<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/Screenshot_2024-04-01-19-34-01-788_comgoogleandroidgm-edit-4151619775.jpg" alt="Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila" width="100%">
<figcaption>Ribuan PPPK Pemkot Surabaya menerima SK di Gelora Pancasila</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan bahwa seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) segera dibuka. Pembukaan itu seiring dengan diterbitkannya 3 peraturan terkait kebijakan Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024. Pertama, Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024. Lalu, KepmenPANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024. Serta KepmenPANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas memastikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024 ini pemerintah menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN alias honorer di instansi pemerintah. &rdquo;Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat UU No. 20/2023 tentang ASN. Yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah,&rdquo; kata Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Minggu (25/8). Dia tidak menyebutkan kapan pendaftaran seleksi PPPK untuk honorer ini akan dibuka. Namun, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas. Masing-masing eks tenaga honorer kategori (THK-II) sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Tak hanya itu, Aba juga memastikan seluruh honorer yang ikut pendaftaran seleksi PPPK 2024 wajib mengikuti tes seleksi yang disiapkan. Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. &ldquo;Pelamar itu wajib mengikuti seleksi. Akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas,&rdquo; pungkas Aba.

Kementerian PAN-RB mengumumkan bawha wa seleksi PPPK segera dibuka, dan akan memprioritaskan THK II dan non-ASN sebagai rekrutan.

KemenPANRB segera Buka Seleksi PPPK 2024, Tenaga Honorer K2 dan Non-ASN Jadi Prioritas Rekrutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/iliustrasi-pppk-2078096154.jpg" alt="Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengumumkan kelulusan hasil seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) dan mengangkat sebanyak 230.432 guru pada 2023. Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021, 2022, dan 2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, dengan besaran angka kelulusan ASN PPPK selama&nbsp;tiga tahun terakhir, Kemendikbudristek optimistis dapat menyelesaikan target 1 juta guru pada 2024. Sebab, formasi yang dibuka cukup sekitar 200 ribu guru lagi. "Kalau ditotal guru non-ASN yang jadi ASN PPPK hampir 800 ribu. Kalau 1 juta gurunya tinggal 200 ribu lagi, sehingga kita dapat memenuhi 1 juta gurunya," ungkap Nunuk dalam acara&nbsp;obrolan di akun pribadinya&nbsp;@nunuksuryani, akhir pekan lalu. Nunuk menjelaskan, selisih dari target 1 juta guru ASN PPPK akan sejalan dengan usulan perluasan formasi untuk 2024 yaitu sejumlah 419.146 guru. Selain itu, terdapat berbagai kemudahan yang berpotensi mendorong terbukanya partisipasi pelamar umum pada formasi ini, sehingga harapannya seluruh pihak dapat ikut serta dalam program PPPK guru pada 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyediaan anggaran gaji bagi 419.146 formasi guru ASN PPPK yang akan dibuka formasinya tahun ini. "Tahun ini ditambah lagi ada usulan untuk pendidik, usulan kami jumlahnya adalah 82.717 formasi dan usulan itu masuk dalam usulan tenaga teknis. Semoga bapak ibu guru dan pendidik semuanya beruntung untuk tahun 2024 ini dan bersiap lebih baik lagi untuk menyiapkan diri dalam seleksi ASN PPPK yang akan datang," ucap Nunuk. Dalam&nbsp;kiriman terbarunya @nunuksuryani, Nunuk juga menjelaskan berbagai sumber ASN PPPK yang akan diberlakukan. Salah satunya yaitu guru non-ASN yang saat ini berlokasi di sekolah negeri. "Sumber ASN PPPK ini bermacam-macam. Ada guru-guru non-ASN yang sekarang ada di sekolah negeri, itu akan mendapatkan penempatan sesuai dengan formasi, kebutuhan dan kualifikasi," jelasnya. Kemudian penggantian guru-guru yang akan mengakhiri masa pembelajarannya atau pensiun juga akan disiapkan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. "Dan satu lagi untuk menggantikan guru-guru pensiun, kami menyiapkan melalui PPG Prajabatan. Tentu kami melakukan semuanya ini berdasarkan aspek keadilan dan kebutuhan," tegas Nunuk. Ia juga menekankan guru peserta seleksi PPPK akan memperoleh penempatan sesuai dengan prioritas. Oleh karenanya, Nunuk meminta untuk tidak ada kekhawatiran mengingat penempatan guru akan menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah. Sebagai catatan, rekrutmen guru tahun ini merupakan bagian dari rekrutmen 1,6 juta formasi ASN PPPK yang telah dicanangkan pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. "Dimana tahun ini, dilakukan rekrutmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK, formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan," kata Jokowi. Jokowi pun mengundang anak muda untuk ikut serta mengabdi kepada negara. Menurutnya pemerintahan membutuhkan talenta muda untuk menghadapi disrupsi teknologi. "Menghadapi disrupsi teknologi yang sangat pesat pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pelayanan publik berbasis digital, efisiensi birokrasi, dan mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas pemerintah," kata Presiden.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak seleksi pada 2021-2023, jumlah guru yang resmi menjadi ASN PPPK tercatat mencapai 774.999 guru.

Rekrutmen Guru Hampir 800 Ribu, Kemendikbudristek Optimistis Target 1 Juta ASN PPPK Tuntas Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Faktor-utama-penentu-kelulusan-seleksi-PPPK-guru-2024-lengkap-kriteria-honorer-tidak-akan-lulus-3992524318-967663527.jpeg" alt="Faktor utama penentu kelulusan seleksi PPPK guru 2024 lengkap kriteria honorer tidak akan lulus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Faktor utama penentu kelulusan seleksi PPPK guru 2024 lengkap kriteria honorer tidak akan lulus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah mengumumkan pembukaan formasi CASN 2024, yang salah satunya adalah seleksi PPPK guru 2024. Ini adalah kesempatan bagi guru honorer diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kesempatan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK juga dimiliki tenaga honorer lain. Dalam pengumumannya, termasuk seleksi PPPK guru 2024, Presiden Jokowi menyebut total formasi seleksi CASN 2024 berjumlah 2,3 juta formasi. Khusus untuk seleksi PPPK 2024, total tersedia 1.611.727 formasi. Sementara untuk seleksi CPNS 2024 tersedia total 690.822 formasi. Dengan demikian, jumlah total persis formasi CASN 2024 adalah 2.302.543 formasi. Hanya saja hingga saat ini belum ada keterangan resmi untuk total masing-masing formasi PPPK guru, PPPK teknis dan PPPK tenaga kesehatan. Untuk diketahui, formasi pasti PPPK guru, PPPK teknis dan PPPK tenaga kesehatan pada seleksi PPPK 2024 saat ini belum bisa diketahui. Akan tetapi formasi tersebut baru bisa diketahui setelah adanya pengumuman pembukaan formasi PPPK 2024 dari pemerintah daerah atau instansi. Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi atau KemenPAN-RB dalam pengumumannya menyebut, ada 4 fokus dalam seleksi CASN 2024. Berikut ini rinciannya: -Tenaga guru dan tenaga kesehatan -Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di isntansi pemerintah -Merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS 2024 -Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital Surat Edaran MenPAN-RB Terbaru soal Seleksi CASN 2024 Terbaru, MenPAN-RB mengeluarkan surat edaran Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023 tentang usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Surat edaran itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah seluruh Indonesia. Ada 6 poin yang diinstruksikan MenPAN-RB. Berikut ini rinciannya: 1. Pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari: a. PPPK khusus bagi pelamar non-ASN b. CPNS bagi pelamar umum. 2. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk PPPK dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD)/sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a 4. Instansi Pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN 5. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format terlampir pada aplikasi eformasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024 6. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Faktor Utama Penentu Kelulusan Seleksi PPPK Guru 2024 Anda mungkin bertanya-tanya apa yang jadi faktor utama penentu kelulusan seleksi PPPK 2024. Nah, menilik pada penyelenggaraan rekrutmen PPPK tahun-tahun sebelumnya, faktor utama penentu kelulusan sepertinya tidak akan berubah. Pada seleksi PPPK 2021 sampai 2023 lalu, faktor penentu utama kelulusan adalah jumlah formasi berbanding jumlah peserta pelamar. Merujuk pada SE MenPAN-RB terbaru pada 21 Desember 2023 yang sudah disebutkan di atas, bisa jadi petunjuk penting. Dimana pada angka 1 poin (a), disebutkan bahwa PPPK khusus diperuntukkan bagi pelamar non-ASN atau honorer. Sementara pada angka 4, MenPAN-RB mengintruksikan kepada instansi pemerintah agar mengusulkan kebutuhan ASN. Yakni dengan wajib memprioritaskan penataan bagi pegawai non-ASN atau pegawai yang masih berstatus honorer. Karena itu, setiap instansi pemerintah diminta segera menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan PPPK 2024. Yang jadi dasar untuk penyusunan kebutuhan tidak lain adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sementara batas waktu terakhir penyampain usulan kebutuhan CPNS dan PPPK 2024 yakni sampai dengan 31 Januari 2024. Kemudian, panitia seleksi nasional atau Panselnas akan menetapkan jumlah kebutuhan ASN 2024 didasarkan pada usulan-usulan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kabar baiknya, seleksi PPPK 2024 ini bahkan bisa diikuti oleh honorer dengan kualifikasi pendidikan terendah yakni sekolah dasar atau SD/sederajat. Menilik pada pelaksanaan seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya, sepertinya tidak. Pasalnya, semua itu tergantung pada jumlah formasi yang diajukan tiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misalnya di sebuah daerah, pemda yang sebelumnya membuka formasi PPPK 2023, ternyata tidak membuka formasi PPPK 2024 pada seleksi CASN 2024. Dengan begitu, secara otomatis honorer di daerah tersebut tidak bisa mendaftar jadi peserta seleksi PPPK 2024. Dan pastinya, tentu saja tidak bisa dinyatakan lulus serta diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itulah informasi faktor utama penentu kelulusan seleksi PPPK guru 2024 lengkap kriteria honorer tidak akan lulus. Semoga artikel ini bermanfaat. &nbsp;

Dalam pengumumannya, termasuk seleksi PPPK guru 2024, Presiden Jokowi menyebut total formasi seleksi CASN 2024 berjumlah 2,3 juta formasi.

Begini Faktor Utama Penentu Kelulusan Seleksi PPPK Guru 2024 Lengkap Kriteria Honorer Tidak akan Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/IMG-20231031-WA0017-2631996702.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sama dengan seleksi PPPK 2023, honorer dipastikan tetap jadi proritas diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam seleksi PPPK 2024. Kabar baiknya, seleksi PPPK 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun KemenPAN-RB akan juga menerapkan mekanisme pengangkatan honorer jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui sistem prioritas pada seleksi PPPK 2024. Sistem prioritas itu salah satunya adalah melihat masa kerja dan usia honorer. Nah, saat ini, hal yang paling ditungu-tungu honorer seluruh Indonesia adalah PP Manajemen ASN. PP Manajemen ASN sendiri merupakan aturan turunan dari UU ASN 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pasalnya, PP Manajemen ASN tersebut mengatur seluruh hal teknis terkait mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pastinya jutaan honorer di seluruh Indonesia berharap turunan UU ASN 2023 itu bisa mengakomodir harapan dan impian honorer bisa diangkat jadi PPPK. Hal itu tentu akan menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini sudah sangat menantikan diakui oleh negara.&nbsp;Apalagi tidak sedikit di antara honorer tersebut yang sudah mengabdi hingga berpuluh-puluh tahun. Berdasarkan data resmi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah honorer seluruh Indonesia berjumlah 2,3 juta. Akan tetapi jumlah tersebut masih harus diaudit atau divalidasi keasliannya. Audit dan validasi itu perlu dilakukan agar honorer bodong tidak bisa ikut seleksi PPPK dan diangkat jadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan pernjanjian kerja. Setelah UU ASN 2023 resmi ditetapkan, penyusunan rancangan PP Manajemen ASN masih terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (KemenPAN-RB) hingga kini. Diperkirakan, PP Manajemen ASN yang sudah ditungu-tunggu itu akan resmi diterbitkan pada awal 2024. Terbaru, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menggelar Evaluasi Hasil Piloting Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kegiatan tersebut digelar di Kantor Regional X BKN, Denpasar, pada Kamis 28 Desember 2023 lalu. Acara itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta percepatan penataan tenaga non-ASN. Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengungkap, dalam RPP Manajemen ASN ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi:&nbsp;Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Karena itu, ia meminta agar BKN bersama BPKP bisa melaksanakan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN atau honorer. Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, menambahkan, RPP Manajemen ASN tetap mempertimbangkan tuntutan kondisi perkembangan zaman. Berdasarkan pendataan jumlah non-ASN dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sejumlah 2.355.092 orang. Sementara total non-ASN atau honorer yang lolos seleksi dan telah diangkat sebagai ASN berjumlah 749.398 orang. Sebagai langkah awal, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verval data terhadap honorer. Tujuan piloting ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dan akuntabel yang selanjutnya dapat digunakan untuk memberikan tawaran kebijakan terkait tenaga non-ASN atau honorer. Di sisi lain, KemenPAN-RB juga tengah fokus merampungkan PP Manajemen ASN turunan UU ASN 2023. Selain mencakup penataan honorer, juga mengatur sistem gaji terbaru. MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam pernyataannya beberapa waktu lalu juga sudah menyinggung soal nasib honorer tidak lulus seleksi PPPK 2023. Ia menyatakan bahwa seluruh honorer tak lulus seleksi PPPK 2023 masih memiliki kesempatan sama besar pada rekrutmen CASN 2024. Pasalnya, seleksi PPPK 2024 mendatang tetap memprioritaskan honorer K2 dan non K-2 atau tenaga non ASN.&nbsp;Selain itu pemerintah juga memastikan tetap membuka seleksi CPNS 2024. Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital dipastikan jauh lebih banyak ketimbang seleksi PPPK 2023. Demikian juga untuk para fresh graduate atau lulusan baru. MenPAN-RB Azwar Anas juga menyebut bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN pada 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Yakni guru dan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan lainnya. Proyeksi kebutuhan ASN 2024 diperuntukkan bagi instansi pusat, daerah, dan lulusan sekolah kedinasan. Azwar Anas juga mengungkap bahwa salah satu fokus pengadaan CASN tahun 2024 adalah pemerataan guru di daerah 3T. Daerah 3T yang dimaksud MenPAN-RB Azwar Anas adalah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Bahkan kepada guru honorer di daerah 3T juga akan diberikan peluang lebih besar diangkat jadi PPPK. Yakni dengan memberikan afirmasi bagi guru honorer yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi PPPK. Azwar Anas juga telah melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait dengan penyelesaian tenaga non ASN. Dia mengungkapkan rekrutmen CASN 2024 menyasar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi.&nbsp;Inilah proyeksi sisa tenaga non ASN termasuk eks-THK2 dan dari rekrutmen yang telah berjalan sampai 2023. Azwar Anas berharap dalam waktu dekat ada kebijakan untuk menangani penataan tenaga non ASN. Beberapa alternatif solusi sudah disampaikan Menteri Anas kepada Presiden Joko Widodo. Kebijakan rekrutmen pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak transformasi digital. Untuk rekrutmen ASN yang mengutamakan talenta-talenta digital, berfokus menciptakan nilai tambah ekonomi. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa seleksi PPPK 2024 akan menetapkan skala prioritas terhadap honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam UU ASN 2023 juga disebutkan golongan honorer yang jadi prioritas dalam seleksi PPPK 2024. Pertama, yakni honorer yang telah mengabdi paling lama di atas 5 tahun. Kedua, adalah honorer yang usia yang mendekati 46 tahun. Kendati nantinya seleksi PPPK 2024 menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, honorer golongan ini tetap jadi prioritas diangkat jadi PPPK. Pasalnya, variabel masa kerja atau pengabdian dan usia memiliki poin sangat tinggi. Sehingga jika kemudian poin tersebut diakumulasi, maka nantinya akan menghasilkan nilai akumulasi angka penilaian kerja.&nbsp;Itulah informasi bocoran seleksi PPPK 2024 dari MenPAN-RB serta masa kerja dan usia honorer yang jadi prioritas. Semoga artikel ini bermanfaat.

Kabar baiknya, seleksi PPPK 2024 nantinya disebut tidak cuma menggunakan sistem penilaian dan pemeringkatan saja untuk pengangkatan.

MenPAN-RB Bocorkan Seleksi PPPK 2024, Dari Masa Kerja dan Usia Honorer yang jadi Prioritas