<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/Screenshot-2025-03-17-111632-1831945912.png" alt="Al-Quran (Dok. Freepik)" width="100%">
<figcaption>Al-Quran (Dok. Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemahaman nilai-nilai agama Islam di Indonesia dinilai masih cenderung maskulin. Termasuk pemahaman bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi. Akibatnya, manusia seenaknya membabat hutan sampai terjadi kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Kementerian Agama (Kemenag) berupaya menggeser pemahaman agama Islam yang cenderung maskulin tersebut. Di antaranya lewat penyempurnaan tafsir Alquran yang sedang mereka digulirkan. Penyempurnaan tafsir ini juga dilakukan dengan hati-hati. Program penyempurnaan tafsir Alquran itu disinggung Wamenag Romo Muhammad Syafi'i di penutupan International Conference on Islamic Ecotheology for the Future of the Earth (ICIEFE) 2025 dan The Kick Off for the Refinement of Mora&rsquo;s Quranic Tafsir di Jakarta (15/7) malam. Dia berpesan agar proses penyempurnaan tafsir Alquran dilakukan dengan mempertimbangkan beragam dimensi.&nbsp;Termasuk keseimbangan alam. Menurut dia, penyempurnaan tafsir Alquran perlu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan Islam yang kaffah atau paripurna. Baginya, Islam tidak hanya bicara soal ibadah ritual. Tetapi juga menyangkut seluruh aspek kehidupan, termasuk isu lingkungan dan keadilan ekologis. &ldquo;Selama ini Alquran sering dipahami sebatas ayat-ayat ibadah. Padahal Rasulullah adalah representasi sempurna dari ajaran Islam yang menyeluruh, termasuk ekoteologi,&rdquo; tegasnya. Romo menekankan pentingnya keterkaitan antara makhluk hidup dan lingkungan. Dia menilai, pendekatan tafsir yang kaffah harus mampu mencakup dimensi keseimbangan alam dan ekosistem secara utuh. &ldquo;Jika kita bicara keseimbangan alam, maka semua makhluk saling terkait," jelasnya. Untuk itu, penyempurnaan tafsir Alquran itu, harus mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh. Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad melaporkan bahwa kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam dengan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag. Khususnya Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag. Abu menyampaikan Ditjen Bimas Islam Kemenag telah mengimplementasikan sejumlah program berbasis kepedulian lingkungan. Seperti program Satu Pohon Satu Pengantin. Setiap calon pengantin diwajibkan menanam satu pohon sebelum menikah. &ldquo;Bayangkan jika semua calon pengantin menanam pohon, berapa banyak oksigen yang akan dihasilkan. Ini akan berdampak luar biasa,&rdquo; ungkapnya. Ada juga program Wakaf Hutan, hasil kerja sama dengan nadzir wakaf yang bertujuan menjaga kelestarian alam. Terakhir, Gerakan Gaya Hidup Tanpa Sampah oleh penyuluh agama, dengan cara memilah sampah dari rumah. &ldquo;Kami juga ingin mengingatkan, penyempurnaan tafsir ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak ceroboh. Karena hasilnya akan menjadi rujukan nasional,&rdquo; tandasnya.

Kemenag luncurkan program penyempurnaan tafsir Alquran untuk menggeser pemahaman maskulin dan mendukung keadilan ekologis.

Pemahaman Islam di Indonesia Masih Cenderung Maskulin, Kemenag Mau Sempurnakan Tafsir Alquran, Jamin Kehati-Hatian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/26/20250225192359_b25jul_921-1039661512.jpg" alt="Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2). (Humas Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto angkat bicara oal bau dari Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Dia memastikan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk mencegah bau keluar dari RDF. Diketahui, uji coba pengolahan sampah RDF Plant di Rorotan sempat diprotes warga sekitar lantaran mengeluarkan bau tak sedap.&nbsp; Asep mengungkapkan, saat ini sistem pengendalian bau atau deodorizer pada RDF sudah berfungsi dengan baik. Ia mengklaim teknologi ozonisasi dan UV sterilization pada deodorizer tersebut mampu menetralkan bau, seperti amonia dan hidrogen sulfida melalui proses oksidasi.&nbsp;Selain itu, Asep menyebut, filter karbon aktif juga digunakan untuk menyerap gas/partikel bau. "Sekarang ini semua sedang disempurnakan. Termasuk juga terhadap cerobongnya. Ini ada peningkatan di cerobongnya supaya asap yang keluar itu tidak banyak lagi dan tidak berwarna hitam. Itu sudah terjamin tidak berbau," ujarnya di RDF Plant Rorotan, Selasa (25/2).&nbsp; Pemprov DKI Jakarta juga telah memasang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) di kawasan RDF. Hal itu merupakan bentuk transparansi kondisi udara di sekitar RDF Plant Rorotan.&nbsp; "Jadi nanti kami akan sangat transparan terhadap laporan-laporan, terhadap nilai-nilai kualitas udara," jelasnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno atau Bang Doel meninjau Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/2). Rano menuturkan, saat ini sejumlah mesin telah terpasang. Sehingga tidak lagi menimbulkan bau tak sedap ke permukiman warga disekitar.&nbsp;"Jadi masih trial. Tapi Alhamdulillah hari ini saya nggak mencium bau nih," ujarnya di lokasi.&nbsp; Bang Doel menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan perbaikan pada RDF Plant Rorotan hingga diresmikan pada April 2025 mendatang.&nbsp; "Insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga nanti saat dilaunching oleh Pak Gubernur sudah siap semuanya. Mudah-mudahan itu jauh lebih sempurna. Jadi inilah salah satu keseriusan kita," jelasnya. Rano menjelaskan, saat ini sampah yang dihasilkan Jakarta telah mencapai 8.000 ton/hari. Sedangkan kapasitas RFD Rorotan hanya dapat menampung sampah sekitar 2.500 ton/hari.&nbsp; Untuk itu, Rano menyatakan akan mendorong pembangunan RDF lainnya di Jakarta.&nbsp; "Kalau minimal kita punya tiga lokasi pengolahan sampah seperti RDF ini, harapannya bisa membantu mempercepat proses pengolahannya. Ya itu salah satu usaha, nanti perlu dikaji lagi," imbuhnya.

Asep mengungkapkan, saat ini sistem pengendalian bau atau deodorizer pada RDF sudah berfungsi dengan baik untuk mencegah bau keluar.

Usai Diprotes Warga, Pemprov DKI Jakarta Sempurnakan Pengendalian Bau di RDF Plant Rorotan Dengan Teknologi Ozonisasi dan Filter Karbon

Sempurnakan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sempurnakan

Berita Terkini

Pemahaman Islam di Indonesia Masih Cenderung Maskulin, Kemenag Mau Sempurnakan Tafsir Alquran, Jamin Kehati-Hatian

Usai Diprotes Warga, Pemprov DKI Jakarta Sempurnakan Pengendalian Bau di RDF Plant Rorotan Dengan Teknologi Ozonisasi dan Filter Karbon

Download Aplikasi JawaPos.com