<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp;
<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/IMG_4745-842580125.jpeg" alt="Presiden Amerika Serikat Donald Trump." width="100%">
<figcaption>Presiden Amerika Serikat Donald Trump.</figcaption>
</figure>
&nbsp;JawaPos.com - Senat AS menolak rancangan resolusi yang membatasi kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Rancangan yang diinisiasi Partai Demokrat tersebut didukung 47 senator dan ditentang 53 lainnya, sehingga kebijakan Trump serang Iran pun gagal dicegah.
Dilansir dari Antara, Kamis (5/3), Rand Paul dari Kentucky menjadi satu-satunya senator Partai Republik yang mendukung resolusi itu, sementara John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya senator Partai Demokrat yang menolak.
Rancangan resolusi itu akan melarang tindakan militer AS terhadap Iran tanpa persetujuan eksplisit Kongres.&nbsp;Jika presiden terlanjur melibatkan pasukan AS dalam konflik yang tidak disetujui Kongres, ia wajib menghentikannya dalam waktu 30 hari.
Ketentuan tersebut tidak berlaku jika aksi militer dilakukan untuk menangkis ancaman atau serangan langsung terhadap wilayah, warga negara, atau militer AS.
Menyusul serangan AS-Israel terhadap Iran, puluhan senator dari Partai Demokrat mengkritik pemerintah&nbsp;karena dinilai meningkatkan risiko konflik dan mengabaikan persyaratan konstitusi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/internasional/2603040284/balas-serangan-garda-revolusi-iran-bombardir-markas-idf-dan-kemhan-israel">Balas Serangan, Garda Revolusi Iran Bombardir Markas IDF dan Kemhan Israel</a>
Mereka juga menuntut penjelasan mengenai tujuan operasi serta transparansi yang lebih besar di hadapan Kongres dan publik AS.
Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran. Iran kemudian meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tenga

Senat AS menolak rancangan resolusi yang membatasi kewenangan militer Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Rancangan yang diinisiasi Partai Demokrat tersebut didukung 47 senator dan ditentang 53 lainnya

Senat AS Tolak Resolusi untuk Batasi Wewenang Trump dalam Perang Lawan Iran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/images-2022-11-19T021007.710.jpeg" alt="Ilustrasi: Jejaring sosial Twitter terus disorot setelah dimiliki Elon Musk. (Jonathon Spire)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jejaring sosial Twitter terus disorot setelah dimiliki Elon Musk. (Jonathon Spire).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekelompok senator Demokrat Amerika Serikat (AS) telah meminta FTC atau Komisi Dagang Federal AS untuk menginvestigasi Elon Musk. Eksekutif SpaceX dan Tesla itu dianggap lamban penanganannya terhadap privasi dan keamanan pengguna setelah pengambilalihannya atas Twitter.  Dalam sepucuk surat kepada Ketua FTC Lina Khan, para senator mengutip pernyataan peluncuran yang verifikasi berbayar Twitter Blue yang gagal oleh Elon Musk. Diperparah lagi, sejumlah petinggi terkait privasi dan keamanan di Twitter juga banyak yang mengundurkan diri.  Dilansir via Engadget, berdasarkan publikasi yang dipublikasikan secara luas surat perintah pemeriksaan FTC kepada Elon Musk ditandatangani oleh tujuh senator, termasuk Elizabeth Warren, Dianne Feinstein dan Richard Blumenthal.  “Dalam beberapa minggu terakhir, Chief Executive Officer Twitter yang baru, Elon Musk, telah mengambil langkah-langkah mengkhawatirkan yang telah merusak keamanan dan integritas platform,” tulis para senator, mencatat bahwa tindakannya sudah dapat mewakili pelanggaran terhadap keputusan persetujuan FTC.  Berdasarkan ketentuan perjanjian tahun 2011 dengan FTC, Twitter diharuskan meninjau fitur baru untuk potensi masalah privasi dan mengirimkan laporan secara rutin ke FTC. Dalam surat mereka, para senator menulis bahwa FCC harus menyelidiki tindakan Musk dan eksekutif lainnya.  “Kami mendesak Komisi untuk dengan penuh semangat mengawasi keputusan persetujuannya dengan Twitter dan untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau praktik bisnis yang tidak adil atau menipu, termasuk memberikan hukuman perdata dan membebankan tanggung jawab pada masing-masing eksekutif Twitter jika perlu,” lanjut para Senator.  Tidak jelas apakah FTC berencana meluncurkan penyelidikan tersebut dalam waktu dekat atau tidak. Namun demikian, juru bicara FTC mengatakan pekan lalu bahwa agensi tersebut 'melacak perkembangan terkini di Twitter dengan keprihatinan yang mendalam'.

Bikin Kacau Usai Pimpin Twitter, Senat AS Minta FTC Selidiki Elon Musk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/6_senat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu per satu janji Presiden Amerika Serikat Joe Biden terpenuhi. Kali ini anggaran bantuan Covid-19 yang diusulkannya telah disetujui Senat AS. Besarannya mencapai USD 1,9 triliun atau setara Rp 27,34 kuadriliun. Itu adalah paket bantuan terbesar kedua sepanjang sejarah AS.  ’’Saya menjanjikan kepada rakyat AS bahwa bantuan akan datang. Kini dapat saya katakan bahwa kita telah mengambil satu langkah besar untuk memenuhi janji itu,’’ ujar Biden setelah senat memberikan persetujuan.  Meloloskan anggaran itu tidak mudah. Pembahasannya dilakukan maraton selama 27 jam sebelum voting digelar Sabtu (6/3). Demokrat nyaris kalah karena salah satu senator mereka yang paling konservatif, Joe Manchin, sempat ingin berpaling. Rapat tertunda 10 jam agar Demokrat bisa merayu Manchin. Biden sampai harus meneleponnya. Berbagai penyesuaian dibuat agar senator 73 tahun itu memberikan dukungan. Salah satunya dengan menyesuaikan asuransi mingguan untuk penganggur. Dari USD 400 (Rp 5,7 juta) ke USD 300 (Rp 4,3 juta) dan berbagai penyesuaian lainnya.  Demokrat hanya memiliki 48 suara di senat plus 2 suara independen yang mendukung mereka. Republik memiliki 50 suara. Dengan perolehan kursi yang sama banyak, Demokrat memang tidak bisa kehilangan satu suara pun. Hasil voting menunjukkan, 50 senator menerima dan 49 menolak. Artinya, hampir seluruh senator Republik menolak anggaran bantuan Covid-19 tersebut.  ’’Ini jelas tidak mudah. Ini tidak selalu mulus. Tapi, ini sangat dibutuhkan,’’ jelas presiden ke-46 AS itu seperti dikutip Agence France-Presse. Rancangan undang-undang (RUU) itu akan dikembalikan ke House of Representative. Lembaga setara DPR tersebut akan membahas sekali lagi mulai Selasa (9/3) sebelum ditandatangani Biden awal pekan depan. Prosesnya diprediksi lebih mudah karena Demokrat berkuasa di DPR.  Bagi Partai Demokrat, lolosnya bantuan itu adalah kemenangan tersendiri. Sebab, mereka menorehkan prestasi dalam penanggulangan Covid-19. Baik itu melalui percepatan vaksinasi, kebijakan pencegahan penularan, maupun anggaran bantuan. Pandemi Covid-19 telah merenggut lebih dari 500 ribu nyawa dan membuat perekonomian AS memburuk.  ’’RUU itu akan memberikan bantuan kepada lebih banyak orang daripada yang telah dilakukan pemerintah federal dalam beberapa dekade,’’ tegas senator Demokrat Chuck Schumer.  Dalam RUU Bantuan Covid-19 itu, ada bantuan USD 350 miliar (Rp 5,03 kuadriliun) untuk negara bagian dan pemerintah lokal serta USD 130 miliar (Rp 1,8 kuadriliun) untuk sekolah-sekolah. Selain itu, ada anggaran USD 49 miliar (Rp 705,1 triliun) untuk pengetesan, pelacakan, dan penelitian terkait Covid-19. Lalu, USD 14 miliar (Rp 201,47 triliun) untuk distribusi vaksin.  Menteri Keuangan Janet Yellen menyambut baik keputusan senat. Menurut dia, tanpa stimulus itu, mungkin dibutuhkan waktu dua tahun bagi perekonomian AS untuk kembali ke masa sebelum pandemi.

Senat AS Setujui Dana Bantuan Covid-19 Sebesar Rp 27,34 Kuadriliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/000_1Q7843.jpg" alt="US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on March 26, 2020, in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)" width="100%">
<figcaption>US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, COVID-19, in the Brady Briefing Room at the White House on March 26, 2020, in Washington, DC. (Photo by JIM WATSON / AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Donald Trump tak bisa menghindar. Sidang pemakzulan mantan presiden Amerika Serikat itu resmi digelar Selasa (9/2) setelah kedua pihak sepakat. Yaitu, memberikan masing-masing pihak waktu selama 16 jam untuk memaparkan argumennya.  Itu adalah pemakzulannya yang kedua. Trump menjadi satu-satunya presiden AS yang menjalani sidang pemakzulan setelah lengser. Banyak yang berpendapat bahwa Trump bakal lolos sekali lagi. Sebab, mayoritas politisi Republik masih mendukungnya. Para loyalisnya bahkan optimistis dia bakal terpilih lagi saat pemilu nanti.  ”Partai itu miliknya (Trump, Red). Bukan yang lain,” ujar anggota Kongres dari Colorado Marjorie Taylor-Greene beberapa waktu lalu. Politikus Republik itu merupakan salah seorang pendukung Trump.  Agence France-Presse mengungkapkan bahwa sidang berlangsung pukul 13.00 waktu AS atau hari ini pukul 01.00 WIB. Seluruh anggota senat yang berjumlah 100 orang akan bertindak sebagai juri. Agenda hari pertama adalah debat dan voting untuk mengetahui apakah memakzulkan mantan presiden sesuai dengan konstitusi atau tidak. Agenda tersebut diperkirakan berlangsung selama empat jam.  ”Sidang ini adalah tentang senator mana yang mau mengambil sikap atas perbuatan Trump dan mana yang ingin mengatakan bahwa itu adalah new okay,” cuit sejarawan dan profesor dari Princeton University Julian Zelizer seperti dikutip The Straits Times. Istilah itu dibuat Zelizer sebagai pelesetan dari new normal.  Demokrat mengajukan pemakzulan karena menilai Trump memiliki peran penting dalam kerusuhan di Gedung Capitol 6 Januari lalu. Saat itu, kongres tengah menghitung suara elektoral untuk meresmikan kemenangan Joe Biden.  Massa pendukung Trump merangsek masuk dan melakukan perusakan serta pengepungan. Seperti Trump, mereka yakin terjadi kecurangan masif di pilpres AS meski tidak punya bukti konkret. Lima orang tewas dalam insiden yang mencoreng wajah demokrasi di AS tersebut.  Paparan argumen dari pihak Trump maupun manajer pemakzulan akan dimulai hari ini. Karena masing-masing mendapatkan jatah 16 jam, proses adu argumen itu diperkirakan berlangsung selama dua hari. Senator lantas akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing pihak.  Jika ada yang ingin menghadirkan saksi, bakal dilakukan voting untuk mencari tahu suara mayoritas. Trump sudah menyatakan diri menolak untuk hadir sebagai saksi.  Jika nanti senat sepakat bahwa Trump bersalah, suami Melania itu bakal dilarang untuk menduduki jabatan publik. Tapi, sepertinya itu bakal sulit. Dibutuhkan dua pertiga dukungan untuk memakzulkan Trump. Artinya, dibutuhkan 17 senator Republik yang mau bergabung dengan 50 senator Demokrat.  Tim pemakzulan yang dipimpin Jamie Raskin menegaskan bahwa mereka mengantongi banyak bukti. Menurut mereka, tindakan pemberontakan Trump dan mengganggu transfer kekuasaan secara damai adalah kejahatan konstitusional paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh seorang presiden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1nSmQ2QUzvU

Bukan Lagi Presiden, Senat Tetap Gelar Sidang Pemakzulan Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Raphael-Warnock-Axios.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Republik di ambang kekalahan. Hasil penghitungan sementara pemilihan putaran kedua senator di Negara Bagian Georgia membawa dua kandidat Demokrat memimpin. Jika bertahan, Demokrat bakal meruntuhkan dominasi Republik dengan memimpin lembaga eksekutif dan legislatif Amerika Serikat.  Kemenangan pertama sudah dipastikan oleh beberapa media kepada kandidat Demokrat Raphael Warnock. Pastor dari Ebenezer Baptist Church di Atlanta itu memimpin 53.430 suara atas rivalnya, Kelly Loeffler.  ”Saya berjanji malam ini. Saya akan menjadi senator yang bekerja untuk warga Georgia,” ungkap Warnock dalam pidato daring seperti yang dilansir Agence France-Presse.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/kutuk-rusuh-di-gedung-capitol-as-bush-dan-obama-muak-dan-memalukan/">Kutuk Rusuh di Gedung Capitol AS, Bush dan Obama: Muak dan Memalukan!</a>  Kandidat Demokrat lainnya, Jon Ossoff, juga memimpin perolehan suara dibandingkan David Perdue. Namun, selisihnya terlalu sempit, yakni 16.370 suara. Karena itu, media belum mengklaim Ossoff pemenang meski pakar menyatakan sangat mungkin hasil tak akan berubah. Sebab, suara yang belum dihitung berasal dari Atlanta yang notabene daerah simpatisan Demokrat.  Sebenarnya, Perdue dan Loeffler punya peluang besar untuk mempertahankan dominasi Republik di Georgia. Perdue unggul 88 ribu suara dibandingkan Ossoff pada pemilu 3 November lalu. Namun, Loeffler melalui pemilu khusus kalah oleh Warnock. Jika suara Loeffler digabung dengan Doug Collins, kandidat Republik lainnya, Republik unggul.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/pendukung-trump-rusuh-di-gedung-capitol-4-tewas-perempuan-ditembak/">Pendukung Trump Rusuh di Gedung Capitol, 4 Tewas, Perempuan Ditembak</a>  ”Yang terjadi adalah popularitas Perdue dan Loeffler dipangkas dari dua sisi. Yakni, dana kampanye Demokrat yang besar dan Trump,” ungkap Heath Garrett, manajer kampanye untuk mantan senator Johnny Isakson, kepada CNN.  Banyak pakar menilai bahwa sikap Trump pascapemilu justru mengakibatkan popularitas kandidat menurun. Pertama, suami Melania itu bersikeras bahwa pemilu sudah dimanipulasi. Sikap tersebut membuat sebagian simpatisan Republik merasa percuma untuk datang mencoblos.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/tak-akui-kekalahan-sejumlah-klaim-trump-dan-pendukungnya-bikin-gaduh/">Tak Akui Kekalahan, Sejumlah Klaim Trump dan Pendukungnya Bikin Gaduh</a>  Kedua, sang taipan saat ini sedang membelah partai Republik. Hal tersebut membuat Republik yang moderat menghindari Loeffler dan Perdue. Sebab, mereka berkali-kali menunjukkan loyalitas kepada Trump.  ”Jika koalisi Anda bergantung pada satu orang (<a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a>, Red) untuk meraih suara, ada risiko Anda tak dipilih saat nama orang tersebut tak ada dalam surat suara yang sama,” papar Dave Wasserman, pakar politik dari Cook Political Report.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1abfUf67AMA

Senator Demokrat Pimpin Perolehan Suara Senat AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/000_8UJ3N7.jpg" alt="Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi diktator jika dia kembali menjadi presiden AS." width="100%">
<figcaption>Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak akan menjadi diktator jika dia kembali menjadi presiden AS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden AS <a href="https://www.jawapos.com/tag/donald-trump/">Donald Trump</a> dan pendukungnya masih bersikeras tak mau mengakui kekalahan jelang pelantikan presiden AS terpilih Joe Biden. Trump dan pendukungnya telah membuat banyak klaim baru yang tidak berdasar salah satunya di negara bagian Georgia.  Seperti diketahui, Partai Demokrat kemungkinan besar akan memenangkan kedua kursi dan mengendalikan Senat AS. Biden sendiri berasal dari Demokrat. Tek pelak, Trump semakin gencar dalam membuat klaim yang intinya menolak hasil pemilu. Dilansir dari <a href="https://www.bbc.com/news/55561877">BBC</a>, Kamis (7/1), ada beberapa klaim Trump dan pendukungnya yang membuat panas suasana jelang pelantikan Biden.  Klaim Mesin Pemungutan Suara Dominion Berhenti Bekerja  Sejak Pilpres AS pada 3 November 2020, Trump berulang kali membuat tuduhan tak berdasar bahwa mesin pemungutan suara Dominion telah dimanipulasi untuk merekayasa kecurangan pemilihan. Mengacu pada pemungutan suara di Georgia, Trump mengatakan mesin tersebut telah berhenti bekerja di basis Republik selama lebih dari satu jam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/07/01/2021/bentrok-dengan-aparat-pendukung-donald-trump-serbu-gedung-kongres-as/">Bentrok dengan Aparat, Pendukung Donald Trump Serbu Gedung Kongres AS</a>  Pejabat yang bertanggung jawab atas sistem pemungutan suara Georgia, Gabriel Sterling, mengatakan telah terjadi masalah di satu negara bagian karena kesalahan pemrograman pada kunci keamanan, tetapi itu diselesaikan beberapa jam sebelum presiden memberikan komentarnya. "Itu, suara semua orang akan dilindungi dan dihitung," kata Gabriel Sterling lewat kicauannya.  Menlu negara bagian Georgia Brad Raffensperger juga mengklarifikasi dalam sebuah pernyataan bahwa ada beberapa masalah tetapi mereka tidak menghentikan orang untuk memilih seperti dilaporkan Reuters. "Pemungutan suara tidak pernah berhenti karena para pemilih terus memberikan suara pada surat suara darurat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum Georgia," kata Raffensperger.  Klaim Ditemukan Surat Suara yang Hancur  Sebuah gambar yang telah dibagikan ribuan kali di Twitter dimaksudkan untuk menunjukkan tumpukan surat-suara yang hancur di Georgia pada hari pemilihan. "Tim kami ada di Georgia. Mereka berjalan-jalan sebentar. Mereka menemukan surat suara yang robek di kotak Dell," cuit tim Trump.  Direktur pemilihan Fulton County Richard Barron mengatakan kepada BBC bahwa surat-surat dalam gambar itu jelas bukan surat suara, tetapi limbah dari mesin pembuka surat yang digunakan untuk memotong amplop surat suara. "Kami telah melaporkan klaim serupa tentang dugaan penghancuran surat suara di Georgia sebelumnya," katanya.  Investigasi terhadap penghancuran kertas di Cobb County menyimpulkan bahwa itu adalah bagian dari operasi pembersihan rutin. Dan dokumen yang dibuang bukanlah surat suara yang sebenarnya yang relevan dengan pemilihan atau penghitungan ulang.  Klaim Kabupaten Chatham Berhenti Menghitung Surat Suara  Sejumlah pejabat dan aktivis Republik, termasuk sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany dan pendiri kelompok aktivis konservatif Turning Point USA, mengklaim para pekerja di penghitungan daerah Chatham tiba-tiba berhenti menghitung selama sisa malam penghitungan. Mereka pun mencium praktik permainan curang.  Klaim serupa atas penipuan atau aktivitas mencurigakan dibuat selama penghitungan pemilihan presiden di daerah tersebut, setelah butuh beberapa hari untuk semua surat suara yang tidak hadir dan surat masuk untuk ditabulasi.  Gabriel Sterling, manajer implementasi sistem pemungutan suara Georgia, lewat cuitannya mengatakan penghitungan tidak berhenti begitu saja. Pekerja telah selesai menghitung semua surat suara yang mereka miliki kecuali surat suara yang tidak hadir yang diterima pada hari pemilihan. Ketua dewan pemilihan kabupaten, Tom Mahoney, kemudian mengkonfirmasi bahwa sekitar 3.000 hingga 4.000 surat suara yang tidak hadir pada hari pemilihan tersisa sudah dihitung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1abfUf67AMA

Tak Akui Kekalahan, Sejumlah Klaim Trump dan Pendukungnya Bikin Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/37_georgia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan presiden terpilih Joe Biden punya destinasi yang sama pada Senin malam (4/1), yakni Negara Bagian Georgia. Mereka turun ke sana untuk menggalang dukungan menjelang pemilihan putaran kedua senator perwakilan Georgia yang digelar Selasa (5/1) waktu AS.  ”Georgia, semua rakyat sedang memandang kepada kalian. Satu negara bagian bisa menentukan masa depan satu generasi mendatang,” ungkap Biden di Atlanta seperti yang dilansir Associated Press.  Bagi pria yang dilantik 20 Januari mendatang itu, pemilu putaran kedua di Georgia bernilai penting. Kemenangan Raphael Warnock dan Jon Ossoff, wakil Demokrat, bisa memastikan komposisi Senat AS pas 50-50. Jika tidak, kubu Republik bakal memegang mayoritas. Senat yang dikuasai Republik potensial menghambat semua program kerja Biden.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01/01/2021/trump-masih-ngotot-pertahankan-kursi-presiden-coba-peluang-di-kongres/">Trump Masih Ngotot Pertahankan Kursi Presiden, Coba Peluang di Kongres</a>  Memang kinerja Biden juga tak akan lancar meski dua kandidat Demokrat menang. Aturan normal menyatakan, keputusan atas sebuah kebijakan harus mendapatkan 60 persen suara untuk bisa lolos di majelis tinggi Kongres AS.  Namun, setidaknya pada saat genting dan aturan normal tak berlaku, Demokrat bisa memaksa deadlock. Pada akhirnya, Kamala Harris sebagai wakil presiden bisa membuat keputusan. Di AS wakil presiden merangkap sebagai ketua Senat bisa mengambil wewenang atas pembahasan buntu.  ”Dengan memilih Jon dan Raphael, Anda (warga Georgia, Red) bakal membantu semua bangsa mendapatkan vaksin Covid-19 yang diperlukan,” ungkap Biden menurut CNN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/100_georgia_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Presiden AS Donald Trump dalam kampanye senator Partai Republik, Kelly Loeffler (kanan) dan David Perdue (Mandel Ngan/AFP)  Sementara itu, Trump terjun langsung memamerkan dukungan ke kandidat Kelly Loeffler dan David Perdue. Namun, pidatonya lebih banyak bicara soal tudingan kecurangan pemilu. Dia kembali membahas hal-hal yang sudah disampaikan kepada Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger. Percakapan tersebut dinilai pakar hukum bersinggungan dengan penyalahgunaan wewenang.  Padahal, para politikus Republik khawatir isu itu bisa membuat pemilih mengurungkan niat untuk memberikan suara. Tetap saja, Trump bergeming. ”Ketika Anda menang besar dan mereka mencuri (kemenangan, Red) dari kita, jelas saya tidak bisa menerima hal itu,” tegasnya.  Trump masih mengandalkan rencana untuk menolak konfirmasi suara elektoral di Kongres pada Rabu(6/1). Harapannya, penolakan tersebut bisa dipakai sebagai dasar oleh Wakil Presiden AS Mike Pence, pemimpin agenda tersebut, untuk menganulir kemenangan Biden.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Ybh-8HJmecA

Persaingan Demokrat dan Republik, Georgia Jadi Penentu Komposisi Senat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/000_1OP6XM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terbebas dari dakwaan pemakzulan. Dia pun tetap menjabat sebagai presiden dan siap untuk maju dalam Pilpres 2020. Putusan itu dibacakan Senat AS dalam sidang pemakzulan di Senat pada Rabu (5/2) waktu AS. Trump dibebaskan dari seluruh dakwaan pemakzulan.  Bisa dibilang Trump diselamatkan oleh sesama Republikan yang bersatu melindunginya. Peluang untuk periode kedua berada di Gedung Putih semakin besar.  Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah Amerika Serikat yang selamat dalam persidangan pemakzulan di Senat. Sebelumnya, Andrew Johnson (1868) menjadi presiden pertama AS yang menghadapi proses pemakzulan. Dia dimakzulkan oleh DPR AS dan selanjutnya proses pemakzulan dibawa ke Senat. Namun, dalam sidang Senat, Johnson lolos dan dinyatakan tidak bersalah.  Kemudian, presiden kedua AS yang menghadapi pemakzulan adalah Bill Clinton (1998). Dia menghadapi pemakzulan dengan sejumlah tuduhan yakni skandal keuangan, pelecehan seksual, dan perselingkuhan. Terdapat 11 alasan yang menguatkan pemakzulan itu. Selanjutnya pada 11 Desember 1998, DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan untuk Clinton.  Dakwaan-dakwaan itu kemudian dibawa ke Senat AS. Hasilnya, dalam sidang Senat AS pada 12 Februari 1999. Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang Senat. Dia dibebaskan dari dakwaan setelah jumlah suara tidak memenuhi syarat dua pertiga untuk melengserkannya. Clinton tetap menjabat sebagai Presiden AS.  Trump menapaki jejak Johnson dan Clinton. Sebelumnya dia dimakzulkan oleh DPR AS dalam voting yang dilakukan pada Rabu (18/12/2019) malam waktu setempat atau Kamis (19/12/2019) WIB. Pemakzulan itu dipicu dua tuduhan. Pertama, Trump dituding menyalahgunakan wewenang setelah menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump meminta Zelensky menyelidiki kasus yang melibatkan Hunter Biden, anak capres Partai Demokrat Joe Biden. Joe Biden disebut bakal menjadi pesaing kuat Trump pada Pilpres 2020. Trump dituding memanfaatkan dana bantuan AS untuk mengancam Zelensky.  Kedua, Trump dituduh menghalangi proses investigasi pemakzulan yang dilakukan oleh DPR. Sebab, Gedung Putih menahan dokumen penting dan melarang saksi kunci untuk hadir dalam sidang.  Sama halnya dengan Johnson dan Clinton, Trump juga lolos di sidang Senat. Trump dibebaskan dari dua pasal pemakzulan yang disepakati oleh DPR yang dimotori Fraksi Demokrat. Suara untuk menyatakan Trump bersalah jauh dari dua pertiga mayoritas yang diperlukan dalam Senat untuk memecatnya berdasarkan Undang-Undang AS.  Senat memberi suara 52-48 untuk membebaskan Trump dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan terkait pemintaan Trump agar Ukraina memata-matai musuh politiknya Joe Biden. Senator Republikan Mitt Romney bergabung dengan Demokrat dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump. Tak ada suara dari Demokrat untuk membebaskan Trump.  Senat kemudian memberi suara 53-47 untuk melepaskan Trump dari dakwaan menghalangi Kongres, dengan menolak saksi dan dokumen oleh DPR AS. Romney bergabung dengan senator Republik lainnya dalam pemungutan suara untuk melepaskan tuduhan obstruksi. Tak ada senator Demokrat yang memilih melepaskan Trump.  Masing-masing dari dua dakwaan, para senator berdiri di mejanya sendiri untuk memberikan suara satu per satu, dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Jogn Roberts.  Usai pemungutan suara, Trump mengunggah video di akun Twitter pribadinya yang menunjukkan sinyal kampanye Trump untuk pemilihan mendatang dan seterusnya diakhiri dengan "Trump 4EVA". Trump menuturkan dirinya akan segera menyampaikan pidato terkait putusan Senat AS.  Sementara itu, Gedung putih menyambut baik putusan Senat AS yang memilih untuk membebaskan Trump dari proses pemakzulan. "Proses pemakzulan berdasarkan serangkain kebohongan," sebut sekretariat Gedung Putih dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Twitter.  Gedung Putih mengatakan pembebasan Trump dari tuduhan penyalahgunaan kekuasaan merupakan langkah yang benar. "Seperti yang telah kita katakan selama ini, dia tidak bersalah," imbuh pernyataan Gedung Putih.  Pada pengambilan suara Rabu (5/2), waktu AS, Senat membebaskan Trump dari pasal-pasal pemakzulan yang diloloskan Demokrat di DPR AS. Senat AS yang dipimpin Partai Republik memilih Trump tidak bersalah mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan perbandingan perolehan suara 52-48, dan tak bersalah dalam hal menghalangi Kongres dengan perolehan suara 53-47.

Donald Trump Terbebas dari Pemakzulan, Gedung Putih Bersorak Girang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1NU91V.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump sudah sampai ke tahap lanjut. Kamis (16/1) waktu setempat proses pengambilan sumpah anggota Senat sebagai juri dilakukan. Itu juga menandakan bahwa persidangan pemakzulan Trump di Senat resmi dibuka.  Saat Senat bakal membuka sesi sidang dengar pendapat Selasa (21/1) mendatang, Trump berada di Davos, Swiss. ”Saya bakal bertemu para pemimpin bisnis terbesar dunia dan membawa mereka ke sini,” ujar Trump memaparkan rencananya menghadiri Forum Ekonomi Dunia kepada jurnalis.  Presiden ke-45 AS itu sangat yakin anggota Republik di Senat tidak akan berkhianat. Partai Demokrat memang memiliki suara mayoritas di Dewan Perwakilan. Namun di Senat, posisi itu dimiliki Republik.  Tak semua politikus Republik mendukung Trump. Di balik punggungnya, banyak yang menggunjingkan pemimpin 73 tahun itu. Entah tentang kebijakannya ataupun komentar-komentarnya. Namun, di muka umum, mayoritas bersatu mendukung Trump.  Politikus Republik memang tak bisa berbuat banyak. Sebab, jajak pendapat menunjukkan bahwa Trump masih mendapatkan dukungan dari penduduk simpatisan Republik. Hanya 10 persen yang ingin Trump didepak dari posisinya sebagai orang nomor satu di AS. Jika ada anggota Senat Republik yang bermanuver, mereka mungkin harus membayar mahal dan bersiap kehilangan dukungan.  Hampir tidak ada keraguan sama sekali bahwa Ketua Kubu Mayoritas Senat Addison Mitchell McConnell Jr bisa mengondisikan anggotanya. Dari 100 anggota Senat, 53 orang di antaranya adalah Republik.  ”Apa yang dia (Trump) inginkan akan dia dapatkan. Yaitu, untuk dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah, tidak dihukum, dan tidak dilengserkan serta terpilih kembali,” tegas Kellyanne Conway, penasihat Trump, seperti dikutip Agence France Presse.  Trump meyakini bahwa sidang pemakzulan itu akan berjalan cepat. Menurut dia, ini adalah hoaks yang dilakukan Demokrat agar mereka bisa menang pilpres dengan mudah.  Jalan bagi Demokrat untuk menggulingkan Trump memang tak akan semulus di Dewan Perwakilan. Dibutuhkan dua pertiga suara agar pemakzulan bisa terjadi. Suara Demokrat di Senat hanya 45 kursi atau kurang dari separo.  Pejabat di Gedung Putih berharap proses peradilan tidak akan lebih lama dari dua pekan. Mereka seakan mengisyaratkan bahwa McConnell bisa menolak pemanggilan saksi-saksi dan secepatnya melakukan voting yang bakal memenangkan Trump.  Dalam sidang pemakzulan, anggota Senat hanya berfungsi sebagai juri yang akan menentukan putusan akhir. Perwakilan House of Representative bertindak seperti jaksa.  Pasca pengambilan sumpah Kamis, Kepala Komite Intelijen House of Representative Adam Schiff membacakan dakwaan yang ditujukan untuk Trump. Salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan karena menahan bantuan militer untuk Ukraina.

Sidang Pemakzulan Trump Diyakini Cepat, Bisa Kurang dari Dua Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66SS-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bisa dibilang menjadi salah satu tokoh penting sepanjang 2019. Trump dikaitkan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un soal rencana denuklirisasi. Selain itu, Traump juga dikaitkan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, soal perang dagang.  Hanya saja, pada penghujung 2019, tepatnya Rabu (18/12) malam waktu AS atau Kamis (19/12) WIB, Trump membuat heboh dunia internasional. Bahkan, namanya menjadi trending di jagat maya. Tak hanya itu, Trump juga mengukir rekor cuitan di Twitter dalam sehari.  Gara-garanya adalah putusan DPR AS yang diketuai Nancy Pelosi resmi memakzulkan Trump. Dalam sejarah AS, Trump menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan DPR setelah Andrew Johnson (1868) dan Bill Clinton (1998).  Pemakzulan itu dipicu dua tuduhan. Pertama, Trump dituding menyalahgunakan wewenang setelah menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump meminta Zelensky menyelidiki kasus yang melibatkan Hunter Biden, anak capres Partai Demokrat Joe Biden. Joe Biden disebut bakal menjadi pesaing kuat Trump pada Pilpres 2020. Trump dituding memanfaatkan dana bantuan AS untuk mengancam Zelensky.  Kedua, Trump dituduh menghalangi proses investigasi pemakzulan yang dilakukan oleh DPR. Sebab, Gedung Putih menahan dokumen penting dan melarang saksi kunci untuk hadir dalam sidang. Dorongan pemakzulan sangat kuat di DPR AS. Maklum, kursi DPR didominasi Partai Demokrat yang menjadi oposisi pemerintah. Hasil pemungutan suara sesuai dengan peta politik. Sebanyak 435 anggota DPR AS yang didominasi Demokrat, mengikuti voting tersebut. Voting dilakukan dua kali yakni untuk dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres. Dalam dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, hasilnya 230 suara menyatakan Trump memang bersalah. Sedangkan 197 anggota DPR menolak dakwaan tersebut. Sebanyak 8 anggota DPR memilih abstain termasuk satu dari Partai Demokrat yakni Tulsi Gabbard.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/000_1N66MP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, saat memimpin sidang pemakzulan Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)  Pada voting kedua untuk dakwaan menghalangi Kongres, sebanyak 229 anggota DPR menyatakan bahwa Trump memang bersalah. Sementara, hanya 198 suara yang menolak. Dengan hasil itu, disetujuinya dua dakwaan untuk pemakzulan, Trump resmi dimakzulkan. Dia menjadi Presiden AS ketiga dalam sejarah yang dimakzulkan oleh DPR AS.  Dalam sistem politik AS, keputusan DPR memang belum final. Impeachment tersebut harus dibawa ke Senat untuk disidang. Setelah sidang, Senat bakal melakukan voting untuk memutuskan perlu atau tidaknya melengserkan presiden. Jika dukungan terhadap pemakzulan kurang dari dua pertiga total senator (100 kursi), Trump bertahan sebagai presiden AS.  Nah, rencana impeachment diprediksi kandas di Senat. Sebab, Senat justru dikuasai kubu pendukung Trump, Republik. Dari 100 kursi, Republik menguasai 53 kursi dan Demokrat 45 kursi. Dua kursi sisa dipegang anggota independen. Artinya, Demokrat setidaknya harus membuat 20 senator Republik membelot.  ”Dalam sidang di Senat nanti, narasi partisan bakal berlanjut dan Trump sangat mungkin bertahan,” tulis koresponden politik The New Yorker David Rohde.  Pemimpin Kelompok Mayoritas Senat Mitch McConnell sudah lebih dulu menegaskan sikap pihaknya sehari sebelum pemungutan suara. Menurut dia, tak perlu bertindak secara adil. Sebab, sejak awal, pemakzulan merupakan langkah partisan. ”Ini adalah proses politik, bukan proses hukum. Jadi, saya bukan lagi juri yang adil,” tegasnya kepada CNN.  McConnell sudah memprediksi bahwa sidang Senat bakal dimulai awal Januari 2020. Namun, tanggal itu bisa molor jika DPR tak kunjung menyerahkan dokumen.  Respons Trump  Trump sendiri geram usai dirinya resmi dimakzulkan oleh DPR AS dalam voting yang dilakukan pada Rabu (18/12) malam waktu setempat atau Kamis (19/12) WIB. Trump berada di Michigan dan berpidato di depan pendukungnya saat DPR AS melakukan voting untuk memakzulkannya. Dia pun langsung mengecam hasil putusan sidang. Menurutnya, Demokrat yang mendominasi DPR AS telah dibakar kebencian. Bahkan, Trump menyebut DPR AS diisi oleh orang-orang gila. Kecaman ini ditujukan kepada anggota DPR AS dari Demokrat.  “Sementara kami tengah menciptakan lapangan kerja baru dan berjuang untuk rakyat, terutama Michigan, Kongres telah dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan. Lihat apa yang terjadi. Orang-orang ini gila!” tegas Trump. “Pemakzulan sepihak yang tidak berdasarkan hukum ini merupakan upaya bunuh diri Partai Demokrat,” imbuh Trump.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/063_1194791384-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Donald Trump kecam DPR AS (SCOTT OLSON / AFP)  Sementara itu, Gedung Putih atau Kantor Kepresidenan AS mengecam putusan pemakzulan tersebut dan mengatakan sebagai episode politik paling memalukan dalam sejarah AS. “Hari ini menandai kulminasi di DPR dari salah satu episode politik paling memalukan dalam sejarah AS. Tanpa mendapat suara tunggal Republik, dan tanpa menghadirkan bukti kesalahan, Demokrat mendorong pasal tidak sah soal pemakzulan terhadap presiden melalui DPR,” sebut juru bicara Gedung Putih, Stephanie Grisham melalui pernyataan seperti dilansir Reuters.  Gedung Putih juga mengatakan pihaknya yakin bahwa Senat AS akan membuktikan Trump tidak bersalah dalam persidangan setelah DPR sepakat untuk memakzulkannya atas penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.  Dipayungi Sejarah  Trump bisa lolos dari pelengseran di sidang Senat AS nanti. Bukan hanya karena Senat didominasi Republik, tapi Trump dipayungi sejarah. Dua presiden sebelumnya yang dimakzulkan DPR AS, semuanya selamat di Senat. Artinya, mereka tak dilengserkan dari jabatannya sebagai Presiden AS.  Johnson menjadi presiden pertama AS yang menghadapi proses pemakzulan. Dia merupakan presiden ke-17 AS. Proses pemakzulan Johnson dimulai pada 24 Februari 1868. Semua berawal dari keputusannya mencopot Edwin M Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang pada 1868. Keputusan itu melanggar UU di AS karena tanpa izin dari Senat. Johnson sendiri memecat Stanton pada 21 Februari 1868.  DPR AS lantas melakukan sidang dan dalam voting, sebanyak 126 suara memutuskan Johnson bersalah. Setelah itu, proses pemakzulan dibawa ke Senat dan bersidang dari Maret hingga Mei 1868. Pada 16 Mei 1868, Senat gagal untuk menghukum atau melengserkan Johnson dari jabatannya sebagai Presiden AS. Hanya 19 suara yang menyatakan Johnson bersalah, dan 35 suara menyatakan Jonhson tak bersalah. Dibutuhkan mayoritas dua pertiga suara untuk menghukum Johnson.  Sidang pada waktu itu ditunda dan dilakukan sidang berikutnya pada 26 Mei. Tapi, hasilnya tetap sama. Dua pertiga suara tak terpenuhi. Johnson akhirnya tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Presiden hingga berakhir pada 1869.  Presiden kedua AS yang menghadapi pemakzulan adalah Bill Clinton. Dia menghadapi pemakzulan dengan sejumlah tuduhan yakni skandal keuangan, pelecehan seksual, dan perselingkuhan.  Pemakzulan terhadap Clinton dilakukan pada Oktober 1998. Terdapat 11 alasan yang menguatkan pemakzulan itu. Selanjutnya pada 11 Desember 1998, DPR AS menyetujui tiga pasal pemakzulan untuk Clinton yakni tuduhan kebohongan kepada dewan hakim, sumpah palsu dengan menyangkal perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky, dan ketiga menghalangi keadilan. Kemudian pada 19 Desember 1998 Clinton didakwa penyalahgunaan kekuasaan.  Dakwaan-dakwaan itu kemudian dibawa ke Senat AS. Hasilnya, dalam sidang Senat AS pada 12 Februari 1999. Clinton akhirnya lolos setelah melalui sidang Senat. Dia dibebaskan dari dakwaan setelah jumlah suara tidak memenuhi syarat dua pertiga untuk melengserkannya. Clinton tetap menjabat sebagai Presiden AS.

Pemakzulan Donald Trump, Tapaki Jejak Andrew Johnson dan Bill Clinton

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#senat as

Berita Terkini