<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/06/JKT-Syahrul-Yasin-Limpo-di-Kementan-SALMAN-TOYIBI-01JPG-4019730780.jpg" alt="Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo." width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Di antara tiga tersangka, salah satunya adalah mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dua tersangka lain adalah Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta (MH). Kasdi bahkan langsung ditahan kemarin (11/1) setelah menjalani pemeriksaan selama dua hari berturut-turut. Kasdi diduga terlibat dalam pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Sejatinya, Syahrul dan Hatta kemarin juga dipanggil untuk diperiksa. Namun, mereka tidak datang. Syahrul beralasan tengah pulang kampung menjenguk sang ibunda yang sakit. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, Kasdi dan Hatta menduduki jabatan sebagai Sekjen dan direktur sejak SYL menjabat Mentan. Saat menjabat itu, SYL sering menerapkan kebijakan personal terkait lelang jabatan di kementerian. Salah satunya melakukan pungutan dalam seleksi pejabat eselon I dan II. Hasil pungutan itu digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Misalnya, pembayaran kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. &rdquo;Dari proses pungutan itu, SYL menugaskan KS dan MH untuk melakukan penarikan,&rdquo; bebernya kemarin. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/JKT-1-KPK-TAHAN-SEKJEN-KEMENTAN-FED-10JPG-4222352253.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengumumkan tiga sosok tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Salah satu tersangka ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengumumkan tiga sosok tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/10/2023). Salah satu tersangka ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul</figcaption>
</figure> Berdasar penyidikan, besaran pungutan yang dilakukan SYL bervariasi. Yakni, antara USD 4.000 hingga USD 10.000. Berbagai pungutan juga dilakukan di sektor pengadaan barang di lingkungan Kementan. Dari sana, pada realisasinya ditemukan beberapa mark-up harga barang. Dari hasil pemerasan dan gratifikasi itu, ketiganya menikmati uang sebesar Rp 13,9 miliar. Jumlah itu di luar dari penyitaan barang bukti berupa uang puluhan miliar dalam proses penggeledahan beberapa waktu lalu. Tanak mengatakan, KS dijerat UU Tipikor Pasal 12 huruf e atau pemerasan dan Pasal 12 huruf B tentang gratifikasi. &rdquo;Kami akan terus mendalami kasus ini untuk pengembangan lebih lanjut,&rdquo; paparnya. Sementara itu, Ervin Lubis, kuasa hukum SYL, menyebutkan bahwa kemarin pihaknya telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan. Dalam permintaan jadwal ulang itu, tim kuasa hukum melampirkan salinan surat kuasa khusus yang diberikan SYL. Saat ini SYL sedang berada di Makassar. &rdquo;Saya menghormati KPK. Namun, izinkan saya terlebih dahulu menemui ibu di kampung,&rdquo; jelas SYL dalam keterangan tertulis yang disampaikan kuasa hukumnya, Ervin Lubis, kemarin. SYL menyebut ibunya yang berusia 88 tahun sedang sakit. Selain meminta penjadwalan ulang pemeriksaan, SYL diketahui mengajukan praperadilan mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Kemarin surat permohonan itu dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 114/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. &rdquo;Pengajuan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pemohon oleh KPK,&rdquo; terang Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto kepada Jawa Pos. Sidang perdana gugatan praperadilan itu bakal digelar pada Senin, 30 Oktober. (elo/ygi/c6/fal)

KPK akhirnya mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Satu tiga tersangka adalah Syahrul Yasin Limpo.

Jadi Tersangka, SYL Dkk Disebut Terima Rp 13,9 M atas Dugaan Pungutan Seleksi Pejabat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penerimaan uang oleh tersangka Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan.  KPK mendalami hal tersebut dengan memeriksa sembilan saksi di Gedung Polda Jawa Timur dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan.  ”Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka RALAI dari para ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/1).  Lima dari sembilan saksi tersebut diperiksa pada Kamis (12/1), yakni anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M. Sodiq, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hery Lianto Putra, Ketua ULP Bangkalan Moehammad Ridhwan, pihak swasta Diana Kusumawaty, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Masyhudunnury.  Empat saksi lainnya diperiksa pada Rabu (11/1), yaitu Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan Erwin Yoesoef, mantan penjabat Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo alias Yoyok, Kepala Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi BKPSDA Kabupaten Bangkalan Nauval Farisy, dan wiraswasta Zaenab Zuraidah.  Selain itu, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga mendalami pengetahuan sembilan saksi tersebut soal dugaan aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan. KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, salah satunya RALAI selaku penerima suap.  Lima tersangka pemberi suap yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka RALAI, selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan. Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan, atas perintah tersangka RALAI, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT), termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta biaya komitmen (commitment fee) berupa uang pada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Para ASN yang mengajukan diri dan sepakat memberikan sejumlah uang untuk dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI ialah tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  Besaran biaya komitmen yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi, sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. KPK menduga besaran nilai biaya komitmen tersebut dipatok Rp 50 juta-Rp150 juta, yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan RALAI.  Selain itu, KPK juga menduga tersangka RALAI menerima sejumlah uang lain karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan, dengan penentuan besaran biaya sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek. Tersangka RALAI diduga telah menerima uang lewat orang kepercayaannya senilai Rp 5,3 miliar.  KPK mengungkapkan uang yang diterima tersangka RALAI tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, salah satunya untuk membayar survei elektabilitas. Selain itu, tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lain dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

KPK Usut Penerimaan Uang Bupati nonaktif Bangkalan dari Para ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221021_1120061.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya untuk mengisi posisi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi.  ”Untuk pengisian jabatan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN diutamakan berasal dari putra-putri Provinsi Kalimantan Timur,” kata Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara di Samarinda, Rabu (28/12).  Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022, sedikitnya dua deputi Otorita IKN merupakan masyarakat asli Kalimantan Timur.  Sebelumnya, pada Oktober, jabatan pimpinan tinggi madya berupa Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN telah diisi Myrna Asnawati Safitri yang merupakan putri daerah asal Samarinda, Kalimantan Timur. Myrna pernah menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum President University Cikarang periode 2011-2013.  Menurut Sidik, pada seleksi terbuka itu terbuka bagi PNS dan non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam pengumuman Nomor P.008/Otorita IKN/XII/2022 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita IKN.  Dia menambahkan pendaftaran telah dibuka pada Selasa (27/12) dan akan ditutup pada 5 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. ”Setelah pendaftaran ditutup, tahap berikutnya adalah pemeriksaan dan seleksi administrasi, dilanjutkan seleksi penulisan makalah, uji kompetensi, dan wawancara akhir. Targetnya, pada akhir Januari hasil akhir seleksi sudah dapat diumumkan ke publik,” ujar Sidik Pramono.  Sidik juga mengatakan saat ini Otorita IKN sedang dalam proses wawancara terhadap 84 calon pejabat untuk posisi 25 direktur dan kepala biro, antara lain kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama; kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat; kepala Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan; kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; direktur Hukum; direktur Kepatuhan; direktur Pengawasan dan Audit Internal; serta Direktur Perencanaan Makro.

Otorita IKN Buka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Ridwan-kepala-BPBD-Surabaya.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pendaftaran jabatan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Surabaya kembali dibuka. Pendaftaran dimulai pada 5 Agustus dan berakhir pada 11 Agustus. Panitia seleksi (pansel) berharap ASN yang memenuhi persyaratan segera mendaftar.  Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Kepala BPBD Surabaya Prof Dr Fendy Suhariadi MT Psikolog menyatakan, seleksi tidak diperpanjang, tetapi dibuka kembali. ”Hingga kemarin (9/8), panitia belum mendapat pendaftar,” katanya.  Ada lima anggota pansel. Perinciannya, tiga anggota eksternal dan dua dari internal. Berdasar tahapan, pelamar mengikuti tujuh rangkaian seleksi. Di antaranya, seleksi administrasi (5–11 Agustus), seleksi kompetensi jabatan (15 Agustus), lalu wawancara akhir serta pemaparan visi dan misi (22 Agustus).  Menurut Fendy, pemkot telah menetapkan standar kompetensi dan manajerial bagi calon kepala BPBD. Kualifikasi pendidikan minimal S-1/ D-IV berbagai bidang. Mulai pertanahan, planologi, sosial, psikologi, hingga astronomi.  Terpisah, Plt Kepala BPBD Surabaya Ridwan Mubarun memastikan akan mengikuti seleksi kepala BPBD. Visi dan misi telah disusun. Salah satu yang perlu ditekankan adalah prabencana (mitigasi bencana). ”Penanganan Surabaya ini sudah bagus melalui command center 112. Pascabencana juga oke,” ujarnya.  Ridwan belum berkenan memaparkan ide dan gagasannya. Sebab, ada beberapa program yang patut dirahasiakan dan bakal disampaikan dalam tahap wawancara. ”Semoga lancar,” tutur mantan camat Tambaksari tersebut.  Berdasar informasi yang dihimpun, pengisian jabatan kepala BPBD Surabaya dibuka sejak Juli. Tercatat, hanya dua orang yang mendaftar.

Pendaftaran Jabatan Kepala BPBD Surabaya Kembali Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/pemuda_harus_berani.jpg" alt="Ahmad Muhdlor Ali (PRIMA ZUHEDI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Muhdlor Ali (PRIMA ZUHEDI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Seleksi terbuka (selter) delapan jabatan pimpinan tinggi (JPT) setingkat eselon 2 Pemkab Sidoarjo tuntas pada 10 Maret lalu. Namun, sampai saat ini belum ada satu nama terpilih yang akan mengisi masing-masing jabatan tersebut.  Selter itu ditujukan untuk mengisi JPT pada kepala Badan Kepegawaian Sidoarjo, kepala dinas komunikasi dan informatika, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan permukiman cipta karya dan tata ruang, dan sekretaris DPRD Sidoarjo.  Rencananya, pengumuman nama terpilih sekaligus pelantikan JPT tersebut dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Hanya, belum ada tanggal pasti yang ditentukan. Begitu pula nama-namanya. Tidak semuanya atau bukan delapan JPT itu yang dilantik. Hanya sebagian.  Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyebut dari nama-nama itu ada yang tidak qualified atau tidak memenuhi kualifikasi. Jika dipaksakan dilantik, hasilnya akan kurang bagus. Berdasar penilaiannya, sosok tersebut akan kurang bisa mengikuti ritme kerja sekaligus kebutuhan organisasi.  Misalnya, tahun depan kinerja dinas perumahan permukiman cipta karya dan tata ruang (perkim CKTR) bakal digenjot. Ada pembangunan youth center dan lainnya. Karena itu, butuh kepala dinas yang bisa cepat mengikuti ritme kerja. ”Ada yang tidak dilantik,’’ katanya. Bisa jadi dua JPT, bisa jadi empat. Namun OPD mana, dia masih enggan menyebut.  ”Ini jadi bukti jika saat selter dulu, saya benar-benar tidak ada jago,’’ katanya. Artinya, pelaksanaan selter murni dilepas. Nah, untuk yang tidak jadi dilantik, rencananya digelar selter ulang dibarengkan dengan seleksi terbuka pemilihan sekretaris daerah (Sekda) Sidoarjo. Waktunya belum ditentukan.  ”Prosesnya akan kami panjangkan waktunya sehingga yang daftar dari luar Sidoarjo juga ada,’’ katanya. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada pejabat luar Sidoarjo yang ingin mengabdikan diri di Sidoarjo dan potensial.

Setelah Lebaran, Bupati Sidoarjo Umumkan Sebagian Hasil Selter JPT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/gus-muhdlor-sungai.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat meninjau sungai-sungai di Sidoarjo. (Pemkab Sidoarjo for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali saat meninjau sungai-sungai di Sidoarjo. (Pemkab Sidoarjo for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hasil seleksi terbuka delapan jabatan pimpinan tinggi (JPT) setingkat eselon II Pemkab Sidoarjo sudah disampaikan kepada Bupati Ahmad Muhdlor Ali pada 10 Maret. Namun, sampai saat ini belum ada penentuan nama yang akan mengisi delapan jabatan tersebut. Bahkan, seleksi ulang berpotensi diadakan.  Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo melakukan seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. Yaitu, kepala badan kepegawaian daerah (BKD), kepala dinas komunikasi dan informatika (Kominfo), kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, kepala dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air,  Selain itu, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala dinas sosial, kepala dinas perumahan permukiman cipta karya dan tata ruang, serta sekretaris DPRD Sidoarjo.  Hingga kini, sudah ada 20 nama yang diserahkan kepada bupati. Deretan nama itu adalah tiga terbaik di setiap jabatan hasil seleksi terbuka yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo. Di antara 20 nama tersebut, delapan nama bakal dipilih langsung oleh bupati untuk menjabat pimpinan OPD bersangkutan.  Bupati Ahmad Muhdlor Ali menyatakan sudah beristikharah untuk menentukan siapa saja yang akan mengisi delapan jabatan tersebut. Namun, ada dua jabatan yang dia belum sreg dan belum menemukan sosok yang pas.  Sayang, Muhdlor tidak menyebut nama-nama yang dimaksud. ”Ada dua. Kalau nanti secara nilai dan istikharahnya nggak jadi atau nggak oke, tidak tertutup kemungkinan kami buka seleksi baru,” jelasnya kemarin (21/3).  Yang jelas,  pihaknya tidak ingin gegabah. Muhdlor memberikan sinyal kepada ASN (aparatur sipil negara)  yang ada bahwa pemerintah sekarang tidak asal menentukan pilihan. Banyak komponen yang harus dilihat, mulai loyalitas, kualifikasi, dan lainnya. ”Karena kami takutkan masih ada stigma di kalangan ASN yang menyebut buat apa daftar kalau yang menang sudah ada,” ujarnya.  Muhdlor ingin menghapus stigma tersebut dengan mencari sosok yang terbaik. ”Karena memang waktu pendaftaran kemarin pendek. Yang daftar tidak terlalu banyak,” ungkapnya.  Saat itu, pendaftaran seleksi terbuka JPT hanya dibuka selama lima hari. Sejak 14 Februari hingga 18 Februari. Alhasil, total hanya ada 31 pejabat yang mendaftar ke panitia seleksi.

Bupati Belum Sreg, Ada Peluang Seleksi Pejabat Sidoarjo Diulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211005-WA0037-1.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi. Sebab, masih ada jabatan kosong yang belum terisi sehingga pemprov menggelar seleksi umum atau open bidding.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur (BKD Jatim) Indah Wahyuni mengatakan, terdapat beragam posisi yang telah diburu pelamar. Dari catatannya, posisi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jatim paling laris diburu pelamar. Total ada 28 pelamar yang mengajukan lamaran pada posisi tersebut.  ”Pasti yang kurang pelamar akan dilakukan perpanjangan 3 hari. Kami belum bisa memutuskan,” kata Indah, Selasa (5/10).  Bila dilihat jumlah peserta seleksi terbuka tahun ini, angkanya mencapai puluhan orang. Hingga hari ini (5/10), sudah ada 57 orang yang mendaftar.  Dari total 57 orang, 49 orang di antaranya berasal dari lingkungan Pemprov Jatim, 2 orang dari pemerintah pusat, dan sisanya 1 orang dari masing-masing daerah pelamar. ”Karena, setiap orang boleh mendaftar untuk 2 posisi,” terang Indah.  Proses seleksi telah dimulai sejak 27 September dan akan ditutup 14 Oktober. Pendaftar yang mengikuti lelang jabatan wajib mengikuti 3 alur. Yakni wawancara penulisan makalah serta seleksi kompetensi bidang, seleksi administrasi, hingga seleksi kompetensi manajerial.  ”Semua posisi dibuka untuk PNS pemprov, pemkab atau PT. Jadi nggak ada istilah PNS dari pemprov yang lebih diprioritaskan,” ujar Indah.  Berikut rincian posisi organisasi perangkat daerah (OPD) dan jumlah pelamar masing-masing posisi di Pemprov Jatim:  - Dirut RSJ Menur: 2 pelamar  - Wadir RSU Soetomo: 4 pelamar  - Kepala Dinas Perkebunan: 9 pelamar  - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan: 17 pelamar  - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga: 18 pelamar  - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM: 22 pelamar  - Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jatim: 28 pelamar.

100 Pelamar Daftar Jabatan Pimpinan Tinggi Jatim

seleksi jabatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi jabatan

Berita Terkini