<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20200824-WA0005_copy_3840x2559.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyelesaikan batas daerah. Hal itu dimaksudkan agar tak menghambat investasi.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian seperti dilansir dari Antara di Jakarta mengatakan, investasi itu diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas. Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah.  ”Salah satu turunan UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah,” ujar Tito pada Jumat (30/4).  Dia menjelaskan, salah satu hambatan untuk berusaha karena ada daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas dan kepastian tata ruang. ”Nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” tambah Tito.  Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan penyelesaian batas daerah terdiri atas percepatan penyelesaian batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian antara batas daerah dengan RTRWP dan atau RTRWK. Batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian.  ”Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan,” terang Tito.  Dari total 979 segmen batas daerah, sebanyak 668 segmen daerah telah berstatus diselesaikan, dengan rincian 138 segmen antarprovinsi dan 530 segmen antarkabupaten/kota. Tinggal 311 segmen batas daerah yang statusnya belum diselesaikan, dengan rincian 27 segmen antarprovinsi dan 284 segmen antarkabupaten/kota.  ”Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang jumlahnya 311, Mendagri bersama dengan pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah,” ucap Tito.  Mendagri menjelaskan, dalam PP yang sama menyebutkan terkait pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap batas daerah yang telah dibahas bersama menteri dalam jangka waktu yang diatur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama satu bulan.  ”Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” ujar Tito.  Dia juga menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah. Mendagri juga berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan batas daerah antarkabupaten/kota.  ”Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal 5 bulan sejak PP ditetapkan. Sehingga, batas daerah dapat diselesaikan guna kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah,” papar Tito.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l82KEZHzZpw

Kemendagri Fasilitasi Selesaikan Batas Daerah Guna Kemudahan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200302_100815_copy_800x600-1.jpg" alt="Kapolres Keerom AKBP Joko Mujiono. Evarukdijati" width="100%">
<figcaption>Kapolres Keerom AKBP Joko Mujiono. Evarukdijati</figcaption>
</figure> JawaPos.com–Bentrok antarwarga yang terjadi di kampung Ifia-fia, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom. Peristiwa itu menyebabkan satu orang meninggal.  ”Memang benar dalam pertikaian antarkampung menyebabkan YB, 37, meninggal akibat luka panah yang diderita korban,” kata Kapolres Keerom AKBP Joko Mujiono seperti dilansir dari Antara, Jumat (1/5).  Dia menjelaskan, pertikaian antarwarga itu berawal akibat batas wilayah yang awalnya sudah diselesaikan. Namun, salah satu kelompok diduga masih tidak puas dan menahan alat berat hingga menyebabkan kelompok lain marah dan melakukan penyerangan.  ”Pertikaian antarwarga itu terjadi pada Kamis (30/4) hingga menyebabkan delapan orang mengalami luka-luka akibat terkena panah dan senjata tajam,” ujar Joko Mujiono.  Bahkan, lanjut dia, enam orang di antaranya saat ini masih dirawat di RSUD Kwaingga, Arso dan Puskesmas Arso Kota. Untuk mengantisipasi terjadinya pertikaian susulan, kata dia, saat ini Polda Papua sudah memperbantukan personel Brimob dan Sabhara.  ”Anggota masih berjaga-jaga di sekitar lokasi guna menghindari terjadinya aksi balas dendam,” kata Joko.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

Bentrok Warga, Satu Tewas Kena Panah, Enam Luka Terkena Senjata Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11397_29080_natuna.jpg" alt="Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal" width="100%">
<figcaption>Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia sebagai negara kemaritiman tak terlepas dari sengketa wilayah laut dan kepulauan, termasuk laut Natuna. 16 tahun silam Indonesia sudah kehilangan kedaulatan atas kedua pulau kecil di Laut Sulawesi, yaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang terpaksa kalah dengan Malaysia dalam putusan Mahkamah Internasional.  Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berada di Laut Sulawesi, terletak di timur laut dari Pulau Kalimantan. Jarak antara kedua pulau tersebut berkisar sekitar 15,5 mil laut. Koordinat dari Pulau Ligitan terletak pada 4˚09’ Lintang Utara dan 118˚ 53’ Bujur Timur, sementara koordinat Pulau Sipadan terletak pada 4˚06’ Lintang Utara dan 118˚ 37’ Bujur Timur. Pulau Sipadan memiliki luas yang sedikit lebih besar daripada Pulau Ligitan.  Sengketa kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan mencuat pada tahun 1969 ketika kedua negara mendiskusikan delimitasi landas kontinen kedua negara.  Untuk menghadapi Malaysia, Indonesia mengajukan tiga argumentasi. Dua argumentasi disampaikan secara tertulis, dan satu argumentasi alternatif diajukan ketika oral pleadings.  Mahkamah Internasional menggunakan analisis terhadap klaim effective occupation dan berkesimpulan bahwa klaim yang diajukan oleh Malaysia lebih menunjukkan bukti adanya effective administration atas kedua pulau tersebut dibandingkan klaim yang diajukan oleh Indonesia. Secara khusus ditegaskan bahwa effective occupation harus memiliki karakteristik legislatif dan pengaturan.  Lain halnya dengan sengketa Ligitan dan Sipadan, sengketa Laut Natuna oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) diklaim secara historis bahwa para nelayan Tiongkok telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.  Namun hal tersebut ditolak oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia bahwa argumen tersebut telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah “relevant waters” yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.  Indonesia Mendesak RRT untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRT di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan RRT sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apa pun tentang delimitasi batas maritim.  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada akhir pekan mengatakan, Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line China atas daerah perairan Natuna. Nama Laut Tiongkok Selatan sering dilekatkan kepada klaim nine-dash line milik Tiongkok yang melampaui wilayah beberapa negara. Nine-dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim Tiongkok mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna.  Retno menekankan, datangnya kapal coast guard tersebut tetaplah sebuah pelanggaran Tiongkok terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982. Maka, sebagai pihak yang turut serta dalam perjanjian tersebut, Tiongkok harus menghormati dalam kesepakatan Unclos 1982.  “Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui Unclos 1982," ujarnya.  Selain itu, pemerintah juga akan melindungi kapal-kapal ikan Indonesia di Laut Natuna untuk melakukan kegiatan penangkapan hasil laut dan pengambangan di perairan Natuna, karena merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agung Tri Prasetyo mengatakan, pelanggaran RRT tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi khusus keamanan laut (rakorsus kamla).  “Pelanggaran RRT ini telah dibahas di rakorsus kamla yang dipimpin polhukam. Artinya KKP sejalan dengan apa yang disepakati dalam rapat tersebut,” ujarnya kepada Jawapos.com seperti di beritakan Minggu (5/1).  Sementara lanjutnya, telah disebutkan juga oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah Indonesia akan meningkatkan intensitas patroli di wilayah tersebut. Sebab Tiongkok telah melakukan pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).  Mahfud MD menegaskan bahwa China melakukan pelanggaran batas wilayah RI di Laut Natuna. "Indonesia pun akan meningkatkan intensitas patroli di wilayah tersebut,” tuturnya.  Saat ini pihak KKP telah menyediakan kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono dalam memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara.  Mengutip keterangan tertulus dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna hari ini.  “Kita lihat saja kedepannya,” tutupnya.

Setelah Ligitan Dan Sipadan, Bagaimana Mempertahankan Laut Natuna?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/inilah-negara-negara-yang-punya-sengketa-wilayah-dengan-indonesia_m_144237.jpeg" alt="Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia." width="100%">
<figcaption>Deputi Kedaulatan Maritin Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno saat menjelaskan bagian peta terbaru Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyak batas wilayah teritori Indonesia yang masih belum menemui kesepakatan antara negara tetangga&lrm;. Proses perundingan dengan negara sahabat sampai saat ini juga terus dilakukan oleh pemerintah. Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, ada banyak wilayah yang masih dalam proses perundingan dengan negara lain, &lrm;seperti di Zona Tangka Ekslusif (ZTE) India dengan Indonesia, ZTE Thailand dengan Indonesia, ZTE Malaysia dengan Indonesia, ZTE Vietnam dengan Indonesia, kemudian laut teritorial ZTE batas kontinen dengan Malaysia, batas kontinen di Filipina tepatnya di Laut Sulawesi. "Jadi itu yang belum selesai negosiasinya dengan negara lewat bilateral. Jadi pemerintah tidak pakai nama wilayah sengketa, tapi wilayah yang dalam proses perundingan," ujar Arif kepada JawaPos.com di Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (14/7). Sementara, ungkap Arif, di wilayah-wilayah yang masih proses perundingan juga terus dilakukan patroli keamanan oleh TNI AL. Sehingga TNI AL memastikan tidak boleh ada kapal dari &lrm;negara tetangga yang memasuki wilayah yang sedang dalam proses negosiasi tersebut. "Jadi memang ada patroli di kawasan perbatasan yang masih proses perundingan," katanya. Dalam proese perundingan tersebut, tutur Arif, pemerintah tidak bisa menjamin di tahun 2017 ini bisa selesai. Namun yang jelas pemerintah terus melakukan perundingan mengenai batas wilayah teritori Indonesia. (cr2/JPG)

Inilah Negara-Negara yang Punya Sengketa Wilayah dengan Indonesia