<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/17/FOTXfsxw5XPwC6eAuTWpTFjhZ0J9bOuNgDnOWk87-1-3512690314.jpg" alt="Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). (YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). (YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sengketa terkait status kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sempat menyita perhatian publik. Perebutan empat pulau itu akhirnya diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keempat pulau yang menjadi rebutan itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Presiden Prabowo memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan milik Provinsi Aceh. Keputusan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). Ratas itu dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan bahwa keempat pulau tersebut merupakan milik Provinsi Aceh. Di tengah polemik status kepemilikan empat pulau itu beredar surat terbuka dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang ditujukan kepada Presiden Prabowo di media sosial. Surat terbuka itu berjudul "Pulau Kami, Harga Diri Kami!" Terkait beredarnya surat itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan (dapil) Aceh, Nasir Djamil, memastikan bahwa surat tersebut tidak benar alias hoaks. "Setahu itu hoax," kata Nasir dalam pesan singkat kepada JawaPos.com, Kamis (19/6). Berikut isi surat terbuka Gubernur Aceh yang beredar di media sosial: "Pulau Kami, Harga Diri Kami!" **** Bapak Presiden yang saya hormati, H.Prabowo Subianto - sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar Republik. Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekadar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan Bapak, tetapi kini dipertemukan oleh jalan damai dan persatuan. Barangkali tak banyak pemimpin republik ini&nbsp;yang memahami Aceh sedalam Bapak. Dahulu, kita pernah berdiri di dua sisi berbeda dari sejarah. Saya di hutan-hutan Aceh, memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak-hak rakyat kami. Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari militer Indonesia, menjaga kedaulatan negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang getir, di tengah darah dan air mata rakyat Aceh. Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu. tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai. Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan politik saya kepada Bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa Bapak dapat dipercaya. Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan Bapak. Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri di belakang Bapak&mdash;hingga hari ini, ketika Bapak memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun kini, luka lama seakan menganga&nbsp;kembali. Empat pulau kami - Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang - telah dialihkan ke Sumatera Utara melalui Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 dan dikukuhkan lagi dengan Kepmendagri 300.2.2-2138 Tahun 2025. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar&nbsp;urusan administratif. Namun bagi kami, orang Aceh, tanah adalah kehormatan. Harga diri kami. Keempat pulau itu bagian dari sejarah kami sejak masa Kesultanan Aceh. Sejak 1965, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh telah menetapkan pengelolaannya melalui SK No. 125/IA/1965. Bahkan dalam masa damai, kami membangun mushalla, rumah singgah nelayan, hingga patok-patok batas yang sah. Sejak 2018, kami telah berulang kali mengajukan keberatan resmi kepada pusat. Surat demi surat kami kirimkan. Data kami lengkapi. Namun semua seolah hilang dalam riuh rendah birokrasi. Bapak Presiden, Saya menulis bukan dalam semangat permusuhan. Tidak. Saya menulis sebagai saudara lama Bapak. Kita pernah bertempur, kini berjalan dalam satu barisan. Saya percaya, dalam hati seorang prajurit seperti Bapak, kehormatan wilayah dan keadilan rakyat adalah sesuatu yang suci. Izinkan kami memohon: Bukalah kembali proses verifikasi. Hadirkan kembali dialog yang adil. Kembalikan keempat pulau itu dalam pelukan Aceh &mdash; bukan semata demi memperluas wilayah, tetapi demi menegakkan keadilan sejarah dan menjaga kehormatan rakyat kami yang telah setia menjaga perdamaian. Bapak Presiden, Aceh tidak meminta lebih dari yang seharusnya. Kami hanya ingin agar luka yang telah kita jahit bersama tidak kembali robek oleh ketidakadilan yang bisa kita cegah. Sebab saya percaya, seperti halnya prajurit memegang sumpah setianya, Bapak akan menjaga keutuhan rasa keadilan negeri ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan kepada Bapak dalam memimpin negeri besar ini dengan kebijaksanaan dan keadilan. Hormat saya, Muzakir Manaf (Mualem) Gubernur Aceh ****

Surat terbuka Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada Presiden Prabowo terkait kepemilikan pulau, dinyatakan hoaks oleh anggota DPR.

Heboh Surat Terbuka Gubernur Muzakir Manaf ke Presiden Prabowo, Anggota DPR Asal Aceh Sebut Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/LaqIkAYDeWCzJEMAfCjfT3PbqnlAEwGDJWAwVBbD-2590770608.jpg" alt="Peta empat pulau di Provinsi Aceh yang sempat memicu polemik karena dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peta empat pulau di Provinsi Aceh yang sempat memicu polemik karena dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sengketa 4 pulau anatara Aceh dan Sumatera Utara telah selesai. Presiden Prabowo Subianto telah turun tangan langsung menangani kasus ini. Keempat pulau tersebut diputuhkan dikelola oleh Aceh. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, pendekatan yang diambil Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan dialogis dan persuasif. Sengketa diselesaikan secara bijak berdasarkan pertimbangan berbagai aspek. &ldquo;Secara personal, Presiden Prabowo menunjukkan kualitas kepemimpinannya yang dialogis&ndash;persuasif dengan mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pemprov Sumatera Utara untuk diberikan kepada NAD,&rdquo; ujar Agung di Jakarta, Rabu (18/6). Empat pulau yang dimaksud yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden dalam rapat terbatas daring dari Singapura, dan didasarkan pada laporan menyeluruh Kementerian Dalam Negeri serta data pendukung lain. &ldquo;Secara institusional, lembaga kepresidenan dan Kabinet Merah Putih menunjukan pendekatan berbeda dibanding masa lalu yang cenderung top-down. Kali ini, ruang partisipasi dan emansipatorik dibuka seluas-luasnya sehingga Presiden menjadi lebih utuh dalam memahami dan memutuskan persoalan yang dihadapi,&rdquo; imbuhnya. Dari sengketa ini dianggap berhasil meciptakan preseden yang baik dalam pengelolaan pemerintahan. Sehingga, diharapkan bisa menjadi contoh bagi penyelesaian konflik-konflik lainnya. &ldquo;Bingkai NKRI dan persatuan bangsa menjadi landasan penyelesaian sengketa. Sepelik apa pun dinamika relasi pusat-daerah, sesungguhnya selalu ada solusi&mdash;selama ada political will dari masing-masing aktor yang bersengketa untuk menjaga soliditas kolektif bangsa ini secara konsisten,&rdquo; pungkas Agung.

Agung Baskoro menilai, pendekatan yang diambil Presiden mencerminkan gaya kepemimpinan dialogis dan persuasif.

Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut Selesai, Pakar Nilai Presiden Prabowo Pakai Pendekatan Berbeda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/y0u927qHAfyI08lnzUhVY7FjQhXw2556iCaajVfp-438683246.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto ditemani Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat melakukan konferensi video dari Rusia saat menggelar ratas 4 pulau. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto ditemani Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat melakukan konferensi video dari Rusia saat menggelar ratas 4 pulau. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau yang bersengketa resmi masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh. Empat pulau itu antara lain Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek. Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengungkap detik-detik Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sebelumnya masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Menurutnya, Presiden Prabowo menyempatkan melakukan rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video yang dilakukan saat melakukan lawatan ke Rusia, pada Selasa (17/6). Rapat terbatas itu dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dari Istana Kepresidenan Jakarta. &ldquo;Berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, Presiden Prabowo pun secara resmi memutuskan bahwa keempat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek, secara administratif masuk wilayah administratif Provinsi Aceh,&rdquo; kata Teddy dalam unggahan pada media sosial Instagram Seskab, Rabu (18/6). Menurutnya, Presiden Prabowo dalam arahannya meminta agar keputusan empat pulau yang resmi masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh untuk segera diumumkan. Presiden Prabowo tak menginginkan polemik kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumut terus menjadi perbincangan. &ldquo;Segera saja diumumkan ke masyarakat supaya nggak jadi bahan untuk bikin ramai lagi,&rdquo; ucap Prabowo menambahkan. Sebelumnya, Pemerintah secara tegas telah memutuskan bahwa empat pulau yang menjadi rebutan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau yang bersengketa antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Keputusan itu juga disampaikan dihadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). "Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh," ucap Prasetyo Hadi dalam konferensi pers. Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat terbatas (ratas) menyikapi polemik kepemilikan empat pulau. Dalam ratas tersebut turut membahas dan meninjau ulang dokumen-dokumen soal batas wilayah. "Dokumen-dokumen dari Provinsi Aceh, kemudian ada yang dimiliki dokumen Setneg, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri," ujar Prasetyo. Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri perdebatan terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sebab, belakangan ini kepemilikan empat pulau itu menyita perhatian publik. "Kita harapkan ini mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat," pungkasnya. &nbsp;

Empat pulau yang bersengketa kini resmi menjadi bagian dari Provinsi Aceh setelah keputusan Presiden Prabowo saat di Rusia.

Seskab Teddy Ungkap Presiden Prabowo Sempatkan Gelar Ratas 4 Pulau saat Kunjungan Kerja ke Rusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/sengketa-4-pulau-aceh-sumut-1749802709612_169-3640632670-566710033.jpeg" alt="Sengketa 4 pulau antara aceh dan sumut. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sengketa 4 pulau antara aceh dan sumut. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah tengah menyelesaikan sengketa 4 pulau yang berada di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Kasus ini bahkan telah diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dievaluasi. &nbsp; Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna mendukung keputusan Presiden Prabowo&nbsp;untuk mengevaluasi 4 pulau tersebut. Sehingga, kasus ini segera tuntas. "Empat pulau yang kini masuk wilayah Sumut itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Kecil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung klaim Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri, yang terbit pada 25 April 2025," ujar Henry, Senin (16/6). Keempat pulau ini&nbsp;menjadi titik sengketa antara&nbsp;Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan&nbsp;Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini penting segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik. "Masing-masing pihak mengklaim keempat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administratifnya. Hal ini menimbulkan risiko konflik horizontal, kerancuan tata kelola, dan ketidakpastian hukum," imbuhnya. Menurut Guru Besar Unissula Semarang ini, berdasarkan Analisis Hukum dan Konstitusional Perjanjian Helsinki 2005 yang diimplementasikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar yuridis bahwa Aceh memiliki kewenangan khusus atas wilayahnya, termasuk pengelolaan pulau-pulau kecil di perairan wilayahnya. "Berdasarkan Pasal 4 dan 7 UUPA, Aceh memiliki hak atas daratan, kepulauan, dan laut hingga 12 mil,"&nbsp;jelasnya. "Empat pulau yang disengketakan secara historis telah menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana diakui dalam kerangka MoU Helsinki, meskipun secara geografis lebih dekat ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara,"&nbsp;lanjutnya. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap Kepmendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah tersebut. Pemerintah pusat perlu melakukan klarifikasi publik dan konsultasi ulang dengan Pemerintah Aceh sesuai prinsip otonomi khusus. &nbsp;

Keputusan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi 4 pulau tersebut sudah benar. Sehingga, kasus ini segera tuntas.

Cegah Konflik Terjadi, Presiden Prabowo Diminta Segera Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/R1pBCsDCvJUUMYpFjhrMZLUFaOmXA21WE26d1UwI-2603157356.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan setiap aspirasi dan historis dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini setelah Presiden Prabowo memutuskan untuk mengambil alih perebutan empat pulau, di antaranya Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, meyakini bukan persoalan sulit bagi Presiden Prabowo dalam menyelesaikan persoalan itu. Mengingat, polemik kepemilikan keempat pulau itu tidak bersengketa dengan negara lain. "Ini seharusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala dingin, dengan cara yang baik, karena kita berdialog, berdiskusi dengan sesama anak bangsa," kata Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6). "Ini tentu Presiden akan mengambil keputusan secepatnya, dengan mempertimbangkan aspirasi maupun sifat historis proses administrasi yang sudah dijalankan," sambungnya. Hasan menjelaskan, sengketa kepemilikan pulau itu masih dalam batas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah pusat sebagai pemegang wilayah tertinggi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lebih lanjut, Hasan menegaskan terdapat perbedaan aspirasi yang menimbulkan sengketa kepemilikan terhadap empat pulau tersebut. Karena itu, Presiden Prabowo dipastikan akan segera menyelesaikan polemik tersebut. "Karena ini sama kita, kan kita tidak bersengketa dengan pihak luar, dengan negara lain. Ini kira-kira ada aspirasi yang berbeda antara dua daerah dalam NKRI. Tentu sesuai dengan aturan main, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden mengambil alih langsung, dan dijanjikan secepatnya untuk diselesaikan," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto akan pertimbangkan aspirasi dalam menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.

Presiden Prabowo Pertimbangkan Setiap Aspirasi dan Historis Selesaikan Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Istana: Seharusnya Tak Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/15/sengketa-4-pulau-aceh-sumut-1749802709612_169-3640632670-566710033.jpeg" alt="Sengketa 4 pulau antara aceh dan sumut. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sengketa 4 pulau antara aceh dan sumut. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Polemik sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), tengah menjadi perhatian publik. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan penetapan batas wilayah seharusnya diatur dengan Undang-Undang (UU) agar tidak ada konflik berkepanjangan. "Ke depan, memang lebih memadai dari aspek konstitusional agar pengaturan mengenai batas wilayah diatur dan ditetapkan melalui undang-undang,&rdquo; kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Senin (16/6). Pengalihan status empat pulau yang kemudian ditetapkan masuk ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) yang terbit pada 25 April 2025. Empat pulau yang dipersengketakan itu di antaranya, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pulau ini sebelumnya berada dalam administratif Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. &ldquo;Karena nyatanya batas wilayah menyangkut imajinasi bangsa dan daerah tentang sejarahnya, budayanya, masa depannya dan lain sebagainya,&rdquo; lanjut Irawan. Selain perlunya kehadiran UU khusus batas wilayah, Irawan juga menekankan diperlukan penyesuaian dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Serta, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017 yang merupakan pedoman penegasan batas wilayah. "PP tentang penyelesaian sengketa wilayah dan Permendagri mengenai penetapan batas daerah harus kita dorong juga untuk direvisi guna mengantisipasi kasus seperti ini terjadi lagi di kemudian hari,&rdquo; tegas Irawan. Meski di media sosial masalah sengketa wilayah ini menimbulkan kontroversi, Irawan menilai polemik tersebut tidak akan menyebabkan disintegrasi seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. &ldquo;Tidak akan ada disintegrasi. Kita sudah terikat perasaan (common soul) sebagai suatu bangsa dari Sabang sampai Merauke," paparnya. Lebih lanjut, ia tak menampik saat ini Komisi II DPR belum mengklarifikasi persoalan ini kepada Mendagri Tito Karnavian. Mengingat saat ini DPR tengah dalam masa reses, sehingga belum ada rapat kerja dengan mitra-mitra pemerintah. "Kalau masa sidang, Kemendagri selalu mengkomunikasikan dan menjelaskan hal-hal yang sifatnya strategis dan signifikan ke Komisi II," pungkasnya.

Komisi II DPR mendorong revisi PP dan Permendagri untuk mengatur batas wilayah secara lebih jelas, mengantisipasi sengketa serupa terulang.

Antisipasi Polemik Seperti Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Komisi II DPR Dorong Revisi PP dan Permendagri