<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-3143817412.jpg" alt="Eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengungkapkan alasan dirinya ikut serta mendaftarkan diri menjadi Calon Hakim Agung (CHA) ke Komisi Yudisial (KY). Ghufron menyatakan, dirinya merasa terpanggil atas undangan seleksi CHA yang dilakukan KY. "Saya merasa terpanggil atas undangan KY yang memanggil putera terbaik dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk menegakkan hukum," kata Ghufron dikonfirmasi, Rabu (16/4). Ghufron tidak berbicara banyak soal pihak-pihak yang mengkritik dirinya lolos seleksi administrasi CHA. Ia hanya berharap, proses seleksi CHA mampu menemukan Hakim Agung yang terbaik untuk lembaga peradilan Indonesia. "Semoga proses seleksi ini mampu menemukan calon Hakim terbaik bagi kebutuhan hukum Indonesia," tegasnya. Tak dipungkiri, Nurul Ghufron lolos seleksi administrasi CHA. Hal ini setelah Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi administrasi Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025. Berdasarkan draf yang diterima JawaPos.com, Nurul Ghufron tercatat mendaftar CHA Kamar Pidana. Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember itu tercatat berada pada urut 43 dari 69 CHA yang lolos pada kamar pidana. Total terdapat 161 orang calon hakim agung yang berada pada kamar pidana dan kamar perdata, serta 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang lolos seleksi administrasi. Padahal, Nurul Ghufron pernah mempunyai catatan kelam, terbukti melanggar kode etik saat masih menjadi Pimpinan KPK. Ghufron terbukti menyalahgunakan kewenangannya, lantaran membantu pengurusan mutasi aparatur negeri sipil (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan). Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata menjelaskan, seleksi CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA itu dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA. Hingga pendaftaran ditutup pada Kamis (27/3) dan kemudian diperpanjang hingga Kamis (10/4), KY telah menerima 183 pendaftar calon hakim agung konfirmasi dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA konfirmasi. "Namun, KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata Mukti Fajar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (15/4). "Selamat kepada calon peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang lulus seleksi administrasi," sambungnya. Sementara, Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq HZ menyampaikan, 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus administrasi terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA. "Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025," ujar Taufiq. Menurutnya, materi seleksi kualitas meliputi, menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, dan tes objektif. Para calon hakim agung yang mengikuti seleksi kualitas wajib menyerahkan karya profesi berupa soft copy dalam format PDF dan surat rekomendasi dari 3 orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung. Persyaratan tersebut paling lambat dikirim pada 17 April 2025 ke alamat email: rekrutmen@komisiyudisial.go.id menggunakan format PDF. "Para calon hakim agung dirinci berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 132 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA terdiri dari 17 orang laki-laki dan 1 orang perempuan," jelas Taufiq. Selain itu, para calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier 125 orang. Ada juga yang berprofesi akademisi 12 orang, advokat 7 orang, hakim ad hoc 5 orang, dan lainnya 12 orang. Sedangkan, calon hakim ad hoc HAM di MA, berprofesi sebagai advokat 6 orang, akademisi 5 orang, hakim ad hoc 4 orang, hakim 1 orang, dan lainnya 2 orang. Sementara, berdasarkan tingkat pendidikan, untuk calon hakim agung, sebanyak 63 orang bergelar magister dan 98 orang bergelar doktor. Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA sebanyak 1 orang bergelar sarjana, 8 orang bergelar magister dan 9 orang bergelar doktor. "Para calon yang lulus seleksi administrasi, tetapi tidak mengikuti kualitas akan dinyatakan gugur. Kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya.

Mantan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mendaftar sebagai Calon Hakim Agung, berharap temukan hakim terbaik untuk peradilan Indonesia.

Meski Pernah Melanggar Etik, Nurul Ghufron Ungkap Alasan Ikut Seleksi Calon Hakim Agung Karena Merasa Punya Kapasitas

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - DPR RI menyetujui tiga&nbsp; calon hakim agung hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Komisi III DPR RI. Hal ini disahkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/Calon-Hakim-Agung-IST-2080891334.jpg" alt="Pimpinan DPR RI bersama tiga calon hakim agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4)." width="100%">
<figcaption>Pimpinan DPR RI bersama tiga calon hakim agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Komisi III DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, memaparkan laporan hasil uji kelayakan terhadap para calon Hakim Agung Mahkamah Agung. Ia menyebutkan bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral menjadi prasyarat utama dalam penilaian uji kelayakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01444532/9-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-jalani-fit-and-proper-test">9 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Fit And Proper Test</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Proses uji kelayakan terhadap calon hakim agung ini merupakan rangkaian dalam memberikan persetujuan sebagaimana diamanatkan dalam UU 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Pangeran dalam sidang paripurna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, Komisi III DPR RI menyadari dan memahami bahwa kecakapan, kemampuan, integritas, wawasan kebangsaan, dan moral calon hakim agung menjadi prasyarat penting,&rdquo; tutur Politisi Fraksi PAN itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan sejumlah syarat dan rangkaian uji yang telah dilalui, DPR RI menyetujui pengukuhan terhadap tiga Hakim Agung dari sembilan para calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung. Mereka di antaranya Hakim Agung Kamar Perdata, Lucas Prakoso; Hakim Agung Tata Usaha, Negara Lulik Tri Cahyaningrum; dan Hakim Agung Kamar Agama, Imron Rosyad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01408886/ky-perpanjang-penerimaan-calon-hakim-agung-dan-hakim-adhoc-ham-di-ma">KY Perpanjang Penerimaan Calon Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM di MA</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023 dapat disetujui?," tanya Puan kepada para anggota dewan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju," jawab para anggota DPR RI yang hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi III DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, memaparkan laporan hasil uji kelayakan CHA

DPR Setujui 3 Calon Hakim Agung Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ky-hakim-boleh-menafsirkan-hukum-tapi-tak-boleh-menyimpang-aturan_m_204418.jpeg" alt="Gedung Komisi Yudisial" width="100%">
<figcaption>Gedung Komisi Yudisial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah memaparkan hasil kinerja bidang rekrutmen hakim di tahun 2022. Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memperketat rekam jejak.  Langkah ini diambil KY agar dapat menjaga kualitas dan integritas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM yang nantinya diajukan ke DPR. Terlebih, kini terdapat dua hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati.  "Dengan ditetapkannya dua hakim agung sebagai tersangka, KY melakukan berbagai langkah antisipasi. Tujuannya agar calon yang lulus nantinya merupakan calon yang memiliki integritas dan kompetensi sehingga pada perjalanan jabatannya tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan integritas," kata Nurdjanah dalam press conference Refleksi Akhir Tahun KY Tahun 2022, Rabu (28/12).  Selain memperketat proses penelusuran rekam jejak dan meminta masukan masyarakat terhadap calon, langkah-langkah lainnya seperti mempertajam instrumen seleksi dengan melakukan validasi standar penilaian dan simulasi asesmen dengan hakim agung, mantan hakim agung serta akademisi.  "Selain itu, KY juga mempertimbangkan rekam jejak para pakar yang terlibat dalam proses seleksi. Langkah ini juga dilakukan untuk menjamin mutu dan objektivitas pelaksanaan rangkaian seleksi," tambah Nurdjanah.  Terkait kinerja rekrutmen hakim di 2022, di periode I tahun 2022, KY telah mengusulkan 8 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc Tipikor diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan pada 10 Mei 2022 . Kemudian Komisi III DPR melalui rapat pleno tanggal 29 Juni 2022 memberikan persetujuan terhadap 2 Calon Hakim Agung dan 2 Calon Hakim ad hoc Tipikor di MA untuk diangkat oleh Presiden.  Kemudian seleksi kedua di tahun 2022,,MA kembali menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kekosongan 11 hakim agung dan dan 3 hakim ad hoc HAM di MA pada 11 Agustus 2022.  Jumlah kebutuhan hakim agung yang disampaikan MA merupakan dampak dari tidak disetujuinya calon yang diajukan oleh KY pada seleksi sebelumnya.  "MA juga pertama kalinya menyampaikan kebutuhan akan calon hakim ad hoc HAM di MA. Hal ini juga menyebabkan KY dalam waktu singkat harus menyiapkan perangkat untuk kepentingan seleksi calon hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2022 ini," jelas Nurdjanah.  Saat ini seleksi telah memasuki tahap seleksi kesehatan, kepribadian, dan rekam jejak. Seleksi kali ini untuk mencari 11 hakim agung dengan rincian: 1 orang di kamar Perdata, 7 orang di kamar Pidana, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, 1 orang di kamar Tata Usaha Negara, khusus pajak, dan 1 orang di kamar Agama. Selain itu juga dibutuhkan 3 tiga hakim ad hoc HAM di MA.

2 Hakim Agung Jadi Tersangka, KY Perketat Proses Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kpk-sebut-ada-20-ribu-lebih-hakim-belum-lapor-lhkpn_m_.jpg" alt="Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim." width="100%">
<figcaption>Mahkamah Agung (MA) menjadikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak delapan orang Calon Hakim Agung Tahun 2021-2022, yang lolos seleksi tahap akhir, diserahkan namanya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Komisi Yudisial (KY). Selanjutnya kedelapan orang itu akan dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test).  "Seleksi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni enam bulan, dikarenakan Komisi Yudisial menjaga dan mengedepankan prinsip kehati-hatian," kata anggota KY sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah di Jakarta, Selasa (10/5) dikutip dari Antara.  Siti mengatakan delapan nama calon hakim agung tersebut terbagi atas empat kamar.  Pertama, untuk kamar pidana, yakni Wakil Ketua Pengadilan Surabaya F. Willem Saija, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Subiharta, Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (MA) Sudharmawatiningsih, dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawas MA Suradi.  Kedua, untuk kamar perdata, KY mengumumkan satu nama calon hakim agung yang lolos seleksi dan berhak mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nani Indrawati.  Ketiga, untuk kamar agama, calon hakim agung yang lolos adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Abd. Hakim.  Keempat, untuk kamar tata usaha negara, terdapat dua nama calon hakim agung yang lolos, yaitu Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Cerah Bangun dan Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Triyono Martanto.  Siti mengatakan KY mengutamakan transparansi, independensi, dan objektivitas selama rangkaian tes Calon Hakim Agung Tahun 2021-2022 tersebut. Kelulusan para calon hakim agung itu termuat dalam pengumuman KY Nomor 05/PIM/RH.01.06/05/2022 tentang Kelulusan Seleksi Calon Hakim Agung RI Tahun 2021/2022.  "Keputusan Komisi Yudisial ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ujarnya.

KY Serahkan Delapan Nama Calon Hakim Agung ke DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-lantik-dua-hakim-agung-untuk-kamar-agama-dan-perdata_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Mahkamah Agung melantik dua orang hakim agung yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, Rabu (15/8)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mahkamah Agung melantik dua orang hakim agung yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, Rabu (15/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) diminta untuk memublikasikan 11 nama calon hakim agung (CHA) yang diserahkan ke DPR RI, untuk mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan. Sebab hingga kini, KY belum membuka secara rinci-rinci 11 nama CHA yang diserahkan ke DPR tersebut.  "KY harus transparan memublikasikan hasil pekerjaannya ke publik. Karena publik juga berhak tahu kinerja KY dalam proses seleksi hakim agung," kata Anggota Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) Erwin Natosmal Oemar kepada JawaPos.com, Minggu (22/8).  Erwin menuturkan, ketidakterbukaan KY terhadap proses seleksi berpotensi terjadinya pasar gelap hakim agung. Menurutnya, hal ini akan menurunkan legitimasi hakim agung yang terpilih.  "Serta ketidakpercayaan publik terhadap KY sebagai lembaga penyeleksi," tegas Erwin.  Sebelumnya, KY menyampaikan telah menyerahkan 11 nama CHA ke DPR RI. KY tak menemukan dua CHA untuk kamar TUN Pajak.  "Ada 11 nama dari 13 permintaan MA (sudah diserahkan ke DPR RI)," kata Juru Bicara MK, Miko Ginting kepada JawaPos.com, Minggu (15/8).  Miko menyampaikan, pihaknya hanya berhasil memeroleh 11 CHA dari 13 CHA permintaan MA. Dia menturkan, dua kuota CHA dari kamar tata usaha negara (TUN) Pajak tidak terpenuhi.  "Dua kuota dari Kamar TUN Pajak tidak terpenuhi, karena tidak ada calon yang lolos seleksi," papar Miko.  Miko tidak menjelaskan secara rinci terkait status pekerjaan masing-masing 11 CHA yang diserahkan ke DPR RI untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Dia memastikan, DPR RI akan menjelaskan secara rinci terkait latar belakang masing-masing CHA.  "Saya juga tidak tahu kesebelas nama yang dikirim kepada DPR. Nanti akan diumumkan oleh DPR menjelang fit and proper test," pungkas Miko.

Ketidakterbukaan KY dalam Seleksi CHA Berpotensi Terjadi Pasar Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon Hakim Agung (CHA) Achmad Setyo Pudjoharsoyo membantah adanya konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Dugaan ini muncul lantaran anaknya, diduga bekerja pada Biro Umum Mahkamah Agung (MA).  Pernyataan ini disampaikan Setyo Pudjoharsoyo menjalani tes seleksi wawancara CHA yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY). Sebab Komisioner Komisioner KY, Sukma Violetta mempertanyakan terkait anak dan menantunya bekerja sebagai honorer di MA.  "Anak dan mantu bapak menjadi honorer, benar begitu? Kalau untuk menjadi hakim tidak ada?," tanya Sukma yang juga merupakan panelis seleksi wawancara CHA di kantor KY, Kamis (5/8).  "Betul jadi anak saya masih magang dan ada di MA," jawab Setyo.  Sukma yang merupakan Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim ini lantas menelisik, apakah ada keterlibatan Setyo Pudjoharsoyo. Mengingat, dirinya pernah menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung.  "Bagaimana proses rekrutmennya dan apa keterlibatan bapak di sana?," tanya Sukma.  Mendengar pertanyaan Sukma, secara tegas Setyo Pudjoharsoyo menyatakan tidak ada keterlibatan dirinya meski anaknya bekerja di lingkungan MA. Sebab bukan dirinya yang menerbitkan Surat Keputusan (SK), melainkan Kesekretariatan Biro Umum.  "Jadi masalah ini sepenuhnya ada di Kesekretariatan di Biro Umum. Dia melakukan tugas disana, saya tidak ada keterlibatan karena SK-nya bukan saya yang mengeluarkan dan anak itu pada waktu itu mendaftar sendiri, setelah waktu akan ikut seleksi menjadi hakim pada 2017," ucap Setyo.  Dia menyampaikan, tidak pernah membantu anaknya untuk mengikuti seleksi sebagai Hakim. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, mengingat dirinya saat itu merupakan pejabat pada birokrasi di lingkungan MA.  "Saya selaku pimpinan pembinaan kepegawaian anak saya tidak diterima sebagai hakim. Kemudian pada sesi kedua karena kualitasnya, saya tidak akan mau membantu atau itu juga tidak diterima, dan mungkin itu juga kenal di MA karena waktu itu ngurus juga mengantar, begitu masuk saya juga baru tau. Dia bilang ke saya, bapak saya mau daftar di MA. Loh sebagai apa? Kalau pegawai kan sudah lewat ini, sudah nggak ada. Saya diajak untuk membantu di Biro Umum. Ya sepanjang kamu mampu dan bisa silakan, tapi bapak nggak akan minta-minta, karena nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab, bagaimanapun kamu adalah anak bapak," tegas Setyo.  Sukma lantas kembali mempertanyakan, apakah hal itu masih ada konflik kepentingan, tetapi apakah dalam hal kepegawaian masih ada potensi konflik kepentingan.  "Jadi ini tidak ada kaitannya dengan konflik kepentingan yang tadi dibicarakan, atau tetap ada kaitan konflik kepentingan, kalau konflik kepentingan yang terkait dengan hakim tadi bapak sudah jawab ya, akan tetapi konflik kepentingan sebagai pegawai di luar sebagai hakim menurut bapak hal tersebut ada atau tidak?," cecar Sukma.  Dia tak memungkiri, dalam hal kepegawaian memang bisa saja terjadi konflik kepentingan. Setyo menegaskan, dirinya selalu menjalankan rambu-rambu meski memang terdapat keluarga, dalam hal ini anaknya bekerja di lingkungan MA.  "Saya sudah panggil Kepala Biro Umum, kalau memang nggak benar jangan lihat itu anaknya Pak Sekma pada waktu itu, sebab kalau memang nggak benar silakan dikeluarkan. Tapi Biro Umum mengatakan, pak ini anaknya malah justru bagus, itu yang tentu saya selalu memberikan catatan kepada Biro Umum, kalau tidak benar, jangan segan-segan untuk mengeluarkan atau memberhentikan. Itu yang selalu saya pesan dan ini bisa ditanyakan kepada Biro Umum," tegas Setyo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/08/2021/30-persen-calon-hakim-agung-yang-diseleksi-ky-dinilai-bermasalah/">30 Persen Calon Hakim Agung yang Diseleksi KY Dinilai Bermasalah</a>  Sebagaimana diketahui, Komisi Yudisial menggelar seleksi wawancara bagi 24 Calon Hakim Agung. Seleksi ini diselenggaran pada 3-7 Agustus 2021.  Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan Mahkamah Agung (MA) untuk mengisi posisi 13 hakim agung yang kosong. Posisi yang dibutuhkan, yaitu dua hakim agung untuk Kamar Perdata, delapan hakim agung untuk Kamar Pidana, satu hakim agung untuk Kamar Militer, dan dua hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara (TUN), khusus pajak.

Calon Hakim Agung Setyo Pudjoharsoyo Dicecar Soal Konflik Kepentingan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-suap-hakim-pn-semarang-diberhentikan-sementara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR melakukan peninjauan di hari ketiga tes wawancara calon hakim agung (CHA) di Komisi Yudisial kemarin (14/11). Tiga belas orang calon hakim agung dites untuk lima kamar pidana di MA. Namun, KY menyatakan, ada kemungkinan kursi hakim agung tidak terisi penuh jika calon hakim tidak lolos tes terakhir.  Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menjelaskan, panitia seleksi menetapkan ambang batas nilai kelulusan calon hakim agung. ”Nggak ada masalah, kita tidak akan memaksakan kalau calon kurang integritas maupun kapasitas,” terang Jaja kemarin. Aturan itu membuat kemungkinan hakim yang lolos tidak memenuhi jumlah kebutuhan hakim di MA.  Setelah tes wawancara, nama-nama calon hakim agung yang dianggap memenuhi kompetensi akan diserahkan ke Komisi III DPR. ”Kalau ternyata tidak ada nama yang lulus, ya kami tidak serahkan ke DPR,” lanjut Jaja. Kebutuhan hakim agung sendiri delapan orang. Mereka akan disebar ke lima kamar, yakni pidana, perdata, agama, militer, dan tata usaha negara (TUN).  Penyerahan nama-nama akan dilakukan setelah tes wawancara calon hakim ad hoc selesai pada Senin (18/11). Setelah itu, nama-nama tersebut akan dirapatkan dalam komisi dan paripurna. Anggota Komisi III DPR Aziz Syamsudin menyebutkan, paling cepat nama tersebut diputuskan pada 25 November 2019.

Delapan Kursi Hakim Agung Tak Harus Terisi Semua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/aidul-fitria-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) secara resmi meluluskan 29 calon hakim agung (CHA) dari 69 peserta yang mengikuti seleksi kualitas. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut setelah KY melakukan rapat pleno.  Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari menjelaskan, seleksi kualitas yang telah dijalani CHA tersebut untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi CHA. Seleksi yang dilakukan di antaranya, studi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, pembuatan karya tulis, studi kasus hukum dan tes objektif, serta penilaian karya profesi.  "Sejauh ini, peserta yang tidak lulus seleksi kualitas karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang ditetapkan dalam Rapat Pleno KY," kata Aidul di kantor KY, Jakarta, Rabu (7/8).  Aidul menuturkan, proses penilaian dilakukan secara tertutup di mana identitas CHA diganti dengan nomor samaran yang hanya diketahui oleh sekretariat seleksi. Hasil penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari hasil penilaian karya profesi, tes objektif, hasil karya tulis, hasil kasus KEPPH, dan hasil penilaian pendapat hukum dalam membuat putusan.  "CHA yang dinyatakan lulus seleksi kualitas terdiri dari 17 orang dari jalur karier dan 12 orang dari jalur nonkarier," ucap Aidul.  Jika diperinci berdasarkan jenis kamar, lanjut Aidul, CHA terdiri dari tujuh orang memilih kamar Pidana, 11 orang memilih kamar Perdata, empat orang memilih kamar Agama, tiga orang memilih kamar TUN (khusus pajak), dan empat orang memilih kamar Militer.  "Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 11 orang bergelar master, dan 18 orang bergelar doktor. Kemudian berdasarkan profesi, maka sebanyak 17 orang hakim karir, dua orang hakim pajak, enam orang akademisi, satu orang notaris, satu orang advokat, serta dua orang berprofesi lainnya," ucap Aidul.   Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan 11 orang hakim agung dengan rincian, yaitu empat orang untuk kamar Perdata, tiga orang untuk kamar Pidana, dua orang untuk kamar Militer, satu orang untuk kamar Agama, serta satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara dengan keahlian khusus pajak.

KY Loloskan 29 Calon Hakim Agung pada Tahap Seleksi Kualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-belum-temukan-sosok-wakil-ketua_m_.jpg" alt="ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PALU HAKIM. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi kualitas calon hakim agung dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung (MA). Sebanyak 69 orang calon hakim agung akan mengikuti seleksi kualitas tersebut.  "Seleksi kualitas, diselenggarakan sejak Senin (15/7) sampai Selasa (16/7) untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung," kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Aidul Fitriciada Azhari saat dikonfirmasi, Selasa (16/7).  Kendati demikian, Aidul menyebut satu orang calon hakim agung mengundurkan diri karena tidak hadir pada seleksi kualitas. Menurutnya, proses seleksi calon hakim agung dan ad hoc itu dilakukan sesuai kamar yang berada di lingkungan MA.  "Sebanyak 26 orang memilih kamar pidana, 21 orang memilih kamar perdata, 10 orang memilih kamar agama, 4 orang memilih kamar tata usaha negara (TUN) dan 8 orang memilih kamar militer," ucap Aidul.  Mantan Ketua KY ini pun menjelaskan, pada hari pertama seleksi kualitas, para peserta menjalani tes berupa studi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta pembuatan karya tulis. Kemudian, pada hari kedua, dilakukan tes berupa studi kasus hukum dan tes objektif.  "Dalam seleksi ini juga dilakukan penilaian karya profesi masing-masing peserta yang telah dikumpulkan saat registrasi," tutur Aidul.  Selain itu, Aidul menyebut calon hakim ad hoc Tipikor dan Hubungan Industrial akan menjalani seleksi kualitas secara terpisah, yakni pada Rabu (17/7) hingga Kamis (18/7).   "KY mengimbau kepada para peserta seleksi agar waspada dan tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan untuk dapat meloloskan calon," tandasnya.

KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-ky-permasalahan-peradilan-di-indonesia-itu-soal-integritas_m_193730.jpeg" alt="Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari" width="100%">
<figcaption>Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 23 calon hakim agung yang lolos seleksi kualitas dari Komisi Yudisial (KY) tengah dilakukan pemantauan guna mencari integritas para calon hakim agung. Ketua KY, <a href="https://www.jawapos.com/tag/1309/ky" target="_blank">Aidul Fitriciada Azhari</a> menyatakan, saat ini pihaknya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK untuk dapat memperoleh data-data arus keuangan dari para 23 calon hakim agung. "Terutama untuk LHKPN, ini kita sinergikan semua dengan harapan kita bisa memperolah calon hakim agung yang benar-benar mempunyai integritas, selain kompetensi maupun profesionalitas," kata Aidul di Gedung KY, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/3). Menurut Aidul, persoalan utama dalam memilih calon hakim agung merupakan integritas. Oleh karena itu, integritas seorang calon hakim agung sangat diperlukan yang nantinya bisa saja berpengaruh saat menjatuhkan putusan. "Persoalan terbesar di dalam peradilan Indonesia itu umumnya soal integritas," jelas Aidul. Sebelumnya, sebanyak 23 calon hakim agung dari 69 peserta lolos dalam seleksi kualitas yang diadakan Komisi Yudisial (KY). Calon hakim yang lolos terdiri atas enam orang di kamar agama, tujuh orang di kamar perdata, tujuh orang di kamar pidana, tiga orang di kamar militer. Tidak ada satu pun calon yang lolos di kamar tata usaha negara. Juru Bicara KY <a href="https://www.jawapos.com/tag/1309/ky" target="_blank">Farid Wajdi</a> mengatakan dalam seleksi kualitas, KY menilai karya profesi masing-masing peserta yang identitasnya telah disamarkan terlebih dahulu. Para calon hakim juga diuji melalui studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hasil karya tulis di tempat, serta penyelesaian studi kasus hukum dan tes objektif. "Kemudian nilai dari masing-masing tes itu dikumulasikan. Peserta yang nilainya memenuhi batas nilai minimum, maka dinyatakan lulus seleksi kualitas," ujar Farid melalui keterangan tertulis, Rabu (28/2).

Ketua KY: Permasalahan Peradilan di Indonesia Itu Soal Integritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#seleksi hakim agung

Berita Terkini