<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MK-Tolak-Gugatan-Foto-Editan-Caleg-Cantik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Ketua MK, Amwar Usman. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua MK, Amwar Usman. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon hakim konstitusi, Benediktus Hestu Cipto Handoyo mengusulkan pengujian peraturan perundang-undangan berada dalam satu pintu. Karena seringkali adanya ketidakharmonisan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dalam hal pengujian perundang-undangan.   "Saya menyarankan, dalam tulisan saya, pengujian peraturan perundang-undangan itu satu pintu saja, karena sampai saat ini ketika diputus di MK belum tentu menjadi rujukan MA," kata Benediktus dalam seleksi wawancara hakim MK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).  Akademisi hukum ini pun mengusulkan penguatan MK terkait mengubah UU. Salah satu poin yang disoroti ialah soal tindak lanjut putusan MK yang seringkali lamban dan bahkan diabaikan.  Benediktus menginginkan, adanya sanksi tegas terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan MK.   "Lalu tidak ada sanksi bagi lembaga negara pembentuk UU ketika merumuskan kembali yang sudah dibatalkan. Nah ini kan harus ada penguatan MK. Oleh sebab itu, dalam UU MK yang baru harus ada ketentuan bahwa begitu diputuskan, maka selang berapa minggu, beberapa bulan, itu harus dilakukan perubahan tehadap UU tersebut," tegas Benediktus.  Selain Benekditus, terdapat tujuh calon hakim konstitusi yang akan menjalani tes wawancara, yakni Bernard L. Tanya, Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti dan Suparman Marzuki. Sedangkan, tiga orang lainnya yakni Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana akan menjalani tes wawancara pada sesi kedua, Kamis (12/12) besok.  Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dilakukan untuk mencari pengganti posisi hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2020 mendatang.

Calon Hakim Ini Ingin Ada Sanksi Tegas Pihak yang Tak Patuh Putusan MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memasuki tahap tes wawancara. Sebanyak delapan orang calon hakim MK mulai melakukan tes seleksi wawancara di Gedung Sekretariat Negara (Sekneg), Jakarta Pusat, Rabu (11/12). Wawancara publik ini berlangsung hingga Kamis (12/12) besok.  Pada sesi pertama, lima orang yang menjalani tes wawancara yakni Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti, dan Suparman Marzuki. Sedangkan, tiga orang lainnya yakni Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana dan Yudi Kristiana akan menjalani tes wawancara pada sesi kedua, Kamis (12/12) besok.  Ketua panitia seleksi hakim MK, Harjono menyatakan, delapan orang tersebut lolos hingga seleksi wawancara terbuka setelah menjalani serangkaian tes. Pada tahap tes wawancara, calon hakim MK akan digali terkait berbagai hal.  "Wawancara meliputi banyak hal, baik penguasaan UUD 1945, masalah MK, sosial budaya hingga track record para calon," kata Harjono di Gedung Sekneg, Jakarta Pusat.  Wawancara terbuka calon hakim MK dilakukan oleh anggota Pansel yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pansel bakal memilih tiga orang terbaik untuk diserahkan ke Presiden Jokowi.  "Rencananya penyerahan nama dilakukan pada 18 atau 19 Desember 2019," jelas Harjono.  Untuk diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres untuk membentuk panitia seleksi (Pansel), guna mencari pengganti hakim MK I Dewa Gede Palguna yang akan memasuki purnatugas pada 7 Januari 2019 mendatang. Jokowi membentuk pansel calom hakim MK melalui Keppres Nomor 118/P tahun 2019.  Pansel hakim MK tersebut terdiri dari Harjono yang didapuk sebagai ketua pansel. Kemudian, Maruarar Siahaan, Sukma Violetta, Alexander Lay, dan Omar Sharif.  "Satu hakim MK, I Gede Dewa Palguna sudah memasuki usia purnatugas pada 7 Januari 2020 nanti. Presiden sudah buat Keputusan Presiden Kepanitiaan Pansel untuk menerima pendaftaran, menyeleksi dan mengumumkan hasilnya," kata Ketua Pansel Hakim MK Harjono di Gedung Kemensetneg Jakarta Pusat, Selasa (12/11) lalu.

Delapan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Jalani Tes Seleksi Wawancara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT_PENGAMANAN-GEDUNG-MK-JELANG-SIDANG-PUTUSAN-PHPU_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan gedung di Mahkamah Konstitusi. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk pada tahap wawancara terbuka dan tes kesehatan. Sebanyak delapan orang dinyatakan lolos untuk mengikuti tes tersebut.   "Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden Nomor: 06/PANSEL-MK/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019," bunyi keputusan panitia seleksi dikutip dari situs Sekretariat Negara, Kamis (5/12).  Para calon yang dinyatakan lolos, diantaranya, Benediktus Hestu Cipto Handoyo (Dosen), Bernard L. Tanya (Dosen), Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (Dosen), Ida Budhiati (anggota DKPP), Suparman Marzuki (Dosen/mantan Komisioner KY), Umbu Rauta (Dosen), Widodo Ekatjahjana (Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham) dan Yudi Kristiana (Kepala Kejari Jakarta Timur/mantan jaksa di KPK).  Mereka yang dinyatakan lolos, sudah mengikuti seleksi administrasi dan tes tertulis. Setelah lolos dari tes tersebut, delapan orang diwajibkan mengikuti wawancara terbuka di Aula Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara serta tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto. Tes tersebut digelar pada 11-12 Desember 2019.  Selain itu, panitia seleksi juga meminta masyarakat untuk memberikan masukan terkait para calon hakim MK tersebut. Informasi dari masyarakat bisa disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi di Kementerian Sekretariat Negara atau melalui email panselmk2019@Setneg.go.id.

Eks Komisioner KY Hingga Mantan Jaksa KPK Lolos Seleksi Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jokowi-lantik-2-hakim-mk-dan-dubes-untuk-nigeria_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo ketika melantik dua hakim Mahkamah Konstitusi dan Duta Besar untuk Nigeria." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo ketika melantik dua hakim Mahkamah Konstitusi dan Duta Besar untuk Nigeria.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Aswanto dan Wahiduddin Adams sebagai Hakim Konstitusi periode 2019 hingga 2024. Setelah melakukan sumpah jabatan oleh Pengucapan sumpah Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (21/3). Pengangkatan keduanya berdasar Surat Keputusan Presiden Nomor 32/P Tahun 2019, tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Baik Aswanto dan Adams telah melalui uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK di DPR. Mereka ditetapkan dalam rapat paripurna tengah masa persidangan IV DPR Tahun 2018-2019, Selasa, 19 Maret 2019. Pengangkatan ini menjadi periode kedua. Aswanto serta Adams sebelumnya menjabat setelah pertama kali diambil sumpahnya pada 21 Maret 2014 lalu. "Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya. Serta memegang teguh UUD tahun 1945 dan menjalankan dengan seluruh-luruhnya menurut UUD kepada nusa dan bangsa," ucap Aswanto dan Wahiduddin Adams secara bersamaan. Setelah menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi, Presiden Joko Widodo melantik calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Federal Nigeria, Usra Hendra Harahap. Pengangkatan Usra tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Selepas prosesi, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada kedua hakim MK dan Duta Besar yang baru saja dilantik untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Jokowi Lantik 2 Hakim MK dan Dubes untuk Nigeria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-apresiasi-dua-hakim-lama-pilihan-dpr_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2019-2024 pada Selasa (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiddudin Adams dan Aswanto." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 2019-2024 pada Selasa (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiddudin Adams dan Aswanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Kontitusi (MK) mengapresiasi proses seleksi hakim konstitusi. Hasilnya,&nbsp;Wahiduddin Adams dan Aswanto ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Keduanya merupakan petahana yang kembali dipilih oleh Komisi III DPR RI. Wahiduddin dan Aswanto dipandang telah berpengalaman menangani perkara di MK. "Tentu MK menyambut gembira atas terpilihnya kembali kedua beliau (Wahidudin Adams dan Aswanto). Terlepas dari apapun pertimbangan DPR, kedua beliau terbukti sudah berpengalaman menangani perkara serta tidak diragukan penguasaan substansi, integritas, dan kenegarawanannya," kata juru bicara MK, Fajar Laksono kepada JawaPos.com, Selasa (12/3). Fajar menuturkan, kedua hakim MK terpilih akan melanjutkan tugasnya. Dalam waktu dekat, perkara yang besar kemungkinan muncul yakni soal perselisihan hasil pemilu (PHP). "Beliau berdua&nbsp;sudah punya pengalaman. Harapannya, semua lancar," ucap Fajar. Fajar memastikan, MK akan menyelesaikan&nbsp;perkara PHP secara&nbsp;imparsial, independen, dan adil sesuai batas waktu yang diberikan Undang-undang.&nbsp; "Berikutnya, peningkatan kualitas putusan dan percepatan penyelesaian perkara, terutama perkara pengujian UU. Semuanya diarahkan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan public trust kepada MK," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim MK 2019-2024 pada Selasa (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiduddin Adams dan Aswanto. Menurut Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, penunjukan kedua hakim itu telah melalui mekanisme di DPR RI. Dia mengatakan, nama tersebut juga telah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada. "Dua-duanya inkumben dan sesuai dengan mekanisme di DPR, pertama kita ambil upaya musyawarah mufakat," ujar Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3).

MK Apresiasi Dua Hakim 'Lama' Pilihan DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dpr-pilih-wahiduddin-dan-aswanto-jadi-hakim-mk-periode-2019-2024_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2019-2024 pada (12/3). Melalui Komisi III, mereka menunjuk dua orang inkumben yaitu Wahiddudin Adams dan Aswanto. Menurut Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan, penunjukkan kedua hakim itu telah melalui mekanisme di DPR RI. Dia mengatakan, nama tersebut juga telah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada. "Dua-duanya inkumben dan sesuai dengan mekanisme di DPR, pertama kita ambil upaya musyawarah mufakat," ujar Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/3). Trimedya menyebut, kedua nama petahana itu pertama kali diusulkan oleh fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dalam forum rapat. Selanjutnya, fraksi lain pun mengusulkan dua nama yang sama. Atas kesamaan tersebut, kata dia, seluruh fraksi parpol di DPR tak perlu diagendakan rapat pleno. Pasalnya, kedua nama itu terpilih secara aklamasi. "Aklamasi menyetujui dua nama itu karena sudah melalui proses musyawarah mufakat. Kita tidak lagi memerlukan pleno," terangnya. Lebih lanjut, Trimedya menambahkan, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia berharap, sidang paripurna pelantikan kedua hakim MK terpilih itu segera dijadwalkan. "Tadi ketua komisi langsung mengirim surat ke Ketua DPR supaya minta penjadwalan paripurna," pungkasnya. Sebelumnya, DPR telah menggelar seleksi hakim MK sejak Februari 2019. Ada pun sebelas calon yang diseleksi adalah Wahiduddin, Aswanto, Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriacida, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Refly Harun. Selanjutnya, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

DPR Pilih Wahiduddin dan Aswanto Jadi Hakim MK Periode 2019-2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilihan-hakim-mk-ditunda-mahfud-khawatir-ada-tawar-menawar-politik_m_.jpg" alt="Mantan Ketua MK Mahfud MD saat diwawancara awak media" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Mahfud MD saat diwawancara awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tak menampik adanya muatan politik dari penundaan penetapan hakim MK. Sebab DPR diketahui menunda proses seleksi hakim MK. "Politis itu dan tidak apa memang. Kan DPR lembaga politik, haknya DPR untuk menunda atau menetapkan sekarang," kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2). Namun, Mahfud merasa khawatir bila penundaan itu dilatarbelakangi lobi-lobi politik tertentu. Sebab hakim MK ke depan akan menyidangkan berbagai sengketa Pemilu 2109 "Sebanyak apa pun yang khawatir, cuma permainan-permainan itu terus mau diapakan? Mereka boleh melakukan permainan itu," ujarnya. Lebih jauh, Mahfud menyebut, kekhawatiran ini terkait lobi-lobi politik berupa tawar-menawar terkait putusan di MK. Pasalnya, seorang hakim MK harus berintegritas dan tak boleh berafiliasi dengan partai politik. "(Khawatir) saling tawar-menawar saja, ada memberi dan menerima. Nanti kalau calon disodori fakta tertentu, fakta yang tidak integritas, 'kamu besok terpilih, begini, begini'," jelas Mahfud. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan memastikan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK ditunda. Rapat pleno pengambilan keputusan calon hakim MK akan digelar pada Selasa, 12 Maret 2019 mendatang.

Pemilihan Hakim MK Ditunda, Mahfud Khawatir Ada Tawar-menawar Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/11-calon-hakim-mk-tak-ada-yang-istimewa-hanya-2-dipastikan-lolos_m_.jpg" alt="Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Gedung MK</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi III DPR RI memastikan pengumuman seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ditunda hingga 12 Maret mendatang. Penundaan ini berdasarkan beberapa pertimbangan penting salah satunya yaitu Anggota Dewan ingin mendengar penilai masing-masing ahli terhadap 11 calon. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengaku kurang puas atas seleksi selama 2 hari ini. Baginya, dari 11 calon yang diseleksi tidak ada satupun yang terlihat istimewa di matanya. "Kalau saya ditanya, nggak ada yang istimewa. Ya rata-rata aja. Tapi kan kita harus memilih mereka yang terbaik. Dan poinnya bagi kami siapa diantara 11 itu yang bisa memperkuat MK," ujar Trimedya di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (7/2). Meski menilai tidak ada yang istimewa, Trimedya mengatakan jika Komisi III akan tetap memilih yang terbaik diantara 11 calon ini. Dia memastikan hanya akan ada 2 yang dipilih. "Iya (yang diterimanya 2, Red), kan memang kosongnya 2," imbuhnya. Lebih lanjut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebut, ketidakistimewaan 11 calon hakim MK terlihat dari cara mereka mengeluarkan pendapat hingga rekam jejaknya. "Pertama tentu pada saat mereka memberikan pendapat. Kemudian cara menjawab terutama yang paling sulit itu kan pertanyaan-pertanyaan dari ahli yang sulit-sulit. Terus kemudian juga juga tracking yang kita dapat dari ahli," tegasnya. Di sisi lain, anak buah Megawati Soekarnoputri itu menghimbau selama jeda penundaan pengumuman hingga 12 Maret mendatang antara calon hakim dan ahli maupun Anggota Komisi III tidak bertemu terlebih dahulu.Hal itu untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Trimedya menyebut bahwa pemilihan hakim MK akan menjadi salah satu produk terakhir daei Komisi III sebelum berganti dengan pajabat baru. Oleh sebab itu dia menginginkan adanya peninggalan yang baik dari DPR untuk bangsa. "Kalau itu bukan kami saja, kita juga berharap kepada tim ahli juga tidak bertemu sama mereka (calon hakim, Red), karena kita juga dalam tanda petik kontrak politiknya sama ahli ini tidak bersentuhan dengan calon sama seperti kami tidak bersentuhan," pungkasnya. Diketahui, Komisi III DPR RI tengah melakukan seleksi terhadap 11 calon hakim MK periode 2019-2024. Mereka yang diseleksi yaitu Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciads Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto. Dalam seleksi ini, DPR juga turut melibatkan 4 orang ahli untuk memberikan penilaian. Mereka yaitu, Harjono, Maria Farida Indrati, Eddy OS, Hiariej, dan Maruarar Siahaan.

11 Calon Hakim MK Tak Ada Yang Istimewa, Hanya 2 Dipastikan Lolos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Proses seleksi penerimaan yang berlangsung lima hari itu diikuti oleh 11 calon hakim. "Proses seleksi wawancara akan dilaksanakan pada 6-7 Februari 2019. Seleksi juga akan dilakukan oleh dua orang hakim konstitusi aktif yang akan memperpanjang masa jabatannya untuk kedua kali," kata Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar di Kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (5/2). Erwin bersama Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK meminta DPR untuk memperpanjang waktu proses seleksi. Karena, DPR dinilai belum transparan dalam melakukan proses seleksi. "Kami meminta DPR untuk menerima masukan publik terhadap masing-masing calon berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan," ujarnya. Erwin mengingatkan para hakim MK yang diterima nanti untuk lebih memahami isu hak asasi manusia (HAM) dan kepemiluan. Hal itu berdasar tren pengujian undang-undang. "Hakim konstitusi harus sesuai kebutuhan MK ke depan," jelasnya. Namun upaya untuk mendapatkan hakim sesuai harapan dan berkualitas itu terbentur dengan singkatnya waktu seleksi. Untuk itu Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK meminta DPR memperpanjang waktu seleksi, supaya bisa mendapatkan hakim yang berkualitas. Oleh karenanya, minimnya seleksi waktu yang dibuka oleh DPR membuat akses untuk mendapatkan calon yang berkualitas menjadi tertutup. Karena banyak orang baik dan berkompeten tidak dapat menyiapkan berkas yang dibutuhkan. "Pada sisi lain, publik belum mendapat informasi dan gambaran tentang siapa saja panel ahli yang diminta oleh DPR," pungkasnya.

DPR Diminta Perpanjang Waktu Seleksi Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-alasan-pansel-hakim-mk-minta-bantuan-kpk-dalam-proses-seleksi_m_1531129138_226385.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kemeja putih) dan tiga Pansel Hakim Konstitusi, usai pertemuan di Gedung Merah-Putih KPK, Senin (9/7)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (kemeja putih) dan tiga Pansel Hakim Konstitusi, usai pertemuan di Gedung Merah-Putih KPK, Senin (9/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertemuan antara Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/7), berlangsung sekitar satu jam. Pertemuan ini disambut oleh tuan rumah Ketua KPK Agus Rahadrjo. Turut mendampingi Agus, ada Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dan Laode M Syarif. Sedangkan, dari pihak Pansel hadir Ketua Pansel, Harjono, Sekretaris Pansel, Cecep Sutiawan, serta anggota Pansel Zainal Arifin Muchtar dan Mas Ahmad Santoso. Menurut Syarif kedatangan tim Pansel Hakim MK guna memastikan semua calon bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Di samping itu, pihak Pansel Hakim MK juga meminta bantuan KPK untuk melakukan mengecek latar belakang dan rekam jejak sembilan calon yang sudah lolos seleksi tertulis. "Beliau ingin memastikan semua calon bersih dari KKN. KPK dimintai tolong untuk melakukan background check pada 9 calon," ungkapnya Syarif, di kantornya, Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (9/7). Ketua Pansel Hakim MK Harjono menyebut dalam proses seleksi ini sudah ada 9 calon. Harjono menegaskan, ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh calon Hakim MK tersebut. "Kami diberi tugas oleh Presiden untuk melakukan seleksi calon hakim konstitusi yang akan menggantikan Prof Maria, karena tanggal 13 Agustus Prof Maria mengakhiri masa jabatan yang keduanya, sehingga harus ada ganti," tukasnya. "Dalam rangka untuk mencari calon dengan integritas yang tinggi, Pansel sudah meminta pertimbangan pada ahli, salah satu di antaranya adalah KPK. Ingin memastikan bahwa semua calon hakim konstitusi itu bersih dari KKN," tuturnya. Anggota Pansel Zainal Arifin Muchtar menambahkan, proses background check yang dilakukan pihaknya saat ini baru tahap awal. "Jadi, banyak dari sisi integritasnya yang kami pertimbangkan, bagaimana rekam jejaknya di masyarakat, pengetahuan tentang pemberantasan korupsi itu sendiri," jelasnya. Untuk diketahui, seleksi calon hakim konstitusi dilakukan untuk memilih pengganti Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Masa jabatan Maria akan berakhir pada 13 Agustus mendatang. Saat ini sudah ada 9 calon hakim MK yang telah lolos seleksi tes tulis. Mereka ialah, Anna Erliyana, Enny Nurbaningsih, Hesti Amiwulan Sochmawardiah, Jantje Tjiptabudy, Lies Sulistiani, Ni'matul Huda, Ratno Lukito, Susi Dwi Harijanti, dan Taufiqurrohman Syahuri.

Ini Alasan Pansel Hakim MK Minta Bantuan KPK dalam Proses Seleksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi hakim mk

Berita Terkini