<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/bea39c1d-75dd-4164-ac97-a02a43e35a7a-3929140451.jpg" alt="Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&mdash;Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran secara resmi membuka seminar International Day of the World&rsquo;s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly). Acara digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8). Pada kesempatan ini, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk melindungi eksistensi dan martabat Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimantan. Gubernur menyampaikan bahwa komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu Manggatang Utus yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Khususnya masyarakat Dayak dan umumnya masyarakat Kalteng dalam bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat. Prinsip ini sejalan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Indonesia Emas 2045. &rdquo;Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun,&rdquo; tutur Gubernur Agustiar Sabran. Dia juga berharap kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama daerah penghasil sumber daya alam di Kalimantan. &rdquo;Kita harus bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan,&rdquo; papar Agustiar Sabran. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/b9e10cef-1a43-4cca-b7d8-9be6d69c9b5a-2745257247.jpg" alt="Seminar International Day of the World&rsquo;s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Seminar International Day of the World&rsquo;s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) digelar di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya, Jumat (22/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &rdquo;Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban,&rdquo; ungkap Agustiar Sabran. Kegiatan Seminar International Day of the World&rsquo;s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Masyarakat Adat Dayak serta menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional. Sebanyak lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak Masyarakat Adat Dayak. Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Sebagaimana telah disepakati dalam Komitmen Bersama pada Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah yang digelar di Balikpapan pada 9 Juli 2025, forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan. Turut hadir Ketua Komisi Kejaksaan RI Fujiono Suandi, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Gubernur dan Wakil Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPD RI Agustin Teras Narang, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, Presiden Borneo Dayak Forum (BDF) Jeffrey G. Kitingan, Sekretaris Jenderal DNC Duglas Alau Tayan, Sekjen BDF Agustinus. Selain itu, Komisaris Logistik PT KAI Fernando Dulin, Pengamat Transportasi Serawak Kennedy Paing Anak Sigon, Chairperson of KDCA Kinabalu Joana Kitingan, Wali Kota, Bupati, dan Pj. Kepala Daerah se-Kalteng, serta Delegasi dan peserta seminar dari Malaysia yakni Sabah &amp; Serawak, Brunei Darussalam, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan seluruh masyarakat Borneo.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran buka Seminar International Day of the World’s Indigenous People-PPumpung Hai Borneo (The Great Borneos)

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Tegaskan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat Dayak di Seminar Internasional Pumpung Hai Borneo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Gubernur-Jawa-Barat-Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-4JPG-3167698827.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus melakukan pembenahan untuk provinsi yang sedang dipimpinnya. Apalagi saat memimpin sekarang, mantan bupati Purwakarta itu mendapat warisan problematika begitu banyak di Jawa Barat. Semua itu harus diselesaikan. Menurut dia, memimpin daerah itu tidak perlu banyak kajian dan seminar. Selama ini kajian dan seminar tidak terlihat hasilnya. &ldquo;Perubahan harus kita lakukan, karena kita ini habis pada seminar, perencanaan, kajian. Silahkan cek pada lima tahun sebelumnya terlalu banyak kajian, eweuh (tidak ada). Silahkan di kabupaten-kota ada berapa ribu perencanaan, karena di pemerintah ini hanya proyek perencanaan,&rdquo; ujar Dedi melalui Instagram miliknya @dedimulyadi71, Kamis (8/5). &ldquo;Perencanaannya ada, duitnya serap proyeknya gak ada. Ini penting. Apa yang diajarkan Siliwangi itu konkrenit. Itu simbiosis mutualisme. Di Negara Siliwangi itu sungai harus bersih, judulnya juga cai (air). Teologinya harus melahirkan tata bangunan, lalu harus melahirkan IMB,&rdquo; sambung Dedi. Dedi Mulyadi menilai selama ini Pemeintah kurang memperhatikan warga yang tinggal di bantaran kali atau sungai. &ldquo;Seharusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah, hari ini saya bongkar, kenapa? Karena sungai dan sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung,&rdquo; paparnya. Pembenahan Jawa Barat harus dilakukan pimpinan daerah masing-masing. Dedi menyebut masih ada wali kota yang tidak berani membongkar bangunan liar di sepanjang jalan raya. &ldquo;Saya tanya, bapak berani nggak bongkar warung-warung itu? Dia mengatakan tidak berani, wali kota aja nggak berani, gimana lurah. Ini fakta,&rdquo; ujar Dedi. Politisi yang sering disebut Kang Dedi Mulyadi atau KDM ini menegaskan dirinya akan mendatangi para pemilik warung liar tersebut untuk bicara. &ldquo;Saya akan datangi dan kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara, hak negara, kembalikan pada negara karena apa? negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan,&rdquo; katanya. Gubernur yang menjadi kader Partai Gerindra itu menegaskan dirinya bekerja untuk rakyat tanpa takut dengan siapa pun, bahkan dirinya tak memikirkan kepopuleran. &ldquo;Saya tidak berpikir ke depan jadi apa, apakah saya populer atau tidak, apa saya punya elektoral atau tidak, tidak penting bagi saya. Bahkan saya saya tidak peduli keselamatan atas nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi saya ingin memperlihatkan di tanah sunda ada pemimpin yang membela rakyat,&rdquo; pungkasnya.(*) &nbsp;

Menurut Dedi Mulyadi, memimpin daerah itu tidak perlu banyak kajian dan seminar. Selama ini kajian dan seminar tidak terlihat hasilnya.

Ketegasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Lakukan Perubahan, Jangan Habiskan Waktu Hanya untuk Kajian dan Seminar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/IMG_20250423_165808_1200_x_800_piksel-3216721685.jpg" alt="BUMN PJT II mengikuti forum internasional bergengsi Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ke-5. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BUMN PJT II mengikuti forum internasional bergengsi Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ke-5. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BUMN Perum Jasa Tirta II (PJT II) mengikuti forum internasional bergengsi Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ke-5. PJT II pun menegaskan posisinya sebagai pemain kunci dalam tata kelola air kawasan Asia. Webinar yang digelar pada Senin (21/4) ini mengangkat tema penting Exploring What The Future NARBO Activities Should Be and Promoting New IWRM Using Advanced Information on New Technology and Socio-Economy in River Basins. Fokusnya, mendorong inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan air lintas negara Asia. Direktur Utama PJT II Imam Santoso mengatakan, partisipasi ini merupakan wujud komitmen dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi terkini. Melalui kerja sama regional ini kami ingin menunjukkan komitmen kami yang tinggi untuk mendorong dialog, kolaborasi, dan inovasi dalam pengelolaan SDA. "Ini menjadi cerminan bahwasanya PJT II berharap untuk terus memperkuat kapasitas instansi serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan air di kawasan Asia, khususnya Indonesia, sejalan dengan asta cita pemerintah," ujar Imam Santoso. Imam juga memaparkan kiprah PJT II dalam ajang dunia, yakni partisipasi NARBO dalam World General Assembly INBO (International Network of Basin Organizations) di Prancis pada Oktober 2024. Itu menyusul penandatanganan MoU penting saat World Water Forum ke-10 di Bali tahun lalu. Dalam pertemuan high level, fokus pembahasan mengenai pengelolaan SDA di tingkat DAS dalam scope pembiayaan dan pertanian. Sementara pada sesi tematik, terdapat 5 pembahasan yang masing-masing membahas isu kritis dalam pengelolaan air di tingkat DAS. PJT II pun resmi ditetapkan sebagai Anggota Tetap Biro Penghubung Dunia INBO mewakili Asia. Fakta ini diumumkan langsung dalam forum global tersebut. &ldquo;Bukan hanya itu, NARBO juga terlibat dalam proyek dukungan peer to peer (P2P) untuk organisasi DAS di bawah prakarsa Twin Basin milik INBO. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Serta, NARBO secara aktif berkontribusi pada program kemitraan Water Organizations Partnership for Resilience (WOP4R) oleh Asian Development Bank untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen,&rdquo; lanjut Imam. Forum NARBO ke-5 juga diisi tokoh-tokoh dunia seperti Dr. Shahbaz Khan dari UNESCO yang membawakan presentasi penting tentang Co-Designing Practical Guidelines for Open Hydrology, serta pakar-pakar dari Asian Development Bank, JAXA, dan Mahaweli Authority dari Sri Lanka.

PJT II mengikuti forum internasional bergengsi Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ke-5.

Ikuti Seminar Internasional, Perum Jasa Tirta II Miliki Peran Strategis untuk Asia

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/14/Kejagung-sita-motor-dan-mobil-kasus-CPO-2670034223.jpg" alt="Kejagung menyita 21 motor dan sepeda berbagai merek dari rumah tersangka suap vonis lepas perkara Pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.(Ist)" width="100%">
<figcaption>Kejagung menyita 21 motor dan sepeda berbagai merek dari rumah tersangka suap vonis lepas perkara Pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.(Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Kejagung kembali menetapkan Marcella Santoso sebagai tersangka. Penetapan kedua ini terkait kasus perintangan penyidikan dalam penanganan kasus yang ditangani Marcella&nbsp;baik korupsi minyak mentah, kasus timah dan kasus impor gula. Marcella&nbsp;dan Junaidi Saibih membiayai demonstrasi dan seminar untuk merintangi prosea hukum.&nbsp; Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, tersangka Marcella&nbsp;dan Junaidi membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara di persidangan. &nbsp; "Sementara penegakan hukum berlangsung, bersama TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita tentang kejaksaan," paparnya.&nbsp; Tersangka Marcella&nbsp;dan Junaidi juga menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talkshow di beberapa media online. Tujuannya untuk mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan. "Kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JAK TV dan akun-akun official Jak Tv, termasuk di media sosial," urainya.&nbsp; Tersangka Tian Bahtiar jiga memproduksi acara TV Show melalui dialog dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput JAK TV. "Tindakan yang dilakukan Tersangka MS, JS, dan TB, dimaksudkan bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan," urainya.&nbsp; &nbsp; Qohar menuturkan, &nbsp;tujuan ketiga tersangka jelas dengan membentuk opini negatif, seolah yang ditangani penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik. Sehingga harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan. "Selain itu, para tersangka juga melakukan perbuatan yaitu menghapus beberapa berita, beberapa tulisan yang ada di barang bukti elektronik mereka, sebagaimana keterangan yang telah diakui para tersangka. Barang bukti telah kami sita," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejagung kembali mengembangkan kasus dugaan penyuapan hakim dalam perkara minyak mentah. Dari pengembangan tersebut ditemukan adanya suap dari Marcella Santoso dan Junaidi Saibih terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar untuk membuat konten negatif penanganan kasus minyak mentah dan timah. Karena itu Korps Adhyaksa menetapkan ketiganya menjadi tersangka.&nbsp; Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada pertama persangka Marcella&nbsp;Santoso selaku advokat. Kedua, tersangka Junaidi Saibi sebagai dosen dan advokat, dan ketiga tersangka Tian Bahtiar selaku Direktur Pemberitaan Jak TV. "Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan lebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh sejumlah fakta," paparnya.&nbsp; Yakni, terdapat permufakatan jahat yang dilakukan Marcella&nbsp;Santoso dan Junaidi, bersama dengan Tian Bahtiar selaku Direktur pemberitaan Jak TV untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong. "Baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," paparnya.&nbsp; Diketahui tersangka Marcella&nbsp;dan Junaidi membayar Rp 478.500.000 kepada Tian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. "Tersangka MS dan JS meng-order tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan," terang Qohar. Tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif. Konten diarahkan bahwa Kejagung telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka Marcella&nbsp;dan Tersangka Junaidi selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa. "Kemudian, tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian negara dalam penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan," ujarnya. (idr)

Kejagung menetapkan Marcella Santoso sebagai tersangka terkait kasus perintangan penyidikan dan dugaan suap dalam penanganan korupsi.

Marcella Santoso Biayai Demonstrasi dan Seminar Kondisikan Opini Negatif Penanganan Kejagung

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/WhatsApp-Image-2024-03-01-at-172049-953470262.jpg" alt="Shelter Indonesia gelar seminar membahas mengenai isu-isu terkini mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada Kamis (28/2)." width="100%">
<figcaption>Shelter Indonesia gelar seminar membahas mengenai isu-isu terkini mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada Kamis (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Shelter Indonesia telah mengadakan acara seminar khusus yang membahas mengenai isu-isu terkini mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada Kamis (28/2). Seminar bertajuk Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dalam Hubungan Industrial disampaikan Suhariwanto SH., MHUM di Four Points by Sheraton Surabaya, Tunjungan Plaza. Chief Marketing Officer Shelter Indonesia Nino Mayvi menjelaskan, seminar itu salah satu bentuk kepedulian dari Shelter Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan mengenai hukum-hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga, pelaku di masing-masing industri dapat memahami cara mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul. Dia mengatakan, seminar menghadirkan pakar hukum ketenagakerjaan yang mengupas mengenai isu-isu terkini mengenai ketenagakerjaan. Shelter Indonesia turut mengundang khalayak customer sebagai audien. &rdquo;Ketika kita memahami isu-isu ketenagakerjaan dengan komprehensif, pintu kesuksesan bisnis terbuka lebar, produktivitas meningkat, dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia menuju masa depan yang lebih&nbsp;cemerlang,&rdquo; ujar Nino Mayvi. Shelter Indonesia merupakan perusahaan outsourcing bergerak dalam pelayanan keamanan, kebersihan, kebutuhan karyawan, hingga pengendali hama. Sebagai perusahaan yang berhubungan dengan tenaga kerja, lanjut dia, sudah pasti mengedepankan hubungan industrial dalam perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan. Nino Mayvi menjelaskan, menurut Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 pasal 2, hubungan industrial didasarkan pada perjanjian kerja. Ketentuan perjanjian kerja tersebut di antaranya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, dibuat secara tertulis atau lisan, dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, dan dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. &rdquo;Perjanjian kerja merupakan instrumen hukum yang penting bagi para pihak dalam menjalin hubungan kerja. Dengan adanya perjanjian kerja berdasar peraturan perusahaan yang dibuat pengusaha dan serikat pekerja, maka telah mengikat secara hukum bagi para kedua belah pihak,&rdquo; terang Nino Mayvi. Sehingga, menurut dia, perjanjian kerja itu juga dapat digunakan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industri yang terjadi di perusahaan. Selain menggunakan perjanjian kerja untuk mencegah perselisihan, lanjut dia, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 3 juga dikatakan penyelesaian perselisihan hubungan industri dapat dilakukan melalui perundingan bipartite. Perundingan itu harus diselesaikan paling lama 30 hari. &rdquo;Apabila tidak berhasil, harus dilakukan penyelesaian perselisihan secara represif, yaitu mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab. Penyelesaian dengan cara ini dapat dilakukan dengan 3 cara seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase,&rdquo; terang Nino Mayvi. Cara terakhir apabila keduanya tidak berhasil, dia menambahkan, dengan melakukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industri. &rdquo;Pengadilan akan melakukan tugasnya dan menggunakan wewenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan,&rdquo; ujar Nino Mayvi.

Shelter Indonesia gelar seminar khusus yang membahas mengenai isu-isu terkini mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia

Seminar Shelter Indonesia Bahas Isu-Isu Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/kemendagri-138997169.jpeg" alt="Ditjen Politik dan PUMKemendagri melalui Direktorat Ormas gelar kegiatan &ldquo;Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan&rdquo;" width="100%">
<figcaption>Ditjen Politik dan PUMKemendagri melalui Direktorat Ormas gelar kegiatan &ldquo;Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan&rdquo;</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Organisasi Kemsyarakatan (Ormas) gelar kegiatan &ldquo;Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan&rdquo;. Acara itu&nbsp;dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Bintaro, Kota Tangerang, Banten. Ia menambahkan, secara administratif terbatas, Pemerintah berkomitmen untuk tetap netral dan mengatasi masalah yang timbul. Diperlukan pemetaan Ormas di lapangan serta masukan dari berbagai pihak guna mendukung penanganan yang efektif terhadap dinamika yang muncul menjelang Pemilu. Kegiatan tersebut diakhiri dengan Sesi diskusi tanya jawab para peserta kegiatan dengan para narasumber. (*)

a menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang 1 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 23

Ditjen Politik dan PUM Gelar Komsos Membahas Isu-Isu Strategis Bidang Ormas di Banten   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-11-at-20.35.47.jpg" alt="DP3APPKB Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA) di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>DP3APPKB Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA) di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Sabtu (11/3). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya gelar seminar Konvensi Hak Anak (KHA), Sabtu (11/3). Seminar digelar di ruang 4A, lantai 4 Gedung Siola, Jalan Tunjungan itu, diikuti pengurus rumah ibadah se-Surabaya.  DP3APPKB Surabaya menghadirkan fasilitator Kota Layak Anak (KLA) Nanang Abdul Chanan, sebagai pemateri seminar KHA. Nanang menyampaikan berbagai hal mengenai KLA. Salah satunya, mengenai KHA di rumah ibadah.  ”Jadi hari ini (11/3), ada pembelajaran dan bimbingan teknis. Seperti prinsip-prinsip, definisi dan pemahaman ruang lingkup pada anak itu seperti apa,” kata Nanang.  Nanang mengatakan, soal rumah ibadah layak anak yakni memberikan materi mengenai pentingnya memberi pemahaman spiritual keagamaan pada anak.  Menurut dia, ketika anak diberi pemahaman dasar soal agama, anak akan terhindar dari perselisihan, perbedaan, dan intoleransi, terhadap keyakinan lain. Tak hanya itu, ketika anak-anak diberi pemahaman soal agama, juga bisa terhindar dari pelecehan atau tindak kekerasan seksual.  ”Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman bahwa rumah ibadah itu harus menjadi tempat yang aman, tidak ada kekerasan fisik, seksual, bahkan eksploitasi, terhadap anak,” terang Nanang.  Nanang menambahkan, seminar KHA itu juga untuk memperjuangkan hak-hak anak mendapatkan pengalaman spiritual di rumah ibadah.  ”Bukan hanya sebagai tempat meningkatkan spiritual pada anak, rumah ibadah juga dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan diri,” imbuh Nanang.  Para peserta yang terdiri atas pengurus rumah ibadah mengapresiasi pemkot atas seminar tersebut. Salah satu pengurus rumah ibadah, Bakri Rasjid mengatakan, kegiatan itu sebagai langkah awal pemkot untuk mewujudkan Surabaya kota layak anak.  ”Harapan kami, ini bisa berkelanjutan. Mungkin lebih menerangkan detailnya soal pendidikan untuk anak, sehingga kami dari rumah ibadah bisa mengirim beberapa perwakilan untuk belajar dan mengajarkan kembali soal pendidikan anak,” kata Koordinator pengurus Gereja Berea Sungrak Indonesia (GBSI) tersebut.  Senada dengan Bakri, Pengurus dan Pembina Sekolah Minggu Buddhis Wihara Dhammadipa Hafidz Yanuar Trisrinaldy menambahkan, seminar itu sangat bermanfaat bagi para pengurus rumah ibadah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak.  ”Sejauh ini, di Wihara kami telah memberikan ruang khusus untuk anak, mulai dari sekolah minggu hingga playground (taman bermain) untuk anak,” tambah Hafidz.

Pemkot Surabaya Kumpulkan Pengurus Seluruh Rumah Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-23-at-09.20.07.jpg" alt="Seminar serta apresiasi seni dan sastra Peringati Hari Bahasa Ibu Internasional 2023 digelar Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon (DKKC). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Seminar serta apresiasi seni dan sastra Peringati Hari Bahasa Ibu Internasional 2023 digelar Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon (DKKC). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak 1999, UNESCO tetapkan 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Bahasa Ibu merupakan bahasa yang pertama kali dengar lalu dikuasai sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi pada masa pertumbuhan.  Kebanyakan, bahasa ibu juga merupakan bahasa daerah, walaupun tidak selalu. Bisa jadi, bahasa ibu seseorang adalah bahasa nasional atau bahkan bahasa asing. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau di Indonesia muncul pemahaman bahwa Hari Bahasa Ibu sama dengan bahasa daerah. Kemudian, peringatan Hari Bahasa Ibu identik dengan perayaan bahasa daerah.  Hal itu terungkap dalam Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 2023 yang dilaksanakan Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon (DKKC) digelar dalam bentuk seminar. Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya di Pendopo Kabupaten Cirebon.  Acara ilmiah itu menghadirkan pembicara utama Deputi Kemenko PMK Didik Suhardi, Budayawan Cirebon Casta, dan Sejarawan Eva Nur Arofah. Roji Hidayat, Pengurus DKKC Bidang Bahasa dan Sastra berperan sebagai pemandu seminar tersebut diikuti sekitar 350 peserta yang merupakan guru mata pelajaran sekolah dasar dan guru mata pelajaran sekolah menengah pertama.  Kepala Disbudpar Deni Nurcahya menyebutkan, beberapa factor penyebab kemunduran atau bahkan kepunahan bahasa daerah antara lain, sikap penutur bahasa daerah terhadap bahasa dan migrasi atau mobilitas sosial yang tinggi.  ”Ketika para penutur bahasa daerah melihat bahasa daerahnya tidak lagi fungsional, kurang bergengsi, tidak keren, atau bahkan kampungan, keadaan dan cara pandang seperti itu menjadi pintu gerbang pertama bagi bahasa daerah menjadi punah,” ujar Deni.  Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Cirebon (DKKC) Sulama Hadi menuturkan, bahasa daerah khususnya bahasa Cirebon merupakan salah satu kekayaan kultural. Kelahiran Cirebon tidak terlepas kultural yang ada di dalamnya.  Bahasa daerah, menurut Sulama, merekam kearifan lokal, khazanah pengetahuan dan kebudayaan serta kekayaan batin penuturnya.  Kegiatan Apresiasi Seni dan Sastra digelar memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional menampilkan Kesenian Pantun (Gentra Pusaka Panca Tunggal), Macapat (Pujangga Wonga Carbon), Kesenian Brai (Sekar Pusaka), dan pembacaan puisi oleh Edeng Syamsul Maarif, dan Jogregan oleh Akim Garis.

DKKC Gelar Seminar serta Apresiasi Seni dan Sastra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/272722327_923622988520188_1641499681010708855_n.jpg" alt="Nagita. Instagram raffinagita1717" width="100%">
<figcaption>Nagita. Instagram raffinagita1717</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai orang tua yang memiliki dua orang anak, Nagita Slavina merasa perlu untuk menambah ilmunya tentang parenting. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, memantau perkembangan anak memiliki tantangan tersendiri.  Dalam konferensi pers Lazada Baby and Kids Festival, perempuan yang akrab disapa Gigi tersebut mengakui merasa khawatir dengan perkembangan anak saat pandemi. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan akses bergerak anak yang serba terbatas. Baik untuk bermain dan bersosialisasi.  Misalnya, ungkap Gigi, anak pertamanya, Rafathar, yang seharusnya sudah bisa sekolah untuk bertemu dengan teman-temannya tapi masih harus di rumah saja karena pandemi. Tentunya, keterbatasan ini membuat Gigi cukup khawatir dengan kemampuannya Rafathar dalam bersosialisasi.  "Jadi lebih khawatir, (harusnya) bisa main di luat ketemu teman bersosialisasi, nah ini kan di rumah saja, ketemua sama orang rumah mulu. Padahal kan bisa belajar lebih mudah bareng temannya di sekolah daripada di rumah. Ini kan golden moment-nya mereka, di umur segini harusnya udah bisa begini begitu tapi gak maksimal," ungkap Gigi.  Biasanya, untuk meminimalisasi kekhawatiran tersebut, Gigi suka sharing dalam forum atau sama keluarga mengenai perkembangan anak. Bahkan, tak ragu untuk mengikuti seminar parenting.  Baginya, langkah ini cukup membantu dirinya untuk merasa lebih baik-baik saja melihat perkembangan anak. Apalagi menurut Gigi, menjadi orang tua itu tidak pernah ada panduannya. Sehingga, dari sharing bersama keluarga dan ahli seperti dalam acara Lazada Baby and Kids Festival bisa membantu perannya sebagai orang tua dengan baik.  "Sharing moment tuh membuat kita sebagai ibu jadi leih percaya diri dan gak sendiri. Yang kita lakukan (di tengah pandemi, Red) itu normal. Jadi ke anak-anak juga bisa lebih legowo," sambungnya.

Belajar Parenting, Nagita Slavina Akui Sering Sharing dan Ikut Seminar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/BANK-BJB1.jpeg" alt="Ilustrasi layanan customer service bank bjb saat memberikan layanan kepada nasabah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan customer service bank bjb saat memberikan layanan kepada nasabah. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com  – Situasi pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan baru bagi dunia usaha, khususnya para pelaku UMKM yang terbiasa bersentuhan langsung dengan konsumen. Lanskap bisnis para pengusaha yang menjadi tiras perekonomian Indonesia ini berubah drastis. Mereka yang dulunya jumawa kini menjadi waspada. Dalam situasi sulit seperti ini, dapat mempertahankan usaha saja menjadi suatu prestasi. Apalagi bila mampu berekspansi.  Kebanyakan pengusaha mikro, justru harus rela gulung tikar menutup usaha mereka. Tapi, ada pula sebagian di antara mereka yang justru mampu mengonversi tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Kuncinya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Dan kemampuan ini dapat diperoleh jika ditunjang oleh pengetahuan yang memadai.  "Dalam rangka memberikan stimulus pengetahuan kepada para pelaku UMKM, bank bjb menyelenggarakan pelatihan online khusus bagi para UMKM. Pelatihan ini dikemas dalam bentuk seminar yang menghadirkan wirausahawan sukses dan profesional di bidangnya," ujar Widi Hartoto, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (23/7).  Menurut Widi, Seminar Bincang Jumat Bisnis yang merupakan bagian dari program Divisi Kredit UMKM bank bjb ini diselenggarakan pada 24 Juli 2020. Seminar atau pelatihan online ini dapat diakses melalui aplikasi ZOOM. Ada 3 seminar yang diselenggarakan sekaligus dengan pemateri yang berbeda-beda, sehingga para pelaku UMKM dapat memilah topik seminar yang akan diikuti.  Lantas, apa saja topik dan siapa pembicara dalam seminar? Berikut rinciannya:  &nbsp;  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BJB-GRATIS3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dok. bank bjb for JawaPos.com  1. Strategi Bisnis Kolaborasi Dalam seminar ini, akan dibahas cara mengembangkan bisnis dengan dengan model kolaborasi, bagaimana mengukur kebutuhan untuk berkolaborasi dalam usaha, teknik mencari partner bisnis, hingga tahapan persiapan berkolaborasi.  Pemateri pelatihan ini adalah Entrepreneur and Marketing Consultant Esa Budi Aji. Adapun seminar berlangsung pada pukul 14.00–16.00 WIB. Link Pendaftaran: https://bit.ly/AbsensiBincangBisnisSentraUMKMBandung Kontak Pendaftaran: 0821 1341 9761 (Sentra UMKM Bandung)  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BJB-GRATIS1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> bank bjb for JawaPos.com  2. Optimasi Kekuatan Pikiran  Pembahasan materi ini akan berfokus pada mengoptimalkan kekuatan pikiran untuk kemajuan bisnis, teknik mengenali potensi (pikiran) diri, membangun kesadaran diri hingga menanamkannya dalam alam bawah sadar, sehingga menjadi modal pelaku UMKM.  Pemateri pelatihan ini adalah Founder Spiritual Mind &amp; Motivation Asep R. Karana. Seminar berlangsung pada pukul 13.30–15.30 WIB.  Link Pendaftaran: https://bit.ly/formZoom-SentraUMKMCirebon  Kontak Pendaftaran: 0821 1341 9817 (Sentra UMKM Cirebon)  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/BJB-GRATIS2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> bank bjb for JawaPos.com  3. Kenapa Saya Membeli Produkmu?  Pada materi ini, akan dibahas motif konsumen untuk membeli sesuatu dilihat dari sisi produk, bagaimana menciptakan sebuah produk yang memiliki nilai bagi konsumen dan unggul di mata pesaing.  Pemateri pelatihan ini adalah Ketua IWAPI Kabupaten Bogor Inne Roswianita. Seminar berlangsung pada pukul 13.00–15.00 WIB.  Link Pendaftaran: https://bit.ly/AbsensiPesertaBincangJumatBisnis  Kontak Pendaftaran: 0821 1347 9047 (Sentra UMKM Pakuan)  Pelatihan ini tentu saja akan menambah bekal pengetahuan para peserta khususnya untuk mempersiapkan diri lebih matang memasuki tantangan usaha di era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Selain pengetahuan, peserta juga dapat memperoleh gambaran strategi pemasaran yang cocok diterapkan pada situasi-situasi tertentu. Tak kalah penting, pelatihan juga akan memberikan motivasi untuk melecut semangat agar lebih membara saat berusaha.  Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri Anda!

Gratis! Yuk Daftar Pelatihan UMKM Online bank bjb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seminar

Berita Terkini