<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/ma_larang-1120060365.jpg" alt="UNTUK SELURUH PENGADILAN: Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023." width="100%">
<figcaption>UNTUK SELURUH PENGADILAN: Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Agung (MA) melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan atau pernikahan beda agama. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang terbit 17 Juli 2023. Selama ini, pernikahan beda agama kerap menuai pro dan kontra. SE itu ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin dan telah disampaikan ke seluruh pengadilan di Indonesia. Keluarnya SEMA 2/2023 itu disebut untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. &rdquo;Dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.&rdquo; Demikian bunyi petikan SEMA tersebut. Ada dua poin yang tercantum dalam SEMA itu. Pertama, terkait aturan tentang perkawinan. Yakni, perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, terkait larangan dari MA. SEMA tegas menyebutkan, &rdquo;Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.&rdquo; Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik keluarnya SEMA tentang larangan pencatatan perkawinan beda agama itu. &rdquo;Penerbitan SEMA ini sangat tepat untuk memberi kepastian hukum dalam perkawinan,&rdquo; jelas Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh. Juga, sebagai upaya menutup celah bagi pelaku perkawinan antaragama yang selama ini bermain-main dan berusaha mengakali hukum. Dia mengatakan, aturan yang dikeluarkan MA itu wajib ditaati semua pihak. Khususnya untuk hakim yang selama ini, menurut Asrorun, tidak paham atau pura-pura tidak paham terhadap hukum perkawinan. Mantan ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu mengatakan, UU Perkawinan secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilaksanakan sesuai ajaran agama. &rdquo;Dengan demikian, pernikahan itu pada hakikatnya adalah peristiwa keagamaan,&rdquo; tuturnya. Selanjutnya, negara hadir untuk mengadministrasikan peristiwa keagamaan tersebut agar tercapai kemaslahatan lewat pencatatan. Pencatatan itu merupakan wilayah administratif sebagai bukti keabsahan perkawinan. "Kalau Islam menyatakan perkawinan beda agama tidak sah, maka tidak mungkin bisa dicatatkan,&rdquo; tegasnya. Pada praktiknya, selama ini ada pihak yang mengakali hukum dengan mengajukan penetapan putusan pengadilan. Rujukan atau pegangannya adalah dalih bahwa UU Administrasi Kependudukan memang memberi ruang. Sementara itu, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pdt Jacky Manuputty mengaku kecewa dengan keluarnya SEMA itu. Pasalnya, sudah 15 tahun pihaknya mengadvokasi revisi UU 1/1974 tentang Perkawinan. Dia menyampaikan tiga poin pandangan soal regulasi yang kian menegaskan larangan nikah beda agama itu. Pertama, UU 1/1974 sama sekali tidak mengatur nikah beda agama secara khusus. Sehingga, menurut dia, terjadi kekosongan hukum. Dengan demikian, UU Perkawinan tidak mengakomodasi atau mengayomi pernikahan beda agama di tengah masyarakat yang majemuk. &rdquo;Dari dulu kami minta revisi. Dulu sudah pernah di MK, tapi kalah,&rdquo; jelasnya. Kedua, beragama maupun menikah adalah hak. &rdquo;Bukan kewajiban,&rdquo; tegasnya. Untuk itu, negara tidak boleh memonopoli tafsir hak tersebut menjadi hukum positif atau UU. Ketiga, Jacky mengakui bahwa di agamanya pernikahan itu seagama. Pernikahan beda agama adalah pilihan paling akhir. &rdquo;Sekalipun begitu, harus dipertimbangkan baik-baik,&rdquo; tuturnya. Sebab, ke depan, pernikahan beda agama belum tentu berjalan baik-baik terus. Terpisah, Direktur Program Pusat Studi Agama dan Perdamaian ICRP Ahmad Nurcholis menyayangkan keluarnya SEMA itu. Selama ini, ICRP mengadvokasi atau membantu sedikitnya 1.655 pasangan beda agama. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak 2005. Jika dirata-rata, jumlah pernikahan beda agama setiap bulan dalam medio itu berada di angka 12&ndash;15 pernikahan. &rdquo;Trennya memang dari tahun ke tahun itu selalu meningkat,&rdquo; kata Nurcholis. Tahun ini, sampai dengan 19 Juli 2023, ICRP mencatat ada 89 pasangan beda agama (selengkapnya lihat grafis). &rdquo;Juli ini saja, ada 24 pasangan yang sudah dan akan menikah,&rdquo; ucapnya. Dia mengakui, sebelum SEMA 2/2023 keluar, ada beberapa dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) yang bersedia menerima dan mencatat pernikahan beda agama. "Lalu, tiba-tiba muncul SEMA itu. Saya belum tahu respons teman-teman di dukcapil seperti apa,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, negara seharusnya bersikap adil. Sebab, di agama apa pun selalu ada dua pandangan. Yakni, yang melarang dan memfasilitasi pernikahan beda agama. "Karena itu, negara bisa bersikap adil," katanya. Utamanya terkait dengan pencatatan. "Negara itu, terkait pencatatan sangat bisa berlaku adil,&rdquo; tambahnya. Hal itu sudah terbukti selama ini. Ada dukcapil yang memfasilitasi pencatatan pernikahan beda agama. (syn/wan/c18/fal)

Mahkamah Agung (MA) melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Tren Perkawinan Tidak Seagama Meningkat Setiap Tahun, MA Larang Hakim Catat Nikah Beda Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IHSG-Dery-Ridwansah-5.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. (Dok.Dery Ridwansah/JawaPos.com).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) mengincar pengembangan usaha pasar di sektor penyedia energi melalui produksi baterai untuk keperluan data center perusahaan telekomunikasi serta pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).  "Perseroan berencana melakukan diversifikasi usaha dengan membuka pasar baru sebagai pendukung industri energi terbarukan. Diantaranya pasar penyedia energi melalui produksi baterai untuk keperluan data center perusahaan telekomunikasi serta pengembangan SPKLU," ujar Dirut PT Semacom Integrated Tbk, Rudi Hartono Intan dalam keterangannya, Kamis (10/3).  Menurutnya, dengan mengestimasikan biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4.300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, terdapat potensi proyek minimum sebesar USD 203 juta untuk perusahaan swasta. Rudi berharap SEMA dapat memperoleh kontrak kerja sama dengan PLN dan siap membangun SPKLU di beberapa tempat strategis.  “Untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri panel listrik, baterai dan energi terbarukan, kami akan selalu melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan kualitas produk dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survey pasar,” sambung Rudi.  Dia mengungkapkan bahwa untuk pembangunan SPKLU rencananya akan dimulai awal tahun depan. Saat ini, katanya, perseroan masih fokus pada mengembangkan produk dengan pembangunan solar panel.  Dalam pengembangan solar panel ini, SEMA akan berpartner dengan perusahaan asal China, Golden Concord Holdings Limited (GCL-Poly). Untuk proyek solar panel yang akan mulai dibangun tahun ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan hingga Rp 20 miliar.  "Tahun ini kita masih mengandalkan panel dan baterai, untuk panel box kita produksi sendiri," imbuh Rudi.  Sepanjang 2021, SEMA mencatatkan kinerja positif di tengah tantangan pandemi Covid-19 dengan mencatatkan penjualan secara konsolidasi Rp 180 miliar, naik 117,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat Rp 82,89 miliar.  Kenaikan pendapatan salah satunya dikontribusikan oleh kontrak kerja sama dengan FiberHome produsen baterai listrik yang turut mendukung perkembangan industri energi terbarukan di Indonesia. Kontrak kerja sama dengan Fiberhome telah dilakukan 19 April 2021 dan akan berlangsung hingga 19 April 2024. Kedua perusahaan menjalin kerja sama dalam pembuatan baterai lithium.

Diversifikasi, SEMA Bidik Pengembangan Baterai Data Center dan SPKLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/asfinawati-syahrul.jpg" alt="Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Syahrul Yuniar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati. (Syahrul Yuniar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang membatasi kegiatan jurnalistik di dalam persidangan. Aturan baru itu dinilai akan memperburuk kondisi peradilan di Indonesia.  "Menanggapi aturan ini, YLBHI berpendapat bahwa larangan memfoto, merekam dan meliput persidangan tanpa izin Ketua Pengadilan akan memperparah mafia peradilan yang selama ini dalam banyak laporan sangat banyak ditemukan," kata Direktur YLBHI Asfinawati, Kamis (27/2).  Asfina menilai, isi surat edaran itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat. Terlebih, terdapat ancaman pidana di dalamnya.  "Ancaman pidana yang ada dalam surat edaran tersebut sudah terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga tidak pada tempatnya dicantumkan dalam surat edaran ini," ucap Asfina.  Asfina menuturkan, kegiatan memotret, merekam dan meliput persidangan tanpa izin merupakan ranah hukum administrasi yang dihubungkan dengan sesuatu perbuatan yang dilarang. Namun, kegiatan jurnalistik tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.  "Ketua Pengadilan dan birokrasinya akan dengan mudah menolak permohonan izin tersebut dengan berbagai alasan dan kepentingan tertentu," sesalnya.  Berdasarkan catatan YLBHI, lanjut Asfina, rekaman sidang di pengadilan memiliki sejumlah manfaat. Diantaranya sebagai bukti keterangan di dalam persidangan. Terlebih, di Indonesia tidak memiliki tradisi dan ketentuan yang ketat mengenai catatan jalannya sidang.  YLBHI dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kata Asfina, sering menemui keterangan saksi dikutip secara berbeda baik di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan majelis hakim. Terlebih keterangan saksi tidak dikutip secara utuh baik oleh Jaksa maupun hakim sehingga menimbulkan makna berbeda.  Bahkan, berdasarkan pengalaman sidang lembaganya, terdapat keterangan saksi tertentu yang tidak diambil. Rekaman sidang baik audio maupun video bisa berperan sebagai pengawas bagi hakim dan pihak berperkara dalam bersidang.  "Dalam pengalaman LBH juga sering ditemukan bahkan hakim menghalang-halangi liputan media dan juga dokumentasi oleh Tim Penasihat Hukum," tegas Asfina.  Kendati demikian, masalah di ranah pengadilan belum banyak berubah meskipun terdapat sejumlah peraturan di MA yang membawa pembaruan. Hal ini yang seharusnya diperkuat oleh MA sebagai lembaga peradilan.  "Tetapi praktik-praktik minta uang serta layanan yang belum teratur masih ditemui di mana-mana. Pengadilan lambat merespons permintaan pihak-pihak yang berperkara," tegasnya.  Berdasarkan catatan di atas, YLBHI mendesak agar surat edaran yang mengatur pembatasan kerja-kerja jurnalistik segera dicabut. "Kami menyatakan meminta perihal larangan memfoto dan merekam persidangan dicabut dari SE Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2/2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan," tukasnya.  Sebagaimana diketahui, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan yang ditandatangani pada 7 Februari 2020 mengatur ketentuan mengenai Tata Tertib Umum dan Tata Tertib Persidangan.  Bagian I angka 3 Tata Tertib Umum isi surat edaran itu berbunyi, 'Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan'.  Sementara pada bagian II angka 9 Tata Tertib Persidangan dikatakan, "Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya,"  Ada pun angka 7 mengatur, "Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat,"

SEMA Pembatasan Kerja Jurnalistik di Persidangan Ancam Kebebasan Pers

sema

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sema

Berita Terkini

Tren Perkawinan Tidak Seagama Meningkat Setiap Tahun, MA Larang Hakim Catat Nikah Beda Agama

Diversifikasi, SEMA Bidik Pengembangan Baterai Data Center dan SPKLU

SEMA Pembatasan Kerja Jurnalistik di Persidangan Ancam Kebebasan Pers

Download Aplikasi JawaPos.com