diajukan Didi Dawis terhadap putra Soeharto Sigit Harjojudanto dan rekannya Saiman Ernawan.&nbsp;</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sidang dengan perkara No. 374/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang digelar Rabu (17/7) itu masuk tahap awal. Para pihak tergugat dan turut tergugat hadir, sayangnya notaris dan Polda Metro Jaya yang belum hadir walaupun sudah dipanggil dua kali secara patut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kuasa hukum yang ditunjuk Didi Dawis dari kantor JV Counsellors at Law, Chandra Kurniawan memaparkan duduk perkara yang melatari gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan diajukan atas perjanjian pengikatan saham yang dibuat antara Sigit Harjojudanto dan Saiman Ernawan, yang berdampak pada kliennya&mdash;meskipun Didi Dawis tidak pernah terlibat dalam kesepakatan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menggugat karena klien kami merasa dirugikan. Klien kami sudah memberikan tanah seluas 1,3 hektare dan uang Rp 9,55 miliar untuk membantu menyelesaikan masalah antara Pak Sigit dan Pak Saiman. Bahkan, sudah ada kesepakatan bersama," ungkap Chandra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, menurutnya, setelah proses penyelesaian itu, Didi Dawis justru ditarik ke dalam perkara pidana di Polda Metro Jaya, padahal kesepakatan bersama menyebutkan bahwa tidak akan ada tuntutan hukum di kemudian hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang aneh, laporan awal Pak Sigit hanya menyasar Pak Saiman selaku terlapor, tapi belakangan klien kami juga diikutsertakan. Kami merasa ini <em>offside</em> secara hukum dan klien kami sangat kecewa karena merasa seperti dijebak," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa Hukum Didi lainnya, Ebenezer Sianipar juga menekankan bahwa pengujian perjanjian pengikatan saham antara Sigit dan Saiman di pengadilan menjadi penting, terutama untuk melihat apakah benar Sigit pernah meyetorkan sejumlah uang untuk setoran saham. Serta, apakah benar tergugat menjadi pemegang saham PT Bali Ragawisata berdasarkan pengikatan saham tersebut atau sebaliknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perlu diketahui, PT BRW telah jatuh pailit sejak 1 Juli 2025 lalu. Apabila memang Pak Sigit klaim punya 25 persen saham di PT BRW, mohon tunjukkan pertanggungjawaban beliau sebagai pemegang saham terhadap utang-utang kepada para kreditor, Apakah mau bertanggung jawab dan ikut andil? Kami berharap beliau tidak hanya menuntut hak, tapi lupa terhadap kewajiban," ujar Ebenezer.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Chandra juga mempertanyakan keabsahan perjanjian pengalihan saham yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang saham lain dan tidak sesuai mekanisme undang-undang dan anggaran dasar perusahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengalihan saham harus melalui persetujuan pemegang saham lainnya. Tidak bisa satu pihak secara sepihak memberikan ke pihak luar tanpa persetujuan pemegang saham lainnya, apalagi pinjam nama, pengalihan saham seperti itu dapat dikategorikan nominee arrangement yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan bahwa upaya hukum ini ditempuh semata-mata karena kliennya merasa ditekan secara reputasi dan hukum, bukan karena niatan untuk memperkeruh hubungan personal yang telah terjalin baik selama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Didi sebenarnya tidak ingin menggugat dan respect terhadap Pak Sigit. Tapi karena sudah memberikan apa yang diminta, dan sekarang justru kena imbas hukum di Polda Metro Jaya, maka kami lakukan ini sebagai bentuk perlindungan hukum," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, dalam gugatan juga menyertakan Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat agar dapat mematuhi apapun putusan Pengadilan nanti. Sidang berikutnya akan dijadwalkan kembali dengan agenda proses mediasi antara para pihak berperkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Kuasa hukum tergugat Sigit Harjojudanto, Bontor Tobing, menyatakan bahwa pihaknya masih mengikuti prosedur awal sesuai ketentuan hukum perdata.</div> <div dir="auto">"Nanti aja dulu, ini masih proses mediasi. Kami masih dalam tahap penunjukan mediator," ujar Bontor singkat kepada wartawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kuasa hukum tergugat Saiman Ernawan memilih tidak memberikan keterangan banyak. "Saya nggak ada instruksi untuk bicara soal mediasi," katanya saat ditemui usai persidangan.</div> </div> </div> </div> </div>

Gugatan hukum melibatkan putra Soeharto, Sigit Harjojudanto, terkait perjanjian saham, menyoroti konflik dan dampak hukum yang kompleks.

Putra Soeharto Sigit Harjojudanto Digugat Terkait Saham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/1000467904-3947351881.jpg" alt="BYD M6. (byd.com)" width="100%">
<figcaption>BYD M6. (byd.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - BMW Group Indonesia akhirnya buka suara terkait penolakan oleh Pengadilan (PN) Jakarta Pusat terkait gugatannya terhadap BYD Indonesia perihal sengketa merek dagang M6. Jodie O'tania, Director of Communications BMW Group Indonesia, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum selanjutnya terkait putusan tersebut.</p> <p>"Saat ini sedang menelaah secara cermat putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya yang sesuai dengan arahan hukum dan ketentuan prosedural," kata Jodie dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/7).</p> <p>Dia menjelaskan, BMW sejatinya menghormati keputusan yang telah diberikan oleh hakim. Hanya saja, ia menekankan putusan ini belum memeriksa kasus ini ke tahap substansi terkait klaim pelanggaran merek.</p> <p>"Pengadilan mengambil keputusan ini murni berdasarkan pertimbangan prosedural, dengan menyimpulkan perkara belum dapat dilanjutkan karena belum menghadirkan semua pihak yang relevan," ungkap dia.</p> <p>"Penting untuk disampaikan bahwa pengadilan belum dalam tahap menilai atau memeriksa substansi dari klaim pelanggaran merek tersebut," imbuhnya.</p> <p>Dia mengungkapkan, gugatan tersebut merupakan standarisasi perusahaan untuk melindungi merek serta kekayaan intelektual. Hal ini juga menggambarkan tanggung jawab dari BMW kepada pelanggan.</p> <p>"Dua hal penting yang menjadi fondasi bagi inovasi dan kepercayaan pelanggan di industri otomotif Indonesia," tukas dia.</p> <p>Sebagai informasi, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh BMW AG dalam perkara sengketa merek dagang 'M6' melawan BYD. Putusan ini ditetapkan dalam sidang pada 25 Juni 2025 dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang dipimpin oleh hakim ketua Dariyanto.</p> <p>Dalam perkara tersebut, BMW AG tercatat sebagai pihak penggugat, sementara BYD Motor Indonesia bertindak sebagai tergugat. Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari pihak penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan juga mencatat bahwa tergugat memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dalilnya dapat diterima atau dikabulkan.</p> <p>Dalam pertimbangan pokok perkara, hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima dan menjatuhkan kewajiban kepada pihak penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1,070 juta.</p>

BMW Group Indonesia akhirnya buka suara terkait penolakan oleh Pengadilan (PN) Jakarta Pusat terkait gugatannya terhadap BYD Indonesia.

BMW Siapkan Langkah Hukum Selanjutnya usai Gugatan Terkait M6 Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/JCC-05-4191944704.jpg" alt="Ilustrasi pameran di Jakarta Convention Center (JCC). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pameran di Jakarta Convention Center (JCC). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Segala kegiatan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) di Jakarta Convention Center (JCC) yang berada di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat yang dikelola PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) sementara terhenti.</p> <div dir="auto">Kondisi ini terjadi sebagai dampak penutupan akses masuk, penggembokan pagar-pagar serta penguncian semua pintu-pintu ruangan di JCC oleh Direksi Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai investor dan pengelola JCC, kami tidak bisa lagi menjalankan aktivitas MICE dan memenuhi kontrak dari para klien dan mitra bisnis yang sudah ditandatangani sejak awal 2024," ujar General Manager JCC Edwin Sulaeman, Selasa (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sangat menyesal dan menyayangkan situasi ini terjadi, apalagi langkah direksi PPKGBK mengambil alih paksa JCC dilakukan pada saat proses hukum sedang berjalan,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Edwin, pihaknya telah menerima pembatalan dari sejumlah klien, baik BUMN maupun swasta sebagai dampak penutupan akses ke JCC.&nbsp;Akibat pembatalan itu, kegiatan MICE di JCC tidak dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga banyak dari pelaku usaha yang sudah terhubung dengan kegiatan-kegiatan MICE tersebut ikut terkena dampaknya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama lebih dari 30 tahun kami membangun JCC sebagai brand MICE terbaik dan ikon MICE Indonesia bersama puluhan klien dan mitra bisnis. Kondisi yang terjadi saat ini di JCC sangat membahayakan industri MICE, terutama bagi pelaku usaha yang sudah memiliki kontrak-kontrak bisnis dengan konsumen dan pasar baik dari domestik maupun mancanegara," papar Edwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan pengambilalihan yang dilakukan direksi PPKGBK, tururnya, menciptakan preseden buruk bagi industri MICE nasional.&nbsp;Menurut Edwin, beberapa klien dan mitra bisnis JCC sudah memutuskan mencari venue di luar JCC.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini merupakan upaya dari para pelaku usaha tersebut untuk memperoleh kepastian bisnis dan yang terpenting adalah mendapatkan layanan terbaik.&nbsp;Pasalnya di industri MICE standar layanan dan jaringan akan sangat menentukan eksistensi perusahaan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami membutuhkan puluhan tahun untuk membangun reputasi JCC sebagai pusat kegiatan MICE yang diakui internasional. Jika citra ini rusak, akan sulit bagi Indonesia untuk menarik acara-acara besar di masa depan," ucap Edwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, PT GSP mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah guna menciptakan suasana kondusif bagi keberlangsungan industri MICE di Indonesia.&nbsp;"Kami menyerukan agar persoalan hukum ini tidak dijadikan alasan untuk merusak ekosistem MICE yang berdampak besar pada ekonomi nasional. Dimana setiap tahun industri MICE menyumbang sekitar Rp 100 triliun, dan JCC berkontribusi 20-30 persen," pungkas Edwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Yosep Badoeda, kuasa hukum PT GSP menyayangkan perlakuan direksi PPKGBK kepada PT GSP selaku mitra pengelola JCC yang telah berjalan bersama selama puluhan tahun. Terlebih tindakan pengambilalihan secara paksa JCC dilakukan di saat proses hukum tengah berjalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan direksi PPKGBK mengambil alih JCC saat proses hukum masih berlangsung mencederai asas keadilan dan prinsip hukum yang berlaku. Seharusnya direksi PPKGBK sebagai perpanjangan tangan pemerintah menjadi contoh yang baik ketika berproses hukum, bukan sebaliknya yang justru menunjukkan sikap arogansi dan unjuk kekuasaan," kata Yosep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, Yosep berharap pemerintah melihat masalah ini secara lebih luas dan menciptakan suasana yang kondusif bagi industri MICE di Indonesia. Mengingat JCC memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan MICE, sehingga perlindungan terhadap ekosistem ini menjadi sangat penting.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan menjaga stabilitas JCC, dampak positif terhadap ekonomi nasional dan banyak pelaku usaha yang bergantung pada industri ini dapat terus terjaga," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg) melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) menegaskan pentingnya pengamanan dan perbaikan tata kelola Gedung Balai Sidang Jakarta atau Jakarta Convention Center (JCC).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah ini diambil demi kepentingan masyarakat dan negara, menyusul berakhirnya Perjanjian Bangun Guna Serah dengan PT Graha Sidang Pratama (PT GSP) pada 21 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan perjanjian yang dimulai pada 22 Oktober 1991, PT GSP berkewajiban menyerahkan kembali Gedung JCC kepada PPKGBK dalam kondisi baik dan layak pakai setelah masa penggunaan 33 tahun berakhir. Namun, PT GSP hingga saat ini belum memenuhi kewajiban tersebut dan masih melakukan penjualan layanan penggunaan JCC untuk berbagai acara yang dijadwalkan berlangsung setelah berakhirnya perjanjian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan langkah pengamanan aset Barang Milik Negara sesuai kebijakan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mencegah potensi kerugian negara sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan JCC bagi masyarakat.</div>

Tindakan pengambilalihan yang dilakukan direksi PPKGBK, tururnya, menciptakan preseden buruk bagi industri MICE nasional.

 Seluruh Kegiatan di JCC Terhenti Usai PPKGBK Tutup Sejumlah Akses, Event Klien Banyak yang Batal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/rsdc-982816393.jpg" alt="PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin." width="100%">
<figcaption>PERNAH BERJASA: Sejumlah alat kesehatan yang sudah tidak digunakan di RS Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Jumat (31/3. Setelah tiga tahun dioperasikan RSDC Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup kemarin.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Pemerintah berupaya memulihkan perekonomian dengan memulai proses transisi dari pandemi Covid-19 yang menyandera perekonomian Indonesia sejak 2020 ke endemi.</p> <p>Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -2,07 persen, dari tahun-tahun sebelumnya yang di atas 5 persen. Kemudian, berangsur-angsur perekonomian pulih dengan laju PDB sebesar 3,7 persen pada 2021, dan 5,31 persen pada 2022.</p> <p>Namun, ternyata kebangkitan ekonomi dunia tak seperti yang dibayangkan. Pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat dari yang diharapkan seiring dengan sejumlah sentimen eksternal yang menekan perekonomian.</p> <p>Mulai dari krisis geopolitik perang Rusia-Ukraina, tren suku bunga tinggi hingga krisis pangan dan energi, lalu memanasnya situasi di Gaza yang belakangan juga menjadi ancaman baru bagi pemulihan ekonomi. Kondisi yang terjadi tentu berdampak negatif bagi dunia usaha.</p> <p>Indikasinya terlihat dari jumlah kasus kepailitan dan PKPU. Berdasarkan penelusuran dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia, pandemi Covid-19 memicu terjadinya tren peningkatan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</p> <p>Pada 2019, jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Namun, jumlah permohonan meningkat drastis menjadi 635 permohonan pada 2020, dan mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan. Adapun, pada 2022, pengajuan permohonan mulai turun menjadi 625 dan pada 2023 (hingga 14 Oktober 2023) menjadi 563 permohonan.</p> <p>Melihat data tersebut, di mana pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU sepanjang 2023 (per pertengahan Oktober) masih lebih tinggi dari permohonan pada 2019, tentu ekonomi belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya. Pada saat bersamaan, tekanan dan sentimen eksternal justru makin banyak yang dikhawatirkan dapat membatasi pemulihan ekonomi nasional.</p> <p>Mau tidak mau, pemerintah tentu akan mengandalkan dan mengupayakan situasi dan kondisi yang kondusif di dalam negeri dengan sejumlah insentif untuk menggerakkan perekonomian di dalam negeri maupun jaminan hukum dan kepastian berusaha bagi sektor swasta. Jaminan hukum dan kepastian berusaha ini juga menjadi salah satu ganjalan bagi kemudahan berbisnis di Indonesia, di mana berdasarkan Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) yang dikeluarkan oleh World Bank, peringkat Indonesia di dunia mentok di posisi 73 sejak 2018 hingga 2020.</p> <p>Di ASEAN saja, indeks EoDB Indonesia pada 2020 tercatat hanya 69,6, di bawah Vietnam (69,8), Brunei (70,1), Thailand (80,1), Malaysia (81,5), dan Singapura (86,2).</p> <p>Peringkat kemudahan berusaha menjadi panduan dan patokan bagi setiap investor yang hendak menanamkan modalnya pada suatu yurisdiksi. EoDB dianggap mewakili penilaian terhadap kemampuan entitas negara menjamin kemudahan akses terhadap pasar, pelindungan hak milik, dan kepastian regulasi sektor bisnis.</p> <p>Pemerintah sendiri sudah menetapkan tiga poin indikator dalam program prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan perdata yang termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tiga indikator itu adalah peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan, dan peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit.</p> <p>Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan perbaikan sistem hukum itu, pemerintah juga telah mengajukan RUU tentang Perubahan atas UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2020-2024. Sayangnya, hingga kini RUU perubahan tersebut belum juga dibahas.</p> <p class="class-paragraph">Senior Partner dan Head of the Dispute Resolution and Restructuring &amp; Insolvency Practice Groups Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners Andi Y. Kadir mengungkapkan proses kepailitan dan PKPU tidak hanya sekedar persoalan aspek legal tetapi juga menyangkut aspek ekonomi.</p> <p>"Dalam proses restrukturisasi utang, kita tak hanya membicarakan soal infrastrukturnya (UU No. 37/2004) sudah memadai atau belum, tetapi juga soal recovery rate bagi kreditur serta perusahaan (debitur) yang melalui proses PKPU sudah menjadi perusahan yang sehat atau justru malah jadi zombie company," jelasnya dalam keterangan tertulis Rabu (18/10).</p> <p>Andi menyebutkan kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut, tingkat <em>recovery rate</em> yang rendah, hingga ketidakseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadikan <em>cost of financing</em> di Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.</p> <p>Padahal semangat dan cita-cita mulia UU Kepailitan dan PKPU, yaitu restrukturisasi dan perdamaian melalui sebuah peradilan khusus yang memastikan penyelesaian sengketa berlaku secara adil, cepat, terbuka, dan efektif agar tercipta kepastian bagi dunia usaha.</p> <p>"<em>Cost financing</em> yang lebih tinggi ini pada akhirnya justru malah menganggu pemulihan ekonomi," tegasnya.</p> <p>Dia mencontohkan adanya perdebatan mengenai apakah suatu utang dapat dibuktikan secara sederhana, di mana persoalan ini menjadi salah satu poin yang banyak diperdebatkan dalam pengajuan permohonan pailit maupun PKPU.<br /> <br />Selanjutnya, kata Andi, UU No. 37/2004 sejatinya sudah mengatur bahwa klausul arbitrase yang disebut dalam perjanjian tidak menghilangkan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksanya, Namun, yang terjadi, katanya, justru klausul arbitrase dipakai untuk menyatakan bahwa pengadilan niaga tidak berwenang.</p> <p>"Yang terjadi sekarang ini justru malah sebuah kemunduran karena sebenarnya pasal tersebut diatur agar tidak memicu terjadi perdebatan," katanya.</p> <p>Berikutnya menyangkut soal perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing apakah masih bisa atau tidak mengajukan permohonan pailit atau PKPU di Indonesia.</p> <p>"Ini seringkali tidak konsisten. Padahal justru pengadilan niaga seharusnya menerima karena pengadilan niaga tidak bisa memeriksa itu akan menjadikan semua perkara perjanjian kredit yang tunduk pada hukum asing itu penyelesaiannya dibawa ke luar. Itu kan sebenarnya tidak bagus juga buat perkembangan hukum Indonesia," jelasnya.</p> <p>Apalagi, ada kecenderungan bahwa UU, yang semangat dan tujuannya adalah restrukturisasi dan perdamaian, kini seringkali dijadikan sebagai alat untuk menagih utang atau bertolak belakang dengan restrukturisasi. Hal yang seringkali menimpa swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).</p> <p>Pendiri Pusat Studi Hukum &amp; Kebijakan Indonesia (PSHK), yang juga Pengajar di Fakultas Hukum UI dan Anggota Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung, Aria Suyudi mengungkapkan sejak berlakunya UU No. 37/2004, PKPU seringkali dijadikan sarana yang paling mudah untuk menagih utang, alih-alih melakukan perdamaian atau restrukturisasi.</p> <p>Aria mengungkapkan ada kecederungan prosedur kepailitan dan PKPU dieksploitasi sebagai strategi dispute, padahal tidak memenuhi kategori syarat pernyataan kepailitan. "Itu menjadikan kepailitan dan PKPU tidak berjalan sesuai dengan fungsi seharusnya," ujarnya.</p> <p>Adapun, UU Kepailitan dan PKPU memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian suatu negara. UU Kepailitan di Indonesia sendiri lahir akibat krisis moneter pada 1997-1998.</p> <p>Persoalan penyelesaian utang piutang perusahaan saat terjadinya gejolak moneter pada masa itu menjadi persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan.</p> <p>Debitur maupun kreditur membutuhkan kepastian penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus untuk menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa di bidang kepailitan dan PKPU.</p> <p class="class-paragraph">Untuk itu kemudian ditetapkanlah Perppu No. 1/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan pada 22 April 1998, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada 9 September 1998.</p> <p>Enam tahun kemudian, karena adanya sejumlah kelemahan, UU No. 4/1998 dicabut dan direvisi menjadi UU No. 37/2004 yang berlaku hingga kini.</p> <p>Berumur hampir dua dekade atau tepatnya 19 tahun, UU No. 37/2004 tentu butuh sejumlah penyesuaian dan penguatan berdasarkan kondisi dan situasi terkininya sejalan dengan perekonomian yang bergerak dinamis.</p>

Andi menyebutkan, kurangnya konsistensi dalam penerapan UU No. 37/2004 yang mengakibatkan proses restrukturisasi utang berlarut-larut.

Pemulihan Ekonomi Dihantui Demam Permohonan PKPU dan Kepailitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-12.jpg" alt="Ilustrasi tawuran remaja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran remaja</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi dilakukan di seluruh kegiatan masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan sidang yang akhirnya beralih menjadi sidang virtual.<br /> <br /> Namun, menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), persidangan virtual rawan kebocoran data. Guru Besar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Yohanes Sogar Simamora menyebut, persidangan harusnya dilakukan secara tertutup karena bersifat rahasia. Otomatis, identitas termohon maupun pemohon tidak boleh diketahui publik.<br /> <br /> ”Perkara sidang dan hasil juga sifatnya rahasia. Dalam persidangan ada termohon, pemohon dan majelis arbitrase. Nah setiap komponen ini harus setuju menggelar sidang daring. Kalau tidak akan dilakukan luring,” ujar Sogar dalam acara seminar bertema: <em>Penerapan Prinsip Kerahasiaan Dalam Sidang Secara Virtual Pada Lembaga Arbitrase</em>.<br /> <br /> Acara itu sekaligus memperingati hari jadi BANI Surabaya 40 tahun, Minggu (21/11).<br /> <br /> Bila sidang arbitrase tidak dilakuakn secara tertutup dan rahasia, kemungkinan kebocoran data dikhawatirkan akan terjadi. Kemudian, nama baik perusahaan menjadi dampaknya.<br /> <br /> ”Ini akan mengancam perusahaan yang sudah berstatus terbuka. Sebuah sengketa bisa menjatuhkan harga saham perusahaan,” jelas Yohanes Sogar Simamora.<br /> <br /> Meski demikian, Sogar menyebut tidak semua sidang harus dilakukan secara rahasia. Proses eksekusi putusan sidang boleh dilakukan secara terbuka. Sebab, sudah ranah pengadilan.<br /> <br /> Untuk kebocoran sidang, Sogar menyebut pihaknya masih mencari solusi. Kebocoran data itu dinilai masih berkaitan dengan teknis persidangan.<br /> <br /> ”Mungkin suatu saat nanti ada aplikasi khusus yang menjamin kerahasiaan sebuah sengketa bisnis,” harap Yohanes Sogar Simamora.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua BANI Surabaya Hartini Mochtar Kasran menjelaskan, selama sidang virtual, belum ada laporan mengenai kebocoran identitas saat persidangan. Namun kemungkinan kebocoran itu ada. Bahkan peluangnya besar.<br /> <br /> ”Meskipun Mahkamah Agung sudah mengatur urusan persidangan daring, celah-celah kebocoran identitas merupakan pekerjaan rumah bersama. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Membuat kebanyakan persidangan dilakukan secara daring,” papar Hartini Mochtar Kasran.<br /> <br /> Hartini menyebut, saat ini, tugas dan pekerjaan rumah atau PR BANI adalah mencari cara supaya sidang virtual bisa dilakukan tanpa ada kemungkinan kebocoran data. Dari sisi waktu, persidangan melalui BANI relatif singkat.<br /> <br /> ”Dalam perundangan masa sidang badan arbitrase maksimal 180 hari. Putusan tersebut juga bersifat final dan mengikat,” ucap Hartini Mochtar Kasran.<br /> <br /> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menyebut, persidangan virtual rawan kebocoran data. BANI cari solusi kerahasiaan sengketa bisnis terpenuhi.

Persidangan Virtual Dinilai Rawan Kebocoran Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apt-minta-regulator-tidak-fasilitasi-transaksi-saham-bfi-finance_m_.jpg" alt="Ilustrasi BFI Finance" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BFI Finance</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> PT Aryaputra Teguharta (APT) dengan tegas mengecam pernyataan pihak PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). Pasalnya BFI melalui kuasa hukumnya beberapa hari lalu memberikan pernyataan bahwa gugatan APT terkait pembayaran dwangsom (uang paksa) tidak berarti apapun.</p><br /> <p>"Kami mengecam pernyataan itu karena pernyataan itu ngawur dan bertentangan dengan hukum di Indonesia. Kecaman ini bukannya tanpa dasar, gugatan dwangsom tersebut diajukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hak atas kebendaan yang melekat secara sepenuhnya kepada pemilik benda tersebut," kata kuasa hukum APT Asido M. Panjaitan di Jakarta, Sabtu (13/10).</p><br /> <p>Menurutnya, pemillik dengan hak kebendaan (in casu pemilik saham) mempunyai kekuasaan/wewenang yang absolut dan melekat sampai kapapun juga untuk menggugat benda miliknya tersebut walaupun telah dialihkan ke tangan siapapun atau dimanapun benda itu berada, tanpa perlu menunjukkan terlebih dahulu ada di mana benda miliknya tersebut.</p><br /> <p>Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32 persen di BFI yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan PK MA No.240/2006, dijamin oleh hukum Indonesia.</p><br /> <p>Tidak hanya dijamin oleh hukum Indonesia, Asido menambahkan, bahwa APT juga telah mempersiapkan bukti-bukti yang tentunya akan membuktikan terkait keberadaan saham-saham milik APT yang saat ini masih dipegang secara tidak sah oleh BFI dan/atau para terhukum lainnya berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006.</p><br /> <p>Salah satu fakta yang tidak terbantahkan dan juga diberitakan beberapa hari lalu oleh media adalah adanya fakta bahwa Cornellius Henry Kho, yang merupakan Komisaris BFI aktif saat ini sekaligus juga pihak terhukum berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006, telah menjual/mengalihkan saham-saham di BFI, padahal jelas berdasarkan Putusan PK MA No.240/2006, yang bersangkutan seharusnya memenuhi hukumannya untuk mengembalikan saham-saham kepada APT, bukan malah menjual/mengalihkannya.</p><br /> <p>Sidang pertama perkara terkait gugatan dwangsom dengan nomor register 521/PDT.G/2018/PN.JKT.PST ini seyogyanya dibuka dan terbuka untuk umum pada 10 Oktober lalu, namun BFI, Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar sebagai Para Tergugat justru tidak memenuhi panggilan sidang dan tidak hadir dalam persidangan. Akibatnya sidang ditunda sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018.</p><br /> <p>"Datang dan buktikan sendiri di pengadilan bahwa APT tidak punya hak atas dwangsom. Jadi bukan hanya berwacana dan retorika saja di media," tuturnya.</p><br /> <p>Selain mengajukan gugatan untuk menuntut haknya melalui pengadilan, APT juga telah melayangkan surat peringatan kepada Self-Regulatory Organizations (SRO) khususnya PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan instansi-instansi lainnya, untuk tidak memfasilitasi transaksi saham BFI yang sedang dalam sengketa dan memblokir rekening Trinugraha Capital &amp; Co SCA yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum saat transaksi akuisisi di tahun 2011.</p><br /> <p>"KPEI dan KSEI sebagai pihak berwenang di pasar modal, harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang berjalan saat ini. Jadi, kalau saham BFI sedang dalam sengketa, KPEI dan KSEI harus lebih cermat dan hati-hati, janganlah main difasilitasi saja. Kita harap rekan media juga bisa saling bantu untuk mengawal proses hukum ini,&rdquo; tandasnya.</p>

APT Minta Regulator Tidak Fasilitasi Transaksi Saham BFI Finance

sengketa bisnis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sengketa bisnis