<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/20250310_210957-1-1286392484.jpg" alt="Gubernur Jakarta Pramono melakukan Safari Ramadhan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta Pramono melakukan Safari Ramadhan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/3). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tempat-tempat ibadah di Jakarta akan mendapatkan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) dari Pemprov Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan, program tersebut akan diberikan kepada seluruh tempat ibadah secara adil. "Saya enggak hafal jumlahnya, tapi BOTI itu harus adil bagi semua agama," ujar Pramono saat Safari Ramadhan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (10/3).&nbsp; Terpisah, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jakarta Mamun Al Ayyubi menjelaskan, pihaknya telah mengajukan penambahan dana BOTI. Dari sebelumnya Rp 1 juta menjadi Rp 1,4 juta untuk masjid dan dari Rp 750 ribu menjadi Rp1 juta untuk mushola tiap bulan. "Insya Allah ya, karena kita belum (disetujui). Ini rencananya Rp 1,4 juta masjidnya, Rp 1 juta untuk mushola," terangnya.&nbsp; Mamun optimistis usulan penambahan anggaran BOTI disetujui oleh Pramono. Sebab, selama masa kampanye,&nbsp;Pramono berjanji ingin meningkatkan kesejahteraan para pengurus tempat ibadah. "Gubernur kita juga janji ingin meningkatkan lah," jelasnya.&nbsp; Lebih lanjut, Mamun menjelaskan, bantuan ini sangat bermanfaat bagi tempat ibadah. Sebab, dana itu dapat membantu tempat ibadah membayar operasional bulanan seperti listrik hingga air.&nbsp; Ia berharap bantuan itu dapat diberikan secepatnya.&nbsp;"Mudah-mudahan lebih cepat ya (penyerahan bantuan) untuk masjid dan mushola ini," imbuhnya.

Tempat-tempat ibadah di Jakarta akan mendapatkan Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) dari Pemprov Jakarta secara adil.

Pastikan Tempat Ibadah di Jakarta Terima Bantuan, Gubernur Pramono: BOTI Harus Adil Untuk Semua Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/25/IMG_0844-2759628356.jpeg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi keterangan soal aktivitas pembelajaran religi bagi siswa agar tetap produktif selama libur Ramadan. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi keterangan soal aktivitas pembelajaran religi bagi siswa agar tetap produktif selama libur Ramadan. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik keputusan tiga menteri terkait libur sekolah di bulan Ramadan. Rangkaian kegiatan religi pun telah dirancang agar para siswa tetap produktif meski libur.&nbsp; "Dispendik akan menyiapkan kegiatan keagamaan dan kebangsaan untuk semua siswa. Tujuannya menguatkan ilmu agama dan menghindari kegiatan negatif ketika libur Ramadan nanti," tuturnya, Sabtu (25/1). Pembelajaran religi yang dirancang nantinya ditujukan bagi semua siswa, baik siswa muslim maupun non muslim. Mereka akan mendapatkan pembelajaran yang sama untuk penguatan keimanan dan ketakwaan. "Jadi bukan yang libur terus di rumah terus, ya. (Siswa) tetap ada kegiatan, apakah itu kegiatan keagamaan. Yang islam bisa ke pondok pesantren, yang Kristen bisa ke gereja, dan lainnya," lanjut Eri. Senada, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, pembelajaran religi untuk siswa muslim akan berlangsung di sekolah atau masjid terdekat sekolah. Sementara bagi siswa beragama lain, pembelajaran religi akan berlangsung di sekolah atau tempat peribadatan agama masing-masing. "Libur sepekan pertama, sebelum, dan waktu Ramadan hingga pasca Ramadan akan diadakan beragam kegiatan pembelajaran keagamaan untuk para siswa di kota Surabaya,&rdquo; ungkap Yusuf. Sebelumnya, pemerintah resmi menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri, tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 M Hijriah/2025. Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan para siswa belajar di rumah selama sepekan pertama bulan Ramadan, yakni 27 Februari&ndash;5 Maret 2025. Sementara pada pekan berikutnya, pembelajaran di sekolah tetap berjalan. "Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan," tertulis di surat edaran, dikutip Sabtu (25/1).&nbsp;

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik keputusan tiga menteri terkait libur sekolah di bulan Ramadan, rancang program bagi siswa.

Libur Ramadhan, Pemkot Surabaya Hadirkan Program Religi untuk Siswa dari Semua Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/Gus-Yahya-491358990.jpg" alt="Gus Yahya, Ketum PBNU buka suara atas Ide Kemenag. (JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Gus Yahya, Ketum PBNU buka suara atas Ide Kemenag. (JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berencana mengubah peran Kantor Urusan Agama (KUA) agar tidak hanya melayani pernikahan umat Islam, tetapi juga semua pemeluk agama lain. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan hal ini dalam sebuah rapat di Jakarta pada Jumat (23/2/2024), menyatakan bahwa KUA akan menjadi pusat pelayanan keagamaan untuk semua agama. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, mendukung kebijakan ini, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan administratif yang tak terhindarkan. "Itu kebutuhan administrasi pemerintahan yang tidak terhindarkan untuk menyatukan data dan administrasi," kata kiai yang karib disapa Gus Yahya itu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional 2024 NU Menurutnya, penting untuk menyatukan data dan administrasi pernikahan untuk semua agama dalam satu sistem terintegrasi. "Sebetulnya kan, pemerintah ini butuh satu administrasi yang terintegrasi. Saya kira sangat masuk akal dan visible kalau KUA dijadikan ujung tombak bagi administrasi pernikahan untuk masyarakat tanpa terkecuali," imbuhnya. Gus Yahya juga menyoroti bahwa langkah ini akan membantu mengurangi kesenjangan antara pemeluk agama Islam dan non-Islam dalam catatan sipil pernikahan, serta akan memaksimalkan fungsi KUA di daerah minoritas Muslim. Dia menambahkan bahwa integrasi fungsi KUA akan membantu memenuhi kebutuhan administratif masyarakat tanpa memandang agama. Menag Yaqut menjelaskan bahwa tujuan dari pengembangan fungsi KUA ini adalah untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses. "Intinya, Kemenag RI berkeinginan menjadikan KUA sebagai pusat layanan semua agama untuk mempermudah masyarakat yang selama ini punya keterbatasan memperoleh akses," ujarnya usai menghadiri Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Award 2024 di Jakarta, pada Kamis (29/2/2024). Dia juga menyatakan perlunya perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan terkait pencatatan nikah. Jika perubahan UU tersebut sulit dilakukan, pemerintah akan mencari solusi alternatif seperti MoU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadikan KUA sebagai pusat pencatatan nikah. "Kalau bisa itu jauh lebih bagus. Namun jika perubahan UU tersebut sulit dilakukan, nanti kita akan menawarkan MoU dengan Kemendagri untuk menjadikan KUA sebagai pusat pecatatan nikah," jelasnya. Meskipun demikian, Gus Yaqut menekankan bahwa layanan KUA tidak hanya terbatas pada pernikahan, tetapi juga akan menyediakan layanan lain untuk umat beragama secara umum. "Tapi intinya, layanan untuk umat beragama itu kan tak hanya pernikahan, banyak layanan lain yang bisa didapatkan umat nanti di KUA," ujarnya.

Penting untuk menyatukan data dan administrasi pernikahan untuk semua agama dalam satu sistem terintegrasi.

PBNU Komentari KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama: Penting Menyatukan Data Pernikahan Semua Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/gusyaqut-4145065194.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Instagram @gusyaqut)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. (Instagram @gusyaqut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas optimis usulan untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pernikahan semua agama bakal mendapatkan dukungan banyak pihak. Usulan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi umat beragama yang ada di Indonesia. "Saya optimislah kalau untuk kebaikan seluruh warga bangsa, kebaikan seluruh umat beragama, mau merevisi undang-undang atau apa pun, orang pasti memberikan dukungan. Usulan ini kan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama," kata Menag Yaqut usai menghadiri rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2). Sebelumnya, ide untuk menjadikan KUA sebagai tempat pernikahan seluruh umat beragama dilontarkan Yaqut Cholil Qoumas saat membuka Rakernas Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta. "Kita ingin menjadikan KUA itu untuk dapat digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama," tutur Menag dalam kesempatan tersebut. "Kementerian Agama itu kan kementerian semua agama, jadi KUA (diharapkan) juga dapat memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam," sambungnya. Dalam menindaklanjuti ide tersebut, mantan Ketua Umum GP Ansor itu sudah meminta jajarannya untuk menelaah cara merealisasikan hal tersebut. "Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow&nbsp;up. Kemarin seluruh dirjen, mulai Dirjen Bimas Islam dan seluruh Dirjen Bimas non-Islam semua sudah ketemu. Mereka sudah mulai bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, semua dibicarakan," jelasnya. Tak hanya itu, sosok yang kerap disapa Gus Yaqut tersebut juga memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan semua stakeholder dalam pengkajian usulan tersebut, termasuk tokoh agama.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas optimis usulan KUA jadi tempat nikah semua agama bakal mendapatkan dukungan banyak pihak.

Usulkan KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Menag Yaqut Optimis Didukung Banyak Pihak

JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan seruan yang berujung perdebatan. Yakni seruan supaya pejabat dalam acara formal cukup menyampaikan salam satu agama saja. Artinya, para pejabat tidak menggunakan salam semua agama. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta perdebatan soal ucapan salam itu disudahi.  Seperti diketahui, jamak dilakukan pejabat menyampaikan salam dari beragam agama. MUI Jawa Timur mengimbau supaya cukup satu salam agama saja yang disampaikan. Jika pejabatnya Islam, maka cukup salam agama Islam saja yang diucapkan.  Zainut mengatakan hendaknya semua pihak menghentikan perdebatan masalah ucapan salam itu. "Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni kehidupan umat beragama," kata Zainut di Jakarta Selasa (12/11).  Zainut yang juga menjabat Wakil Ketum MUI Pusat itu mengatakan, dirinya menghargai adanya berbagai pandangan dan pendapat. Baik yang melarang maupun yang membolehkan. Bagi Zainut, semua itu masih dalam koridor dan batas perbedaan yang dapat ditoleransi.  Semua pihak hendaknya membangun pemahaman yang positif (husnut tafahum), mengembangkan semangat toleransi (tasammuh) dan merajut tali persaudaraan (ukhuwah). Baik itu persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan (wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan (basyariyyah).  "Kami mengimbau agar para pemimpin umat beragama baik interen maupun antarumat beragama melakukan dialog untuk membahas dan mendiskusikan masalah tersebut," jelasnya. Diskusi dilakukan dengan cara kekeluargaan. Sehingga masing-masing pihak dapat memahami permasalahannya secara benar.  Dia menegaskan spirit kerukunan umat beragama harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku keberagamaan yang santun. Kemudian juga sikap yang rukun, toleran, saling menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan masing-masing.

Wamenag Minta Perdebatan Ucapan Salam Semua Agama Disudahi

semua agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#semua agama

Berita Terkini

Pastikan Tempat Ibadah di Jakarta Terima Bantuan, Gubernur Pramono: BOTI Harus Adil Untuk Semua Agama

Libur Ramadhan, Pemkot Surabaya Hadirkan Program Religi untuk Siswa dari Semua Agama

PBNU Komentari KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama: Penting Menyatukan Data Pernikahan Semua Agama

Usulkan KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Menag Yaqut Optimis Didukung Banyak Pihak

Wamenag Minta Perdebatan Ucapan Salam Semua Agama Disudahi

Download Aplikasi JawaPos.com