<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/weoPxG0MCMYEgHjMg7FltwJAyBEjyl200Yw5ClgU-3666722390.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat meninjau pengambilan PIN SPMB 2025 di SMAN 5 Surabaya. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau langsung proses pengambilan PIN dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jatim 2025 di tiga SMA Negeri (SMAN) di Surabaya, Senin (9/6). Masing-masing SMAN 5, SMAN 2, dan SMAN 1 Surabaya. Dalam peninjauan di SMAN 5 Surabaya, Emil menemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai rapor siswa dengan data yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Temuan ini menjadi sorotan karena bisa berdampak langsung pada validitas data saat proses seleksi penerimaan siswa baru. &ldquo;Ternyata ada perbedaan antara nilai rapor dan yang tercantum di Dapodik. Kalau tidak sesuai, yang dirugikan siswa. Kalau sama, tinggal tarik datanya saja,&rdquo; ujar Emil usai memantau antrean pengambilan PIN di SMAN 5 Surabaya. Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai dan Kepala SMAN 5 Surabaya Sukirin Wikanto, Emil menilai perlu ada tahapan verifikasi tambahan dalam proses ini. Langkah tersebut dianggap penting demi menjaga akurasi dan keadilan bagi semua calon peserta didik.&nbsp;&ldquo;Memang ada tahapan ekstra, tapi ini bentuk upaya memastikan data yang dipakai benar-benar akurat. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak,&rdquo; tegasnya. Emil juga menyinggung penggunaan nilai rapor semester 1 hingga 5 untuk jalur akademik di SPMB. Menurut dia, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, terutama bagi siswa dari SMP yang tidak memiliki indeks prestasi tinggi. &ldquo;Standar penilaian di tiap SMP berbeda. Bisa jadi soal ujiannya lebih mudah di satu sekolah, dan itu berpengaruh ke nilai. Ada unsur subjektivitas yang harus kita perhatikan,&rdquo; ujarnya. Terkait upaya pembenahan sistem, Emil menegaskan bahwa hal tersebut tidak cukup ditangani di level provinsi. Ia menyebut peran pemerintah pusat sangat krusial, terutama dengan adanya wacana penerapan Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk jalur prestasi oleh Kementerian Pendidikan. &ldquo;Kalau mau membenahi sistem secara menyeluruh, tidak bisa hanya dari provinsi. Harus melibatkan pemerintah pusat. Kita tunggu dan ikuti perkembangan wacana TKA yang sedang dirancang,&rdquo; imbuhnya

Wakil Gubernur Emil Dardak meninjau pengambilan PIN SPMB Jatim 2025, temukan ketidaksesuaian data rapor di Surabaya.

Temukan Selisih antara Nilai Rapor dan Dapodik di SPMB Jatim 2025, Wagub Emil Dardak: yang Dirugikan Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/Kapuspenkum7-1-1901330007.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sidang dakwaan perkara dugaan importasi gula, yang menyeret nama Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai mantan menteri perdagangan (mendag) menyisakan pertanyaan. Salah satunya terkait dengan selisih kerugian negara. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa para jaksa akan membuktikannya di persidangan.&nbsp; Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada awak media pada Jumat (7/3). Dia menyampaikan bahwa saat ini proses persidangan sudah berjalan. Sejak penyidikan masih berjalan, Kejagung sudah mendapati ada kerugian keuangan negara mencapai Rp 578 miliar dalam perkara tersebut.&nbsp; &rdquo;Perlu saya sampaikan bahwa kalau kita hitung dari sisi kerugian keuangan negara, ada Rp 578 miliar lebih. Dan yang sudah kami terima, kami sita dalam bentuk pengembalian itu ada Rp 565 miliar lebih. Jadi, sebenarnya selisihnya hanya sekitar Rp 12 miliar sekian,&rdquo; kata dia.&nbsp; Harli meminta semua pihak mengikuti proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dia memastikan bahwa para jaksa akan membuktikan dan menunjukkan bagaimana para terdakwa melakukan korupsi yang menyebabkan munculnya kerugian keuangan negara.&nbsp; &rdquo;Mari kita ikuti prosesnya dulu di pengadilan. Bahwa jaksa penuntut umum tentu akan membawa bukti-bukti itu semua. Untuk diverifikasi, untuk dikontes di pengadilan sesuai dengan fakta dalam berkas perkara yang akan dibawa ke pengadilan dan diharapkan menjadi fakta persidangan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain Tom Lembong, Kejagung juga sudah melimpahkan berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula atas nama terdakwa Charles Sitorus. Keduanya menjalani sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus. Dalam sidang pembacaan dakwaan kemarin (6/3), Tom Lembong merasa keberatan dengan dakwaan jaksa. Dia meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan.&nbsp; &nbsp;

Sejak penyidikan masih berjalan, Kejagung sudah mendapati ada kerugian keuangan negara mencapai Rp 578 miliar dalam perkara tersebut.

Beri Penjelasan soal Selisih Kerugian Negara dalam Impor Gula yang Seret Tom Lembong, Kejagung: Jaksa Akan Buktikan di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/Malang-746377166.jpeg" alt="Kejadian rekapitulasi suara ricuh tidak hanya di surabaya melainkan di Malang juga. (Radar Malang)" width="100%">
<figcaption>Kejadian rekapitulasi suara ricuh tidak hanya di surabaya melainkan di Malang juga. (Radar Malang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keberatan dari peserta Pemilu tahun 2024 masih mewarnai rekapitulasi hasil pemungutan suara tingkat Kota Malang pada Minggu (3/3). Protes itu datang dari calon legislatif PDIP daerah pemilih wilayah Blimbing Wiwik Sukesi di Kota Malang. Alasannya ada dugaan selisih suara antara hitungan internal partai dengan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan berbeda. Saksi PDIP Kota Malang, Abdi Edison mengatakan dugaan selisih suara itu terjadi di empat kelurahan. Di antaranya Kelurahan Pandanwangi, Bunulrejo, Polowijen dan Polehan. Dilansir dari Radar Malang pada Senin (4/3) Ediso menjelaskan keberatan itu sebenarnya sudah disampaikan melalui tingkat kecamatan dan masuk catatan kejadian khusus. Namun karena tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan, ia meminta ada rekapitulasi ulang di tingkat Kota Malang. "Ini kami melihat opsi terakhir, karena di Provinsi tidak ada rekap caleg DPRD Kota lagi," ujarnya kepada Radar Malang. Usulan rekapitulasi ulang itu lantas ditolak mentah-mentah oleh saksi partai politik lain. Perdebatan bahkan terjadi kurang lebih satu jam. Misalnya yang disampaikan saksi Partai Nasdem Dito Arief. Ia menyampaikan seharusnya masalah tersebut sudah selesai di tingkat kecamatan, namun ia menyayangkan kenapa harus ada perhitungan ulang di tingkat kota. Komisioner KPU Kota Malang, Deny Bachtiar sempat menyampaikan ada opsi untuk pembanding antara hasil dari Bawaslu dan hitungan internal saksi PDIP. Namun karena terjadinya keberatan yang masif dari saksi parpol lain, pimpinan KPU Kota Malang akhirnya menskors rapat pleno terbuka pada pukul 19.50 WIB agar kondisi menjadi kondusif.

Saksi PDIP dari Kota Malang, Abdi Edison mengatakan dugaan selisih suara itu terjadi di empat kelurahan.

Tidak Hanya di Surabaya, Rekapitulasi Suara Kota Malang Juga Diwarnai Protes, Berikut Kronologinya

selisih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#selisih

Berita Terkini

Temukan Selisih antara Nilai Rapor dan Dapodik di SPMB Jatim 2025, Wagub Emil Dardak: yang Dirugikan Siswa

Beri Penjelasan soal Selisih Kerugian Negara dalam Impor Gula yang Seret Tom Lembong, Kejagung: Jaksa Akan Buktikan di Persidangan

Tidak Hanya di Surabaya, Rekapitulasi Suara Kota Malang Juga Diwarnai Protes, Berikut Kronologinya

Download Aplikasi JawaPos.com