<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/k6eVtWeclHQozDajXV2ZgjVYQJG8df9J9SpLtvYi-3059817344.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat diwawancarai oleh awak media di Monas, Jakpus, pada Sabtu (20/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat diwawancarai oleh awak media di Monas, Jakpus, pada Sabtu (20/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menginginkan prajurit andal untuk mengisi institusi yang dia pimpin. Untuk itu, menyikapi beberapa prajurit TNI AD yang terlibat kasus dan terseret masalah, Maruli melakukan evaluasi dalam rekrutmen prajurit TNI AD.&nbsp; Hal itu diutarakan oleh Maruli saat diwawancarai oleh awak media di sela-sela peninjauan TNI AD Fair di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus) pada Sabtu (20/9). Dia menyatakan bahwa evaluasi atas keterlibatan prajurit TNI AD yang terlibat masalah sudah pasti dilakukan oleh instansinya. &rdquo;Pastinya kami terus tingkatkan (pola rekrutmen prajurit TNI AD), kami juga sudah punya tim yang memantau ke sana. Saya kira kalau ada orang yang bisa melaporkan ke kami, kami justru lebih senang sekarang,&rdquo; terang Maruli.&nbsp; Orang nomor satu di TNI AD itu sadar betul, tidak semua orang memiliki akses membuat laporan kepada Angkatan Darat. Termasuk soal rekrutmen personel. &nbsp;Karena itu, dia akan menghadirkan layanan telepon pengaduan yang bisa digunakan sebagai saluran komunikasi. &rdquo;Jadi, mudah-mudahan dengan ini ada dibuat nanti misalnya telepon pengaduan atau WA (WhatsApp) pengaduan. Mudah-mudahan bisa membuat seleksi kami lebih baik,&rdquo; jelasnya. Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu mengakui bahwa rekrutmen personel merupakan salah satu hal yang penting bagi instansinya. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang berpikir bahwa masuk TNI AD harus punya kenalan dan sebagainya. Dia menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Masuk TNI AD hanya perlu memenuhi semua persyaratan dalam rekrutmen. &rdquo;Kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa kalau mau masuk harus ada yang dikenal, harus dibagaimanakan dan lain sebagainya. Padahal sekarang kami sudah banyak, saya kira di institusi manapun, sudah banyak perubahan. Itu juga bisa meyakinkan mereka bahwa siapa pun bisa daftar tanpa harus keluar biaya,&rdquo; kata dia tegas.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan evaluasi rekrutmen prajurit TNI AD untuk meningkatkan kualitas dan transparansi.

Beberapa Prajurit TNI AD Terseret Kasus dan Masalah, Jenderal Maruli Evaluasi Rekrutmen, Tegaskan Masuk Angkatan Darat Tanpa Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/joni-kalla-844080747.jpg" alt="Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viralnya Yohanes Ande Kalla alias Joni Kalla Si Bocah Merah Putih atau Joni si Pemanjat Tiang menantik reaksi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kemensetneg akan mengecek informasi soal Joni yang gagal dalam seleksi masuk TNI AD karena tak memenuhi syarat tinggi badan. Mensesneg Pratikno menyatakan, untuk menjadi prajurit TNI pasti harus melalui proses seleksi yang memiliki parameter tertentu sesuai kebutuhan TNI. Sehingga tentu ada alasan mengapa seseorang tidak lolos dalam seleksi masuk TNI. "Ya mungkin karena ada parameter juga ya, saya tidak tahu. Tetapi kami akan cek, tentu saja kan ada proses seleksi," kata Pratikno di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menyatakan bahwa Joni masih diberi kesempatan untuk lanjut seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD. Sebab, saat ini seleksi masuk TNI masih dalam tahap administrasi. Mengenai tinggi badan Joni, Agumng juga angkat bicara. "Tinggi badan persyaratan minimal 163 cm, sedangkan daerah tertinggal seperti di wilayah NTT dengan ketentuan khusus 160 cm. Yang bersangkutan (Joni) tingginya hanya 155,8 cm," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Selasa (6/8). &nbsp; &nbsp;

Mensesneg Pratikno menyatakan bakal mengecek informasi soal Yohanes Ande Kalla alias Joni yang viral usai gagal dalam seleksi masuk TNI AD.

Kasus Joni Si Pemanjat Tiang Jadi Perhatian Kemensetneg, Pratikno Janji Cek Informasi   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/joni-kalla-844080747.jpg" alt="Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Usai viral di media sosial soal kegagalannya dalam seleksi masuk TNI AD, Yohanes Ande Kalla atau yang akrab disapa Joni, mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan seleksi. Kepastian soal nasib Joni si pemanjat tiang bendera yang tenar dengan sebutan si bocah merah putih itu disampaikan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana. &ldquo;Utamanya karena tinggi badan persyaratan minimal 163 cm, sedangkan daerah tertinggal seperti di wilayah NTT dengan ketentuan khusus 160 cm. Yang bersangkutan tingginya hanya 155,8 cm,&rdquo; ujar Agung dalam keterangan yang diterima di Kupang, Selasa (6/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Agung menjelaskan, saat ini seleksi masih berjalan di tahap administrasi, sehingga Joni masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan tes masuk TNI. Kapendam mengatakan, aksi heroik Joni yang viral pada tahun 2018 lalu saat upacara peringatan HUT ke-73 RI di Desa Silawan diganjar piagam penghargaan dari Panglima TNI dan Mendikbud. &ldquo;Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan pimpinan (TNI) Angkatan Darat agar Joni bisa melanjutkan tes seleksi prajurit,&rdquo; ujar dia. Piagam penghargaan tersebut juga telah dilaporkan ke Mabes AD, dan ditindaklanjuti dengan perintah dari Mabes AD untuk diberikan kesempatan mengikuti tes. "Nanti kita gali apakah ada potensi-potensi yang lebih di bidang lainnya," ujarnya. Kapendam mengatakan, Gambaran tes yang akan dijalani meliputi tes kesehatan, postur, jasmani, akademik, hingga psikotes. &ldquo;Dari serangkaian tes tersebut apakah terdapat potensi yang sangat kuat sebagai keunggulan dari saudara Joni,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu Joni saat dihubungi dari Kupang mengaku bahwa dia telah dihubungi untuk kembali ke Kupang untuk mengikuti serangkaian tes masuk. &ldquo;Sekarang masih di Atambua, mungkin sebentar akan ke Kupang,&rdquo; ujar dia singkat. Sebelumnya, Joni menjadi viral setelah gagal masuk TNI karena tidak memenuhi syarat tinggi badan. dia menagih janji Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI untuk bisa bergabung ke jajaran TNI. Joni merupakan bocah yang viral pada 2018 lalu, karena memanjat tiang bendera untuk membetulkan tali saat upacara peringatan HUT RI di Kabupaten Belu.

Yohanes Ande Kalla atau yang akrab disapa Joni mendapat kesempatan lagi untuk melanjutkan seleksi masuk TNI AD di Kupang.

Usai Viral, Joni si Bocah Merah Putih Dapat Kesempatan Lagi untuk Lanjut Seleksi Masuk TNI AD di Kupang   